DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Undang-Undang Cipta Kerja mengatur Perseroan Perseorangan yang merupakan perseroan yang memenuhi kriteria UMKM dan dapat didirikan secara mandiri oleh pendiri tanpa memerlukan dua pendiri atau keterlibatan notaris. Namun, jika Perseroan Perseorangan ingin mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas, peran notaris menjadi krusial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis prosedur perubahan status dan peran notaris. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan status harus diformalisasikan melalui akta notaris, kemudian diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris bertanggung jawab untuk menyusun akta otentik, memverifikasi modal perusahaan, saham, dan struktur organisasi, mengajukan permohonan pengesahan, dan memberikan konseling hukum sepanjang proses.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja mempermudah pendirian Perseroan Perseorangan tanpa notaris, namun perubahan status menjadi PT Umum memerlukan akta notaris.Notaris berperan penting dalam memastikan proses perubahan status sesuai ketentuan hukum, termasuk memastikan modal, saham, dan struktur organisasi yang sesuai.Peran notaris meliputi pembuatan akta otentik, pengajuan pengesahan ke Kemenkumham, dan memberikan penyuluhan hukum kepada pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implikasi hukum dan praktis dari perubahan status Perseroan Perseorangan menjadi PT Umum, khususnya terkait dengan perpajakan dan tanggung jawab hukum pemegang saham. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam proses perubahan status. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengaturan Perseroan Perseorangan dan perubahan statusnya. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum bisnis dan peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan perekonomian nasional secara berkelanjutan.

  1. Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang... ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43800Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang Undang ejournal undip ac index php notarius article view 43800
  2. PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM | Julyano | CREPIDO.... doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM Julyano CREPIDO doi 10 14710 crepido 1 1 13 22
Read online
File size387.07 KB
Pages11
Short Linkhttps://juris.id/p-3zV
DMCAReport

Related /

ads-block-test