UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumPenerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menimbulkan pertentangan lama yang hadir kembali ditataran praktik antara penegak hukum dengan notaris mengingat pasal tersebut pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Polemik dan perdebatan antara perlindungan hukum jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum pidana akan berlarut‑larut apabila tidak ditemukan jalan keluar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan membandingkan Pasal 66 UUJN tentang tata cara pemeriksaan akta dan notaris (kerahasiaan jabatan notaris) dengan tata cara pemeriksaan terhadap kerahasiaan informasi jabatan lainnya serta hambatan pelaksanaan Pasal 66 UUJN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 66 UUJN bersifat relatif seperti kerahasiaan data lainnya, dan mengusulkan perubahan peraturan serta peningkatan harmonisasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan organisasi notaris.
Pengungkapan rahasia medis dan perbankan bersifat relatif dan wajib dibuka untuk kepentingan penegakan hukum pidana, sedangkan Pasal 66 UUJN memungkinkan penolakan oleh Majelis Kehormatan Notaris, sehingga diperlukan perubahan regulasi untuk mengurangi konflik.Konflik kepentingan antara perlindungan hukum jabatan notaris dan penegakan hukum pidana muncul karena keduanya berlandaskan pada ketentuan undang‑undang yang memberikan wewenang setara, yang menyebabkan hambatan dalam praktik.Oleh karena itu, penyelarasan prosedur pemeriksaan akta pada tingkat penyelidikan serta harmonisasi antar lembaga penegak hukum dan organisasi notaris diperlukan untuk memastikan kepastian, keadilan, dan ketertiban hukum.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak penerapan pemeriksaan akta secara wajib bersama antara majelis kehormatan notaris dan aparat penegak hukum pada tahap penyelidikan terhadap kecepatan penyelesaian perkara dan rasa keadilan yang dirasakan para pihak; selanjutnya, analisis perbandingan lintas profesi mengenai regulasi kerahasiaan (notaris, kedokteran, perbankan) dapat menghasilkan kerangka kerja terpadu yang menyeimbangkan kepentingan privasi dan kebutuhan penegakan hukum; terakhir, evaluasi transparansi keputusan Majelis Kehormatan Notaris melalui survei persepsi notaris dan penegak hukum dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang memengaruhi kepercayaan, kepatuhan, serta efektivitas kolaborasi inter‑institusi dalam konteks penegakan hukum pidana.
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN ADANYA DUGAAN MALPRAKTEK DALAM PROSES PEMBUATAN... ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/34267PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN ADANYA DUGAAN MALPRAKTEK DALAM PROSES PEMBUATAN ojs unud ac index php ActaComitas article view 34267
- jurnal perspektif. simpan rahasia kedokteran kewajiban saksi ahli perspektif kajian pembangunan jurnal... doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.25jurnal perspektif simpan rahasia kedokteran kewajiban saksi ahli perspektif kajian pembangunan jurnal doi 10 30742 perspektif v18i3 25
| File size | 232.78 KB |
| Pages | 20 |
| Short Link | https://juris.id/p-gu |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum dan politik yang mengatur struktur pemerintahan, menetapkan batasan dan tanggung jawab pemerintah, melindungiKonstitusi berfungsi sebagai dasar hukum dan politik yang mengatur struktur pemerintahan, menetapkan batasan dan tanggung jawab pemerintah, melindungi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Sinergi yang harmonis di antara mereka penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial.meskipunSinergi yang harmonis di antara mereka penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial.meskipun
UNUUNU Akselerasi pelaksanaan investasi hijau sebagai bentuk investasi berwawasan lingkungan harus disertai oleh progresifitas produk hukumnya. Ketiadaan aturanAkselerasi pelaksanaan investasi hijau sebagai bentuk investasi berwawasan lingkungan harus disertai oleh progresifitas produk hukumnya. Ketiadaan aturan
UIDUID Pemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratanPemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan
IPTSIPTS Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku sosial mahasiswa IPTS anak kost di Kampung Selamat, pandangan masyarakat terhadap perilaku tersebut,Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku sosial mahasiswa IPTS anak kost di Kampung Selamat, pandangan masyarakat terhadap perilaku tersebut,
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami. Bagaimana aspek kepastian hukum proses merariq berdasarkan KUHP 2023 dan bagaimana proses merariqTujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami. Bagaimana aspek kepastian hukum proses merariq berdasarkan KUHP 2023 dan bagaimana proses merariq
OJSOJS Hak talak diberikan kepada suami sebagai ketentuan dari Al-Quran dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun dengan ketentuan tertentu. CeraiHak talak diberikan kepada suami sebagai ketentuan dari Al-Quran dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun dengan ketentuan tertentu. Cerai
UIDUID Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Akan tetapi, cara konsiliasi sangat minim dipilihPenyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Akan tetapi, cara konsiliasi sangat minim dipilih
Useful /
STITALSTITAL Implementasi media Snakes and Ladders Card di UPTD SDN Longkek 1 dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan respon positif dari pihak sekolah serta pesertaImplementasi media Snakes and Ladders Card di UPTD SDN Longkek 1 dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan respon positif dari pihak sekolah serta peserta
STITALSTITAL Kurikulum Merdeka adalah langkah maju dalam reformasi Pendidikan di Indonesia. Pendidik dalam mengembangkan profesionalnya harus melewati beberapa tahapanKurikulum Merdeka adalah langkah maju dalam reformasi Pendidikan di Indonesia. Pendidik dalam mengembangkan profesionalnya harus melewati beberapa tahapan
DINASTIPUBDINASTIPUB Persentase kontribusi kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi interpersonal terhadap motivasi kerja adalah 72% dan persentase kontribusi kepemimpinan,Persentase kontribusi kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi interpersonal terhadap motivasi kerja adalah 72% dan persentase kontribusi kepemimpinan,
UIDUID Passing off sendiri belum diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan, namun dengan menelaah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha,Passing off sendiri belum diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan, namun dengan menelaah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha,