Publisher

DINASTIREVDINASTIREV

Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Abstract

Dalam regulasi pilkada lalu kepala daerah wajib memiliki syarat pengusung 20 % suara partai, dan ini menjadikan partai politik menjadi kartel dalam mengusung calon. Hasil pemilu 2024 tidak ada satu partaipun yang mencapai 20 %, diketahui tertinggi PDI Perjuangan 16,72 % dan terendah PAN 7,23 %, sehingga tidak ada parpol secara nasional yang dapat mengusung calonnya sendiri kecuali di beberapa daerah partai tertentu melebihi perolehan 20 % suara. Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 menurunkan jumlah syarat pencalonan untuk level propinsi dan kabupaten yakni maksimal 10 % dan minimal 6,5 % suara partai tergantung jumlah penduduk dan partai banyak memiliki peluang sendiri. Permasalahan yang muncul apakah partai memiliki kesiapan memanfaatkan peluang tersebut, apakah dengan demikian partai dapat melakukan optimaliasi fungsi rekrutmen internal untuk calon dalam pilkada ?.

Conclusion

60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas prosentase untuk syarat pencalonan dalam pilkada perlu direspon oleh kalangan pengurus partai politik untuk melakukan konsolidasi internal, pengkaderan anggota dan mulai melakukan proyeksi untuk mempersiapkan calon kepala daerah yang akan diusung partai untuk pilkada serentak tahun 2029.Partai-partai juga harus berbenah diri bukan hanya aktif secara administratif saja tetapi secara sosial harus menjadi leader dalam isu-isu sosial.Fungsionalisasi partai dari segala lini mulai dihidupkan dan melakukan konsolidasi melalui komunikasi politik, aliansi dalm kebijakan tertentu bersama masyarakat, menawarkan kesempatan kepada publik untuk terlibat sebagai kader partai atau calon kepala daerah.Fungsionaliasi partai harus diterapkan dilevel elit daerah tetapi juga merembes ke pengurus partai ditingkat Kecamatan, Desa dan Dusun.Kepercayaan diri partai adalah ketika makin banyak atau dominan jumlah suara partai dalam pemilihan terutama dalam pemilihan anggota legislatif.Situasi tersebut bisa diukur dengan makin tingginya afiliasi masyarakat pada partai tersebut, mungkin karena alasan historis, kultur dan etnis dll.Partai ID yang tinggi atau indentitas kepartaian yang baik akan membuat sebuah partai stabil baik dalam organisasi, anggota dan proses pemilu.Partai ID juga seringkali dikaitkan dengan identitas ideologi tertentu dalam partai, sehingga jenis kelamin ideologi dalam partai harus jelas dengan ide-ide dan nilai yang diyakini.Partai-partai yang kabur identitas kepartaiannya masih bertahan karena ada nilai lain yang bisa dipertimbangkan yakni politik uang, tetapi dalam jangka panjang maka identitas politik sebuah partai menjadi tolok ukur kepercayaan kepartaian.Aspek lain yang mesti dipertimbangkan bahwa jaman sudah berubah, teknologi digital makin maju, merespon disrupsi dunia digital dan politik juga harus dibarengi strategi partai yang tepat, karena kehendak publik bisa dilakukan dimana-mana didunia maya, sehingga respon partai terhadap teknokrasi, demokrasi berbasis teknologi menjadi agenda penting saat ini karena kalau tidak maka partai bisa terdegradasi secara fungsi.

Future Research

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan data, banyak partai belum secara mandiri untuk mendesain pencalonan kepala daerah, terbukti pada pilkada 2024 tidak banyak partai yang melakukan upaya mencalonkan sendiri kader atau pihak lain karena ambang batas partai memenuhi syarat. Penelitian ini merekomendasikan agar partai-partai melakukan konsolidasi internal, pengkaderan anggota, dan mulai merencanakan calon kepala daerah untuk pilkada serentak tahun 2029. Partai-partai juga perlu berbenah diri secara sosial, menjadi pemimpin dalam isu-isu sosial, dan melakukan konsolidasi melalui komunikasi politik dan aliansi kebijakan dengan masyarakat. Selain itu, partai harus meningkatkan kepercayaan diri dengan meningkatkan jumlah suara dalam pemilihan, terutama dalam pemilihan anggota legislatif. Partai juga harus merespons perubahan zaman dan teknologi digital dengan strategi yang tepat, agar dapat tetap relevan dan berfungsi dalam demokrasi berbasis teknologi.

References

1. PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI REPRESENTASI POLITIK KEWARGAAN JELANG PEMILUKADA SERENTAK TAHUN... jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/view/878PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI REPRESENTASI POLITIK KEWARGAAN JELANG PEMILUKADA SERENTAK TAHUN jurnal dharmawangsa ac index php reswara article view 878
2. Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)... ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/28687Partai Politik Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Pilkada ejournal undip ac index php politika article view 28687
3. Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018 | Journal... jurnal.amikom.ac.id/index.php/jspg/article/view/533Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Journal jurnal amikom ac index php jspg article view 533
4. Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020 | Arianto | Jurnal Ilmu Politik... doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2844Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020 Arianto Jurnal Ilmu Politik doi 10 37058 jipp v7i1 2844
5. Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI... journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/6268Ideologi dan Partai Politik Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP Sosialisme Demokrasi di PSI journal uinsgd ac index php politicon article view 6268

Metadata

File size	386.86 KB
Pages	15
DMCA	Report