UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat membedakan isu Hak Cipta dengan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), serta menjelaskan secara kontekstual unsur copying dan plagiarism dalam konflik yang melibatkan budaya lokal. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem HKI modern yang berlandaskan prinsip individualistik belum mampu mengakomodasi sifat kolektif dan spiritualitas EBT. Diperlukan reformasi sistem hukum berbasis komunitas, penguatan doktrin idea-expression dichotomy, serta mekanisme dokumentasi berbasis partisipasi komunitas. Sengketa yang menyangkut copying dan plagiarism harus dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan etika dan keadilan budaya.
Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).Hak Cipta berorientasi pada kepemilikan individu yang lahir dari prinsip orisinalitas personal, sedangkan EBT bersifat komunal, diwariskan lintas generasi, dan melekat pada identitas budaya masyarakat adat.Penyelesaian sengketa HKI harus mampu membedakan antara ciptaan individual yang layak mendapat perlindungan hak cipta dan ekspresi budaya yang tidak dapat diklaim secara eksklusif.Unsur copying dan plagiarism harus dipahami secara kontekstual, yaitu copying berkaitan dengan pelanggaran hukum atas reproduksi ekspresi yang konkret, sedangkan plagiarism menyangkut dimensi etik dan integritas intelektual.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan repositori nasional Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang terintegrasi dengan sistem perlindungan hukum komunitas, sehingga memastikan akses dan partisipasi masyarakat adat dalam menegakkan klaim budaya mereka. Selain itu, dibutuhkan studi tentang reformasi doktrin idea-expression dichotomy dalam konteks hukum positif Indonesia untuk menjembatani perbedaan antara kepemilikan individual dan hak kolektif. Terakhir, penelitian bisa menguji efektivitas lembaga penyelesaian sengketa berbasis dialog antar komunitas sebagai alternatif hukum formal dalam memecahkan konflik budaya dan etika.
| File size | 334 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIPASBYUNIPASBY Kota Mataram merupakan wilayah kabupaten terendah untuk capaian ASI eksklusif di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022. Salah satu penyebab kegagalan pemberianKota Mataram merupakan wilayah kabupaten terendah untuk capaian ASI eksklusif di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022. Salah satu penyebab kegagalan pemberian
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Distrik Wanggar lebih menonjol dalam aspek sosial seperti kerukunan masyarakat dan penanganan konflik, dibandingkanPenelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Distrik Wanggar lebih menonjol dalam aspek sosial seperti kerukunan masyarakat dan penanganan konflik, dibandingkan
DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakanPerlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakan
UntikaUntika Peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan “kontrak normatif yang menjadi acuan konstitusional yang terealisasi dalam “kontrak politis ketikaPeraturan perundang-undangan dimaksud merupakan “kontrak normatif yang menjadi acuan konstitusional yang terealisasi dalam “kontrak politis ketika
UntikaUntika Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, danPerubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan
UntikaUntika Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di Indonesia melalui analisis hukum pidana dan teori rasional mitigasi pemidanaan dari Mirko Bagaric.Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di Indonesia melalui analisis hukum pidana dan teori rasional mitigasi pemidanaan dari Mirko Bagaric.
UMMUMM Sebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya memanfaatkan ketentuan pengecualian dalam Perjanjian WTO untuk membatasi penerapan prinsip non-diskriminasiSebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya memanfaatkan ketentuan pengecualian dalam Perjanjian WTO untuk membatasi penerapan prinsip non-diskriminasi
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini mengkaji digitalisasi sertifikasi tanah dari perspektif integratif antara hukum Islam, hukum positif, dan praktik administrasi negara diPenelitian ini mengkaji digitalisasi sertifikasi tanah dari perspektif integratif antara hukum Islam, hukum positif, dan praktik administrasi negara di
Useful /
JURNALISTIQOMAHJURNALISTIQOMAH Sebanyak 8 artikel digunakan dalam literatur review ini. Hasil dari literatur review ini menunjukkan bahwa Kualitas ibu yang terdiri dari keadaan kesehatanSebanyak 8 artikel digunakan dalam literatur review ini. Hasil dari literatur review ini menunjukkan bahwa Kualitas ibu yang terdiri dari keadaan kesehatan
ESDMESDM Penelitian mengenai hidrogeokimia dan kualitas air tanah dangkal di Cekungan Penguluran, Jawa Timur, Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuanPenelitian mengenai hidrogeokimia dan kualitas air tanah dangkal di Cekungan Penguluran, Jawa Timur, Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan
UMMUMM Implementasi Kode Penal Syariah tanpa konsultasi legislatif dan prosedur yang tidak transparan memperkuat marginalisasi suara minoritas dan norma sekuler,Implementasi Kode Penal Syariah tanpa konsultasi legislatif dan prosedur yang tidak transparan memperkuat marginalisasi suara minoritas dan norma sekuler,
UMMUMM Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi sistem kepenjaraan dengan mengadopsi praktik terbaik dari Norwegia danOleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan reformasi sistem kepenjaraan dengan mengadopsi praktik terbaik dari Norwegia dan