DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikGrasi adalah pemberian oleh dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Pemberian grasi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan, akan tetapi dalam pengaturannya terdapat sebuah permasalahan yaitu adanya pembatasan waktu pengajuan grasi, sehingga dalam hal ini membuat beberapa pihak merasa dirugikan hak konstitutionalnya karena tidak bisa mendapatkan grasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang diajukannya permohonan oleh pemohon dalam putusan nomor dan apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang diajukan pemohon. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang‑undangan di bidang hukum, peraturan mengenai pemberian grasi, buku‑buku yang berkaitan dengan grasi dan mahkamah konstitusi serta jurnal terkait.
Pengujian Pasal 7 ayat (2) UU No.5/2010 tentang Grasi terhadap UUD 1945 menunjukkan bahwa pembatasan jangka waktu pengajuan grasi bertentangan dengan hak konstitusional atas keadilan dan asas equality before the law.Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi dengan kewajiban menyesuaikan peraturan agar selaras dengan nilai‑nilai dasar konstitusi serta melindungi semua warga negara.Dengan menghapus pembatasan waktu pengajuan grasi, putusan tersebut menegakkan keadilan substantif dan memastikan konsistensi norma hukum dengan prinsip negara hukum Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak penghapusan batas waktu pengajuan grasi terhadap jumlah permohonan grasi yang diajukan serta implikasinya terhadap tingkat kepadatan penjara di Indonesia, menggunakan data statistik dan analisis kuantitatif. Selanjutnya, diperlukan studi perbandingan normatif antara grasi, amnesti, dan abolisi mengenai perlindungan konstitusional, prosedur, serta efek sosial‑ekonomi, agar dapat mengidentifikasi mekanisme perlindungan hak asasi yang paling efektif. Terakhir, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan praktisi hukum, narapidana, dan keluarga mereka dapat mengungkap persepsi keadilan dan pengalaman nyata setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga memberikan insight bagi perbaikan kebijakan grasi ke depan.
| File size | 230.68 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Dengan demikian, kombinasi antara regulasi substantif dan regulasi pelaksana memberikan kerangka hukum yang lebih menyeluruh untuk melindungi hak‑hakDengan demikian, kombinasi antara regulasi substantif dan regulasi pelaksana memberikan kerangka hukum yang lebih menyeluruh untuk melindungi hak‑hak
MKRIMKRI Dasar permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan yang mencalonkan diri. Mahkamah KonstitusiDasar permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan yang mencalonkan diri. Mahkamah Konstitusi
STIHALBANNASTIHALBANNA Penelitian ini mengkaji secara kritis hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam pemberian hak waris bagi anak yang lahir di luar pernikahanPenelitian ini mengkaji secara kritis hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam pemberian hak waris bagi anak yang lahir di luar pernikahan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pemerintah disarankan memperkuat edukasi wajib pajak, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, dan membangun forum dialog lintas sektor agar sistemPemerintah disarankan memperkuat edukasi wajib pajak, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, dan membangun forum dialog lintas sektor agar sistem
UMMUMM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suaraPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suara
UMMUMM Adanya dualisme kewenangan dalam pembatalan Peraturan Daerah antara Mahkamah Agung melalui pengujian yudisial dan Pemerintah melalui pengujian eksekutifAdanya dualisme kewenangan dalam pembatalan Peraturan Daerah antara Mahkamah Agung melalui pengujian yudisial dan Pemerintah melalui pengujian eksekutif
NEWINERANEWINERA Undang-Undang Perpajakan memberikan perlakuan khusus dan posisi lebih tinggi dimana utang pajak merupakan yang pertama kali dibayar oleh debitor dan diikutiUndang-Undang Perpajakan memberikan perlakuan khusus dan posisi lebih tinggi dimana utang pajak merupakan yang pertama kali dibayar oleh debitor dan diikuti
IAIN SUIAIN SU Politik hukum merupakan dasar bagi kebijakan pengundangan dan pemberlakuan regulasi dalam tatanan sistem hukum nasional. Pengaturan dan pemberlakuan regulasiPolitik hukum merupakan dasar bagi kebijakan pengundangan dan pemberlakuan regulasi dalam tatanan sistem hukum nasional. Pengaturan dan pemberlakuan regulasi
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Dengan menjalankan kewajiban hukum dan etika, notaris secara signifikan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum pertanahan yang transparan, adil, danDengan menjalankan kewajiban hukum dan etika, notaris secara signifikan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum pertanahan yang transparan, adil, dan
UMMUMM Kajian ini relevan dengan kebutuhan yang semakin muncul akan opsi perumahan yang tepat dan pasti di kota. Kepentingan studi ini bagi disiplin ilmu terletakKajian ini relevan dengan kebutuhan yang semakin muncul akan opsi perumahan yang tepat dan pasti di kota. Kepentingan studi ini bagi disiplin ilmu terletak
UNTARUNTAR Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
UNTARUNTAR Penelitian ini menggunakan 93 sampel, yaitu 31 bank yang terdaftar pada bursa efek Indonesia pada periode 2018-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan 93 sampel, yaitu 31 bank yang terdaftar pada bursa efek Indonesia pada periode 2018-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa