BAWASLUBAWASLU
Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika proses pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak diserahkannya Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran (A.B-KWK) pada Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (11) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 oleh PPS membuat pengawas Pemilu tidak dapat memastikan bahwa temuan-temuan pencocokan dan penelitian (coklit) yang didapat dan sudah diserahkan dalam bentuk saran perbaikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah ditindaklanjuti atau belum. SE KPU Nomor: 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 yang menjadi landasan kerja petugas KPU di bawah menyebabkan Bawaslu tidak bisa mengawasi proses pemutakhiran data pemilih dan menjaga hak pilih warga negara.
Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam proses pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat, khususnya terkait ketidakpatuhan PPS dalam menyerahkan Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran (A.Hal ini menghambat pengawasan Pemilu oleh Bawaslu dan berpotensi mengancam hak pilih warga negara.Perlu adanya peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih untuk memastikan integritas dan keakuratan daftar pemilih.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan PPS dalam menyerahkan A.B-KWK, termasuk aspek sosio-kultural, kapasitas sumber daya manusia, dan efektivitas pengawasan. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak ketidakpatuhan tersebut terhadap kualitas daftar pemilih dan partisipasi pemilih pada Pilkada. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan praktik pemutakhiran data pemilih di berbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, khususnya dalam memastikan integritas dan akurasi daftar pemilih serta menjaga hak pilih warga negara.
| File size | 413.91 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead, temuan menunjukkan bahwa ulama membangun makna politik melalui simbol agama, naratifDengan menggunakan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead, temuan menunjukkan bahwa ulama membangun makna politik melalui simbol agama, naratif
UMMUMM Namun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauanNamun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauan
UMMUMM Oleh karena itu, penundaan pemilihan umum hanya boleh dilakukan karena kondisi darurat (hanya jika diperlukan) dengan tiga kriteria. hanya dalam waktuOleh karena itu, penundaan pemilihan umum hanya boleh dilakukan karena kondisi darurat (hanya jika diperlukan) dengan tiga kriteria. hanya dalam waktu
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Artikel ini mengkaji implikasi penanganan politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap masa depan demokrasi di negara tersebut. Politik uangArtikel ini mengkaji implikasi penanganan politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap masa depan demokrasi di negara tersebut. Politik uang
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode campuran dan pendekatan statut, konseptual, kasus, dan normatif-teologis. Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikanPenelitian ini menggunakan metode campuran dan pendekatan statut, konseptual, kasus, dan normatif-teologis. Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan dua hal: terdapat tiga aspek perbedaan dalam proses pengisian penjabat kepala daerah, yaitu alasan pengisian, mekanisme danHasil penelitian menunjukkan dua hal: terdapat tiga aspek perbedaan dalam proses pengisian penjabat kepala daerah, yaitu alasan pengisian, mekanisme dan
NEWINERANEWINERA Ketiga, strategi pertukaran sosial antara elit partai dan elit politik saling menggunakan untuk mencapai kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.Ketiga, strategi pertukaran sosial antara elit partai dan elit politik saling menggunakan untuk mencapai kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
UPN VeteranUPN Veteran Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaknetralan ASN masih menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Posisi ASN yang rentan terhadapPenelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaknetralan ASN masih menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Posisi ASN yang rentan terhadap
Useful /
ZAMRONEDUZAMRONEDU Rata-rata N-gain menunjukkan hasil sebesar 0,51 yang dikategorikan sebagai sedang (11% siswa dikategorikan tinggi, 89% siswa dikategorikan sedang). BerdasarkanRata-rata N-gain menunjukkan hasil sebesar 0,51 yang dikategorikan sebagai sedang (11% siswa dikategorikan tinggi, 89% siswa dikategorikan sedang). Berdasarkan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Artikel ini meneliti beberapa bidang manajemen penting yang sering mempengaruhi kualitas penyampaian layanan, khususnya di institusi pendidikan tinggi.Artikel ini meneliti beberapa bidang manajemen penting yang sering mempengaruhi kualitas penyampaian layanan, khususnya di institusi pendidikan tinggi.
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Salah satu jenis konstruktivisme, Project-Based Learning diperkenalkan dalam kurikulum politeknik Malaysia untuk menghasilkan sumber daya manusia yangSalah satu jenis konstruktivisme, Project-Based Learning diperkenalkan dalam kurikulum politeknik Malaysia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang
UMMUMM Kewenangan tersebut diberikan semata-mata untuk menghindari pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau pemegang saham kepada perusahaan efekKewenangan tersebut diberikan semata-mata untuk menghindari pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau pemegang saham kepada perusahaan efek