UNIPASUNIPAS
Kertha WidyaKertha WidyaKetidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait makna “terdaftar pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3, menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum perlindungan merek asing di Indonesia. Prinsip teritorialitas yang dianut oleh sistem hukum merek Indonesia mewajibkan pendaftaran nasional sebagai dasar perolehan hak, namun tidak terdapat penjelasan eksplisit mengenai pengakuan pendaftaran merek di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis pengaturan prinsip serta mekanisme pengakuan hak prioritas berdasarkan Paris Convention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekaburan norma mengenai pengakuan pendaftaran merek asing berdampak pada menurunnya kepastian hukum, meningkatnya potensi sengketa perebutan hak merek, dan melemahnya kepercayaan pemilik merek internasional terhadap sistem perlindungan hukum di Indonesia. Diperlukan penegasan regulatif mengenai makna “terdaftar serta pembentukan mekanisme administratif yang jelas terkait pengakuan hak prioritas dan perlindungan merek terkenal, guna menciptakan sistem perlindungan merek yang transparan, adaptif terhadap globalisasi, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha nasional maupun internasional.
Prinsip dasar hukum merek di Indonesia mengikuti asas teritorialitas, di mana hak eksklusif atas suatu merek hanya diperoleh setelah melakukan pendaftaran nasional di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.Frasa “terdaftar dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 UU MIG 2016 secara tegas mengacu pada pendaftaran di Indonesia, sementara pendaftaran di luar negeri tidak otomatis menghasilkan hak di wilayah hukum nasional, meskipun terdapat mekanisme hak prioritas internasional di bawah Paris Convention.Ketidakjelasan norma mengenai makna “terdaftar dan mekanisme pengakuan pendaftaran asing menimbulkan implikasi signifikan bagi kepastian hukum dan iklim investasi, khususnya bagi pemilik merek internasional.
Penelitian lanjutan perlu membandingkan penerapan prinsip teritorialitas di negara-negara lain untuk mengembangkan kebijakan regulasi merek internasional yang lebih komprehensif. Studi selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas mekanisme hak prioritas internasional dalam mengatasi ketidakpastian hukum di berbagai yurisdiksi. Selain itu, perlu dilakukan penelitian terhadap dampak digitalisasi pendaftaran merek untuk mempercepat proses administratif dan perlindungan merek terkenal, sehingga mengurangi konflik hukum antar pemilik merek dan menjaga kepercayaan investor global.
| File size | 247.36 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
POLGANPOLGAN Perlindungan tidak hanya melidungi hak moral dan ekonomi pencipta. Penegakan hukum yang efektif dan pemahaman yang mendalam tentang hak cipta menjadi asetPerlindungan tidak hanya melidungi hak moral dan ekonomi pencipta. Penegakan hukum yang efektif dan pemahaman yang mendalam tentang hak cipta menjadi aset
UMDUMD Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karyaKekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya
MAYADANIMAYADANI Penyuluhan hukum tentang merek dagang sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya terkait merek dagang.metode ceramah dan tanya jawabPenyuluhan hukum tentang merek dagang sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya terkait merek dagang.metode ceramah dan tanya jawab
UnimorUnimor Intensitas birahi pada masing-masing perlakuan dinilai dalam tiga kategori; birahi jelas (skor 3 ), birahi sedang (skor 2 ), dan birahi rendah (skor 1Intensitas birahi pada masing-masing perlakuan dinilai dalam tiga kategori; birahi jelas (skor 3 ), birahi sedang (skor 2 ), dan birahi rendah (skor 1
FHUKIFHUKI Penelitian ini membahas tentang pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakPenelitian ini membahas tentang pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, hal ini menimbulkan tantangan, salah satunya potensi pelanggaran merek dagang di platform e-commerce. Pelanggaran ini dapat merugikan pemilik/hakNamun, hal ini menimbulkan tantangan, salah satunya potensi pelanggaran merek dagang di platform e-commerce. Pelanggaran ini dapat merugikan pemilik/hak
UNISUNIS Kesamaan pada pokoknya terhadap merek dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran terhadap merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibatKesamaan pada pokoknya terhadap merek dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran terhadap merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat
UNISBAUNISBA Hak ini merupakan salah satu hak untuk mendapatkan pendapatan akan tetapi dalam perkembaganya banyak terjadi permasalahan misalnya mengenai Cover LaguHak ini merupakan salah satu hak untuk mendapatkan pendapatan akan tetapi dalam perkembaganya banyak terjadi permasalahan misalnya mengenai Cover Lagu
Useful /
DAS INSTITUTEDAS INSTITUTE Harga minyak dan produksi minyak merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi nilai NPV dan POT, sedangkan investasi dan biaya produksi memiliki pengaruhHarga minyak dan produksi minyak merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi nilai NPV dan POT, sedangkan investasi dan biaya produksi memiliki pengaruh
UNISUNIS Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penolakan isbat nikah di Kota Gorontalo adalah karena pemohon masih terikat perkawinanHasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penolakan isbat nikah di Kota Gorontalo adalah karena pemohon masih terikat perkawinan
UNISUNIS Ketiadaan ketentuan ini menimbulkan perdebatan dan permasalahan terkait hak-hak pekerja. Kemudian secara umum, peraturan perundang-undangan di IndonesiaKetiadaan ketentuan ini menimbulkan perdebatan dan permasalahan terkait hak-hak pekerja. Kemudian secara umum, peraturan perundang-undangan di Indonesia
UNISUNIS Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang sifat penelitiannya bersifat deskriptif, serta teknik pengumpulan data yang digunakan yakni berupaPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang sifat penelitiannya bersifat deskriptif, serta teknik pengumpulan data yang digunakan yakni berupa