UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumPenerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menimbulkan pertentangan lama yang hadir kembali ditataran praktik antara penegak hukum dengan notaris mengingat pasal tersebut pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Polemik dan perdebatan antara perlindungan hukum jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum pidana akan berlarut‑larut apabila tidak ditemukan jalan keluar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan membandingkan Pasal 66 UUJN tentang tata cara pemeriksaan akta dan notaris (kerahasiaan jabatan notaris) dengan tata cara pemeriksaan terhadap kerahasiaan informasi jabatan lainnya serta hambatan pelaksanaan Pasal 66 UUJN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 66 UUJN bersifat relatif seperti kerahasiaan data lainnya, dan mengusulkan perubahan peraturan serta peningkatan harmonisasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan organisasi notaris.
Pengungkapan rahasia medis dan perbankan bersifat relatif dan wajib dibuka untuk kepentingan penegakan hukum pidana, sedangkan Pasal 66 UUJN memungkinkan penolakan oleh Majelis Kehormatan Notaris, sehingga diperlukan perubahan regulasi untuk mengurangi konflik.Konflik kepentingan antara perlindungan hukum jabatan notaris dan penegakan hukum pidana muncul karena keduanya berlandaskan pada ketentuan undang‑undang yang memberikan wewenang setara, yang menyebabkan hambatan dalam praktik.Oleh karena itu, penyelarasan prosedur pemeriksaan akta pada tingkat penyelidikan serta harmonisasi antar lembaga penegak hukum dan organisasi notaris diperlukan untuk memastikan kepastian, keadilan, dan ketertiban hukum.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak penerapan pemeriksaan akta secara wajib bersama antara majelis kehormatan notaris dan aparat penegak hukum pada tahap penyelidikan terhadap kecepatan penyelesaian perkara dan rasa keadilan yang dirasakan para pihak; selanjutnya, analisis perbandingan lintas profesi mengenai regulasi kerahasiaan (notaris, kedokteran, perbankan) dapat menghasilkan kerangka kerja terpadu yang menyeimbangkan kepentingan privasi dan kebutuhan penegakan hukum; terakhir, evaluasi transparansi keputusan Majelis Kehormatan Notaris melalui survei persepsi notaris dan penegak hukum dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang memengaruhi kepercayaan, kepatuhan, serta efektivitas kolaborasi inter‑institusi dalam konteks penegakan hukum pidana.
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN ADANYA DUGAAN MALPRAKTEK DALAM PROSES PEMBUATAN... ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/34267PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN ADANYA DUGAAN MALPRAKTEK DALAM PROSES PEMBUATAN ojs unud ac index php ActaComitas article view 34267
- jurnal perspektif. simpan rahasia kedokteran kewajiban saksi ahli perspektif kajian pembangunan jurnal... doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.25jurnal perspektif simpan rahasia kedokteran kewajiban saksi ahli perspektif kajian pembangunan jurnal doi 10 30742 perspektif v18i3 25
| File size | 232.78 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi dan memastikan penggunaan sumber daya public yang adil dan efisien. Konstitusi memiliki peranKonstitusi mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi dan memastikan penggunaan sumber daya public yang adil dan efisien. Konstitusi memiliki peran
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Pemikiran Socrates dan Plato tentang tujuan negara memberikan landasan penting dalam filsafat politik yang terus berpengaruh hingga saat ini. Kedua filsufPemikiran Socrates dan Plato tentang tujuan negara memberikan landasan penting dalam filsafat politik yang terus berpengaruh hingga saat ini. Kedua filsuf
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor-faktor seperti perkembangan pembangunan nasional, etika bisnis, faktor internal dan eksternal, serta kesadaran hukum memengaruhi praktik bisnisFaktor-faktor seperti perkembangan pembangunan nasional, etika bisnis, faktor internal dan eksternal, serta kesadaran hukum memengaruhi praktik bisnis
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Kesimpulan: Proses mutasi di pemerintah Kota X masih menghadapi tantangan signifikan. Perbaikan diperlukan melalui diseminasi regulasi mutasi secara sistematis,Kesimpulan: Proses mutasi di pemerintah Kota X masih menghadapi tantangan signifikan. Perbaikan diperlukan melalui diseminasi regulasi mutasi secara sistematis,
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Di dalam hukum pidana ada 2 (dua) hukum yang berbedaPenelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Di dalam hukum pidana ada 2 (dua) hukum yang berbeda
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Ditegaskan bahwa Prinsip Syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 12 adalah prinsip hukum IslamDitegaskan bahwa Prinsip Syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 12 adalah prinsip hukum Islam
IKMEDIAIKMEDIA Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan tata cara perkawinan suku mandailing di kecamatan Mandau yaitu komunikasi, ekonomi, masuknya budaya lain,Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan tata cara perkawinan suku mandailing di kecamatan Mandau yaitu komunikasi, ekonomi, masuknya budaya lain,
UINUIN Hal ini mengarah pada kesenjangan dalam hukum sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasangan yangHal ini mengarah pada kesenjangan dalam hukum sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasangan yang
Useful /
ITBITB Hasil menunjukkan bahwa kertas dengan komposisi 70% serat kulit pisang dan 30% serat kayu menghasilkan kekuatan tarik dan daya serap air yang memenuhiHasil menunjukkan bahwa kertas dengan komposisi 70% serat kulit pisang dan 30% serat kayu menghasilkan kekuatan tarik dan daya serap air yang memenuhi
ITBITB Secara umum, nilai percepatan dalam penelitian ini relatif lebih tinggi dibanding kode yang berlaku untuk periode di bawah 0,462 s pada kelas lokasi DSecara umum, nilai percepatan dalam penelitian ini relatif lebih tinggi dibanding kode yang berlaku untuk periode di bawah 0,462 s pada kelas lokasi D
ITBITB Abstrak bahasa Indonesia ini menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara paparan polusi udara dan kejadian penyakit pernapasanAbstrak bahasa Indonesia ini menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara paparan polusi udara dan kejadian penyakit pernapasan
UINUIN Ilmu Islam di Palembang berkembang sejak abad ke‑18 hingga abad ke‑20, melanjutkan tradisi yang sebelumnya berada di Aceh pada abad ke‑17. KarakterIlmu Islam di Palembang berkembang sejak abad ke‑18 hingga abad ke‑20, melanjutkan tradisi yang sebelumnya berada di Aceh pada abad ke‑17. Karakter