UNIPASUNIPAS
Kertha WidyaKertha WidyaKetidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait makna “terdaftar pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3, menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum perlindungan merek asing di Indonesia. Prinsip teritorialitas yang dianut oleh sistem hukum merek Indonesia mewajibkan pendaftaran nasional sebagai dasar perolehan hak, namun tidak terdapat penjelasan eksplisit mengenai pengakuan pendaftaran merek di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis pengaturan prinsip serta mekanisme pengakuan hak prioritas berdasarkan Paris Convention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekaburan norma mengenai pengakuan pendaftaran merek asing berdampak pada menurunnya kepastian hukum, meningkatnya potensi sengketa perebutan hak merek, dan melemahnya kepercayaan pemilik merek internasional terhadap sistem perlindungan hukum di Indonesia. Diperlukan penegasan regulatif mengenai makna “terdaftar serta pembentukan mekanisme administratif yang jelas terkait pengakuan hak prioritas dan perlindungan merek terkenal, guna menciptakan sistem perlindungan merek yang transparan, adaptif terhadap globalisasi, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha nasional maupun internasional.
Prinsip dasar hukum merek di Indonesia mengikuti asas teritorialitas, di mana hak eksklusif atas suatu merek hanya diperoleh setelah melakukan pendaftaran nasional di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.Frasa “terdaftar dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 UU MIG 2016 secara tegas mengacu pada pendaftaran di Indonesia, sementara pendaftaran di luar negeri tidak otomatis menghasilkan hak di wilayah hukum nasional, meskipun terdapat mekanisme hak prioritas internasional di bawah Paris Convention.Ketidakjelasan norma mengenai makna “terdaftar dan mekanisme pengakuan pendaftaran asing menimbulkan implikasi signifikan bagi kepastian hukum dan iklim investasi, khususnya bagi pemilik merek internasional.
Penelitian lanjutan perlu membandingkan penerapan prinsip teritorialitas di negara-negara lain untuk mengembangkan kebijakan regulasi merek internasional yang lebih komprehensif. Studi selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas mekanisme hak prioritas internasional dalam mengatasi ketidakpastian hukum di berbagai yurisdiksi. Selain itu, perlu dilakukan penelitian terhadap dampak digitalisasi pendaftaran merek untuk mempercepat proses administratif dan perlindungan merek terkenal, sehingga mengurangi konflik hukum antar pemilik merek dan menjaga kepercayaan investor global.
| File size | 247.36 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
IKMIIKMI Hasil penelitian membuktikan pengaruhnya positif terhadap kinerja UMKM aspek efektivitas pemasaran, efisiensi operasional dan komunikasi pelanggan. PenelitianHasil penelitian membuktikan pengaruhnya positif terhadap kinerja UMKM aspek efektivitas pemasaran, efisiensi operasional dan komunikasi pelanggan. Penelitian
YANAYANA The research employed a descriptive qualitative approach through participatory observation and semi-structured interviews with local residents, communityThe research employed a descriptive qualitative approach through participatory observation and semi-structured interviews with local residents, community
UMPRUMPR Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses regenerasi berlangsung secara informal melalui pendekatan kekeluargaan, pewarisan tradisi lisan, dan pelatihanHasil penelitian menunjukkan bahwa proses regenerasi berlangsung secara informal melalui pendekatan kekeluargaan, pewarisan tradisi lisan, dan pelatihan
UPBUPB Hasil pengujian menunjukkan bahwa game memiliki antarmuka yang ramah anak, konten yang sesuai kurikulum, dan diterima positif oleh guru dan wali murid.Hasil pengujian menunjukkan bahwa game memiliki antarmuka yang ramah anak, konten yang sesuai kurikulum, dan diterima positif oleh guru dan wali murid.
FHUKIFHUKI Karya cipta sinematografi adalah salah satu obyek yang dilindungi dalam hak cipta. Perlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada penciptaKarya cipta sinematografi adalah salah satu obyek yang dilindungi dalam hak cipta. Perlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta
UNTAG SMDUNTAG SMD Subjek penelitian ini sebanyak 105 karyawan startup. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara variabel psychological empowerment dengan workforceSubjek penelitian ini sebanyak 105 karyawan startup. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara variabel psychological empowerment dengan workforce
UMMUMM Model ini terutama berfokus pada penyediaan ruang normatif untuk integrasi kepatuhan syariah sekaligus memastikan tujuan perlindungan IPR terpenuhi. AnalisisModel ini terutama berfokus pada penyediaan ruang normatif untuk integrasi kepatuhan syariah sekaligus memastikan tujuan perlindungan IPR terpenuhi. Analisis
UMMUMM Metode penelitian normatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis deskriptif kualitatif menunjukkan dua jenis perlindungan: preventif melalui pendaftaranMetode penelitian normatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis deskriptif kualitatif menunjukkan dua jenis perlindungan: preventif melalui pendaftaran
Useful /
IJNMSIJNMS The correlation coefficient value of -0. 644 indicates a strong closeness with a negative direction, meaning that the milder the diabetes distress, theThe correlation coefficient value of -0. 644 indicates a strong closeness with a negative direction, meaning that the milder the diabetes distress, the
APPISIAPPISI Penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan pariwisata ramah Muslim sebagai strategi meningkatkan daya saing destinasi wisata, meskipun diperlukanPenelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan pariwisata ramah Muslim sebagai strategi meningkatkan daya saing destinasi wisata, meskipun diperlukan
UMMUMM Namun, keseimbangan antara rasio keadilan dan rasa keadilan harus mempertimbangkan dampak medis dan manfaat bagi masyarakat. Integrasi rasio keadilan danNamun, keseimbangan antara rasio keadilan dan rasa keadilan harus mempertimbangkan dampak medis dan manfaat bagi masyarakat. Integrasi rasio keadilan dan
