UWPUWP
Wijaya Putra Law ReviewWijaya Putra Law ReviewHukum waris adat merupakan salah satu dari tiga hukum waris yang terdapat di Indonesia. Hukum waris adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang telah berlaku sejak lama. Sehingga hukum waris adat sudah seharusnya didukung dan dihormati dalam keberlakuannya. Akan tetapi justru sebaliknya, keunikan hukum waris adat yang dapat melaksanakan peralihan hak waris atas tanah walaupun pewaris masih hidup tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Hal ini karena tidak adanya mekanisme untuk melakukan pendaftaran peralihan hak waris ketika pewaris masih hidup. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis Pendaftaran Peralihan Hak Waris Tanah Berdasarkan Hukum Waris Adat. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Regulasi peralihan hak waris adat atas tanah ketat dan kental bernuansa hukum waris islam dan perdata, dengan mensyaratkan kematian pewaris sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah, sehingga hukum waris adat tidak sepenuhnya memproleh perlindungan dan kepastian hukum. Untuk itu perlu untuk merevisi regulasi dengan memberi ruang bagi peralihan hak waris bagi pewaris yang masih hidup yang merupakan ciri khas hukum waris adat.
Hukum waris adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang diakui dan dihormati keberlakuannya, akan tetapi pendaftaran peralihan waris atas tanah berdasarkan hukum waris adat tidak dapat dilakukan sepenuhnya.Hal ini karena dalam hukum waris adat, peralihan hak waris dapat dilakukan semasa pewaris masih hidup, sedangkan regulasi yang ada mensyaratkan bukti kematian pewaris sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah.Akibatnya keberlakukan dari hukum waris adat tidak dapat berjalan sepenuhnya, sehingga jaminan perlindungan dan kepastian hukum tidak dapat diberikan karena tidak dapatnya peralihan hak waris atas tanah yang berdasar kepada hukum waris adat untuk didaftarkan atau dengan kata lain untuk dapat memproleh sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak.
Penelitian selanjutnya dapat melakukan survei lapangan di beberapa desa untuk menguji bagaimana praktik hibah waris diterapkan secara informal dan apa tantangan administratif yang dihadapi oleh warga; penelitian ini akan memberikan data empiris tentang kegunaan konsep hibah waris dalam konteks kehidupan nyata. Kedua, studi komparatif antara provinsi yang telah mengadopsi regulasi revisi (misalnya melalui pilot project) dengan provinsi yang belum mengimplementasikan perubahan akan membantu menilai efektivitas kebijakan baru dalam mempercepat pendaftaran hak waris adat dan mengurangi sengketa lahan. Ketiga, analisis dampak jangka panjang dari revisi PMA 16/2021 terhadap penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan dengan metode kuantitatif, mengukur perubahan jumlah kasus sengketa, waktu penyelesaian, dan kepuasan masyarakat setelah regulasi baru diberlakukan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan mekanisme pendaftaran tanah yang menghormati warisan adat sekaligus menjamin kepastian hukum.
- Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak | JURNAL USM LAW... doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak JURNAL USM LAW doi 10 26623 julr v5i2 5777
- PENGARUH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM | Jurisprudensi:... journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/1673PENGARUH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM Jurisprudensi journal iainlangsa ac index php jurisprudensi article view 1673
- PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT DUSUN RECOBANTENG DESA SUWARU KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF... ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/781PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT DUSUN RECOBANTENG DESA SUWARU KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF ejournal alqolam ac index php maqashid article view 781
- Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris | Journal Kompilasi Hukum. pendaftaran tanah warisan... jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/21Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris Journal Kompilasi Hukum pendaftaran tanah warisan jkh unram ac index php jkh article view 21
| File size | 1.02 MB |
| Pages | 30 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Selain itu, tingginya tingkat kebutuhan akan barang konsumtif dan keterbatasan kemampuan atau daya beli sebagian besar masyarakat untuk membeli secaraSelain itu, tingginya tingkat kebutuhan akan barang konsumtif dan keterbatasan kemampuan atau daya beli sebagian besar masyarakat untuk membeli secara
STISABUZAIRISTISABUZAIRI Pembentukan produk hukum keluarga di Indonesia mencerminkan dinamika politik hukum yang kompleks. Proses legislasi dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentinganPembentukan produk hukum keluarga di Indonesia mencerminkan dinamika politik hukum yang kompleks. Proses legislasi dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan
UVAYABJMUVAYABJM Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa Perda merupakan produk hukum bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang merupakan perwujudan prinsipDalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa Perda merupakan produk hukum bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang merupakan perwujudan prinsip
UMLUML Hasil penelitian dalam studi ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan perkembangan aksi kolektif dengan menekankan pada tiga tema besar yakni. PenelitiHasil penelitian dalam studi ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan perkembangan aksi kolektif dengan menekankan pada tiga tema besar yakni. Peneliti
UWPUWP Sebenarnya, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi dikeluarkan dalam rangka melaksanakan mandat Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, pembukaan investasiSebenarnya, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi dikeluarkan dalam rangka melaksanakan mandat Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, pembukaan investasi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pendirian institusi seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi juga berkontribusi pada kemajuan perlindungan hak asasi manusia. Namun, penelitian ini jugaPendirian institusi seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi juga berkontribusi pada kemajuan perlindungan hak asasi manusia. Namun, penelitian ini juga
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU‑X/2012 yang bersifat final and binding, implikasinya menyatakan bahwa bagi nasabah perbankan syariah yangPasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU‑X/2012 yang bersifat final and binding, implikasinya menyatakan bahwa bagi nasabah perbankan syariah yang
MKRIMKRI Mahkamah juga memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan berlaku kembali. Salah satu daerah yang terkena dampak langsung putusanMahkamah juga memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan berlaku kembali. Salah satu daerah yang terkena dampak langsung putusan
Useful /
YPIDATHUYPIDATHU Temuan ini tidak hanya memperluas pemahaman fisika materi terkompresi, tetapi juga membuka peluang besar untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. PengembanganTemuan ini tidak hanya memperluas pemahaman fisika materi terkompresi, tetapi juga membuka peluang besar untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Pengembangan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The Indonesian creative industry stands at the intersection of cultural richness, technological advancements, and economic potential. This research undertakesThe Indonesian creative industry stands at the intersection of cultural richness, technological advancements, and economic potential. This research undertakes
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Based on research conducted by researchers at the research site, it shows that the implementation of the licensing application information system in improvingBased on research conducted by researchers at the research site, it shows that the implementation of the licensing application information system in improving
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum, dinamika politik, dan sikap sosial yang inklusif berkorelasi dengan peningkatan kebebasanKoefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum, dinamika politik, dan sikap sosial yang inklusif berkorelasi dengan peningkatan kebebasan