DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikBeneficial ownership merupakan konsep dalam mengetahui siapa penerima manfaat terhadap suatu korporasi. Hal tersebut menjadi bentuk pencegahan terhapa tindakan pencucian uang dari tindakan pidana dengan menggunakan korporasi. Namun, mengetahui siapa penerima beneficial ownership tentu harus juga dimintai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini penulis ingin mengemukakan bagaimana pengaturan beneficial ownership dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban beneficial ownership terhadap kegiatan usaha perseroan dan yayasan sebagai fokus pembahasan penulis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau dikenal juga penelitian hukum doktrinal dengan bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer sekunder dan tersier. Teknik penelusuran pun dilakukan dengan studi pustaka dan penalaran menggunakan deduktif. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa setiap korporasi wajib untuk menyampaikan beneficial ownership karena pemilik beneficial ownership merupakan pihak paling tinggi kedudukannya. Selain itu bentuk pertanggungjawabannya kembali pada kedudukan beneficial ownership nya di mana apakah jabatan yang diduduki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa setiap korporasi diwajibkan menyampaikan pemilik BO.Pemilik BO merupakan orang perseorangan yang memiliki kewenangan paling tinggi dalam mengintervensi para pimpinan korporasi yang merupakan sebagai legal owner dalam mengurus korporasi.Hal ini guna untuk mencegah tindak pidana pencucian uang yang dapat merugikan korporasi dan juga negara.Pertanggungjawaban pemilik BO tidak diatur dalam Perpres No.Tetapi, balik ke dalam peraturan perundang-undangan masing-masing korporasi bahwa setiap pertanggungjawaban pemilik BO dimintakan sesuai dengan jabatan yang diduduki dalam korporasi.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai implikasi hukum dari konsep beneficial ownership terhadap tanggung jawab direksi dan komisaris dalam perseroan terbatas. Penelitian ini dapat mengkaji sejauh mana direksi dan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pemilik manfaat, terutama jika tindakan tersebut melanggar hukum atau merugikan perusahaan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam mengungkap pemilik manfaat yang sebenarnya. Penelitian ini dapat mengevaluasi apakah peraturan tersebut telah memberikan dampak yang signifikan dalam mencegah pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk membandingkan regulasi beneficial ownership di Indonesia dengan negara-negara lain yang dianggap berhasil dalam mengungkap dan menindaklanjuti pemilik manfaat. Perbandingan ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menyempurnakan regulasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait beneficial ownership. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan korporasi, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan korporasi untuk tujuan ilegal.
| File size | 299.57 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengatur penyelenggaraan penyuluhan secara sistematis danUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengatur penyelenggaraan penyuluhan secara sistematis dan
DINASTIREVDINASTIREV Objek penelitian ini adalah online single submission berdasarkan akta pendirian badan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menggali apakah notaris berkewajibanObjek penelitian ini adalah online single submission berdasarkan akta pendirian badan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menggali apakah notaris berkewajiban
DINASTIREVDINASTIREV Notaris memegang peranan yang cukup sentral sebagai pejabat umum dalam hukum di Indonesia. Penelitian jurnal ilmiah ini mengkaji mengenai implementasiNotaris memegang peranan yang cukup sentral sebagai pejabat umum dalam hukum di Indonesia. Penelitian jurnal ilmiah ini mengkaji mengenai implementasi
DINASTIREVDINASTIREV Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan dapat dilakukan 2 tahun sebelum masa berlakunya habis, adapun syarat terpentingPerpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan dapat dilakukan 2 tahun sebelum masa berlakunya habis, adapun syarat terpenting
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturanMetode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang penerapan kebijakan tersebut serta memahami hambatan pelaksanaannya. Dengan metode yuridis empirisPenelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang penerapan kebijakan tersebut serta memahami hambatan pelaksanaannya. Dengan metode yuridis empiris
DINASTIREVDINASTIREV 18/2019, serta telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan melalui Perda No. 04/2021 dan SK Bupati No. 457/2023, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan18/2019, serta telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan melalui Perda No. 04/2021 dan SK Bupati No. 457/2023, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan
DINASTIREVDINASTIREV Regulasi yang kurang tegas serta celah hukum memungkinkan praktik politik uang tetap berlangsung, terutama pada masa tenang pemilu. Politik uang yang seringRegulasi yang kurang tegas serta celah hukum memungkinkan praktik politik uang tetap berlangsung, terutama pada masa tenang pemilu. Politik uang yang sering
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dokter ortopedi dalam pelaksanaan operasi bedah minimal invasif (MIS) pada pasien BPJSPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dokter ortopedi dalam pelaksanaan operasi bedah minimal invasif (MIS) pada pasien BPJS
DINASTIREVDINASTIREV Australia dan Occidental Petroleum vs. Ekuador menjadi contoh bagaimana ISDS mempengaruhi kebijakan publik dan hubungan internasional. Hasil penelitianAustralia dan Occidental Petroleum vs. Ekuador menjadi contoh bagaimana ISDS mempengaruhi kebijakan publik dan hubungan internasional. Hasil penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Namun, inkonsistensi regulasi sering kali memicu kebingungan bagi kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan konsepNamun, inkonsistensi regulasi sering kali memicu kebingungan bagi kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan konsep
DINASTIREVDINASTIREV Fenomena ini sering terjadi di masyarakat, khususnya pada pasangan yang tinggal bersama orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif denganFenomena ini sering terjadi di masyarakat, khususnya pada pasangan yang tinggal bersama orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan