DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini berjudul keabsahan pendirian perseroan terbatas (PT) perorangan dan peran dari notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas perorangan. Objek penelitian ini adalah perseroan terbatas perorangan. Tujuan penelitian ini untuk menelaah keabsahan pendirian perseroan terbatas perorangan atas legalitas dokumen dan identitas pendiri sekaligus menelaah peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas perorangan tersebut. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peranturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual hukum. Hasil penelitian didapati bahwa keabsahan pendirian perseroan terbatas perorangan akan diragukan dan beresiko, karena rentan dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya perseroan terbatas tersebut sebagai badan hukum ialah legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan. Peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas perorangan ialah dapat berupa membuat akta notariil dengan membuat akta penegasan pendirian.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa syarat pendirian PT Perorangan menurut UU Cipta Kerja cukup dengan satu pendiri, surat pernyataan pendirian sesuai format PP No.8 Tahun 2021, dan modal yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.Namun, legalitas PT Perorangan dapat diragukan karena potensi penyalahgunaan hukum, sehingga legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dipertanggungjawabkan.Untuk memberikan kepastian hukum terkait perbankan, notaris berwenang membuat Akta Penegasan PT Perorangan karena PT Perorangan tidak memiliki Akta Pendirian seperti PT biasa.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu diteliti lebih lanjut mengenai implikasi hukum dari penggunaan surat pernyataan pendirian sebagai pengganti akta notaris dalam pendirian PT Perorangan, khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi pendiri dan pihak ketiga. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan antara proses pendirian PT Perorangan dengan PT konvensional, termasuk risiko hukum dan kemudahan yang ditawarkan oleh masing-masing model. Ketiga, studi mendalam mengenai peran notaris dalam membantu PT Perorangan mengatasi permasalahan legalitas, seperti pembuatan Akta Penegasan Pendirian dan verifikasi identitas pendiri, perlu dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan regulasi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas kerangka hukum PT Perorangan, meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/105Vol 5 No 3 2025 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dinastirev JIHHP issue view 105
- Mengatasi Pengangguran Melalui Peningkatan Kewirausahaan dengan Program Tenaga Kerja Mandiri | Journal... doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.360Mengatasi Pengangguran Melalui Peningkatan Kewirausahaan dengan Program Tenaga Kerja Mandiri Journal doi 10 47134 jmsd v1i4 360
| File size | 178.95 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Praktik penegakan hukum pertahanan negara di wilayah perairan Indonesia masih belum maksimal karena adanya tumpang tindih peran dan fungsi lembaga dalamPraktik penegakan hukum pertahanan negara di wilayah perairan Indonesia masih belum maksimal karena adanya tumpang tindih peran dan fungsi lembaga dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Masyarakat Bali mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sehingga memisahkan posisi laki-lakiMasyarakat Bali mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sehingga memisahkan posisi laki-laki
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Konsolidasi/penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baruKonsolidasi/penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru
DINASTIREVDINASTIREV Dalam penulisan jurnal ilmiah ini, Notaris mempunyai Undang-Undang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan membuat akta berupa akta Notaris atas pernyataanDalam penulisan jurnal ilmiah ini, Notaris mempunyai Undang-Undang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan membuat akta berupa akta Notaris atas pernyataan
DINASTIREVDINASTIREV Pemerintah daerah diberikan otonomi luas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Upaya pengaturan yang tepat adalah mempertimbangkan pemusatan kewenanganPemerintah daerah diberikan otonomi luas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Upaya pengaturan yang tepat adalah mempertimbangkan pemusatan kewenangan
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normative melalui pendekatan perundang-undangan danMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normative melalui pendekatan perundang-undangan dan
DINASTIREVDINASTIREV N. I) dalam meningkatkan profesionalisme notaris melalui program peningkatan ilmu pengetahuan, dengan fokus pada tanggung jawab I. I, efektivitas pelaksanaanN. I) dalam meningkatkan profesionalisme notaris melalui program peningkatan ilmu pengetahuan, dengan fokus pada tanggung jawab I. I, efektivitas pelaksanaan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Masa pandemi covid-19 telah melahirkan problematika berkepanjangan multi sector termasuk sector ekonomi yang kemudian mengakibatkan terjadinya resesi ekonomiMasa pandemi covid-19 telah melahirkan problematika berkepanjangan multi sector termasuk sector ekonomi yang kemudian mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belumUndang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belum
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau dikenal juga penelitian hukum doktrinal dengan bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer sekunderMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau dikenal juga penelitian hukum doktrinal dengan bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer sekunder
DINASTIREVDINASTIREV Hasil dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenakan tiga sanksi yaitu, sanksi perdata, sanksi andministratif, dan sanksi pidana. Untuk mencegahHasil dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenakan tiga sanksi yaitu, sanksi perdata, sanksi andministratif, dan sanksi pidana. Untuk mencegah