UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumSaksi imahkota iadalah isaksi isesama iterdakwa iyang ihanya iada ipada itindak ipidana ipembunuhan iberencana idengan ipenyertaan, iyang iartinya isaksi imahkota iini ihanya iada ipada idelik ipenyertaan. Salah isatu ipenerapan isaksi mahkota ipada ikasus itindak ipidana ipembunuhan iberencana idengan ipenyertaan idan iyang idiperiksa iserta idiadili iNomor i717/Pid.B/2015/PN.Tjk. idimana ipada iutusan tersebut, imajelis ihakim imenggunakan isaksi imahkota isebagai isaksi ipada ialat ibukti idan ipelaku idijatuhi ihukuman ibentuk ipemidanaan iselama i15 itahun i penajara karena ididuga imelanggar iPasal i340 iKUHP Jo. iPasal i55 iayat i(1) ike-1 iKUHP. iJenis ipenilitian iyang idigunakan iadalah ipenelitian ihukum inormatif idengan imetode ipendekatan iperundang-undangan, ipendekatan ikasus, ipendekatan iperbandingan idan ipendekatan ianalitis. iPengumpulan idata idilakukan idengan imenggunakan idata isekunder iyang idiperoleh imelalui ibahan ipustaka iyang iterdiri idari ibahan ihukum iprimer idan ibahan ihukum isekunder. iAnalisis idata iyang idigunakan iaitu ianalisis ikualitatif iyang ibersifat ideskriptif iatau ipenarikan ikesimpulan idilakukan idengan imetode ideduktif. iBerdasarkan itemuan ipenelitian idan ipembahasan, imaka idapat idisimpulkan ibahwa ipertimbangan ihakim dalam imenggunakan isaksi imahkota ipada itindak ipidana ipembunuhan iberencana i(studi iutusan inomor i717/Pid.B/2015/PN.Tjk) iadalah itidak iberkeadilan, idimana ihakim imenggunakan ipertimbangan iberdasarkan iYurisprudensi iMahkamah iAgung iRI iNomor: i1986 iK/Pid/1989 tanggal i21 iMaret i1990 imestinya ihakim imenyuaikan ipertimbangannya ipada iutusan imahkamah iagung iterbaru iyang iYurisprudensi iMARI, iNo. i1174 iK/Pid/1994 tanggal i3 iMei i1995, iMARI, iNo.1952 iK/Pid/1994, itanggal i29 iApril i1995, iMARI, iNo. i1950 iK/Pid/1995, itanggal i3 iMei i1995 idan iMARI, iNo. i1592 iK/Pid/1995, itanggal i3 iMei i1995. idalam ihal iini ipenggunaan isaksi imahkota idisebut ibertentangan idengan iKUHAP iyang imenjunjung itinggi ihak asasi manusia. iPenulis imenyarankan isupaya ipenerapan isaksi imahkota iini idiatur idalam iUU i khusus, iatau iPERMA, iSEMA iagar itidak imenimbulkan ipengertian ihukum iyang iberbeda-beda imengenai ipenerapan isaksi imahkota serta ihak isetiap korban idan iterdakwa iterlindungi ibersdasarkan iketentuan ihukum.
Berdasarkan itemuan ipenelitian idan ipembahasan, imaka idapat idisimpulkan ibahwa ipertimbangan ihakim dalam imenggunakan isaksi imahkota ipada itindak ipidana ipembunuhan iberencana i(studi iutusan inomor i717/Pid.Tjk) iadalah itidak iberkeadilan, idimana ihakim imenggunakan ipertimbangan iberdasarkan iYurisprudensi iMahkamah iAgung iRI iNomor.i1986 iK/Pid/1989 tanggal i21 iMaret i1990 imestinya ihakim imenyuaikan ipertimbangannya ipada iutusan imahkamah iagung iterbaru iyang iYurisprudensi iMARI.Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional, serta memperhatikan hak asasi manusia.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas pengaturan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus pada perlindungan saksi dan jaminan keadilan bagi terdakwa. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penerapan prinsip-prinsip HAM dalam proses pemeriksaan saksi mahkota, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri. Ketiga, penelitian dapat mengkaji perbandingan sistem saksi mahkota di berbagai negara, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas peradilan pidana di Indonesia, serta menjamin perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.
