UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumPenerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menimbulkan pertentangan lama yang hadir kembali ditataran praktik antara penegak hukum dengan notaris mengingat pasal tersebut pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Polemik dan perdebatan antara perlindungan hukum jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum pidana akan berlarut‑larut apabila tidak ditemukan jalan keluar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan membandingkan Pasal 66 UUJN tentang tata cara pemeriksaan akta dan notaris (kerahasiaan jabatan notaris) dengan tata cara pemeriksaan terhadap kerahasiaan informasi jabatan lainnya serta hambatan pelaksanaan Pasal 66 UUJN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 66 UUJN bersifat relatif seperti kerahasiaan data lainnya, dan mengusulkan perubahan peraturan serta peningkatan harmonisasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan organisasi notaris.
Pengungkapan rahasia medis dan perbankan bersifat relatif dan wajib dibuka untuk kepentingan penegakan hukum pidana, sedangkan Pasal 66 UUJN memungkinkan penolakan oleh Majelis Kehormatan Notaris, sehingga diperlukan perubahan regulasi untuk mengurangi konflik.Konflik kepentingan antara perlindungan hukum jabatan notaris dan penegakan hukum pidana muncul karena keduanya berlandaskan pada ketentuan undang‑undang yang memberikan wewenang setara, yang menyebabkan hambatan dalam praktik.Oleh karena itu, penyelarasan prosedur pemeriksaan akta pada tingkat penyelidikan serta harmonisasi antar lembaga penegak hukum dan organisasi notaris diperlukan untuk memastikan kepastian, keadilan, dan ketertiban hukum.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak penerapan pemeriksaan akta secara wajib bersama antara majelis kehormatan notaris dan aparat penegak hukum pada tahap penyelidikan terhadap kecepatan penyelesaian perkara dan rasa keadilan yang dirasakan para pihak; selanjutnya, analisis perbandingan lintas profesi mengenai regulasi kerahasiaan (notaris, kedokteran, perbankan) dapat menghasilkan kerangka kerja terpadu yang menyeimbangkan kepentingan privasi dan kebutuhan penegakan hukum; terakhir, evaluasi transparansi keputusan Majelis Kehormatan Notaris melalui survei persepsi notaris dan penegak hukum dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang memengaruhi kepercayaan, kepatuhan, serta efektivitas kolaborasi inter‑institusi dalam konteks penegakan hukum pidana.
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN ADANYA DUGAAN MALPRAKTEK DALAM PROSES PEMBUATAN... ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/34267PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN ADANYA DUGAAN MALPRAKTEK DALAM PROSES PEMBUATAN ojs unud ac index php ActaComitas article view 34267
- jurnal perspektif. simpan rahasia kedokteran kewajiban saksi ahli perspektif kajian pembangunan jurnal... doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.25jurnal perspektif simpan rahasia kedokteran kewajiban saksi ahli perspektif kajian pembangunan jurnal doi 10 30742 perspektif v18i3 25
| File size | 232.78 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Studi ini membahas kesenjangan dalam pemahaman dinamika pemerintahan lokal dalam konteks sosio-kultural Papua yang khas. Penelitian menggunakan studi kasusStudi ini membahas kesenjangan dalam pemahaman dinamika pemerintahan lokal dalam konteks sosio-kultural Papua yang khas. Penelitian menggunakan studi kasus
UNIVSMUNIVSM Hakim peradilan agama memikul tanggung jawab besar dalam menyeimbangkan antara hukum positif, keadilan substantif, dan perlindungan anak. Dengan mengedepankanHakim peradilan agama memikul tanggung jawab besar dalam menyeimbangkan antara hukum positif, keadilan substantif, dan perlindungan anak. Dengan mengedepankan
UNUUNU Dalam hal ini para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai batasan usia menikah. Perubahan isi Undang-Undang yang semula pihak laki-laki 19 tahun dan perempuanDalam hal ini para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai batasan usia menikah. Perubahan isi Undang-Undang yang semula pihak laki-laki 19 tahun dan perempuan
AKRABJUARAAKRABJUARA Studi ini menekankan perlunya pedoman operasional yang lebih rinci, dokumentasi pertimbangan hakim yang transparan, serta pendekatan multidisipliner untukStudi ini menekankan perlunya pedoman operasional yang lebih rinci, dokumentasi pertimbangan hakim yang transparan, serta pendekatan multidisipliner untuk
DINASTIRESDINASTIRES Konstitusi memainkan peran penting sebagai benteng untuk menjaga semangat Reformasi, menjamin rotasi kepemimpinan nasional, serta menjadi harapan bagiKonstitusi memainkan peran penting sebagai benteng untuk menjaga semangat Reformasi, menjamin rotasi kepemimpinan nasional, serta menjadi harapan bagi
MKRIMKRI Sistem presidensial di Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan karena berhadapan dengan sistem multipartai ekstrem. Penelitian terdahulu membuktikanSistem presidensial di Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan karena berhadapan dengan sistem multipartai ekstrem. Penelitian terdahulu membuktikan
OJSOJS G/2021/PN. Tjk disebabkan karena sering terjadinya perselisihian yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri. Upaya perdamaian yang dilakukanG/2021/PN. Tjk disebabkan karena sering terjadinya perselisihian yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri. Upaya perdamaian yang dilakukan
UNIGRESUNIGRES Dalam hukum Islam, batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan memang tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik laki-laki maupunDalam hukum Islam, batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan memang tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik laki-laki maupun
Useful /
UNIVSMUNIVSM Proses pembentukan undang‑undang tersebut menunjukkan konfigurasi politik yang bersifat demokratis karena melibatkan aspirasi berbagai pihak, namun jugaProses pembentukan undang‑undang tersebut menunjukkan konfigurasi politik yang bersifat demokratis karena melibatkan aspirasi berbagai pihak, namun juga
DINASTIRESDINASTIRES Peran hukum dan arbitrasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis di industri penerbangan sangat penting. Hukum mengatur aspek operasional dan menangani konflik,Peran hukum dan arbitrasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis di industri penerbangan sangat penting. Hukum mengatur aspek operasional dan menangani konflik,
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI The purpose of this study was to analyze the farmers internal and external factors on shallot productivity through the implementation of Standard OperatingThe purpose of this study was to analyze the farmers internal and external factors on shallot productivity through the implementation of Standard Operating
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung memprioritaskan kualitas produk dan merasa bahwa kualitas produk aquaponik PT Tanikota memiliki pengaruhPenelitian ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung memprioritaskan kualitas produk dan merasa bahwa kualitas produk aquaponik PT Tanikota memiliki pengaruh