DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikDalam regulasi pilkada lalu kepala daerah wajib memiliki syarat pengusung 20 % suara partai, dan ini menjadikan partai politik menjadi kartel dalam mengusung calon. Hasil pemilu 2024 tidak ada satu partaipun yang mencapai 20 %, diketahui tertinggi PDI Perjuangan 16,72 % dan terendah PAN 7,23 %, sehingga tidak ada parpol secara nasional yang dapat mengusung calonnya sendiri kecuali di beberapa daerah partai tertentu melebihi perolehan 20 % suara. Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 menurunkan jumlah syarat pencalonan untuk level propinsi dan kabupaten yakni maksimal 10 % dan minimal 6,5 % suara partai tergantung jumlah penduduk dan partai banyak memiliki peluang sendiri. Permasalahan yang muncul apakah partai memiliki kesiapan memanfaatkan peluang tersebut, apakah dengan demikian partai dapat melakukan optimaliasi fungsi rekrutmen internal untuk calon dalam pilkada ?.
60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas prosentase untuk syarat pencalonan dalam pilkada perlu direspon oleh kalangan pengurus partai politik untuk melakukan konsolidasi internal, pengkaderan anggota dan mulai melakukan proyeksi untuk mempersiapkan calon kepala daerah yang akan diusung partai untuk pilkada serentak tahun 2029.Partai-partai juga harus berbenah diri bukan hanya aktif secara administratif saja tetapi secara sosial harus menjadi leader dalam isu-isu sosial.Fungsionalisasi partai dari segala lini mulai dihidupkan dan melakukan konsolidasi melalui komunikasi politik, aliansi dalm kebijakan tertentu bersama masyarakat, menawarkan kesempatan kepada publik untuk terlibat sebagai kader partai atau calon kepala daerah.Fungsionaliasi partai harus diterapkan dilevel elit daerah tetapi juga merembes ke pengurus partai ditingkat Kecamatan, Desa dan Dusun.Kepercayaan diri partai adalah ketika makin banyak atau dominan jumlah suara partai dalam pemilihan terutama dalam pemilihan anggota legislatif.Situasi tersebut bisa diukur dengan makin tingginya afiliasi masyarakat pada partai tersebut, mungkin karena alasan historis, kultur dan etnis dll.Partai ID yang tinggi atau indentitas kepartaian yang baik akan membuat sebuah partai stabil baik dalam organisasi, anggota dan proses pemilu.Partai ID juga seringkali dikaitkan dengan identitas ideologi tertentu dalam partai, sehingga jenis kelamin ideologi dalam partai harus jelas dengan ide-ide dan nilai yang diyakini.Partai-partai yang kabur identitas kepartaiannya masih bertahan karena ada nilai lain yang bisa dipertimbangkan yakni politik uang, tetapi dalam jangka panjang maka identitas politik sebuah partai menjadi tolok ukur kepercayaan kepartaian.Aspek lain yang mesti dipertimbangkan bahwa jaman sudah berubah, teknologi digital makin maju, merespon disrupsi dunia digital dan politik juga harus dibarengi strategi partai yang tepat, karena kehendak publik bisa dilakukan dimana-mana didunia maya, sehingga respon partai terhadap teknokrasi, demokrasi berbasis teknologi menjadi agenda penting saat ini karena kalau tidak maka partai bisa terdegradasi secara fungsi.
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan data, banyak partai belum secara mandiri untuk mendesain pencalonan kepala daerah, terbukti pada pilkada 2024 tidak banyak partai yang melakukan upaya mencalonkan sendiri kader atau pihak lain karena ambang batas partai memenuhi syarat. Penelitian ini merekomendasikan agar partai-partai melakukan konsolidasi internal, pengkaderan anggota, dan mulai merencanakan calon kepala daerah untuk pilkada serentak tahun 2029. Partai-partai juga perlu berbenah diri secara sosial, menjadi pemimpin dalam isu-isu sosial, dan melakukan konsolidasi melalui komunikasi politik dan aliansi kebijakan dengan masyarakat. Selain itu, partai harus meningkatkan kepercayaan diri dengan meningkatkan jumlah suara dalam pemilihan, terutama dalam pemilihan anggota legislatif. Partai juga harus merespons perubahan zaman dan teknologi digital dengan strategi yang tepat, agar dapat tetap relevan dan berfungsi dalam demokrasi berbasis teknologi.
- PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI REPRESENTASI POLITIK KEWARGAAN JELANG PEMILUKADA SERENTAK TAHUN... jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/view/878PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI REPRESENTASI POLITIK KEWARGAAN JELANG PEMILUKADA SERENTAK TAHUN jurnal dharmawangsa ac index php reswara article view 878
- Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)... ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/28687Partai Politik Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Pilkada ejournal undip ac index php politika article view 28687
- Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018 | Journal... jurnal.amikom.ac.id/index.php/jspg/article/view/533Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Journal jurnal amikom ac index php jspg article view 533
- Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020 | Arianto | Jurnal Ilmu Politik... doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2844Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020 Arianto Jurnal Ilmu Politik doi 10 37058 jipp v7i1 2844
- Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI... journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/6268Ideologi dan Partai Politik Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP Sosialisme Demokrasi di PSI journal uinsgd ac index php politicon article view 6268
| File size | 386.86 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian ini juga menyoroti risiko polarisasi sosial ketika ulama bertindak sebagai tokoh partisan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yangPenelitian ini juga menyoroti risiko polarisasi sosial ketika ulama bertindak sebagai tokoh partisan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang
UMMUMM Konsep ideal mengenai penundaan pemilihan umum di Indonesia adalah bahwa pengaturan harus diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 memegang otoritas tertinggi danKonsep ideal mengenai penundaan pemilihan umum di Indonesia adalah bahwa pengaturan harus diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan
UADUAD 1 Tahun 2016. Relevansi pidana kebiri dalam teori pemidanaan di Indonesia adalah sebagai alternatif pidana terakhir (ultimum remedium) bagi pelaku pedofilia,1 Tahun 2016. Relevansi pidana kebiri dalam teori pemidanaan di Indonesia adalah sebagai alternatif pidana terakhir (ultimum remedium) bagi pelaku pedofilia,
UADUAD Pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi sebagai investor HTI menemui kendala, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.Pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi sebagai investor HTI menemui kendala, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
UADUAD Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan diskresi.Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan diskresi.
UADUAD Dalam tatanan ideal, konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme. Namun realitanya saat ini, konstitusi negara IndonesiaDalam tatanan ideal, konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme. Namun realitanya saat ini, konstitusi negara Indonesia
UADUAD Salah satu kelebihannya ialah untuk membatasi kekuasaan kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan salah satu kelemahannya bahwaSalah satu kelebihannya ialah untuk membatasi kekuasaan kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan salah satu kelemahannya bahwa
UADUAD Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf secara teknis sama dengan objek wakaf yang lain, yang membedakan hanyaHasil penelitian menunjukan bahwa prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf secara teknis sama dengan objek wakaf yang lain, yang membedakan hanya
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Faktor-faktor yang sering mengarah pada keberhasilan atau kegagalan suatu institusi, seperti tata kelola, kepemimpinan, dan administrasi juga akan dibahas.Faktor-faktor yang sering mengarah pada keberhasilan atau kegagalan suatu institusi, seperti tata kelola, kepemimpinan, dan administrasi juga akan dibahas.
UMMUMM Dengan menekankan pentingnya pragmatisme hukum, artikel ini menggambarkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai norma teoretis dan alat yang efektif untukDengan menekankan pentingnya pragmatisme hukum, artikel ini menggambarkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai norma teoretis dan alat yang efektif untuk
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal terbukti relevan dalam penyelesaian sengketa hukum di desa adat Jatinom (Blitar) dan Karangasem (Bali)Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal terbukti relevan dalam penyelesaian sengketa hukum di desa adat Jatinom (Blitar) dan Karangasem (Bali)
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian didapati bahwa keabsahan pendirian perseroan terbatas perorangan akan diragukan dan beresiko, karena rentan dapat melakukan perbuatanHasil penelitian didapati bahwa keabsahan pendirian perseroan terbatas perorangan akan diragukan dan beresiko, karena rentan dapat melakukan perbuatan