UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumPerkawinan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur (atau bisa disebut perkawinan dini) yang dipaksakan oleh orang tua kepada anaknya mengalami kenaikan di Indonesia karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perkawinan anak di tengah pandemi antara lain karena masalah ekonomi mengingat para orang tua mereka banyak yang diberhentikan dari pekerjaannya atau usaha mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Keadaan ekonomi yang sulit membuat beberapa orangtua beranggapan bahwa dengan mengawinkan anak mereka dapat meringankan beban keluarga. Rumusan masalah yang dibahas yaitu terkait akibat hukum terhadap perkawinan dibawah usia minimal yang dilandasi unsur paksaan oleh orangtua. Tujuan penelitian untuk menganalisa akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur yang dipaksakan oleh orangtua khususnya karena tekanan ekonomi akibat Covid-19.
Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan ekonomi menjadi faktor meningkatnya perkawinan dibawah usia minimal (atau disebut perkawinan dini).Perkawinan dini didasari paksaan dari orangtua untuk lepas dari permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.Akibat hukum terhadap perkawinan dini yang dilandasi unsur paksaan oleh orangtua adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang ditentukan berdasarkan Pasal 23 UU Perkawinan atau (bagi yang beragama Islam) berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.
Keberlanjutan penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana dampak jangka panjang dari perkawinan dini terhadap kesejahteraan anak perempuan. Apakah ada perbedaan kondisi kesehatan fisik dan mental antara anak perempuan yang menikah di bawah usia dengan yang tidak? Sebuah studi longitudinal juga dapat menganalisis pengaruh pendidikan terhadap keputusan menikah di usia muda, serta faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi keputusan tersebut dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Selain itu, penting untuk meneliti efektivitas intervensi sosial yang telah dilakukan pemerintah dalam menurunkan angka perkawinan dini, memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang lebih tepat dan aplikatif di lapangan.
| File size | 265.98 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Kabupaten. Di sisi lain, sisanya (100% –52,7% = 47,3%) dapat dijelaskan oleh faktor tambahan yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Kualitas sumberKabupaten. Di sisi lain, sisanya (100% –52,7% = 47,3%) dapat dijelaskan oleh faktor tambahan yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Kualitas sumber
IAINPTKIAINPTK Faktor-faktor pendukung meliputi pandangan masyarakat bahwa usia pernikahan bersifat relatif, anggapan bahwa perempuan perlu dilindungi, serta budaya yangFaktor-faktor pendukung meliputi pandangan masyarakat bahwa usia pernikahan bersifat relatif, anggapan bahwa perempuan perlu dilindungi, serta budaya yang
UIDUID Polemik dan perdebatan antara perlindungan hukum jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum pidana akan berlarut‑larut apabila tidak ditemukanPolemik dan perdebatan antara perlindungan hukum jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum pidana akan berlarut‑larut apabila tidak ditemukan
UIDUID Perkembangan era digital menyebabkan peningkatan kebocoran data pribadi dan memerlukan sanksi administratif serta pidana sesuai RUU PDP. RUU PDP mengaturPerkembangan era digital menyebabkan peningkatan kebocoran data pribadi dan memerlukan sanksi administratif serta pidana sesuai RUU PDP. RUU PDP mengatur
UIDUID Pengadilan Pajak sebagai bagian dalam sistem kekuasaan kehakiman juga menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prosedur sederhanaPengadilan Pajak sebagai bagian dalam sistem kekuasaan kehakiman juga menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prosedur sederhana
UIDUID Dengan mengacu kepada Pasal 21 dan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Merek serta Pasal 25 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan yang dilakukanDengan mengacu kepada Pasal 21 dan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Merek serta Pasal 25 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan yang dilakukan
UNSUNS Sejauh ini, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan ketidaksediaannya untuk mengamandemen ketentuan diskriminatif dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia,Sejauh ini, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan ketidaksediaannya untuk mengamandemen ketentuan diskriminatif dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia,
UINUIN Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan tinjauan terhadap hukum perkawinan untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur. Undang-UndangOleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan tinjauan terhadap hukum perkawinan untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur. Undang-Undang
Useful /
USAHIDUSAHID Metode kualitatif-deskriptif digunakan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam terhadap informan (tokoh adat, pemuda, petani, danMetode kualitatif-deskriptif digunakan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam terhadap informan (tokoh adat, pemuda, petani, dan
USAHIDUSAHID Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam dengan pengelola Kampus Wisata Satupam. HasilPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam dengan pengelola Kampus Wisata Satupam. Hasil
UNSUNS Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perpajakan dan usaha sosial, mungkin karena perbedaan struktur ekonomi di setiap negara, hanya sedikit dibahasHasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perpajakan dan usaha sosial, mungkin karena perbedaan struktur ekonomi di setiap negara, hanya sedikit dibahas
UPGRISUPGRIS Untuk menghadapi perubahan iklim, pemuliaan tanaman unggul yang memanfaatkan informasi genomik dan marker SNP memungkinkan identifikasi gen terkait sifatUntuk menghadapi perubahan iklim, pemuliaan tanaman unggul yang memanfaatkan informasi genomik dan marker SNP memungkinkan identifikasi gen terkait sifat