MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Tren legislasi otokratik dewasa ini mengalami diversifikasi pada level perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi yang dahulunya dipahami sebagai instrumen negara-negara demokratis untuk menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, kini digunakan untuk melegitimasi kebijakan anti‑demokrasi. Hungaria merupakan contoh praktik sempurna perubahan konstitusi otokratik, dan studi ini bertujuan mengasesmen perubahan tersebut, mengidentifikasi risiko mekanisme perubahan formal UUD, serta menawarkan alternatif konsep untuk mencegah risiko tersebut.

Perubahan konstitusi otokratik terjadi karena lemahnya peran oposisi, minimnya pembatasan terhadap elit atau aktor perubahan, serta penggunaan kriteria kuantitatif dalam proses perubahan.Praktik ini dipengaruhi oleh dinamika sistem partai, khususnya koalisi mayoritas yang memudahkan amendemen konstitusi tanpa kontrol yang memadai.Oleh karena itu, reformasi prosedur perubahan harus melibatkan mekanisme yang lebih merit, seperti pembentukan komisi konstitusi, penerapan konstitusi interim, atau pengaturan klausul berjenjang.

Penelitian selanjutnya dapat membandingkan mekanisme pembatasan pengaruh elit dalam proses amandemen konstitusi di negara‑negara Asia Tenggara untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi Indonesia; selanjutnya, sebuah studi empiris perlu mengevaluasi efektivitas pembentukan komisi konstitusi dalam mencegah perubahan konstitusi yang bersifat otokratik, dengan mengukur kriteria transparansi, partisipasi publik, dan independensi institusional; terakhir, peneliti dapat menelaah model konstitusi interim yang pernah diterapkan di negara‑negara pasca‑otoriter, seperti Polandia dan Afrika Selatan, untuk menilai kegunaannya dalam konteks transisi politik Indonesia, khususnya dalam memperkuat kontrol terhadap perubahan formal UUD sambil menjaga kestabilan politik.

  1. Autocratic Constitutional Change: A Comparative View in Hungary and The Risks of Formal Change Indonesian... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2481Autocratic Constitutional Change A Comparative View in Hungary and The Risks of Formal Change Indonesian jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 2481
  2. Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. risiko koalisi... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/14620Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM risiko koalisi journal uii ac IUSTUM article view 14620
  3. Project MUSE -- Verification required!. project muse verification required order better serve keep site... doi.org/10.1353/jod.2022.0039Project MUSE Verification required project muse verification required order better serve keep site doi 10 1353 jod 2022 0039
  4. Formal and Informal Constitutional Amendment in Hungary by T Drinóczi, Fruzsina Gárdos-Orosz,... papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3479290Formal and Informal Constitutional Amendment in Hungary by T DrinyEAczi Fruzsina GyEArdos Orosz papers ssrn sol3 papers cfm abstract id 3479290
Read onlineRead online
File size568.31 KB
Pages19
DMCAReportReport

Related /

juris Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU XIII 2015 2025More at 2025

MKRIMKRI Hasil akhirnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015, menolak sebagian permohonan yang diajukan dan memberikanHasil akhirnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015, menolak sebagian permohonan yang diajukan dan memberikan

juris Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI Namun, secara empiris, putusan tersebut tidak berdampak positif di pemilu legislatif 2014-2019 dimana perbedaan jumlah keterwakilan yang masih terlampauNamun, secara empiris, putusan tersebut tidak berdampak positif di pemilu legislatif 2014-2019 dimana perbedaan jumlah keterwakilan yang masih terlampau

juris Taklif and the Fulfillment of the Rights of Persons with Mental and Intellectual Disabilities An Islamic Legal Perspective 2025More at 2025

IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dalam hal kewajiban keagamaan, penyandang disabilitas mental dan intelektual tetap dapat menunaikan kewajiban zakat melalui wali atau pendampingnya. DalamDalam hal kewajiban keagamaan, penyandang disabilitas mental dan intelektual tetap dapat menunaikan kewajiban zakat melalui wali atau pendampingnya. Dalam

juris Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Judicial Activism vs Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman Judicial Review by the Constitutional Court Judicial Activism vs Judicial Res 2025More at 2025

MKRIMKRI Penerapan judicial activism didukung oleh konstitusi, nilai kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan semangat UUD 1945 yang dinamis, serta pentingPenerapan judicial activism didukung oleh konstitusi, nilai kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan semangat UUD 1945 yang dinamis, serta penting

Useful /

juris A Conceptual Curriculum Design Approach for Educating Engineers of and for the Future 2023More at 2023

KJPUPIKJPUPI Kurikulum inovatif dirancang untuk membangkitkan semangat mahasiswa terhadap teknik dan melibatkan mereka dengan teknologi baru, seperti manufaktur aditifKurikulum inovatif dirancang untuk membangkitkan semangat mahasiswa terhadap teknik dan melibatkan mereka dengan teknologi baru, seperti manufaktur aditif

juris Pembelajaran Materi Luas Trapesium dan Lingkaran Menggunakan Model Kooperatif Tipe STAD Siswa Sekolah Dasar 2020More at 2020

UNTANUNTAN (6) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki nilai/poin; (7) Guru memberikan evaluasi; (8) Penutup. Dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya(6) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki nilai/poin; (7) Guru memberikan evaluasi; (8) Penutup. Dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya

juris Strategi Musikal dalam Ritual Pujian dan Penyembahan Gereja Kristen Kharismatik 2017More at 2017

ISI YogyakartaISI Yogyakarta Kerangka acuan strategisnya meliputi aspek liturgis dengan mempertimbangkan struktur ibadah yaitu susunan dan hubungan pola bagian ibadah (dari pujianKerangka acuan strategisnya meliputi aspek liturgis dengan mempertimbangkan struktur ibadah yaitu susunan dan hubungan pola bagian ibadah (dari pujian

juris Tectonostratigraphy of the Southern Part of Papua and Arafura Sea Eastern Indonesia 2015More at 2015

ESDMESDM aut yang berkaitan dengan stabilitas tektonik daerah tersebut menyebabkan perkembangan paparan karbona. berumur Eosen - Miosen Akhir dari Supergroup Batugampingaut yang berkaitan dengan stabilitas tektonik daerah tersebut menyebabkan perkembangan paparan karbona. berumur Eosen - Miosen Akhir dari Supergroup Batugamping

ads-block-test