DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Evaluasi kritis diperlukan terhadap kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online, khususnya revenge porn dan cyberbullying. Penelitian berfokus pada evaluasi efektivitas Intermediary Liability Indonesia dalam memaksa Penyelenggara Sistem Elektronik global melakukan takedown konten ilegal, dan kompatibilitas Keadilan Restoratif dengan pemulihan teknis korban, yaitu jaminan Hak Penghapusan (Right to Erasure). Melalui pendekatan normatif-analitis, ditemukan bahwa sanksi administratif saat ini terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik global seperti denda, gagal menciptakan efek jera akibat kendala yurisdiksi. Selain itu, seringkali menjadi pseudo-resolution karena fokus pada perdamaian mengabaikan masalah teknis utama yaitu konten yang masih tersebar yang melanggengkan trauma korban. Direkomendasikan adopsi mekanisme Fast-Track Removal yang dikelola otoritas independen dengan kewenangan kuasi-yudisial. Selanjutnya, penetapan Hak Penghapusan sebagai syarat mandatory dan terverifikasi dalam setiap kesepakatan Restorative Justice kekerasan Berbasis Gender Online, diperkuat sanksi operasional progresif berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, sangat diperlukan untuk perlindungan komprehensif korban.
Kerangka hukum Indonesia saat ini menghadapi dilema ganda dalam melindungi korban kekerasan siber dan menegakkan akuntabilitas PSE.Pertama, kerangka Intermediary Liability Indonesia, meskipun mengatur batas waktu takedown, terbukti tidak efektif dalam memaksa kepatuhan PSE global, ditandai dengan kegagalan menagih denda dan ketiadaan efek jera akibat sanksi moneter yang trivial.Kedua, prinsip Keadilan Restoratif dalam kasus KBGO, meskipun relevan untuk pemulihan, seringkali menjadi penyelesaian semu karena mengabaikan dimensi teknis.Bahwa perlindungan komprehensif terhadap korban KBGO memerlukan pergeseran fokus substansial lebih dari sekadar penindakan pidana terhadap pelaku menuju akuntabilitas platform yang ketat dan pemenuhan Hak Penghapusan sebagai hak fundamental korban.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas model sanksi progresif berbasis persentase pendapatan global platform digital dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi domestik, dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan ekonomi dari pendekatan tersebut. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model kolaborasi antara regulator, platform digital, dan lembaga penegak hukum dalam implementasi mekanisme Fast-Track Removal, termasuk penentuan standar operasional dan prosedur yang jelas untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap laporan konten ilegal. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi potensi integrasi prinsip right to be forgotten dalam sistem keadilan restoratif, dengan merumuskan mekanisme yang menjamin penghapusan konten sensitif secara tuntas sebagai bagian integral dari kesepakatan damai, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi pendekatan ini di Indonesia. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat tercipta kerangka perlindungan yang lebih komprehensif dan efektif bagi korban kekerasan siber, sekaligus mendorong akuntabilitas platform digital dalam menjaga keamanan dan privasi ruang digital Indonesia.
| File size | 362.21 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan bagi petugas pengadilan dan PPID mengenai manajemen dokumen elektronik dan kebijakan akses informasi yangSelain itu, penting untuk memberikan pelatihan bagi petugas pengadilan dan PPID mengenai manajemen dokumen elektronik dan kebijakan akses informasi yang
DAARULHUDADAARULHUDA Regulasi berfungsi menciptakan, memperbarui, dan mengintegrasikan berbagai sumber hukum, serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur negara.Regulasi berfungsi menciptakan, memperbarui, dan mengintegrasikan berbagai sumber hukum, serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur negara.
DAARULHUDADAARULHUDA Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan SCM Agreement, putusan panel dan Appellate Body dalam sengketa DS316 dan DS353,Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan SCM Agreement, putusan panel dan Appellate Body dalam sengketa DS316 dan DS353,
YWNRYWNR Selain itu, perubahan suku bunga dari Bank Sentral cenderung tidak berdampak pada return saham industri otomotif. Penelitian juga menemukan bahwa perubahanSelain itu, perubahan suku bunga dari Bank Sentral cenderung tidak berdampak pada return saham industri otomotif. Penelitian juga menemukan bahwa perubahan
BPKBPK Dengan menggunakan metode studi kasus kualitatif, penelitian ini menganalisis audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sambil mempertimbangkan baik faktorDengan menggunakan metode studi kasus kualitatif, penelitian ini menganalisis audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sambil mempertimbangkan baik faktor
AKABAAKABA Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana peraturan di Indonesia dapat mengantisipasi risiko hukum dalam transaksi daring yang dipengaruhi olehPenelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana peraturan di Indonesia dapat mengantisipasi risiko hukum dalam transaksi daring yang dipengaruhi oleh
LLDIKTI4LLDIKTI4 Sampel di penelitian ini yakni perusahaan manufaktur food and beverage yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Metode penelitian ini ialahSampel di penelitian ini yakni perusahaan manufaktur food and beverage yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Metode penelitian ini ialah
DIM UNPASDIM UNPAS Terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel intervening terhadap kinerja dosen, dengan besaran pengaruh sebesar 87,6%. Kepemimpinan visioner,Terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel intervening terhadap kinerja dosen, dengan besaran pengaruh sebesar 87,6%. Kepemimpinan visioner,
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA G/2023/PN Jkt. Utr, yang melibatkan Dedi Suwasono (pembeli) melawan ahli waris Iwan Herlambang (penjual), ditemukan bahwa kewajiban penjual beralih kepadaG/2023/PN Jkt. Utr, yang melibatkan Dedi Suwasono (pembeli) melawan ahli waris Iwan Herlambang (penjual), ditemukan bahwa kewajiban penjual beralih kepada
DAARULHUDADAARULHUDA Pengadilan secara tegas mengakui kekuatan mengikat perjanjian dan jaminan fidusia yang dibuat para pihak, yang menjadi dasar hukum hak kreditur untuk menuntutPengadilan secara tegas mengakui kekuatan mengikat perjanjian dan jaminan fidusia yang dibuat para pihak, yang menjadi dasar hukum hak kreditur untuk menuntut
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan analisis terhadap penanganan perkara korupsi Proyek Studio LPP TVRI Kepulauan Riau, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan, penuntutan,Berdasarkan analisis terhadap penanganan perkara korupsi Proyek Studio LPP TVRI Kepulauan Riau, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan, penuntutan,
DAARULHUDADAARULHUDA Kewenangan Dewan Keamanan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap independensi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena mekanisme rujukan danKewenangan Dewan Keamanan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap independensi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena mekanisme rujukan dan