DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Evaluasi kritis diperlukan terhadap kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online, khususnya revenge porn dan cyberbullying. Penelitian berfokus pada evaluasi efektivitas Intermediary Liability Indonesia dalam memaksa Penyelenggara Sistem Elektronik global melakukan takedown konten ilegal, dan kompatibilitas Keadilan Restoratif dengan pemulihan teknis korban, yaitu jaminan Hak Penghapusan (Right to Erasure). Melalui pendekatan normatif-analitis, ditemukan bahwa sanksi administratif saat ini terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik global seperti denda, gagal menciptakan efek jera akibat kendala yurisdiksi. Selain itu, seringkali menjadi pseudo-resolution karena fokus pada perdamaian mengabaikan masalah teknis utama yaitu konten yang masih tersebar yang melanggengkan trauma korban. Direkomendasikan adopsi mekanisme Fast-Track Removal yang dikelola otoritas independen dengan kewenangan kuasi-yudisial. Selanjutnya, penetapan Hak Penghapusan sebagai syarat mandatory dan terverifikasi dalam setiap kesepakatan Restorative Justice kekerasan Berbasis Gender Online, diperkuat sanksi operasional progresif berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, sangat diperlukan untuk perlindungan komprehensif korban.
Kerangka hukum Indonesia saat ini menghadapi dilema ganda dalam melindungi korban kekerasan siber dan menegakkan akuntabilitas PSE.Pertama, kerangka Intermediary Liability Indonesia, meskipun mengatur batas waktu takedown, terbukti tidak efektif dalam memaksa kepatuhan PSE global, ditandai dengan kegagalan menagih denda dan ketiadaan efek jera akibat sanksi moneter yang trivial.Kedua, prinsip Keadilan Restoratif dalam kasus KBGO, meskipun relevan untuk pemulihan, seringkali menjadi penyelesaian semu karena mengabaikan dimensi teknis.Bahwa perlindungan komprehensif terhadap korban KBGO memerlukan pergeseran fokus substansial lebih dari sekadar penindakan pidana terhadap pelaku menuju akuntabilitas platform yang ketat dan pemenuhan Hak Penghapusan sebagai hak fundamental korban.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas model sanksi progresif berbasis persentase pendapatan global platform digital dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi domestik, dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan ekonomi dari pendekatan tersebut. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model kolaborasi antara regulator, platform digital, dan lembaga penegak hukum dalam implementasi mekanisme Fast-Track Removal, termasuk penentuan standar operasional dan prosedur yang jelas untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap laporan konten ilegal. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi potensi integrasi prinsip right to be forgotten dalam sistem keadilan restoratif, dengan merumuskan mekanisme yang menjamin penghapusan konten sensitif secara tuntas sebagai bagian integral dari kesepakatan damai, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi pendekatan ini di Indonesia. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat tercipta kerangka perlindungan yang lebih komprehensif dan efektif bagi korban kekerasan siber, sekaligus mendorong akuntabilitas platform digital dalam menjaga keamanan dan privasi ruang digital Indonesia.
| File size | 362.21 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA 117 telah memberikan pedoman, masih terdapat kesenjangan antara idealitas fatwa dan praktik digital, terutama pada penerapan akad Murabahah. Oleh karena117 telah memberikan pedoman, masih terdapat kesenjangan antara idealitas fatwa dan praktik digital, terutama pada penerapan akad Murabahah. Oleh karena
POLTEKBAUBAUPOLTEKBAUBAU Hasil penelitian ini menghasilkan desain user interface berupa tampilan login, register, dashboard, tampilan rekam medis, tampilan kunjungan, tampilanHasil penelitian ini menghasilkan desain user interface berupa tampilan login, register, dashboard, tampilan rekam medis, tampilan kunjungan, tampilan
UNYUNY Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur, paper ini menganalisis konsep, sistem, dan aspek hukum terkait pelaksanaan arsip elektronik. TemuanMenggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur, paper ini menganalisis konsep, sistem, dan aspek hukum terkait pelaksanaan arsip elektronik. Temuan
UMBJMUMBJM Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Penelitian ini bersifat deskriptif non-eksperimental dengan pendekatan cross-sectional. Data sekunder diperoleh dari dokumentasiDr. Margono Soekarjo Purwokerto. Penelitian ini bersifat deskriptif non-eksperimental dengan pendekatan cross-sectional. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi
AKABAAKABA FOMO telah bertransformasi menjadi sebuah strategi pemasaran digital yang mempengaruhi konsumen secara psikologis untuk melakukan pembelian secara tidakFOMO telah bertransformasi menjadi sebuah strategi pemasaran digital yang mempengaruhi konsumen secara psikologis untuk melakukan pembelian secara tidak
LLDIKTI12LLDIKTI12 Wawancara dan observasi dilakukan di ibukota kabupaten dan enam desa/kelurahan di tiga kecamatan pesisir. Kajian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan HidupWawancara dan observasi dilakukan di ibukota kabupaten dan enam desa/kelurahan di tiga kecamatan pesisir. Kajian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup
ILOMATAILOMATA Kerangka penelitian yang dikembangkan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut mendasari struktur adopsi sistem pembayaran elektronik oleh wajib pajak.Kerangka penelitian yang dikembangkan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut mendasari struktur adopsi sistem pembayaran elektronik oleh wajib pajak.
DIM UNPASDIM UNPAS Kondisi kepemimpinan visioner, motivasi kerja, kompetensi dosen, budaya kerja, komitmen kerja dalam kategori tinggi, kecuali kinerja dosen dalam kategoriKondisi kepemimpinan visioner, motivasi kerja, kompetensi dosen, budaya kerja, komitmen kerja dalam kategori tinggi, kecuali kinerja dosen dalam kategori
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Sebaliknya, Indonesia menerapkan pendekatan Rules-Based yang lebih fokus pada Inklusivitas, dengan memberikan batasan spesifik pada profil Penerbit (UMKMSebaliknya, Indonesia menerapkan pendekatan Rules-Based yang lebih fokus pada Inklusivitas, dengan memberikan batasan spesifik pada profil Penerbit (UMKM
DAARULHUDADAARULHUDA Secara spesifik di Kamboja, penegakan hukum terhambat oleh inkonsistensi penerapan TSE Law 2008, lemahnya perlindungan korban, dan tingginya tingkat korupsiSecara spesifik di Kamboja, penegakan hukum terhambat oleh inkonsistensi penerapan TSE Law 2008, lemahnya perlindungan korban, dan tingginya tingkat korupsi
KKPKKP Tingkat penetasan dan kelangsungan hidup larva tertinggi diperoleh menggunakan X-treme Gene 0,75 µL dan DNA plasmid 0,25 µL (konsentrasi 50 µg/mL).Tingkat penetasan dan kelangsungan hidup larva tertinggi diperoleh menggunakan X-treme Gene 0,75 µL dan DNA plasmid 0,25 µL (konsentrasi 50 µg/mL).
KKPKKP Total asam lemak juga cenderung meningkat dengan meningkatnya dosis injeksi hormon, namun, jantan yang diablasi memiliki kandungan total asam lemak yangTotal asam lemak juga cenderung meningkat dengan meningkatnya dosis injeksi hormon, namun, jantan yang diablasi memiliki kandungan total asam lemak yang