UNIPASUNIPAS
Kertha WidyaKertha WidyaKetidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait makna “terdaftar pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3, menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum perlindungan merek asing di Indonesia. Prinsip teritorialitas yang dianut oleh sistem hukum merek Indonesia mewajibkan pendaftaran nasional sebagai dasar perolehan hak, namun tidak terdapat penjelasan eksplisit mengenai pengakuan pendaftaran merek di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis pengaturan prinsip serta mekanisme pengakuan hak prioritas berdasarkan Paris Convention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekaburan norma mengenai pengakuan pendaftaran merek asing berdampak pada menurunnya kepastian hukum, meningkatnya potensi sengketa perebutan hak merek, dan melemahnya kepercayaan pemilik merek internasional terhadap sistem perlindungan hukum di Indonesia. Diperlukan penegasan regulatif mengenai makna “terdaftar serta pembentukan mekanisme administratif yang jelas terkait pengakuan hak prioritas dan perlindungan merek terkenal, guna menciptakan sistem perlindungan merek yang transparan, adaptif terhadap globalisasi, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha nasional maupun internasional.
Prinsip dasar hukum merek di Indonesia mengikuti asas teritorialitas, di mana hak eksklusif atas suatu merek hanya diperoleh setelah melakukan pendaftaran nasional di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.Frasa “terdaftar dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 UU MIG 2016 secara tegas mengacu pada pendaftaran di Indonesia, sementara pendaftaran di luar negeri tidak otomatis menghasilkan hak di wilayah hukum nasional, meskipun terdapat mekanisme hak prioritas internasional di bawah Paris Convention.Ketidakjelasan norma mengenai makna “terdaftar dan mekanisme pengakuan pendaftaran asing menimbulkan implikasi signifikan bagi kepastian hukum dan iklim investasi, khususnya bagi pemilik merek internasional.
Penelitian lanjutan perlu membandingkan penerapan prinsip teritorialitas di negara-negara lain untuk mengembangkan kebijakan regulasi merek internasional yang lebih komprehensif. Studi selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas mekanisme hak prioritas internasional dalam mengatasi ketidakpastian hukum di berbagai yurisdiksi. Selain itu, perlu dilakukan penelitian terhadap dampak digitalisasi pendaftaran merek untuk mempercepat proses administratif dan perlindungan merek terkenal, sehingga mengurangi konflik hukum antar pemilik merek dan menjaga kepercayaan investor global.
| File size | 247.36 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
MCMC Dengan menggunakan metodologi Systematic Literature Review (SLR) yang dioperasionalkan melalui protokol PRISMA, studi ini melakukan pencarian dan penyaringanDengan menggunakan metodologi Systematic Literature Review (SLR) yang dioperasionalkan melalui protokol PRISMA, studi ini melakukan pencarian dan penyaringan
UnimorUnimor Populasi bakteri dianalisis menggunakan metode Total Plate Count (TPC) pada sampel ileum berusia 35 hari. Analisis data menggunakan pendekatan multivariatPopulasi bakteri dianalisis menggunakan metode Total Plate Count (TPC) pada sampel ileum berusia 35 hari. Analisis data menggunakan pendekatan multivariat
FHUKIFHUKI Perlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi padaPerlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi pada
UNISUNIS Hasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibat hukum ketidakadilan bagi banyak pihak seperti pemilik merek; konsumen; dan masyarakat; dan membuatHasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibat hukum ketidakadilan bagi banyak pihak seperti pemilik merek; konsumen; dan masyarakat; dan membuat
UMMUMM Dampak ketersediaan dan aksesibilitas obat-obat esensial yang diperlukan bagi kesehatan masyarakat sangat signifikan. Kajian ini secara utama bertujuanDampak ketersediaan dan aksesibilitas obat-obat esensial yang diperlukan bagi kesehatan masyarakat sangat signifikan. Kajian ini secara utama bertujuan
UMMUMM Ketentuan preventif diatur dalam Pasal 66–67 UUHC untuk mencegah sengketa, sedangkan perlindungan represif diatur dalam Pasal 95–120 UUHC melalui arbitrase,Ketentuan preventif diatur dalam Pasal 66–67 UUHC untuk mencegah sengketa, sedangkan perlindungan represif diatur dalam Pasal 95–120 UUHC melalui arbitrase,
UNISBAUNISBA Hak ini merupakan bentuk penghargaan atas suatu karya yang telah dihasilkan yang mempunyai nilai komersial bagi pemegang hak tersebut. Salah satu hak dalamHak ini merupakan bentuk penghargaan atas suatu karya yang telah dihasilkan yang mempunyai nilai komersial bagi pemegang hak tersebut. Salah satu hak dalam
UADUAD Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf. Jika hak cipta dialihkan melalui wakaf bagaimanaTujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf. Jika hak cipta dialihkan melalui wakaf bagaimana
Useful /
UMMUMM Hasil menunjukkan beragam minat penelitian dan aktivitas publikasi substansial dengan kontribusi signifikan dari berbagai negara dan institusi. VisualisasiHasil menunjukkan beragam minat penelitian dan aktivitas publikasi substansial dengan kontribusi signifikan dari berbagai negara dan institusi. Visualisasi
UNISBAUNISBA Merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut‑turut dapat dibatalkan atau dihapus kecuali pemiliknya menghapusnya secara sukarela. Majelis hakimMerek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut‑turut dapat dibatalkan atau dihapus kecuali pemiliknya menghapusnya secara sukarela. Majelis hakim
UNISBAUNISBA Isu-isu hukum tersebut timbul karena belum adanya regulasi yang khusus mengenai hak cipta apa saja yang dapat menjadi objek jaminan. Keadaan tersebut menimbulkanIsu-isu hukum tersebut timbul karena belum adanya regulasi yang khusus mengenai hak cipta apa saja yang dapat menjadi objek jaminan. Keadaan tersebut menimbulkan
UNISBAUNISBA Pelayanan medik terapi transplantasi sel punca di Indonesia sudah memadai dimulai dari falsafah, konsep sampai pedoman penyelenggaraan terapi transplantasiPelayanan medik terapi transplantasi sel punca di Indonesia sudah memadai dimulai dari falsafah, konsep sampai pedoman penyelenggaraan terapi transplantasi