UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumPenerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menimbulkan pertentangan lama yang hadir kembali ditataran praktik antara penegak hukum dengan notaris mengingat pasal tersebut pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Polemik dan perdebatan antara perlindungan hukum jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum pidana akan berlarut‑larut apabila tidak ditemukan jalan keluar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan membandingkan Pasal 66 UUJN tentang tata cara pemeriksaan akta dan notaris (kerahasiaan jabatan notaris) dengan tata cara pemeriksaan terhadap kerahasiaan informasi jabatan lainnya serta hambatan pelaksanaan Pasal 66 UUJN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 66 UUJN bersifat relatif seperti kerahasiaan data lainnya, dan mengusulkan perubahan peraturan serta peningkatan harmonisasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan organisasi notaris.
Pengungkapan rahasia medis dan perbankan bersifat relatif dan wajib dibuka untuk kepentingan penegakan hukum pidana, sedangkan Pasal 66 UUJN memungkinkan penolakan oleh Majelis Kehormatan Notaris, sehingga diperlukan perubahan regulasi untuk mengurangi konflik.Konflik kepentingan antara perlindungan hukum jabatan notaris dan penegakan hukum pidana muncul karena keduanya berlandaskan pada ketentuan undang‑undang yang memberikan wewenang setara, yang menyebabkan hambatan dalam praktik.Oleh karena itu, penyelarasan prosedur pemeriksaan akta pada tingkat penyelidikan serta harmonisasi antar lembaga penegak hukum dan organisasi notaris diperlukan untuk memastikan kepastian, keadilan, dan ketertiban hukum.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak penerapan pemeriksaan akta secara wajib bersama antara majelis kehormatan notaris dan aparat penegak hukum pada tahap penyelidikan terhadap kecepatan penyelesaian perkara dan rasa keadilan yang dirasakan para pihak; selanjutnya, analisis perbandingan lintas profesi mengenai regulasi kerahasiaan (notaris, kedokteran, perbankan) dapat menghasilkan kerangka kerja terpadu yang menyeimbangkan kepentingan privasi dan kebutuhan penegakan hukum; terakhir, evaluasi transparansi keputusan Majelis Kehormatan Notaris melalui survei persepsi notaris dan penegak hukum dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang memengaruhi kepercayaan, kepatuhan, serta efektivitas kolaborasi inter‑institusi dalam konteks penegakan hukum pidana.
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN ADANYA DUGAAN MALPRAKTEK DALAM PROSES PEMBUATAN... ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/34267PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN ADANYA DUGAAN MALPRAKTEK DALAM PROSES PEMBUATAN ojs unud ac index php ActaComitas article view 34267
- jurnal perspektif. simpan rahasia kedokteran kewajiban saksi ahli perspektif kajian pembangunan jurnal... doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.25jurnal perspektif simpan rahasia kedokteran kewajiban saksi ahli perspektif kajian pembangunan jurnal doi 10 30742 perspektif v18i3 25
| File size | 232.78 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini memberikan wawasan tentang strategi ASEAN dalam konteks keamanan dan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan. Dalam artikel ini,Penelitian ini memberikan wawasan tentang strategi ASEAN dalam konteks keamanan dan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan. Dalam artikel ini,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi berperan sebagai pilar stabilitas politik dan hukum dengan menyediakan kerangka kerja untuk pemerintahan dan hukum, menetapkan batasan dan tanggungKonstitusi berperan sebagai pilar stabilitas politik dan hukum dengan menyediakan kerangka kerja untuk pemerintahan dan hukum, menetapkan batasan dan tanggung
MKRIMKRI 138/PUU‑VII/2009 bahwa tidak boleh ada peraturan perundang‑undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa dapat diuji yudisial. Oleh karena itu,138/PUU‑VII/2009 bahwa tidak boleh ada peraturan perundang‑undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa dapat diuji yudisial. Oleh karena itu,
DINASTIRESDINASTIRES Analisis menunjukkan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden berasal dari lingkaran pemerintahan dan didukung oleh pimpinan partai, dengan alasanAnalisis menunjukkan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden berasal dari lingkaran pemerintahan dan didukung oleh pimpinan partai, dengan alasan
MKRIMKRI Hasil simulasi pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan potensi terbentuknya partai mayoritas di parlemen. Dengan demikian, sistem ini diharapkanHasil simulasi pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan potensi terbentuknya partai mayoritas di parlemen. Dengan demikian, sistem ini diharapkan
UMMUMM Analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 menyebabkan penurunan signifikan dalam kualitas danAnalisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 menyebabkan penurunan signifikan dalam kualitas dan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU MHA dengan menggunakan model perumusan kebijakan dan konsep partisipasi yang bermakna. PenelitianPenelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU MHA dengan menggunakan model perumusan kebijakan dan konsep partisipasi yang bermakna. Penelitian
AKABAAKABA Dalam upaya untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum yang demokratis, maka dibentuk MK yang berwenang menguji undang-undang atas UUD NRI 1945.Dalam upaya untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum yang demokratis, maka dibentuk MK yang berwenang menguji undang-undang atas UUD NRI 1945.
Useful /
STITALSTITAL Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi pendidik profesional pada kurikulum merdeka untuk mengembangkan karakter siswa MI Negeri 1 Sumenep. MetodePenelitian ini bertujuan mengetahui potensi pendidik profesional pada kurikulum merdeka untuk mengembangkan karakter siswa MI Negeri 1 Sumenep. Metode
STITALSTITAL Kab. Bangkalan. Dengan menggukan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, dan pengumpulan datanya dengan menggunakan metode Observasi (Kondisi tempat,Kab. Bangkalan. Dengan menggukan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, dan pengumpulan datanya dengan menggunakan metode Observasi (Kondisi tempat,
STAIQSTAIQ Paraji, No. 63, Kalibaru, Cilodong, Depok. Penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian yang menjelaskanParaji, No. 63, Kalibaru, Cilodong, Depok. Penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian yang menjelaskan
UMMUMM Temuan menunjukkan bahwa berbagai negara telah menetapkan dan melaksanakan peraturan perampasan aset dengan konsep yang berbeda, yaitu Perampasan AsetTemuan menunjukkan bahwa berbagai negara telah menetapkan dan melaksanakan peraturan perampasan aset dengan konsep yang berbeda, yaitu Perampasan Aset