UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumPerkawinan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur (atau bisa disebut perkawinan dini) yang dipaksakan oleh orang tua kepada anaknya mengalami kenaikan di Indonesia karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perkawinan anak di tengah pandemi antara lain karena masalah ekonomi mengingat para orang tua mereka banyak yang diberhentikan dari pekerjaannya atau usaha mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Keadaan ekonomi yang sulit membuat beberapa orangtua beranggapan bahwa dengan mengawinkan anak mereka dapat meringankan beban keluarga. Rumusan masalah yang dibahas yaitu terkait akibat hukum terhadap perkawinan dibawah usia minimal yang dilandasi unsur paksaan oleh orangtua. Tujuan penelitian untuk menganalisa akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur yang dipaksakan oleh orangtua khususnya karena tekanan ekonomi akibat Covid-19.
Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan ekonomi menjadi faktor meningkatnya perkawinan dibawah usia minimal (atau disebut perkawinan dini).Perkawinan dini didasari paksaan dari orangtua untuk lepas dari permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.Akibat hukum terhadap perkawinan dini yang dilandasi unsur paksaan oleh orangtua adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang ditentukan berdasarkan Pasal 23 UU Perkawinan atau (bagi yang beragama Islam) berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.
Keberlanjutan penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana dampak jangka panjang dari perkawinan dini terhadap kesejahteraan anak perempuan. Apakah ada perbedaan kondisi kesehatan fisik dan mental antara anak perempuan yang menikah di bawah usia dengan yang tidak? Sebuah studi longitudinal juga dapat menganalisis pengaruh pendidikan terhadap keputusan menikah di usia muda, serta faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi keputusan tersebut dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Selain itu, penting untuk meneliti efektivitas intervensi sosial yang telah dilakukan pemerintah dalam menurunkan angka perkawinan dini, memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang lebih tepat dan aplikatif di lapangan.
| File size | 265.98 KB |
| Pages | 20 |
| Short Link | https://juris.id/p-gt |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
BSIBSI Pengabdian bertujuan menstimulasi anak-anak di pondok Pesantren Hidayatul Insan untuk memanfaatkan jalan di titian dan pekarangan untuk menanam buah danPengabdian bertujuan menstimulasi anak-anak di pondok Pesantren Hidayatul Insan untuk memanfaatkan jalan di titian dan pekarangan untuk menanam buah dan
IBI DarmajayaIBI Darmajaya KOL berpengaruh positif signifikan terhadap brand awareness Jockey Indonesia. Brand awareness yang terbentuk turut meningkatkan customer engagement diKOL berpengaruh positif signifikan terhadap brand awareness Jockey Indonesia. Brand awareness yang terbentuk turut meningkatkan customer engagement di
UNHASUNHAS Perkembangan internasional, khususnya dari Prancis dan Australia, menunjukkan pentingnya mengintegrasikan privasi digital dalam tanggung jawab orang tuaPerkembangan internasional, khususnya dari Prancis dan Australia, menunjukkan pentingnya mengintegrasikan privasi digital dalam tanggung jawab orang tua
UMMUMM Studi ini mengevaluasi berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, BI, dan MAS, termasuk kerangka FEAT dan Veritas. Temuan menunjukkan bahwa SingapuraStudi ini mengevaluasi berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, BI, dan MAS, termasuk kerangka FEAT dan Veritas. Temuan menunjukkan bahwa Singapura
UIDUID Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menimbulkan pertentangan lama yang hadir kembali ditataran praktik antara penegak hukum denganPenerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menimbulkan pertentangan lama yang hadir kembali ditataran praktik antara penegak hukum dengan
UIDUID Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk co-branding tanpaPenelitian ini bertujuan untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk co-branding tanpa
UIDUID Sanksi untuk kegiatan aksi kejahatan kebocoran data penerimaan sms dana cepat yang merupakan tindak pidana menurut RUU PDP diatur dalam Pasal 61, 62 danSanksi untuk kegiatan aksi kejahatan kebocoran data penerimaan sms dana cepat yang merupakan tindak pidana menurut RUU PDP diatur dalam Pasal 61, 62 dan
UNISMAUNISMA Hukum menentukan bahwa hanya penggunaan senjata tajam untuk pekerjaan, pertanian, atau barang pusaka yang diizinkan. Di luar itu dapat dikenakan pidana.Hukum menentukan bahwa hanya penggunaan senjata tajam untuk pekerjaan, pertanian, atau barang pusaka yang diizinkan. Di luar itu dapat dikenakan pidana.
Useful /
UNHASUNHAS Distribusi otoritas di antara lembaga negara merupakan komponen fundamental dalam setiap kerangka pemerintahan, karena membantu mencegah tumpang tindihDistribusi otoritas di antara lembaga negara merupakan komponen fundamental dalam setiap kerangka pemerintahan, karena membantu mencegah tumpang tindih
UNHASUNHAS Penelitian menggunakan desain kuasi-eksperimen dengan dua kelompok (eksperimen dan kontrol). Data dikumpulkan melalui tes berpikir kritis dan observasiPenelitian menggunakan desain kuasi-eksperimen dengan dua kelompok (eksperimen dan kontrol). Data dikumpulkan melalui tes berpikir kritis dan observasi
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Program ini juga memberikan inspirasi dan perubahan sosial bagi pemuda pengangguran yang terlibat dalam pengelolaan sampah kayu pantai. Selain itu, programProgram ini juga memberikan inspirasi dan perubahan sosial bagi pemuda pengangguran yang terlibat dalam pengelolaan sampah kayu pantai. Selain itu, program
UNISMAUNISMA Pertama, apa saja unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh Pelaku Bisnis dalam tahapan persiapan kontrak bisnis. Kedua, apa urgensi pelaksanaan tahapanPertama, apa saja unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh Pelaku Bisnis dalam tahapan persiapan kontrak bisnis. Kedua, apa urgensi pelaksanaan tahapan