DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Evaluasi kritis diperlukan terhadap kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online, khususnya revenge porn dan cyberbullying. Penelitian berfokus pada evaluasi efektivitas Intermediary Liability Indonesia dalam memaksa Penyelenggara Sistem Elektronik global melakukan takedown konten ilegal, dan kompatibilitas Keadilan Restoratif dengan pemulihan teknis korban, yaitu jaminan Hak Penghapusan (Right to Erasure). Melalui pendekatan normatif-analitis, ditemukan bahwa sanksi administratif saat ini terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik global seperti denda, gagal menciptakan efek jera akibat kendala yurisdiksi. Selain itu, seringkali menjadi pseudo-resolution karena fokus pada perdamaian mengabaikan masalah teknis utama yaitu konten yang masih tersebar yang melanggengkan trauma korban. Direkomendasikan adopsi mekanisme Fast-Track Removal yang dikelola otoritas independen dengan kewenangan kuasi-yudisial. Selanjutnya, penetapan Hak Penghapusan sebagai syarat mandatory dan terverifikasi dalam setiap kesepakatan Restorative Justice kekerasan Berbasis Gender Online, diperkuat sanksi operasional progresif berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, sangat diperlukan untuk perlindungan komprehensif korban.
Kerangka hukum Indonesia saat ini menghadapi dilema ganda dalam melindungi korban kekerasan siber dan menegakkan akuntabilitas PSE.Pertama, kerangka Intermediary Liability Indonesia, meskipun mengatur batas waktu takedown, terbukti tidak efektif dalam memaksa kepatuhan PSE global, ditandai dengan kegagalan menagih denda dan ketiadaan efek jera akibat sanksi moneter yang trivial.Kedua, prinsip Keadilan Restoratif dalam kasus KBGO, meskipun relevan untuk pemulihan, seringkali menjadi penyelesaian semu karena mengabaikan dimensi teknis.Bahwa perlindungan komprehensif terhadap korban KBGO memerlukan pergeseran fokus substansial lebih dari sekadar penindakan pidana terhadap pelaku menuju akuntabilitas platform yang ketat dan pemenuhan Hak Penghapusan sebagai hak fundamental korban.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas model sanksi progresif berbasis persentase pendapatan global platform digital dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi domestik, dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan ekonomi dari pendekatan tersebut. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model kolaborasi antara regulator, platform digital, dan lembaga penegak hukum dalam implementasi mekanisme Fast-Track Removal, termasuk penentuan standar operasional dan prosedur yang jelas untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap laporan konten ilegal. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi potensi integrasi prinsip right to be forgotten dalam sistem keadilan restoratif, dengan merumuskan mekanisme yang menjamin penghapusan konten sensitif secara tuntas sebagai bagian integral dari kesepakatan damai, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi pendekatan ini di Indonesia. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat tercipta kerangka perlindungan yang lebih komprehensif dan efektif bagi korban kekerasan siber, sekaligus mendorong akuntabilitas platform digital dalam menjaga keamanan dan privasi ruang digital Indonesia.
| File size | 362.21 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dalam sistem kepegawaianPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dalam sistem kepegawaian
UNBARIUNBARI Pemberian restitusi kepada korban dapat dianggap sebagai implementasi restorative justice, yakni konsep keadilan yang menjadi fokus pembaruan hukum pidanaPemberian restitusi kepada korban dapat dianggap sebagai implementasi restorative justice, yakni konsep keadilan yang menjadi fokus pembaruan hukum pidana
ADI JOURNALADI JOURNAL Dalam pendidikan Islam, khususnya di pesantren, digitalisasi berperan strategis dalam meningkatkan literasi digital, mendorong inklusi sosial, dan memperkuatDalam pendidikan Islam, khususnya di pesantren, digitalisasi berperan strategis dalam meningkatkan literasi digital, mendorong inklusi sosial, dan memperkuat
STIHALBANNASTIHALBANNA Pendampingan litigasi dihadapkan pada proses yang lambat dan kurang berpihak pada korban, sementara pendampingan non-litigasi terhambat oleh keterbatasanPendampingan litigasi dihadapkan pada proses yang lambat dan kurang berpihak pada korban, sementara pendampingan non-litigasi terhambat oleh keterbatasan
STKIP PERSADASTKIP PERSADA Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keputusan nasabah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kemudahanTeknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keputusan nasabah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kemudahan
STIAMISTIAMI Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Cuti‑E lebih efektif dibandingkan metode manual (berbasis kertas). Keberhasilan Cuti‑E bergantung padaHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Cuti‑E lebih efektif dibandingkan metode manual (berbasis kertas). Keberhasilan Cuti‑E bergantung pada
UMMUMM Namun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakanNamun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakan
UM SURABAYAUM SURABAYA Prinsip manfaat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan utang untuk memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan saling membantu dalam hal kebaikan.Prinsip manfaat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan utang untuk memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan saling membantu dalam hal kebaikan.
Useful /
ADAIADAI Secara praktis, hasil ini menggarisbawahi pentingnya program pelatihan akuntansi digital yang terstruktur dan dukungan kebijakan pemerintah untuk mempercepatSecara praktis, hasil ini menggarisbawahi pentingnya program pelatihan akuntansi digital yang terstruktur dan dukungan kebijakan pemerintah untuk mempercepat
UMMUMM Dalam praktiknya, operator pengepres bekerja untuk penggiling—pekerja perusahaan yang menerima upah berbasis produksi—dengan pembagian 60:40. Menariknya,Dalam praktiknya, operator pengepres bekerja untuk penggiling—pekerja perusahaan yang menerima upah berbasis produksi—dengan pembagian 60:40. Menariknya,
STEKOMSTEKOM Implementasi jalur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas ruang publik, mengurangi kemacetan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman,Implementasi jalur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas ruang publik, mengurangi kemacetan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman,
IAIQIIAIQI Artikel ini membahas aspek terkait penerapan pendidikan moderasi beragama di sekolah, antara lain: Apa yang dimaksud dengan Islam moderat. Bagaimana penerapanArtikel ini membahas aspek terkait penerapan pendidikan moderasi beragama di sekolah, antara lain: Apa yang dimaksud dengan Islam moderat. Bagaimana penerapan