JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN
Jurnal Hukum dan PeradilanJurnal Hukum dan PeradilanRevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres merupakan contoh produk hukum yang lahir pada masa lame‑duck dan disahkan melalui legislasi jalur cepat. Pasal amendemen yang terkandung dalam undang‑undang a quo menimbulkan perdebatan hukum serta memengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah posisi Dewan Penasehat Presiden pasca revisi Undang‑Undang Penasehat Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, seberapa efektif posisi tersebut bila dibandingkan dengan Lembaga Penasehat Presiden Indonesia dan Conseil dÉtat Prancis? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan komparatif. Hasil penelitian dapat diringkas sebagai berikut: (1) Pasal amendment pada undang‑undang a quo memunculkan berbagai polemik dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya perubahan posisi dan struktur keanggotaan Wantimpres; (2) Antara Dewan Penasehat Presiden Indonesia dan Conseil dÉtat Prancis, dari segi posisi dan struktur keanggotaan, Conseil dÉtat lebih efektif dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai dewan negara. Penilaian tersebut didasarkan pada posisi dan struktur Conseil dÉtat. Sebagai saran, amandemen Undang‑Undang Penasehat Presiden sebaiknya memperhatikan efektivitasnya sebagai lembaga penasehat presiden.
Revisi Undang‑Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres mengubah status Dewan Penasehat Presiden dari Lembaga Pemerintah menjadi Lembaga Negara, sekaligus menghapus ketentuan jumlah anggota, persyaratan keahlian khusus, dan larangan menjabat ganda, yang dapat memengaruhi anggaran negara dan independensi lembaga.Perubahan tersebut tidak mencerminkan urgensi serta dilaksanakan melalui legislasi jalur cepat tanpa partisipasi bermakna, sehingga dianggap sebagai regresi demokrasi Indonesia.Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali terhadap posisi, struktur keanggotaan, dan ketentuan persyaratan agar Dewan Penasehat Presiden dapat berfungsi efektif dan akuntabel.
Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi empiris mengenai efektivitas Dewan Penasehat Presiden setelah revisi Undang-Undang, dengan mengukur dampaknya terhadap kualitas kebijakan publik dan kepuasan masyarakat melalui survei serta analisis data kinerja lembaga. Selain itu, analisis komparatif antara struktur dan fungsi Dewan Penasehat Presiden Indonesia dengan lembaga serupa di negara lain, seperti Conseil dÉtat Prancis atau lembaga penasehat presiden di negara demokrasi lain, dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan potensi reformasi institusional. Selanjutnya, penelitian kualitatif mengenai persepsi para pemangku kepentingan—termasuk anggota parlemen, birokrat, dan organisasi masyarakat sipil—terhadap perubahan ketentuan keanggotaan dan larangan menjabat ganda dapat mengidentifikasi implikasi politik dan risiko intervensi partisan, sehingga membantu merumuskan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel.
- Democratic regression in Indonesia: Police and low-capacity democracy in Jokowi's administration... doi.org/10.22146/jsp.72129Democratic regression in Indonesia Police and low capacity democracy in Jokowis administration doi 10 22146 jsp 72129
- Jurnal Hukum dan Peradilan. implications revision wantimpres laws government system jurnal peradilan... doi.org/10.25216/jhp.14.3.2025.651-676Jurnal Hukum dan Peradilan implications revision wantimpres laws government system jurnal peradilan doi 10 25216 jhp 14 3 2025 651 676
| File size | 484.66 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya karena pasal-pasal yang dimohonkan dinilai inkonstitusionalMahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya karena pasal-pasal yang dimohonkan dinilai inkonstitusional
UNISMUHUNISMUH Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hak masyarakat, terutama kelompok rentan yang terabaikan sistem hukum eksisting. Reformasi hukum perlu dilakukanKorupsi merugikan negara dan menghilangkan hak masyarakat, terutama kelompok rentan yang terabaikan sistem hukum eksisting. Reformasi hukum perlu dilakukan
UNHASUNHAS Menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai denganMenggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai dengan
MKRIMKRI Mahkamah cenderung menerapkan penafsiran original intent pada: (1) mekanisme pengisian lembaga/pejabat negara; (2) kewenangan lembaga negara; dan (3) hakMahkamah cenderung menerapkan penafsiran original intent pada: (1) mekanisme pengisian lembaga/pejabat negara; (2) kewenangan lembaga negara; dan (3) hak
MKRIMKRI Perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia sejatinya telah mengantarkan MK dalam posisi sulit untuk mengimplementasikan putusan yang telah ditetapkan.Perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia sejatinya telah mengantarkan MK dalam posisi sulit untuk mengimplementasikan putusan yang telah ditetapkan.
MKRIMKRI 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas legalitas secara formal, yang menyebabkan penegakan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit. Namun, perkembangan025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas legalitas secara formal, yang menyebabkan penegakan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit. Namun, perkembangan
MKRIMKRI PMK 8/2006 menambah norma penarikan kembali permohonan dengan pengecualian bila sengketa memerlukan solusi konstitusional dan kepentingan umum.meskipunPMK 8/2006 menambah norma penarikan kembali permohonan dengan pengecualian bila sengketa memerlukan solusi konstitusional dan kepentingan umum.meskipun
MKRIMKRI Metode penelitian yuridis normatif menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi menurut asas hukum acara pidana, ketentuan hukum yang berlaku dan instumenMetode penelitian yuridis normatif menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi menurut asas hukum acara pidana, ketentuan hukum yang berlaku dan instumen
Useful /
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Teknologi ini dapat menganalisis pola-pola penyalahgunaan wewenang secara cepat dan akurat, serta menghasilkan rekomendasi berbasis algoritma yang konsisten,Teknologi ini dapat menganalisis pola-pola penyalahgunaan wewenang secara cepat dan akurat, serta menghasilkan rekomendasi berbasis algoritma yang konsisten,
IAINPTKIAINPTK Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen dalam konteks pembelian produk digital. Studi ini melibatkanPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen dalam konteks pembelian produk digital. Studi ini melibatkan
IAINPTKIAINPTK Temuan menunjukkan adanya polarisasi narasi yang tajam antara media lokal yang cenderung menekankan legitimasi religius-kultural dan legalitas proseduralTemuan menunjukkan adanya polarisasi narasi yang tajam antara media lokal yang cenderung menekankan legitimasi religius-kultural dan legalitas prosedural
IAINPTKIAINPTK Penelitian menunjukkan bahwa resistensi terhadap hukum Islam dalam praktik keluarga SAD terfokus pada penetapan mahar, manajemen harta bersama, dan pembagianPenelitian menunjukkan bahwa resistensi terhadap hukum Islam dalam praktik keluarga SAD terfokus pada penetapan mahar, manajemen harta bersama, dan pembagian