KPUKPU
Thesis on Electoral GovernanceThesis on Electoral GovernanceIndonesia adalah negara demokrasi yang menegakkan keberadaan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi perwujudan ruang lingkup demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam memilih perwakilan rakyat di pemerintah. Masyarakat Kota Manado memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memberikan hak politinya kepada calon wakil rakyat. Dalam pelaksanaan pemiluhan umum Kepala Daerah Kota Manado, otoritas pemerintah perlu memperhatikan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas yang merupakan bagian penting dari masyarakat. Peneliti mengangkat partisipasi politik penyang disabilitas melalui beberapa bentuk partisipasi, yaitu membentuk kelompok kepentingan, berkampanye, dan memberikan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah susulan Kota Manado tahun 2016. Peneliti menyimpulkan bahwa pemilihan umum Kepala Daerah Susulan Kota Manado tahun 2016 masih belumزو aksesibel seperti oleh penyandang disabilitas dan masih banyak hambatan yang dihadapi oleh mereka.
Pemilihan umum Kepala Daerah Kota Manado tahun 2016 masih jauh dari yang aksesibel oleh penyandang disabilitas dan masih banyak hambatan yang dihadapi oleh mereka dalam memberikan suara.Bentuk partisipasi politik konvensional penyandang disabilitas dapat dilihat dari kebagusan penyandang disabilitas dalam urusan pemerintahan.Dengan mendengar hambatan yang dihadapi, peneliti menyimpulkan bahwa Biro Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu membuat tempat pemungutan suara tersebut.Zamana dengan pengembangan teknologi di era digital saat ini, ada sebuah carah untuk memberikan segala hal yang perlu dan menambahkan aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas.
Dalam era digital saat ini, ada sekali kalinya untuk memuliakan keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan hak asasi manusia. Tindak lanjut sebagaimana yang diharapkan peneliti dapat yaitu penentang penindasan rasial oleh penulis dalam kekuasaan diri vital. Penelitian lanjut dapat ditekan dengan berbagai cara. Pertama, jauh jumlah partisipasi warga negara penyandang disabilitas untuk tampil dalam sebuah penelitian mengenai cara mel सम्न्ण् जन बा दिकलीस्त् शची प्रवृद्ध. Hal ini berkaitan dengan kesadaran umum dan juga kemampuan untuk memahami nilai-nilai hak asasi manusia. Kegiatan kebebasan politik yang menjadi acuan utama dapat diproduseri dengan mendasarkan informasi publik yang penelitian berarti bahwa melarotasi lingkungan politik bersinema di Indonesia Athena. Disamping itu, adalah mendasarkan penelitian mengenai cara melaksanakan hak asasi manusia melalui keterlibatan warga negara. Peneliti dapat menutupis instrumen pemeriksaan peran yang relevan dalam lingkup religi menggunakan kesadaran masyarakat. Penelitian berikutnya dapat menjelaskan pendapat para warga negara tentang perkembangan negara penyandang disabilitas dan penegakan hak asasi manusia kelembagaaan atas pembatasan hak politik yang berpisaha.
| File size | 448.01 KB |
| Pages | 22 |
| Short Link | https://juris.id/p-1x5 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu |
| DMCA | Report |
Related /
ITSKESICMEITSKESICME Tujuan: ini untuk mengetahui di TK Bangkit Mojoagung. Metode: penelitian ini adalah pra eksperimental dengan rancangan one group pretest posttest design.Tujuan: ini untuk mengetahui di TK Bangkit Mojoagung. Metode: penelitian ini adalah pra eksperimental dengan rancangan one group pretest posttest design.
MKRIMKRI Permasalahan hukum yang timbul setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 adalah bahwa putusan tersebut tidak turut mengujiPermasalahan hukum yang timbul setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 adalah bahwa putusan tersebut tidak turut menguji
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Pendekatan hukum belum optimal, sehingga diperlukan langkah edukasi dan pedagogis, serta gerakan literasi keagamaan lintas budaya berbasis digitalisasiPendekatan hukum belum optimal, sehingga diperlukan langkah edukasi dan pedagogis, serta gerakan literasi keagamaan lintas budaya berbasis digitalisasi
POLINEMAPOLINEMA Oleh karena itu, penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi institusional diperlukan untuk membatasi opportunisme legislatif dan meningkatkan keadilanOleh karena itu, penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi institusional diperlukan untuk membatasi opportunisme legislatif dan meningkatkan keadilan
KPUKPU Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara hasil polling dan pembentukan opini pemilih pemula pada pilkada DKI Jakarta 2017, denganHasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara hasil polling dan pembentukan opini pemilih pemula pada pilkada DKI Jakarta 2017, dengan
KPUKPU Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakatPendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat
KPUKPU Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi marketing politik yangPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi marketing politik yang
KPUKPU Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPOL berperan dalam mendukung pemilu berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, kejujuran, danHasil penelitian menunjukkan bahwa SIPOL berperan dalam mendukung pemilu berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan
Useful /
JOURNALWEBJOURNALWEB Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif, dengan membahas suatu permasalahan secara umum, kemudian diarahkan pada pembahasan secaraTeknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif, dengan membahas suatu permasalahan secara umum, kemudian diarahkan pada pembahasan secara
JOURNALWEBJOURNALWEB Data menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM di PT BPD Kaltim Kaltara Syariah Samarinda telah berjalan efektif, meski masih ada keterbatasan dalam pencapaianData menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM di PT BPD Kaltim Kaltara Syariah Samarinda telah berjalan efektif, meski masih ada keterbatasan dalam pencapaian
MKRIMKRI Presiden wajib menjaga netralitasnya selama proses pemilihan untuk menjamin demokrasi substantif yang berintegritas. Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1)Presiden wajib menjaga netralitasnya selama proses pemilihan untuk menjamin demokrasi substantif yang berintegritas. Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1)
ITSNULAMPUNGITSNULAMPUNG Banyak UMKM memiliki produk berkualitas namun tidak memiliki keahlian pemasaran digital, mengakibatkan jangkauan pasar dan penjualan yang terbatas. TujuanBanyak UMKM memiliki produk berkualitas namun tidak memiliki keahlian pemasaran digital, mengakibatkan jangkauan pasar dan penjualan yang terbatas. Tujuan