UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR
Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan HukumAl Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan HukumPenelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengecualian Irman Gusman dari Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang melanggar hak konstitusionalnya. Studi ini mengevaluasi putusan tersebut dari perspektif cita-cita hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan serta dari perspektif Siyasah Dusturiyyah (politik konstitusional Islam). Selain itu, penelitian ini menilai dampak putusan tersebut terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) DPD di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tipologi kualitatif untuk menganalisis secara komprehensif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemiliham umum DPD Sumatera Barat dalam konteks cita-cita hukum dan Siyasah Dusturiyyah. Penelitian ini menggunakan data sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti putusan tersebut, Al-Quran dan Hadis, Undang-Undang Dasar 1945, dan undang-undang pemilu yang relevan, serta sumber sekunder seperti buku ilmiah, jurnal, dan penelitian.
Berdasarkan temuan penelitian, putusan Mahkamah Konstitusi mencapai kepastian hukum dengan memperjelas proses hukum dan melindungi hak konstitusional, terutama hak-hak Irman Gusman.Namun, dalam hal keadilan, putusan ini lebih mengedepankan keadilan substantif terkait hak konstitusionalnya.Sedangkan berdasarkan perspektif kemanfaatan dari putusan ini masih kurang memadai.Putusan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Sumatera Barat, yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakteraturan dalam proses pemilu sebelumnya.Namun, pemungutan suara ulang ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah logistik dan penerimaan masyarakat.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus sengketa pemilu, khususnya terkait dengan penegakan hak konstitusional dan kepastian hukum. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif antara pendekatan hukum positif dan siyasah dusturiyyah dalam menyelesaikan sengketa pemilu, untuk mengidentifikasi sinergi dan potensi konflik antara keduanya. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami persepsi publik terhadap proses PSU dan dampaknya terhadap kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu di masa depan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas sengketa pemilu, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga perlu mempertimbangkan dinamika politik dan sosial yang terus berkembang, serta memastikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.
- Defining Indigenous in Indonesia and Its Applicability to the International Legal Framework on Indigenous... doi.org/10.15294/jils.v8i2.68419Defining Indigenous in Indonesia and Its Applicability to the International Legal Framework on Indigenous doi 10 15294 jils v8i2 68419
- The application of international cultural rights in protecting Indigenous peoples’ land property... journals.sagepub.com/doi/10.1177/11771801241235261The application of international cultural rights in protecting Indigenous peoplesAo land property journals sagepub doi 10 1177 11771801241235261
| File size | 385.09 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Namun demikian, tanggung jawab kontraktual tidak dapat diperluas kepada pihak ketiga kecuali jika terbukti turut serta secara aktif dalam pelanggaran kontrak.Namun demikian, tanggung jawab kontraktual tidak dapat diperluas kepada pihak ketiga kecuali jika terbukti turut serta secara aktif dalam pelanggaran kontrak.
FHUKIFHUKI Kedudukan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia sebagai hak kebendaan tidak hapus oleh adanya sita umum, melainkan tetap melekat pada objek jaminanKedudukan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia sebagai hak kebendaan tidak hapus oleh adanya sita umum, melainkan tetap melekat pada objek jaminan
AKRABJUARAAKRABJUARA dan persisten interpretif yang dipimpin MK yang mengurutkan yurisprudensi output triase semua instrumen dengan konsekuensi konstitusional. Diterapkan secaradan persisten interpretif yang dipimpin MK yang mengurutkan yurisprudensi output triase semua instrumen dengan konsekuensi konstitusional. Diterapkan secara
UMPRUMPR Oleh karena itu, perbaikan ke depan harus fokus pada perumusan regulasi yang lebih rinci, peningkatan kapasitas penyelenggara, penguatan pendidikan politik,Oleh karena itu, perbaikan ke depan harus fokus pada perumusan regulasi yang lebih rinci, peningkatan kapasitas penyelenggara, penguatan pendidikan politik,
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada implementasi Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 501/184/429.107/2023Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada implementasi Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 501/184/429.107/2023
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Penelitian ini menganalisis kepastian hukum perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakanPenelitian ini menganalisis kepastian hukum perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Faktor yang menjadi kendala penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranyaFaktor yang menjadi kendala penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Meskipun sebagian hukum berbasis agama dapat berkoeksistensi dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, banyak di antaranya menimbulkan tantangan substantifMeskipun sebagian hukum berbasis agama dapat berkoeksistensi dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, banyak di antaranya menimbulkan tantangan substantif
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Pertentangan kebijakan ini secara langsung memengaruhi terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak dan sehat, karena operasional PLTUPertentangan kebijakan ini secara langsung memengaruhi terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak dan sehat, karena operasional PLTU
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Populasi penelitian terdiri dari seluruh 73 karyawan di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, dan metode sensus diterapkan sehingga seluruh populasi dijadikanPopulasi penelitian terdiri dari seluruh 73 karyawan di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, dan metode sensus diterapkan sehingga seluruh populasi dijadikan
STAI AL-HIDAYAHSTAI AL-HIDAYAH Pengaruh ini diamati khususnya pada mata kuliah pengantar ekonomi, menunjukkan bahwa peningkatan motivasi dan kompetensi berkorelasi langsung dengan capaianPengaruh ini diamati khususnya pada mata kuliah pengantar ekonomi, menunjukkan bahwa peningkatan motivasi dan kompetensi berkorelasi langsung dengan capaian
STAI AL-HIDAYAHSTAI AL-HIDAYAH Hasil dari penelitian ini yaitu manajemen dalam lembaga pendidikan sangat berperan penting dalam mengatur pendidikan yang harus tetap mempertahankan mutuHasil dari penelitian ini yaitu manajemen dalam lembaga pendidikan sangat berperan penting dalam mengatur pendidikan yang harus tetap mempertahankan mutu