UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI
Transparansi HukumTransparansi HukumPembangunan Desa berarti juga pembangunan kepada seluruh negeri. Hal ini dikarenakan Desa adalah unit administrasi terkecil yang memiliki kewenangan luar biasa terhadap pembangunan manusia seutuhnya baik fisik maupun non fisik. Pembangunan Desa bukan hanya membangun infrasturktur fisik desa seperti jalan dan jembatan tetapi lebih dari itu pembangunan desa mencakup pula pembangunan manusia seperti peningkatan skill, peningkatan pemahaman internet, bahasa asing, pasar online dan lian sebagainya. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa merencanakan pembangunan. Penelitian ini dilaksanakan secara empirik dengan mengambil tempat di Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa Kepala Desa berperan secara eksekutif melaksanakan setiap peraturan desa yang dirumuskan bersama antara Kepala Desa dengan BPD. Selain itu BPD memiliki fungsi anggaran untuk merumuskan dan menetapkan anggaran dasar dan belanja rumah tangga Desa. BPD juga merumuskan anggaran-anggaran lain yang sifatnya mengelola perekonomian desa.
Pemerintah Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri menggunakan model perencanaan pembangunan bertipe partisipatif, yang melibatkan masyarakat luas dalam musyawarah untuk menentukan arah pembangunan desa.Kepala Desa berperan sebagai pelaksana utama pembangunan dengan dibantu oleh perangkat desa dan lembaga perwakilan masyarakat.Model partisipatif ini efektif dalam menampung aspirasi masyarakat dan menjadikannya dasar perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pertama, perlu penelitian lanjutan mengenai efektivitas model perencanaan partisipatif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa, terutama dalam aspek pendidikan dan keterampilan digital. Kedua, sebaiknya dikaji lebih dalam bagaimana peran lembaga perwakilan masyarakat desa dalam mengakomodasi suara kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Ketiga, perlu studi tentang integrasi antara pembangunan fisik dan pelestarian budaya lokal dalam model perencanaan partisipatif, agar pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur tetapi juga memperkuat identitas dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat setempat. Ketiga arah penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam menyempurnakan tata kelola pembangunan desa yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
| File size | 871.05 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat Desa Wombo Kalonggo termasuk dalam kategori masyarakat desa dengan tingkat pendapatan rendah, yaitu 53% masyarakatSementara itu, kondisi ekonomi masyarakat Desa Wombo Kalonggo termasuk dalam kategori masyarakat desa dengan tingkat pendapatan rendah, yaitu 53% masyarakat
POLNAMPOLNAM Keseimbangan antara kedua amanah tersebut menjadi kunci bagi terciptanya kehidupan yang adil, damai, dan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti fanatismeKeseimbangan antara kedua amanah tersebut menjadi kunci bagi terciptanya kehidupan yang adil, damai, dan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti fanatisme
UNIAUNIA Pendekatan ini dilakukan secara kolaboratif antara tim pengabdian, pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga pendidikan setempat. Hasil pengabdian menunjukkanPendekatan ini dilakukan secara kolaboratif antara tim pengabdian, pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga pendidikan setempat. Hasil pengabdian menunjukkan
STIBASTIBA Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Adat Gayo berperan sebagai mediator, fasilitator, sekaligus pengawal moral dalam proses perjanjian pra nikah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Adat Gayo berperan sebagai mediator, fasilitator, sekaligus pengawal moral dalam proses perjanjian pra nikah.
DINASTIREVDINASTIREV Meskipun telah terdapat larangan impor pakaian bekas melalui Permendag No. 40/2022, perdagangan dan permintaan pakaian bekas masih tinggi, didorong olehMeskipun telah terdapat larangan impor pakaian bekas melalui Permendag No. 40/2022, perdagangan dan permintaan pakaian bekas masih tinggi, didorong oleh
UNIDAUNIDA Kiluan Negeri memiliki sumberdaya laut yang indah dan menakjubkan. Permasalahan di Teluk Kiluan yaitu terkait kesenjangan ekonomi, keterbatasan sumberKiluan Negeri memiliki sumberdaya laut yang indah dan menakjubkan. Permasalahan di Teluk Kiluan yaitu terkait kesenjangan ekonomi, keterbatasan sumber
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Tentu hal ini perlu dianalisis apakah fatwa MUI telah memenuhi aspek keberlanjutan dan kaitannya dengan aspek ekonomi hijau sebagai ukuran kesejahteraanTentu hal ini perlu dianalisis apakah fatwa MUI telah memenuhi aspek keberlanjutan dan kaitannya dengan aspek ekonomi hijau sebagai ukuran kesejahteraan
UMJ PremiumUMJ Premium 2/2017, sekaligus menjadi referensi untuk mengurangi permasalahan konstruksi. Namun, belum terdapat keseragaman rekomendasi BPK serta terdapat perbedaan2/2017, sekaligus menjadi referensi untuk mengurangi permasalahan konstruksi. Namun, belum terdapat keseragaman rekomendasi BPK serta terdapat perbedaan
Useful /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran data pribadi konsumen, penyelesaianDengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran data pribadi konsumen, penyelesaian
UMAUMA Hingga kini organisasi Al Jamiatul Washliyah berdiri dan berkembang. Organisasi Al Jamiatul Washliyah didirikan di Medan pada tahun 1930, kemudian membukaHingga kini organisasi Al Jamiatul Washliyah berdiri dan berkembang. Organisasi Al Jamiatul Washliyah didirikan di Medan pada tahun 1930, kemudian membuka
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Sementara dalam ketentuan Pasal 91 UU BUMN, Direksi BUMN dituntut memiliki kemandirian dalam menjalankan tugasnya dan lebih otonom dalam melakukan pengelolaanSementara dalam ketentuan Pasal 91 UU BUMN, Direksi BUMN dituntut memiliki kemandirian dalam menjalankan tugasnya dan lebih otonom dalam melakukan pengelolaan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Kondisi itu boleh dilaksanakan dengan beberapa bentuk yaitu dengan media telekonfersi, video konfrensi atau Zoom Cloud Meeting (ZCM). Kesemua cara tersebutKondisi itu boleh dilaksanakan dengan beberapa bentuk yaitu dengan media telekonfersi, video konfrensi atau Zoom Cloud Meeting (ZCM). Kesemua cara tersebut