UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumPengadilan Pajak sebagai bagian dalam sistem kekuasaan kehakiman juga menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prosedur sederhana ditujukan demi mempercepat waktu penyelesaian sengketa yang sehingga dapat meringankan biaya yang harus ditanggung. Namun pada praktiknya, di tahun 2019 setiap majelis pada bulan Januari 2020 tercatat 3.427 sengketa yang menjadi tunggakan. Hal tersebut menggambarkan adanya permasalahan dalam penyelesaian sengketa dan belum terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Permasalahan yaitu apa penyebab banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan, serta akibat hukum yang ditimbulkannya? dan upaya apa yang dapat ditempuh agar tidak terjadi tunggakan sengketa di Pengadilan Pajak sehingga peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa penyebab banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum sosiologi/empiris. Hasil analisis mencatat adanya 4.061 sengketa yang menjadi tunggakan pada bulan Juli 2020. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh jumlah hakim yang tidak sebanding dengan jumlah sengketa, tingkat kesulitan sengketa yang sangat beragam, pembuktian yang rumit, banyaknya berkas bukti yang harus diperiksa, ketidaksiapan para pihak untuk menjalani proses persidangan, pemanggilan para pihak dan/atau saksi-saksi yang memerlukan waktu lama, dan dilakukannya pembatasan bahkan peniadaan persidangan selama pandemi global Covid-19.
Penyebab banyaknya sengketa di Pengadilan Pajak yang menjadi tunggakan adalah jumlah hakim yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah sengketa, tingkat kesulitan penyelesaian sengketa yang sangat beragam dan banyaknya materi sengketa yang pembuktiannya rumit, banyaknya berkas bukti yang harus diperiksa dalam suatu sengketa, ketidaksiapan para pihak untuk menjalani proses persidangan, pemanggilan para pihak dan/atau saksi-saksi yang memerlukan waktu lama karena berkedudukan jauh dari DKI Jakarta, dan dilakukannya pembatasan bahkan peniadaan persidangan selama pandemi global Covid-19.Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menempuh beberapa upaya, seperti merekrut hakim dengan kompetensi mumpuni agar berbanding lurus dengan jumlah sengketa, pembentukan Pengadilan Pajak di kota-kota lain, diterbitkannya penetapan Ketua Pengadilan Pajak untuk melaksanakan persidangan selain di DKI Jakarta, membentuk pengadilan semu yang berwenang menyelesaikan sengketa pengulangan, dilakukannya sosialisasi serta edukasi secara rutin dan berkelanjutan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengenai mekanisme dan teknis penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak, juga pemberlakuan e-court dalam mekanisme penyelesaian sengketa.
Penelitian ke depan dapat mengkaji bagaimana sistem e-court dapat diimplementasikan secara efektif di Pengadilan Pajak dan dampaknya terhadap waktu penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu penelitian yang mendalami efektivitas pembentukan Pengadilan Pajak di daerah lain dan bagaimana hal itu mempengaruhi akses dan keadilan bagi masyarakat. Terakhir, penelitian tentang sosialisasi dan edukasi mekanisme penyelesaian sengketa kepada Wajib Pajak agar dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta cara mengajukan sengketa secara benar juga sangat penting untuk dilakukan.
| File size | 319.42 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, menjadi penghambat utama optimalisasi peran Kepala Distrik. Diperlukan strategi kebijakan yangKeterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, menjadi penghambat utama optimalisasi peran Kepala Distrik. Diperlukan strategi kebijakan yang
UNUUNU Perkawinan di bawah umur akan menimbulkan banyak permasalahan, baik dari segi hukum positif di Indonesia maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam hukumPerkawinan di bawah umur akan menimbulkan banyak permasalahan, baik dari segi hukum positif di Indonesia maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam hukum
UNUUNU Sebab permasalahan bahan berbahaya dalam kosmetik tidak hanya ditanggapi oleh medis, namun juga akan dilihat dari tanggapan fikih Islam. Maka dari ituSebab permasalahan bahan berbahaya dalam kosmetik tidak hanya ditanggapi oleh medis, namun juga akan dilihat dari tanggapan fikih Islam. Maka dari itu
IAIN CURUPIAIN CURUP Reformasi hukum perkawinan Indonesia, meskipun mendasarkan diri pada prinsip maqasid al-usrah, sering kali gagal mencapai tujuan etis yang diharapkan.Reformasi hukum perkawinan Indonesia, meskipun mendasarkan diri pada prinsip maqasid al-usrah, sering kali gagal mencapai tujuan etis yang diharapkan.
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat mencapai 72%, terutama melalui peningkatan infrastruktur dasar. Namun, tantangan masih ada dalam dokumentasi danDampak terhadap kesejahteraan masyarakat mencapai 72%, terutama melalui peningkatan infrastruktur dasar. Namun, tantangan masih ada dalam dokumentasi dan
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Keterbatasan penelitian ini terbatas pada empat desa, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat subjektif, dan hanya fokus pada tiga prinsip tataKeterbatasan penelitian ini terbatas pada empat desa, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat subjektif, dan hanya fokus pada tiga prinsip tata
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Untuk menganalisis penyebab terjadinya pernikahan anak, 2. Untuk mengetahui kearipan local dengan pemerintah daerah dalam menanggulangi pernikahan anak.Untuk menganalisis penyebab terjadinya pernikahan anak, 2. Untuk mengetahui kearipan local dengan pemerintah daerah dalam menanggulangi pernikahan anak.
IAINPTKIAINPTK Pemahamannya terhadap fikih klasik sebagai dogma digunakannya untuk melegitimasi praktik perkawinan anak di Brebes. Ia lebih mengutamakan aspek kesiapanPemahamannya terhadap fikih klasik sebagai dogma digunakannya untuk melegitimasi praktik perkawinan anak di Brebes. Ia lebih mengutamakan aspek kesiapan
Useful /
AINARAPRESSAINARAPRESS Hasil menunjukkan validitas media sebesar 87%, validitas materi 82%, kepraktisan dan efektivitas masing-masing 100%, serta tingkat minat belajar siswaHasil menunjukkan validitas media sebesar 87%, validitas materi 82%, kepraktisan dan efektivitas masing-masing 100%, serta tingkat minat belajar siswa
UNPAMUNPAM Secara simultan menunjukkan bahwa collateral asset, sales growth, dan free cash flow berpengaruh terhadap dividend policy. Secara parsial collateral assetSecara simultan menunjukkan bahwa collateral asset, sales growth, dan free cash flow berpengaruh terhadap dividend policy. Secara parsial collateral asset
UNUSAUNUSA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis retrospektif hasil kultur bakteri dan uji sensitivitas antibiotik pada pasien DFU di Rumah Sakit Islam JemursariPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis retrospektif hasil kultur bakteri dan uji sensitivitas antibiotik pada pasien DFU di Rumah Sakit Islam Jemursari
UNUSAUNUSA Penelitian ini membuktikan bahwa kulit pisang dapat menjadi bahan baku ramah lingkungan untuk industri kertas skala kecil menengah. Kulit pisang mampuPenelitian ini membuktikan bahwa kulit pisang dapat menjadi bahan baku ramah lingkungan untuk industri kertas skala kecil menengah. Kulit pisang mampu