UIDUID

Reformasi HukumReformasi Hukum

Pengadilan Pajak sebagai bagian dalam sistem kekuasaan kehakiman juga menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prosedur sederhana ditujukan demi mempercepat waktu penyelesaian sengketa yang sehingga dapat meringankan biaya yang harus ditanggung. Namun pada praktiknya, di tahun 2019 setiap majelis pada bulan Januari 2020 tercatat 3.427 sengketa yang menjadi tunggakan. Hal tersebut menggambarkan adanya permasalahan dalam penyelesaian sengketa dan belum terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Permasalahan yaitu apa penyebab banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan, serta akibat hukum yang ditimbulkannya? dan upaya apa yang dapat ditempuh agar tidak terjadi tunggakan sengketa di Pengadilan Pajak sehingga peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa penyebab banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum sosiologi/empiris. Hasil analisis mencatat adanya 4.061 sengketa yang menjadi tunggakan pada bulan Juli 2020. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh jumlah hakim yang tidak sebanding dengan jumlah sengketa, tingkat kesulitan sengketa yang sangat beragam, pembuktian yang rumit, banyaknya berkas bukti yang harus diperiksa, ketidaksiapan para pihak untuk menjalani proses persidangan, pemanggilan para pihak dan/atau saksi-saksi yang memerlukan waktu lama, dan dilakukannya pembatasan bahkan peniadaan persidangan selama pandemi global Covid-19.

Penyebab banyaknya sengketa di Pengadilan Pajak yang menjadi tunggakan adalah jumlah hakim yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah sengketa, tingkat kesulitan penyelesaian sengketa yang sangat beragam dan banyaknya materi sengketa yang pembuktiannya rumit, banyaknya berkas bukti yang harus diperiksa dalam suatu sengketa, ketidaksiapan para pihak untuk menjalani proses persidangan, pemanggilan para pihak dan/atau saksi-saksi yang memerlukan waktu lama karena berkedudukan jauh dari DKI Jakarta, dan dilakukannya pembatasan bahkan peniadaan persidangan selama pandemi global Covid-19.Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menempuh beberapa upaya, seperti merekrut hakim dengan kompetensi mumpuni agar berbanding lurus dengan jumlah sengketa, pembentukan Pengadilan Pajak di kota-kota lain, diterbitkannya penetapan Ketua Pengadilan Pajak untuk melaksanakan persidangan selain di DKI Jakarta, membentuk pengadilan semu yang berwenang menyelesaikan sengketa pengulangan, dilakukannya sosialisasi serta edukasi secara rutin dan berkelanjutan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengenai mekanisme dan teknis penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak, juga pemberlakuan e-court dalam mekanisme penyelesaian sengketa.

Penelitian ke depan dapat mengkaji bagaimana sistem e-court dapat diimplementasikan secara efektif di Pengadilan Pajak dan dampaknya terhadap waktu penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu penelitian yang mendalami efektivitas pembentukan Pengadilan Pajak di daerah lain dan bagaimana hal itu mempengaruhi akses dan keadilan bagi masyarakat. Terakhir, penelitian tentang sosialisasi dan edukasi mekanisme penyelesaian sengketa kepada Wajib Pajak agar dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta cara mengajukan sengketa secara benar juga sangat penting untuk dilakukan.

  1. #penjualan produk#penjualan produk
  2. #dki jakarta#dki jakarta
Read online
File size319.42 KB
Pages18
Short Linkhttps://juris.id/p-gs
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

JURIS Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Penentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. MahkamahPenentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. Mahkamah

JURIS MEKANISME PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP CALON KABUPATEN KEPULAUAN SELAUT BESAR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NAD Irmayadi Sastra 2025More at 2025

UIDUID Mekanisme pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 PP No. Pembentukan daerahMekanisme pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 PP No. Pembentukan daerah

