OJS INDONESIAOJS INDONESIA
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan PendidikanSIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan PendidikanSengketa merek antara merek terkenal “MASTERTINT mendapatkan perlindungan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Pembuktian unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara merek antara MASTERTINT dan merek MasterTint. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus untuk mencari dasar hukum, pengertian, dan aturan terkait penggunaan hasil survei pasar untuk menunjukkan merek tidak digunakan. Undang-undang merek yang baru telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek, dan penanganan pelanggaran hak merek seharusnya dapat memberikan perlindungan yang memadai.
Sus-HKI/2022 menegaskan perlindungan hukum merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016.Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sengketa merek MASTERTINT dan MasterTint.Putusan tersebut menggarisbawahi pentingnya pembuktian unsur persamaan untuk menentukan adanya pelanggaran merek dan memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek yang sah.
Berdasarkan analisis putusan ini, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas implementasi Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dalam menyelesaikan sengketa merek yang melibatkan unsur persamaan. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji peran survei pasar sebagai alat bukti dalam membuktikan adanya atau tidaknya persamaan merek, serta bagaimana hakim mempertimbangkan hasil survei tersebut dalam mengambil keputusan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mengenai optimalisasi sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelanggar merek, termasuk sanksi pidana dan perdata, untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan melindungi hak-hak pemegang merek. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum merek di Indonesia dan meningkatkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
| File size | 378.23 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak ekonomi pertambangan emas ilegal menurut konsep ekonomi pembangunan berkelanjutan dan maqashidTujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak ekonomi pertambangan emas ilegal menurut konsep ekonomi pembangunan berkelanjutan dan maqashid
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Struktur bikrokrasi menunjukkan adanya SOP dan koordinasi, meskipun diperlukan perhatian terhadap komunikasi internal antar unit. Secara keseluruhan, implementasiStruktur bikrokrasi menunjukkan adanya SOP dan koordinasi, meskipun diperlukan perhatian terhadap komunikasi internal antar unit. Secara keseluruhan, implementasi
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Menurut Suyadi Prawirosentono, teori yang diterapkan dalam penelitian ini mempunyai empat indikator, yakni Efektivitas, Tanggung‑jawab, Disiplin, danMenurut Suyadi Prawirosentono, teori yang diterapkan dalam penelitian ini mempunyai empat indikator, yakni Efektivitas, Tanggung‑jawab, Disiplin, dan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pada episode tersebut berhasil mengidentifikasi permasalahan utama terkait Anies Baswedan, menguraikan penyebabHasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pada episode tersebut berhasil mengidentifikasi permasalahan utama terkait Anies Baswedan, menguraikan penyebab
Useful /
RAHARJARAHARJA Sehingga memacu teknologi informasi untuk bertransformasi mengikuti setiap perubahan yang terjadi, karena meningkatnya kebutuhan yang terus bertambah.Sehingga memacu teknologi informasi untuk bertransformasi mengikuti setiap perubahan yang terjadi, karena meningkatnya kebutuhan yang terus bertambah.
OJS INDONESIAOJS INDONESIA , Apa kendala yang timbul dari pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di kota Medan. dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap kafe yang tidak memiliki izin, Apa kendala yang timbul dari pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di kota Medan. dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap kafe yang tidak memiliki izin
MKRIMKRI Kriminalisasi ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap rakyat atas kesewenang-wenangan Pejabat TUN. Meskipun pelaksanaanKriminalisasi ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap rakyat atas kesewenang-wenangan Pejabat TUN. Meskipun pelaksanaan
MKRIMKRI Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.