OJS INDONESIAOJS INDONESIA
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan PendidikanSIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan PendidikanKegiatan usaha untuk mendirikan Kafe membutuhkan izin dari instansi pemerintah Kota Medan. Perizinan merupakan salah satu alat pemerintah sebagai alat hukum yang digunakan untuk mengontrol perilaku warganya, izin tersebut merupakan persetujuan pihak berwenang berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang melarang undang-undang. Namun masih terdapat banyak pelaku usaha kafe di Kota Medan yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di kota Medan?, Apa kendala yang timbul dari pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di kota Medan? dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap kafe yang tidak memiliki izin usaha pendirian kafe di kota Medan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di Kota Medan, untuk mengetahui kendala yang timbul dari pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di Kota Medan dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap kafe yang tidak memiliki izin usaha pendirian kafe di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan penelitian secara wawancara dan kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaku usaha melakukan permohonan terkait NIB terlebih dahulu, Permohonan NIB dapat dilakukan melalui laman OSS atau SiCantik. Pelaku usaha harus mendaftarkan kegiatan usaha dalam TDUP. Pelaku usaha dalam memperoleh NIB wajib melakukan pendaftaran TDUP melalui Teknik informatika yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk laman yaitu SiCantik yang dibuat dari sistem OSS, dengan tujuan dapat meringankan beban aplikasi OSS sehingga dapat mempercepat dan memaksimalkan proses izin kegiatan usaha. Namun terdapat kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam penggunaan aplikasi elektronik yang memiliki basis online sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengoperasikan SiCantik. Berdasarkan Pasal 456 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, setiap Pelaku Usaha yang, berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Usaha di sektor pariwisata dikenai sanksi administratif berupa peringatan, sanksi pemberhentian secara sementara terhadap kegiatan usaha, denda administratif, dan pencabutan perizinan berusaha.
Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan NIB terlebih dahulu, yang dapat dilakukan melalui laman OSS atau SiCantik.Pelaku usaha juga harus mendaftarkan kegiatan usaha mereka dalam TDUP.Pemerintah telah menyediakan platform SiCantik yang terintegrasi dengan sistem OSS untuk mempermudah proses perizinan, namun kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi elektronik menjadi kendala utama.
Berdasarkan temuan penelitian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi SiCantik kepada pelaku usaha kafe di Kota Medan. Penelitian ini dapat difokuskan pada identifikasi metode sosialisasi yang paling efektif menjangkau berbagai kalangan pelaku usaha, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi atau pendidikan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak implementasi OSS dan SiCantik terhadap peningkatan jumlah izin usaha kafe yang terdaftar di Kota Medan, serta menganalisis potensi hambatan birokrasi yang masih menghambat proses perizinan. Terakhir, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan proses perizinan kafe di Kota Medan dengan kota-kota lain di Indonesia yang telah berhasil menerapkan sistem perizinan terintegrasi secara efektif, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perizinan di Kota Medan.
| File size | 250.96 KB |
| Pages | 8 |
| Short Link | https://juris.id/p-Cq |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
AKSARAKITAAKSARAKITA Pendahuluan. Penerimaan pengguna terhadap aturan yang berlaku di perpustakaan tentu berbeda. Artikel ini membahas penerapan denda di perpustakaan sebagaiPendahuluan. Penerimaan pengguna terhadap aturan yang berlaku di perpustakaan tentu berbeda. Artikel ini membahas penerapan denda di perpustakaan sebagai
UNIGRESUNIGRES Sus-Anak /2018 /PN. Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesarSus-Anak /2018 /PN. Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Desa Sikunang yang terletak di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah memiliki bentang alam yang sangat potensial. Wilayah Desa SikunangDesa Sikunang yang terletak di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah memiliki bentang alam yang sangat potensial. Wilayah Desa Sikunang
STIT ALKIFAYAHRIAUSTIT ALKIFAYAHRIAU Berdasarkan analisis hasil penelitian disimpulkan bahwa proses komunikasi dengan orang tua, latar belakang pendidikan dan taraf perekonomian orang tuaBerdasarkan analisis hasil penelitian disimpulkan bahwa proses komunikasi dengan orang tua, latar belakang pendidikan dan taraf perekonomian orang tua
UNISTIUNISTI Berdasarkan hasil analisis data, variabel Motivasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y), dengan nilai t hitung 3,524 lebih besar dariBerdasarkan hasil analisis data, variabel Motivasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y), dengan nilai t hitung 3,524 lebih besar dari
INSCHOOLINSCHOOL Sebagian besar ibu pascapersalinan mengklaim mengalami masalah kelancaran menyusui pada minggu pertama setelah melahirkan. Hal ini membuat ibu khawatirSebagian besar ibu pascapersalinan mengklaim mengalami masalah kelancaran menyusui pada minggu pertama setelah melahirkan. Hal ini membuat ibu khawatir
UIDUID Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan bentuk kejahatan cyber dan perlindungan hukum kebocoran data menurut RUU PDP. Metode penelitian yang digunakanTujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan bentuk kejahatan cyber dan perlindungan hukum kebocoran data menurut RUU PDP. Metode penelitian yang digunakan
UMMUMM Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara konstitusi yang mengharuskan negara menyediakan perlindungan kesehatan dan realitas di mana negara hanya menjadiHal ini menciptakan ketidaksesuaian antara konstitusi yang mengharuskan negara menyediakan perlindungan kesehatan dan realitas di mana negara hanya menjadi
Useful /
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Argumen peneliti menggunakan indikator strategi pengembangan diferensiasi melalui aspek varibel SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman) sebagaiArgumen peneliti menggunakan indikator strategi pengembangan diferensiasi melalui aspek varibel SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman) sebagai
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Sementara itu, Kinerja Karbon memengaruhi Nilai Perusahaan. Pengungkapan emisi GRK tidak secara langsung memengaruhi nilai perusahaan karena investor lebihSementara itu, Kinerja Karbon memengaruhi Nilai Perusahaan. Pengungkapan emisi GRK tidak secara langsung memengaruhi nilai perusahaan karena investor lebih
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Based on the research results, service quality has a positive and significant effect on the decision to purchase a dolphin tour package. Moreover, serviceBased on the research results, service quality has a positive and significant effect on the decision to purchase a dolphin tour package. Moreover, service
UIDUID Pengungkapan rahasia medis dan perbankan bersifat relatif dan wajib dibuka untuk kepentingan penegakan hukum pidana, sedangkan Pasal 66 UUJN memungkinkanPengungkapan rahasia medis dan perbankan bersifat relatif dan wajib dibuka untuk kepentingan penegakan hukum pidana, sedangkan Pasal 66 UUJN memungkinkan