UNESAUNESA
Indonesian Journal of Labour Law and Industrial RelationsIndonesian Journal of Labour Law and Industrial RelationsDomestic workers in Indonesia are still considered relevant, playing an important role in household management. They are entitled to rights, including a Holiday Allowance (THR) as regulated in Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2015. However, the regulation lacks clarity regarding the amount of THR, potentially leading to arbitrary allocation by employers. This research aims to highlight the need for legal protection and a more detailed regulation of THR for domestic workers, drawing comparisons with countries like Hong Kong that prioritize the welfare of domestic workers. The research employs a normative juridical approach, examining relevant literature and regulations.
Domestic workers in Indonesia are legally entitled to receive a Holiday Allowance (THR), but the current regulations lack specific guidance on the amount, creating potential for unfair practices.This ambiguity contrasts with the clear regulations for formal sector workers, highlighting a gap in legal protection for the informal sector.Clearer regulations and increased awareness among domestic workers are crucial to ensure their rights are respected and to foster a harmonious working relationship between employers and employees.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) setelah disahkan, dengan fokus pada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait THR. Selain itu, studi komparatif yang lebih mendalam dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang telah memiliki regulasi THR yang jelas untuk pekerja rumah tangga, seperti Hong Kong, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Terakhir, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara dengan pekerja rumah tangga dan pengguna jasa dapat dilakukan untuk memahami persepsi dan pengalaman mereka terkait THR, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi regulasi yang ada. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia, khususnya dalam memastikan hak mereka atas THR terpenuhi secara adil dan merata.
| File size | 342.05 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Kontribusi studi ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kepailitan di Indonesia dan implikasi hukumnya terhadap perlindunganKontribusi studi ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kepailitan di Indonesia dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Berdasarkan studi kasus putusan pengadilan, pendekatan hukum perdata menitikberatkan pada pemulihan hak (remedial) dibandingkan penghukuman, sehingga apabilaBerdasarkan studi kasus putusan pengadilan, pendekatan hukum perdata menitikberatkan pada pemulihan hak (remedial) dibandingkan penghukuman, sehingga apabila
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh penambahan fly ash dan serat polypropilene terhadap kuat tekan, kuat tarik, dan kuat lentur beton, sertaTujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh penambahan fly ash dan serat polypropilene terhadap kuat tekan, kuat tarik, dan kuat lentur beton, serta
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hasil implementasi QCC menunjukkan peningkatan produktivitas excavator yang signifikan dari baseline 399 Ton/Jam menjadi 454 Ton/Jam, melampaui targetHasil implementasi QCC menunjukkan peningkatan produktivitas excavator yang signifikan dari baseline 399 Ton/Jam menjadi 454 Ton/Jam, melampaui target
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kolusi dalam pengadaan pemerintah pada dasarnya merupakan persoalan struktural yang berakar pada lemahnya pengendalianHasil pembahasan menunjukkan bahwa kolusi dalam pengadaan pemerintah pada dasarnya merupakan persoalan struktural yang berakar pada lemahnya pengendalian
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Analisis SWOT diterapkan melalui matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary) yang kemudian digunakan untukAnalisis SWOT diterapkan melalui matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary) yang kemudian digunakan untuk
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok usia 12-16 tahun adalah yang paling banyak mengalami luka bakar (36,1%), dengan jenis kelamin perempuan (52,8%)Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok usia 12-16 tahun adalah yang paling banyak mengalami luka bakar (36,1%), dengan jenis kelamin perempuan (52,8%)
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menunjukkan bahwa metode Enhanced Recovery After Cesarean Surgery (ERACS) lebih efektif dalam mempercepat pemulihan pasien sectio caesareaPenelitian ini menunjukkan bahwa metode Enhanced Recovery After Cesarean Surgery (ERACS) lebih efektif dalam mempercepat pemulihan pasien sectio caesarea
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Kedua, prinsip Keadilan Restoratif dalam kasus KBGO, meskipun relevan untuk pemulihan, seringkali menjadi penyelesaian semu karena mengabaikan dimensiKedua, prinsip Keadilan Restoratif dalam kasus KBGO, meskipun relevan untuk pemulihan, seringkali menjadi penyelesaian semu karena mengabaikan dimensi
DAARULHUDADAARULHUDA Dalam era digitalisasi, penerapan sistem peradilan elektronik di Indonesia membawa manfaat besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengadilan, namunDalam era digitalisasi, penerapan sistem peradilan elektronik di Indonesia membawa manfaat besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengadilan, namun
DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerangka regulasinya agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi kreditor, pemilik,Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerangka regulasinya agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi kreditor, pemilik,
UNESAUNESA The lack of explicit criminal sanctions for employers who fail to register workers for social security results in unfulfilled rights for workers. The studyThe lack of explicit criminal sanctions for employers who fail to register workers for social security results in unfulfilled rights for workers. The study