BAWASLUBAWASLU

Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika proses pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak diserahkannya Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran (A.B-KWK) pada Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (11) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 oleh PPS membuat pengawas Pemilu tidak dapat memastikan bahwa temuan-temuan pencocokan dan penelitian (coklit) yang didapat dan sudah diserahkan dalam bentuk saran perbaikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah ditindaklanjuti atau belum. SE KPU Nomor: 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 yang menjadi landasan kerja petugas KPU di bawah menyebabkan Bawaslu tidak bisa mengawasi proses pemutakhiran data pemilih dan menjaga hak pilih warga negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam proses pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat, khususnya terkait ketidakpatuhan PPS dalam menyerahkan Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran (A.Hal ini menghambat pengawasan Pemilu oleh Bawaslu dan berpotensi mengancam hak pilih warga negara.Perlu adanya peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih untuk memastikan integritas dan keakuratan daftar pemilih.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan PPS dalam menyerahkan A.B-KWK, termasuk aspek sosio-kultural, kapasitas sumber daya manusia, dan efektivitas pengawasan. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak ketidakpatuhan tersebut terhadap kualitas daftar pemilih dan partisipasi pemilih pada Pilkada. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan praktik pemutakhiran data pemilih di berbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, khususnya dalam memastikan integritas dan akurasi daftar pemilih serta menjaga hak pilih warga negara.

Read online
File size413.91 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Konstitusionalitas Status Ibu Kota Nusantara Sebagai Daerah Khusus Setingkat Provinsi 2026More at 2026

GREENPUBGREENPUB Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kewenangan luas Otorita IKN lebih mencerminkan model administrative governance yang teknokratis dan sentralistik. DenganHal ini sejalan dengan temuan bahwa kewenangan luas Otorita IKN lebih mencerminkan model administrative governance yang teknokratis dan sentralistik. Dengan

JURIS Urgensi Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Negara Hukum Demokrasi 2026More at 2026

UNIVSMUNIVSM Perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan elemen fundamental dalam negara hukum yang demokratis karena menjadi sarana utamaPerlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan elemen fundamental dalam negara hukum yang demokratis karena menjadi sarana utama

JURIS Analisis Putusan MA dan Putusan MK tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 2025More at 2025

UNSUNS Hal ini tertuang dalam Pasal 15 PKPU No 10 tahun 2024 bahwa syarat usia calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,Hal ini tertuang dalam Pasal 15 PKPU No 10 tahun 2024 bahwa syarat usia calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

JURIS Pemisahan Kewenangan Kepala Daerah dalam Menjalankan Pemerintahan dengan Pemegang Saham BUMD 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,

JURIS Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 PUU XIII 2015 dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa 2022More at 2022

MKRIMKRI dan menolak permohonan pemohon atas pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memilikidan menolak permohonan pemohon atas pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki

JURIS Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional 2022More at 2022

MKRIMKRI Dalam merespons penyelenggaraan pilkada seperti ini telah ditetapkan kebijakan pemilukada langsung serentak nasional pada November 2024, sebagaimana diaturDalam merespons penyelenggaraan pilkada seperti ini telah ditetapkan kebijakan pemilukada langsung serentak nasional pada November 2024, sebagaimana diatur

JURIS Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Susulan Kota Manado Tahun 2016 2020More at 2020

KPUKPU Indonesia adalah negara demokrasi yang menegakkan keberadaan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi perwujudan ruang lingkupIndonesia adalah negara demokrasi yang menegakkan keberadaan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi perwujudan ruang lingkup

JURIS Tata Kelola Pemilu di Daerah Bencana Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Karo Sumatera Utara 2020More at 2020

KPUKPU Perlu dilakukan negosiasi terhadap ketentuan normal demi keselamatan manusia, serta pengembangan desain pemilu tanggap bencana secara bertahap melaluiPerlu dilakukan negosiasi terhadap ketentuan normal demi keselamatan manusia, serta pengembangan desain pemilu tanggap bencana secara bertahap melalui

Useful /

JURIS A Conceptual Framework for Enhancing Community Economic Independence through Capacity Building Training and MSME Development 2026More at 2026

RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Hasil menunjukkan bahwa pelatihan pembangunan kapasitas berperan fundamental dalam meningkatkan kapasitas kewirausahaan, meliputi pengetahuan, keterampilan,Hasil menunjukkan bahwa pelatihan pembangunan kapasitas berperan fundamental dalam meningkatkan kapasitas kewirausahaan, meliputi pengetahuan, keterampilan,

JURIS Proses Pembelajaran Bahasa Di Pondok Pesantren Fahmussalam Al Aziziyah Dalam Tinjauan Psikologi Intuitif 2025More at 2025

YAYASANHAIAHNUSRATULISLAMYAYASANHAIAHNUSRATULISLAM Hasil penelitian menunjukkan bahwa Psikologi Intuitif menjadi terobosan baru dalam pendidikan bahasa Arab, di mana peserta didik tidak hanya menjalaniHasil penelitian menunjukkan bahwa Psikologi Intuitif menjadi terobosan baru dalam pendidikan bahasa Arab, di mana peserta didik tidak hanya menjalani

JURIS SIPOL Dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Kota Surabaya Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas 2020More at 2020

KPUKPU Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPOL berperan dalam mendukung pemilu berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, kejujuran, danHasil penelitian menunjukkan bahwa SIPOL berperan dalam mendukung pemilu berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan

JURIS Pengaruh Hasil Polling Terhadap Pembentukan Opini Pemilih Pemula 2020More at 2020

KPUKPU Polling memainkan peran dalam pra-elek menentukan kandidat potensial hingga post-election sebagai mekanisme kontrol terhadap hasil pemilu. Penelitian iniPolling memainkan peran dalam pra-elek menentukan kandidat potensial hingga post-election sebagai mekanisme kontrol terhadap hasil pemilu. Penelitian ini

ads-block-test