DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikGrasi adalah pemberian oleh dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Pemberian grasi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan, akan tetapi dalam pengaturannya terdapat sebuah permasalahan yaitu adanya pembatasan waktu pengajuan grasi, sehingga dalam hal ini membuat beberapa pihak merasa dirugikan hak konstitutionalnya karena tidak bisa mendapatkan grasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang diajukannya permohonan oleh pemohon dalam putusan nomor dan apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang diajukan pemohon. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang‑undangan di bidang hukum, peraturan mengenai pemberian grasi, buku‑buku yang berkaitan dengan grasi dan mahkamah konstitusi serta jurnal terkait.
Pengujian Pasal 7 ayat (2) UU No.5/2010 tentang Grasi terhadap UUD 1945 menunjukkan bahwa pembatasan jangka waktu pengajuan grasi bertentangan dengan hak konstitusional atas keadilan dan asas equality before the law.Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi dengan kewajiban menyesuaikan peraturan agar selaras dengan nilai‑nilai dasar konstitusi serta melindungi semua warga negara.Dengan menghapus pembatasan waktu pengajuan grasi, putusan tersebut menegakkan keadilan substantif dan memastikan konsistensi norma hukum dengan prinsip negara hukum Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak penghapusan batas waktu pengajuan grasi terhadap jumlah permohonan grasi yang diajukan serta implikasinya terhadap tingkat kepadatan penjara di Indonesia, menggunakan data statistik dan analisis kuantitatif. Selanjutnya, diperlukan studi perbandingan normatif antara grasi, amnesti, dan abolisi mengenai perlindungan konstitusional, prosedur, serta efek sosial‑ekonomi, agar dapat mengidentifikasi mekanisme perlindungan hak asasi yang paling efektif. Terakhir, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan praktisi hukum, narapidana, dan keluarga mereka dapat mengungkap persepsi keadilan dan pengalaman nyata setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga memberikan insight bagi perbaikan kebijakan grasi ke depan.
| File size | 230.68 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan struktur dan skala upah berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan menganalisis konsekuensi hukumPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan struktur dan skala upah berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan menganalisis konsekuensi hukum
PUBMEDIAPUBMEDIA In conclusion, the Jakarta policy initiative may serve as a strategic model for national implementation, contributing to equitable educational access andIn conclusion, the Jakarta policy initiative may serve as a strategic model for national implementation, contributing to equitable educational access and
PUBMEDIAPUBMEDIA Kondisi ini menimbulkan ambiguitas normatif, memperluas ruang diskresi administratif, serta berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum.Kondisi ini menimbulkan ambiguitas normatif, memperluas ruang diskresi administratif, serta berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum.
PUBMEDIAPUBMEDIA Terdapat ketidakterpaduan normatif dan kekosongan pengaturan teknis antara UU No. 17 Tahun 2023 dan regulasi JKN, yang perlu diatasi melalui harmonisasiTerdapat ketidakterpaduan normatif dan kekosongan pengaturan teknis antara UU No. 17 Tahun 2023 dan regulasi JKN, yang perlu diatasi melalui harmonisasi
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan, di mana dominasi eksekutif diperkuat oleh koalisi mayoritas di DPR, sehinggaHasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan, di mana dominasi eksekutif diperkuat oleh koalisi mayoritas di DPR, sehingga
UNESAUNESA Pekerja memiliki hak atas pesangon, kompensasi masa kerja, dan hak penggantian lainnya dan sering menghadapi komplikasi dalam menuntut hak mereka karenaPekerja memiliki hak atas pesangon, kompensasi masa kerja, dan hak penggantian lainnya dan sering menghadapi komplikasi dalam menuntut hak mereka karena
UNESAUNESA Setelah bekerja selama 10 tahun, Hadiyansyah dipecat oleh PT Yuasa Battery Indonesia dengan alasan rasionalisasi perusahaan akibat pandemi Covid-19, tetapiSetelah bekerja selama 10 tahun, Hadiyansyah dipecat oleh PT Yuasa Battery Indonesia dengan alasan rasionalisasi perusahaan akibat pandemi Covid-19, tetapi
UNSURUNSUR Apa Urgensi dibentuknya Undang-Undang Peradilan Khusus Pemilu bagi Indonesia. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatanApa Urgensi dibentuknya Undang-Undang Peradilan Khusus Pemilu bagi Indonesia. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Fungsionaliasi partai harus diterapkan dilevel elit daerah tetapi juga merembes ke pengurus partai ditingkat Kecamatan, Desa dan Dusun. Kepercayaan diriFungsionaliasi partai harus diterapkan dilevel elit daerah tetapi juga merembes ke pengurus partai ditingkat Kecamatan, Desa dan Dusun. Kepercayaan diri
DINASTIREVDINASTIREV Teknik penelusuran pun dilakukan dengan studi pustaka dan penalaran menggunakan deduktif. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa setiap korporasi wajibTeknik penelusuran pun dilakukan dengan studi pustaka dan penalaran menggunakan deduktif. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa setiap korporasi wajib
UNESAUNESA Dalam kasus ini, Hepin Situmorang akan menerima uang sebagai pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak sebesar Rp 33.848,00 (tiga puluhDalam kasus ini, Hepin Situmorang akan menerima uang sebagai pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak sebesar Rp 33.848,00 (tiga puluh
UNESAUNESA The research aims to analyze whether the implementation of PT TKBs working time is in accordance with applicable labor regulations and how legal protectionThe research aims to analyze whether the implementation of PT TKBs working time is in accordance with applicable labor regulations and how legal protection