UNIPASUNIPAS
Kertha WidyaKertha WidyaKetidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait makna “terdaftar pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3, menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum perlindungan merek asing di Indonesia. Prinsip teritorialitas yang dianut oleh sistem hukum merek Indonesia mewajibkan pendaftaran nasional sebagai dasar perolehan hak, namun tidak terdapat penjelasan eksplisit mengenai pengakuan pendaftaran merek di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis pengaturan prinsip serta mekanisme pengakuan hak prioritas berdasarkan Paris Convention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekaburan norma mengenai pengakuan pendaftaran merek asing berdampak pada menurunnya kepastian hukum, meningkatnya potensi sengketa perebutan hak merek, dan melemahnya kepercayaan pemilik merek internasional terhadap sistem perlindungan hukum di Indonesia. Diperlukan penegasan regulatif mengenai makna “terdaftar serta pembentukan mekanisme administratif yang jelas terkait pengakuan hak prioritas dan perlindungan merek terkenal, guna menciptakan sistem perlindungan merek yang transparan, adaptif terhadap globalisasi, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha nasional maupun internasional.
Prinsip dasar hukum merek di Indonesia mengikuti asas teritorialitas, di mana hak eksklusif atas suatu merek hanya diperoleh setelah melakukan pendaftaran nasional di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.Frasa “terdaftar dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 UU MIG 2016 secara tegas mengacu pada pendaftaran di Indonesia, sementara pendaftaran di luar negeri tidak otomatis menghasilkan hak di wilayah hukum nasional, meskipun terdapat mekanisme hak prioritas internasional di bawah Paris Convention.Ketidakjelasan norma mengenai makna “terdaftar dan mekanisme pengakuan pendaftaran asing menimbulkan implikasi signifikan bagi kepastian hukum dan iklim investasi, khususnya bagi pemilik merek internasional.
Penelitian lanjutan perlu membandingkan penerapan prinsip teritorialitas di negara-negara lain untuk mengembangkan kebijakan regulasi merek internasional yang lebih komprehensif. Studi selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas mekanisme hak prioritas internasional dalam mengatasi ketidakpastian hukum di berbagai yurisdiksi. Selain itu, perlu dilakukan penelitian terhadap dampak digitalisasi pendaftaran merek untuk mempercepat proses administratif dan perlindungan merek terkenal, sehingga mengurangi konflik hukum antar pemilik merek dan menjaga kepercayaan investor global.
| File size | 247.36 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusanPenelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan
MCMC Pada akhirnya, penelitian ini mengusulkan bahwa kedaulatan sejati dicapai bukan melalui partisi teritorial, tetapi melalui perwalian koperatif atas tanah,Pada akhirnya, penelitian ini mengusulkan bahwa kedaulatan sejati dicapai bukan melalui partisi teritorial, tetapi melalui perwalian koperatif atas tanah,
DINASTIRESDINASTIRES Untuk meningkatkan perlindungan, diperlukan kemudahan prosedur pendaftaran, pengurangan biaya, serta pemberdayaan ekonomi dalam penerapan UU Paten denganUntuk meningkatkan perlindungan, diperlukan kemudahan prosedur pendaftaran, pengurangan biaya, serta pemberdayaan ekonomi dalam penerapan UU Paten dengan
UnimorUnimor Produksi karkas pada Sapi Bali merupakan indikator penting dalam industri peternakan yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, khususnya bobotProduksi karkas pada Sapi Bali merupakan indikator penting dalam industri peternakan yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, khususnya bobot
FHUKIFHUKI Perlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi padaPerlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi pada
UMMUMM Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta versi cover lagu yang dikomersialkan serta cara penyelesaian sengketaPenelitian ini bertujuan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta versi cover lagu yang dikomersialkan serta cara penyelesaian sengketa
UNSUNS Angka tersebut juga mencerminkan ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap seni dan budaya lokal yang menyebabkan inventarisasi warisan leluhur diklaimAngka tersebut juga mencerminkan ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap seni dan budaya lokal yang menyebabkan inventarisasi warisan leluhur diklaim
UNISBAUNISBA Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota berfungsi sebagai aktor subnasional yang secara otonom merumuskan agenda internasional berdasarkanTemuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota berfungsi sebagai aktor subnasional yang secara otonom merumuskan agenda internasional berdasarkan
UPIUPI Kurikulum ini bertujuan untuk selaras dengan tujuan global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 14 Tantangan BesarKurikulum ini bertujuan untuk selaras dengan tujuan global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 14 Tantangan Besar
UNSUNS Sumber daya tambang merupakan sumber kemakmuran bagi daerah, namun perlu komitmen dari pemerintah daerah, institusi publik, sektor swasta dan masyarakatSumber daya tambang merupakan sumber kemakmuran bagi daerah, namun perlu komitmen dari pemerintah daerah, institusi publik, sektor swasta dan masyarakat
UNSUNS Munculnya sistem PSC dan Gross Split merupakan upaya pemerintah untuk memakmurkan rakyat, meskipun PSC memiliki banyak masalah yang merugikan negara, sehinggaMunculnya sistem PSC dan Gross Split merupakan upaya pemerintah untuk memakmurkan rakyat, meskipun PSC memiliki banyak masalah yang merugikan negara, sehingga