DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikBeneficial ownership merupakan konsep dalam mengetahui siapa penerima manfaat terhadap suatu korporasi. Hal tersebut menjadi bentuk pencegahan terhapa tindakan pencucian uang dari tindakan pidana dengan menggunakan korporasi. Namun, mengetahui siapa penerima beneficial ownership tentu harus juga dimintai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini penulis ingin mengemukakan bagaimana pengaturan beneficial ownership dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban beneficial ownership terhadap kegiatan usaha perseroan dan yayasan sebagai fokus pembahasan penulis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau dikenal juga penelitian hukum doktrinal dengan bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer sekunder dan tersier. Teknik penelusuran pun dilakukan dengan studi pustaka dan penalaran menggunakan deduktif. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa setiap korporasi wajib untuk menyampaikan beneficial ownership karena pemilik beneficial ownership merupakan pihak paling tinggi kedudukannya. Selain itu bentuk pertanggungjawabannya kembali pada kedudukan beneficial ownership nya di mana apakah jabatan yang diduduki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa setiap korporasi diwajibkan menyampaikan pemilik BO.Pemilik BO merupakan orang perseorangan yang memiliki kewenangan paling tinggi dalam mengintervensi para pimpinan korporasi yang merupakan sebagai legal owner dalam mengurus korporasi.Hal ini guna untuk mencegah tindak pidana pencucian uang yang dapat merugikan korporasi dan juga negara.Pertanggungjawaban pemilik BO tidak diatur dalam Perpres No.Tetapi, balik ke dalam peraturan perundang-undangan masing-masing korporasi bahwa setiap pertanggungjawaban pemilik BO dimintakan sesuai dengan jabatan yang diduduki dalam korporasi.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai implikasi hukum dari konsep beneficial ownership terhadap tanggung jawab direksi dan komisaris dalam perseroan terbatas. Penelitian ini dapat mengkaji sejauh mana direksi dan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pemilik manfaat, terutama jika tindakan tersebut melanggar hukum atau merugikan perusahaan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam mengungkap pemilik manfaat yang sebenarnya. Penelitian ini dapat mengevaluasi apakah peraturan tersebut telah memberikan dampak yang signifikan dalam mencegah pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk membandingkan regulasi beneficial ownership di Indonesia dengan negara-negara lain yang dianggap berhasil dalam mengungkap dan menindaklanjuti pemilik manfaat. Perbandingan ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menyempurnakan regulasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait beneficial ownership. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan korporasi, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan korporasi untuk tujuan ilegal.
| File size | 299.57 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSJUMSJ Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat posisi hukum PPATK sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasionalTemuan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat posisi hukum PPATK sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hasil yan diperoleh dari penelitian ini adalah tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. SyaratHasil yan diperoleh dari penelitian ini adalah tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Syarat
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Artikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsungArtikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kondisi tersebut membuat pertahanan negara Indonesia di wilayah maritime sering terjadi pelanggaran hukum, baik oleh masyarakat Indonesia maupun negaraKondisi tersebut membuat pertahanan negara Indonesia di wilayah maritime sering terjadi pelanggaran hukum, baik oleh masyarakat Indonesia maupun negara
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Oleh karena itu, solusi dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan implementasi hukum bisnis dan praktik bisnis yang etis di Indonesia antara lainOleh karena itu, solusi dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan implementasi hukum bisnis dan praktik bisnis yang etis di Indonesia antara lain
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Joint Venture sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakuklan kerjasama dalam suatu kegiatan. Waralaba Perikatan di mana salahJoint Venture sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakuklan kerjasama dalam suatu kegiatan. Waralaba Perikatan di mana salah
UNHASUNHAS Saat ini pelanggaran ditangani dengan UU Tipikor dan UU Pencucian Uang, namun hasil pengembalian aset tetap belum maksimal. Penelitian ini menyarankanSaat ini pelanggaran ditangani dengan UU Tipikor dan UU Pencucian Uang, namun hasil pengembalian aset tetap belum maksimal. Penelitian ini menyarankan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Istilah “perikatan merujuk pada kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda “Verbintenis. Metode penelitian menggunakan metode empiris melalui pengamatanIstilah “perikatan merujuk pada kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda “Verbintenis. Metode penelitian menggunakan metode empiris melalui pengamatan
Useful /
UNSURYAUNSURYA Budaya organisasi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kompetensi personel swasta Kompi Senapan C, Batalyon 461 Kopasgat, sebesarBudaya organisasi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kompetensi personel swasta Kompi Senapan C, Batalyon 461 Kopasgat, sebesar
UNSURYAUNSURYA Selain itu, penelitian ini akan menilai secara simultan dan independen dampak dari manajemen strategis dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. SampelSelain itu, penelitian ini akan menilai secara simultan dan independen dampak dari manajemen strategis dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Sampel
UNHASUNHAS Selain itu, realisasi hak akses informasi publik sangat penting untuk pencegahan dan pendeteksian korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisisSelain itu, realisasi hak akses informasi publik sangat penting untuk pencegahan dan pendeteksian korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis
KKPKKP Propagasi virus dilakukan menggunakan garis sel KF-1 dalam flaks 25 cm². Virus yang dikultur diambil pada hari ke-12 setelah infeksi, lalu diinaktivasiPropagasi virus dilakukan menggunakan garis sel KF-1 dalam flaks 25 cm². Virus yang dikultur diambil pada hari ke-12 setelah infeksi, lalu diinaktivasi