UNIPASUNIPAS
Kertha WidyaKertha WidyaKetidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait makna “terdaftar pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3, menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum perlindungan merek asing di Indonesia. Prinsip teritorialitas yang dianut oleh sistem hukum merek Indonesia mewajibkan pendaftaran nasional sebagai dasar perolehan hak, namun tidak terdapat penjelasan eksplisit mengenai pengakuan pendaftaran merek di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis pengaturan prinsip serta mekanisme pengakuan hak prioritas berdasarkan Paris Convention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekaburan norma mengenai pengakuan pendaftaran merek asing berdampak pada menurunnya kepastian hukum, meningkatnya potensi sengketa perebutan hak merek, dan melemahnya kepercayaan pemilik merek internasional terhadap sistem perlindungan hukum di Indonesia. Diperlukan penegasan regulatif mengenai makna “terdaftar serta pembentukan mekanisme administratif yang jelas terkait pengakuan hak prioritas dan perlindungan merek terkenal, guna menciptakan sistem perlindungan merek yang transparan, adaptif terhadap globalisasi, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha nasional maupun internasional.
Prinsip dasar hukum merek di Indonesia mengikuti asas teritorialitas, di mana hak eksklusif atas suatu merek hanya diperoleh setelah melakukan pendaftaran nasional di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.Frasa “terdaftar dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 UU MIG 2016 secara tegas mengacu pada pendaftaran di Indonesia, sementara pendaftaran di luar negeri tidak otomatis menghasilkan hak di wilayah hukum nasional, meskipun terdapat mekanisme hak prioritas internasional di bawah Paris Convention.Ketidakjelasan norma mengenai makna “terdaftar dan mekanisme pengakuan pendaftaran asing menimbulkan implikasi signifikan bagi kepastian hukum dan iklim investasi, khususnya bagi pemilik merek internasional.
Penelitian lanjutan perlu membandingkan penerapan prinsip teritorialitas di negara-negara lain untuk mengembangkan kebijakan regulasi merek internasional yang lebih komprehensif. Studi selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas mekanisme hak prioritas internasional dalam mengatasi ketidakpastian hukum di berbagai yurisdiksi. Selain itu, perlu dilakukan penelitian terhadap dampak digitalisasi pendaftaran merek untuk mempercepat proses administratif dan perlindungan merek terkenal, sehingga mengurangi konflik hukum antar pemilik merek dan menjaga kepercayaan investor global.
| File size | 247.36 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UTBUTB Di Indonesia HKI belum terlaksanakan secara baik karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan kurangnya kepedulian dari masyarakat. Hal ini mendorongDi Indonesia HKI belum terlaksanakan secara baik karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan kurangnya kepedulian dari masyarakat. Hal ini mendorong
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan hukum pekerja freelance dalam proses kepailitan dan bagaimana hak-hak mereka dilindungi. Hasil penelitianPenelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan hukum pekerja freelance dalam proses kepailitan dan bagaimana hak-hak mereka dilindungi. Hasil penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Selama ini, penyampaian surat secara terbuka dengan mencantumkan data pribadi pelanggan (nama lengkap, alamat, ID pelanggan, dan jumlah tunggakan) menjadiSelama ini, penyampaian surat secara terbuka dengan mencantumkan data pribadi pelanggan (nama lengkap, alamat, ID pelanggan, dan jumlah tunggakan) menjadi
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum global, disparitas regulasi, kesenjangan kapasitas teknis, dan lemahnya komitmen politikHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum global, disparitas regulasi, kesenjangan kapasitas teknis, dan lemahnya komitmen politik
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach), didukung data empirisPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach), didukung data empiris
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Perkembangan teknologi, terutama kehadiran platform e-commerce, telah memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli. Namun, hal ini menimbulkan tantangan,Perkembangan teknologi, terutama kehadiran platform e-commerce, telah memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli. Namun, hal ini menimbulkan tantangan,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pemilik platform bertanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan intelektual pengguna, sementara pengguna bertanggung jawab atas konten yang diunggah danPemilik platform bertanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan intelektual pengguna, sementara pengguna bertanggung jawab atas konten yang diunggah dan
UNISUNIS Perlindungan atas merek yang terjadi yaitu mendapatkan hasil ganti rugi atas pelanggaran merek yang dilakukan; dan pembatalan terhadap pendaftaran merekPerlindungan atas merek yang terjadi yaitu mendapatkan hasil ganti rugi atas pelanggaran merek yang dilakukan; dan pembatalan terhadap pendaftaran merek
Useful /
UTBUTB Dinamika kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara menuntut penguatan kerjasama penegakan hukum internasional yang efektif dan berkelanjutan. PenelitianDinamika kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara menuntut penguatan kerjasama penegakan hukum internasional yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian
GOLDENRATIOGOLDENRATIO The study concludes that competence demonstrates a positive yet statistically insignificant impact on employee performance within the Regional DevelopmentThe study concludes that competence demonstrates a positive yet statistically insignificant impact on employee performance within the Regional Development
UNISUNIS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan. DalamPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan. Dalam
UNISUNIS Kebijakan ideal bagi penegakan hukum adalah membuat regulasi khusus terkait artificial intelligence (AI) yang mengklasifikasikannya berdasarkan tingkatKebijakan ideal bagi penegakan hukum adalah membuat regulasi khusus terkait artificial intelligence (AI) yang mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat