ASTHAGRAFIKAASTHAGRAFIKA

Sagu: Jurnal Pengabdian MasyarakatSagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Kebijakan Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) terhadap narapidana wanita termasuk kebijakan akses layanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, serta hak untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan dengan jelas dan transparan. Identifikasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak narapidana wanita di LAPAS dalam konteks hukum kesehatan melibatkan penelusuran terhadap peraturan yang mengatur hak-hak kesehatan di dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Peran petugas LAPAS dapat bertindak sebagai pendukung dan fasilitator dalam penyuluhan hukum kesehatan dengan memberikan akses untuk mendapatkan perlindungan hak pada narapidana Wanita. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah menghasilkan program penyuluhan hukum kesehatan pada petugas LAPAS tentang perlindungan hak pada narapidana wanita. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini yaitu penyediaan Informasi tentang hak-hak kesehatan dan perlindungan hukum narapidana wanita melalui penyuluhan dan sesi diskusi interaktif pada narapidana Wanita. Pengabdian masyarakat ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi dan regulasi yang bertujuan untuk memperbaiki atau memperkuat perlindungan hak-hak narapidana wanita melalui peningkatan peran petugas LAPAS Kelas II B Merauke.

Program penyuluhan hukum kesehatan di Lapas Kelas II B Merauke telah berhasil dilaksanakan dengan pendekatan sistematis dan terstruktur.Keberhasilan ini membuktikan efektivitas program dalam menangani permasalahan yang dihadapi narapidana wanita terkait stigma, diskriminasi, dan keterbatasan akses layanan kesehatan.Program ini meningkatkan kapasitas petugas Lapas dalam memahami dan melindungi hak-hak kesehatan narapidana wanita, serta berpotensi mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas berbagai metode penyuluhan hukum kesehatan, termasuk penggunaan media digital dan pendekatan partisipatif, untuk meningkatkan pemahaman petugas Lapas dan narapidana wanita. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pengembangan modul pelatihan khusus bagi petugas Lapas mengenai kesehatan reproduksi narapidana wanita, termasuk penanganan kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca persalinan. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi peran serta dukungan dari berbagai pihak, seperti organisasi non-pemerintah, ahli kesehatan, dan psikolog, dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan perlindungan hak-hak narapidana wanita di Lapas. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perbaikan sistem pemasyarakatan dan peningkatan kesejahteraan narapidana wanita di Indonesia.

  1. PEMAJUAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEREMPUAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SRAGEN... doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18360PEMAJUAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEREMPUAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SRAGEN doi 10 20961 hpe v5i1 18360
  2. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis |... doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis doi 10 37680 almanhaj v5i2 4026
  3. One moment, please.... one moment please wait request verified jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/view/357One moment please one moment please wait request verified jurnal iain bone ac index php aldustur article view 357
Read online
File size606.92 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test