| File size | 684.55 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Lebih jauh lagi, dalam perbincangan tersebut, para wali pihak yang dirugikan tidak menentukan waktu dan tujuan tanah yang diperebutkan. Dengan tujuan agarLebih jauh lagi, dalam perbincangan tersebut, para wali pihak yang dirugikan tidak menentukan waktu dan tujuan tanah yang diperebutkan. Dengan tujuan agar
UNIRAYAUNIRAYA Hak-hak orang lain juga membatasi hak-hak tersebut. Karena pada hakikatnya kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida merupakan kejahatan berat yang diancamHak-hak orang lain juga membatasi hak-hak tersebut. Karena pada hakikatnya kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida merupakan kejahatan berat yang diancam
UNIRAYAUNIRAYA Anak terlantar memiliki hak dan dilindungi oleh Negara. Putusan nomor 141/Pid. Sus/2015/PN. Skt merupakan salah satu putusan dimana terjadinya kasus penelantaranAnak terlantar memiliki hak dan dilindungi oleh Negara. Putusan nomor 141/Pid. Sus/2015/PN. Skt merupakan salah satu putusan dimana terjadinya kasus penelantaran
UNIRAYAUNIRAYA Data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara digunakan dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapatData primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara digunakan dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat
INDO INTELLECTUALINDO INTELLECTUAL Di era digital saat ini, kebutuhan akan layanan konseling yang mudah diakses semakin mendesak, terutama di antara individu yang mengalami keterbatasanDi era digital saat ini, kebutuhan akan layanan konseling yang mudah diakses semakin mendesak, terutama di antara individu yang mengalami keterbatasan
UNIRAYAUNIRAYA Jpa. Pada putusan tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Jenis Penelitian yang digunakanJpa. Pada putusan tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Jenis Penelitian yang digunakan
UNIRAYAUNIRAYA Di Indonesia, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena tidak hanya merugikan stabilitas keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jugaDi Indonesia, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena tidak hanya merugikan stabilitas keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga
UNIRAYAUNIRAYA Penerapan kompensasi kepada mereka yang dirugikan oleh kejahatan persetubuhan adalah perlindungan yang perlu diberikan kepada korban kejahatan karena merupakanPenerapan kompensasi kepada mereka yang dirugikan oleh kejahatan persetubuhan adalah perlindungan yang perlu diberikan kepada korban kejahatan karena merupakan
Useful /
UNISMUHUNISMUH Integrasi quantum teaching dengan media teka‑teki silang secara signifikan meningkatkan hasil belajar akademik serta keterlibatan afektif siswa dalamIntegrasi quantum teaching dengan media teka‑teki silang secara signifikan meningkatkan hasil belajar akademik serta keterlibatan afektif siswa dalam
UNISMUHUNISMUH Temuan tersebut memperkuat relevansi teoritis pedagogi berpusat pada siswa dan memberikan bukti praktis bahwa pendekatan integratif game‑based dan discoveryTemuan tersebut memperkuat relevansi teoritis pedagogi berpusat pada siswa dan memberikan bukti praktis bahwa pendekatan integratif game‑based dan discovery
UNIRAYAUNIRAYA Sistem kekerabatan patrilineal sangat memengaruhi pola pembagian warisan. Anak tertua memiliki kedudukan istimewa sebagai penerus garis keturunan dan pemeliharaSistem kekerabatan patrilineal sangat memengaruhi pola pembagian warisan. Anak tertua memiliki kedudukan istimewa sebagai penerus garis keturunan dan pemelihara
UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan melalui data primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. HasilPengumpulan data dilakukan melalui data primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil