DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Evaluasi kritis diperlukan terhadap kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online, khususnya revenge porn dan cyberbullying. Penelitian berfokus pada evaluasi efektivitas Intermediary Liability Indonesia dalam memaksa Penyelenggara Sistem Elektronik global melakukan takedown konten ilegal, dan kompatibilitas Keadilan Restoratif dengan pemulihan teknis korban, yaitu jaminan Hak Penghapusan (Right to Erasure). Melalui pendekatan normatif-analitis, ditemukan bahwa sanksi administratif saat ini terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik global seperti denda, gagal menciptakan efek jera akibat kendala yurisdiksi. Selain itu, seringkali menjadi pseudo-resolution karena fokus pada perdamaian mengabaikan masalah teknis utama yaitu konten yang masih tersebar yang melanggengkan trauma korban. Direkomendasikan adopsi mekanisme Fast-Track Removal yang dikelola otoritas independen dengan kewenangan kuasi-yudisial. Selanjutnya, penetapan Hak Penghapusan sebagai syarat mandatory dan terverifikasi dalam setiap kesepakatan Restorative Justice kekerasan Berbasis Gender Online, diperkuat sanksi operasional progresif berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, sangat diperlukan untuk perlindungan komprehensif korban.
Kerangka hukum Indonesia saat ini menghadapi dilema ganda dalam melindungi korban kekerasan siber dan menegakkan akuntabilitas PSE.Pertama, kerangka Intermediary Liability Indonesia, meskipun mengatur batas waktu takedown, terbukti tidak efektif dalam memaksa kepatuhan PSE global, ditandai dengan kegagalan menagih denda dan ketiadaan efek jera akibat sanksi moneter yang trivial.Kedua, prinsip Keadilan Restoratif dalam kasus KBGO, meskipun relevan untuk pemulihan, seringkali menjadi penyelesaian semu karena mengabaikan dimensi teknis.Bahwa perlindungan komprehensif terhadap korban KBGO memerlukan pergeseran fokus substansial lebih dari sekadar penindakan pidana terhadap pelaku menuju akuntabilitas platform yang ketat dan pemenuhan Hak Penghapusan sebagai hak fundamental korban.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas model sanksi progresif berbasis persentase pendapatan global platform digital dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi domestik, dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan ekonomi dari pendekatan tersebut. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model kolaborasi antara regulator, platform digital, dan lembaga penegak hukum dalam implementasi mekanisme Fast-Track Removal, termasuk penentuan standar operasional dan prosedur yang jelas untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap laporan konten ilegal. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi potensi integrasi prinsip right to be forgotten dalam sistem keadilan restoratif, dengan merumuskan mekanisme yang menjamin penghapusan konten sensitif secara tuntas sebagai bagian integral dari kesepakatan damai, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi pendekatan ini di Indonesia. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat tercipta kerangka perlindungan yang lebih komprehensif dan efektif bagi korban kekerasan siber, sekaligus mendorong akuntabilitas platform digital dalam menjaga keamanan dan privasi ruang digital Indonesia.
| File size | 362.21 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
ITNITN Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor‑faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengadaan jasa kontruksi secara elektronik di Kabupaten BlitarPenelitian ini bertujuan mengetahui faktor‑faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengadaan jasa kontruksi secara elektronik di Kabupaten Blitar
UMBJMUMBJM Margono Soekarjo Purwokerto. Penelitian ini bersifat deskriptif non-eksperimental dengan pendekatan cross-sectional. Data sekunder diperoleh dari dokumentasiMargono Soekarjo Purwokerto. Penelitian ini bersifat deskriptif non-eksperimental dengan pendekatan cross-sectional. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi
AKABAAKABA Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia telah memicu perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat, salah satunya melalui Fear of Missing OutPerkembangan perdagangan elektronik di Indonesia telah memicu perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat, salah satunya melalui Fear of Missing Out
LLDIKTI12LLDIKTI12 Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki garis pantai sepanjang 230,90 Km, setara dengan 83,5% Panjang pantai Provinsi Jambi, yang terbentang di lima dariKabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki garis pantai sepanjang 230,90 Km, setara dengan 83,5% Panjang pantai Provinsi Jambi, yang terbentang di lima dari
UNISRIUNISRI Peraturan yang mengatur transaksi elektronik dan informasi juga harus dikembangkan untuk melindungi penjual dan pembeli. Orang-orang yang saat menggunakanPeraturan yang mengatur transaksi elektronik dan informasi juga harus dikembangkan untuk melindungi penjual dan pembeli. Orang-orang yang saat menggunakan
UNBARIUNBARI Platform digital yang secara aktif mengajak penggunanya untuk mengunggah konten hasil karya cipta disebut dengan Platform User Generated Content (UGC).Platform digital yang secara aktif mengajak penggunanya untuk mengunggah konten hasil karya cipta disebut dengan Platform User Generated Content (UGC).
DIM UNPASDIM UNPAS Terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel intervening terhadap kinerja dosen, dengan besaran pengaruh sebesar 87,6%. Kepemimpinan visioner,Terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel intervening terhadap kinerja dosen, dengan besaran pengaruh sebesar 87,6%. Kepemimpinan visioner,
DIM UNPASDIM UNPAS Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya. Metoda penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif. Populasi adalah para pelangganTujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya. Metoda penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif. Populasi adalah para pelanggan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus, yang mengkaji ketentuan hukum nasional terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranMetode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus, yang mengkaji ketentuan hukum nasional terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Surabaya, serta MahkamahPenelitian ini bertujuan untuk menelaah dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Surabaya, serta Mahkamah
DAARULHUDADAARULHUDA Selain itu, Singapura lebih unggul dalam melindungi pemegang saham minoritas melalui akses gugatan derivatif yang lebih mudah dan upaya hukum penindasanSelain itu, Singapura lebih unggul dalam melindungi pemegang saham minoritas melalui akses gugatan derivatif yang lebih mudah dan upaya hukum penindasan
DAARULHUDADAARULHUDA Putusan ini memperkuat konstruksi hukum mengenai vicarious liability dalam konteks korporasi modern dan memberikan preseden penting bagi perlindungan konsumenPutusan ini memperkuat konstruksi hukum mengenai vicarious liability dalam konteks korporasi modern dan memberikan preseden penting bagi perlindungan konsumen