JURIS Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Cacat 2025More at 2025

UIDUID Tanggung jawab produsen terhadap produk cacat ditinjau dari perlindungan konsumen, mengetahui pelaksanaan tanggung jawab produsen berkaitan dengan gugatanTanggung jawab produsen terhadap produk cacat ditinjau dari perlindungan konsumen, mengetahui pelaksanaan tanggung jawab produsen berkaitan dengan gugatan

JURIS Aspek Hukum atas Rencana Perdamaian Yang Diajukan Kedua Kalinya dalam Mekanisme PKPU Selama Tahapan Kepailitan 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar penerapan hukum yang lebih konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang ada diterapkan untuk menjaga asasOleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar penerapan hukum yang lebih konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang ada diterapkan untuk menjaga asas

JURIS Pembakaran Hutan Sebagai Tindak Pidana Lingkungan Analisis Dalam Prespektif Hak Asasi 2022More at 2022

AKABAAKABA Aktivitas pembakaran hutan yang berdampak pada kebakaran hutan secara luas seperti terjadi pada Hutan di beberapa wilayah, merupakan suatu pelanggaranAktivitas pembakaran hutan yang berdampak pada kebakaran hutan secara luas seperti terjadi pada Hutan di beberapa wilayah, merupakan suatu pelanggaran

JURIS Tafsir Hukum Klausul Tanpa Hak Dalam Pasal 2 Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen Stbl 1948 Nomor 17 Dan Undang Undang Repu 2020More at 2020

UNISMAUNISMA 12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum. Takaran kepastian hanya dicapai jika tindak pidana tersebut benar dilakukan tanpa12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum. Takaran kepastian hanya dicapai jika tindak pidana tersebut benar dilakukan tanpa

JURIS Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf 2017More at 2017

UADUAD Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana keabsahan wakaf hak cipta tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis danSelain itu juga untuk mengetahui bagaimana keabsahan wakaf hak cipta tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan

JURIS Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba Franschise Ay Perspektif Hukum Islam 2017More at 2017

UADUAD Kendala yang sering terjadi dalam perjanjian waralaba, yaitu ketika terjadi kerugian, ketidakseimbangan antara prestasi yang diberikan dengan keuntunganKendala yang sering terjadi dalam perjanjian waralaba, yaitu ketika terjadi kerugian, ketidakseimbangan antara prestasi yang diberikan dengan keuntungan

Useful /

JURIS Analisis Perbandingan Pembiayaan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Skema Pemerintah vs Pendanaan Mandiri Studi Kasus Kelompok Tani Lubuk Basung Manggopoh 2025More at 2025

MAHESA CENTERMAHESA CENTER Sementara itu, keterbatasan modal dan akses terhadap sarana produksi pada pendanaan mandiri menyebabkan produktivitas lebih rendah. Kesimpulannya, skemaSementara itu, keterbatasan modal dan akses terhadap sarana produksi pada pendanaan mandiri menyebabkan produktivitas lebih rendah. Kesimpulannya, skema

JURIS Aspek Hukum Penjualan Produk Co branding pada Loka Pasar E commerce tanpa seizin Pemegang Hak Merek berdasarkan Legislasi di Indonesia Legal Aspect of Selling Co branding Products at Market Place 2022More at 2022

UIDUID Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk co-branding tanpaPenelitian ini bertujuan untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk co-branding tanpa

JURIS Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Secara formil, mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk tertulis dan alat bukti surat. Secara materiil, kedudukanSecara formil, mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk tertulis dan alat bukti surat. Secara materiil, kedudukan

JURIS Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Partai politik lokal terutama Partai Aceh pada tahun 2014 memperoleh jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dibandingkan denganPartai politik lokal terutama Partai Aceh pada tahun 2014 memperoleh jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dibandingkan dengan

Subjects /

  1. #pembelajaran inkuiri#pembelajaran inkuiri
  2. #warisan budaya#warisan budaya
  3. #leadership style#leadership style
  4. #deep learning#deep learning
  5. #literasi teknologi#literasi teknologi
  6. #lensa kontak lunak#lensa kontak lunak
  7. #simple additive weighting#simple additive weighting
  8. #kompetensi digital guru#kompetensi digital guru

ads-block-test