JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN
Jurnal Hukum dan PeradilanJurnal Hukum dan PeradilanRevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres merupakan contoh produk hukum yang lahir pada masa lame‑duck dan disahkan melalui legislasi jalur cepat. Pasal amendemen yang terkandung dalam undang‑undang a quo menimbulkan perdebatan hukum serta memengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah posisi Dewan Penasehat Presiden pasca revisi Undang‑Undang Penasehat Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, seberapa efektif posisi tersebut bila dibandingkan dengan Lembaga Penasehat Presiden Indonesia dan Conseil dÉtat Prancis? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan komparatif. Hasil penelitian dapat diringkas sebagai berikut: (1) Pasal amendment pada undang‑undang a quo memunculkan berbagai polemik dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya perubahan posisi dan struktur keanggotaan Wantimpres; (2) Antara Dewan Penasehat Presiden Indonesia dan Conseil dÉtat Prancis, dari segi posisi dan struktur keanggotaan, Conseil dÉtat lebih efektif dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai dewan negara. Penilaian tersebut didasarkan pada posisi dan struktur Conseil dÉtat. Sebagai saran, amandemen Undang‑Undang Penasehat Presiden sebaiknya memperhatikan efektivitasnya sebagai lembaga penasehat presiden.
Revisi Undang‑Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres mengubah status Dewan Penasehat Presiden dari Lembaga Pemerintah menjadi Lembaga Negara, sekaligus menghapus ketentuan jumlah anggota, persyaratan keahlian khusus, dan larangan menjabat ganda, yang dapat memengaruhi anggaran negara dan independensi lembaga.Perubahan tersebut tidak mencerminkan urgensi serta dilaksanakan melalui legislasi jalur cepat tanpa partisipasi bermakna, sehingga dianggap sebagai regresi demokrasi Indonesia.Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali terhadap posisi, struktur keanggotaan, dan ketentuan persyaratan agar Dewan Penasehat Presiden dapat berfungsi efektif dan akuntabel.
Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi empiris mengenai efektivitas Dewan Penasehat Presiden setelah revisi Undang-Undang, dengan mengukur dampaknya terhadap kualitas kebijakan publik dan kepuasan masyarakat melalui survei serta analisis data kinerja lembaga. Selain itu, analisis komparatif antara struktur dan fungsi Dewan Penasehat Presiden Indonesia dengan lembaga serupa di negara lain, seperti Conseil dÉtat Prancis atau lembaga penasehat presiden di negara demokrasi lain, dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan potensi reformasi institusional. Selanjutnya, penelitian kualitatif mengenai persepsi para pemangku kepentingan—termasuk anggota parlemen, birokrat, dan organisasi masyarakat sipil—terhadap perubahan ketentuan keanggotaan dan larangan menjabat ganda dapat mengidentifikasi implikasi politik dan risiko intervensi partisan, sehingga membantu merumuskan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel.
- Democratic regression in Indonesia: Police and low-capacity democracy in Jokowi's administration... doi.org/10.22146/jsp.72129Democratic regression in Indonesia Police and low capacity democracy in Jokowis administration doi 10 22146 jsp 72129
- Jurnal Hukum dan Peradilan. implications revision wantimpres laws government system jurnal peradilan... doi.org/10.25216/jhp.14.3.2025.651-676Jurnal Hukum dan Peradilan implications revision wantimpres laws government system jurnal peradilan doi 10 25216 jhp 14 3 2025 651 676
| File size | 484.66 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
UNZAHUNZAH Dalam hal kemandirian belajar, terdapat peningkatan pada indikator inisiatif, manajemen waktu, dan tanggung jawab independen. Sebanyak 92% mahasiswa kelompokDalam hal kemandirian belajar, terdapat peningkatan pada indikator inisiatif, manajemen waktu, dan tanggung jawab independen. Sebanyak 92% mahasiswa kelompok
SGTSGT Peran penting sangat dibutuhkan oleh kedua orang tua demi pertumbuhan sang anak mulai paham terkait edukasi pemberian ASI atau pemenuhan gizi yang tepatPeran penting sangat dibutuhkan oleh kedua orang tua demi pertumbuhan sang anak mulai paham terkait edukasi pemberian ASI atau pemenuhan gizi yang tepat
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi yang harmonis antar lembaga negara mampu memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendukung tercapainyaHasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi yang harmonis antar lembaga negara mampu memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendukung tercapainya
UNUJAUNUJA Keseimbangan antara otoritas moral dan rasionalitas administratif, serta formulasi visi bersama melalui pengambilan keputusan deliberatif, menjadi intiKeseimbangan antara otoritas moral dan rasionalitas administratif, serta formulasi visi bersama melalui pengambilan keputusan deliberatif, menjadi inti
UNUJAUNUJA Implikasi penelitian ini memperluas pemahaman tentang penerapan strategi citra merek dalam membangun citra institusi, serta peran jejaring publik dalamImplikasi penelitian ini memperluas pemahaman tentang penerapan strategi citra merek dalam membangun citra institusi, serta peran jejaring publik dalam
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Pembelian dan penjualan data warga negara untuk tujuan pemasaran yang ditargetkan adalah masalah yang mendesak. Praktik ini meluas ke berbagai sektor,Pembelian dan penjualan data warga negara untuk tujuan pemasaran yang ditargetkan adalah masalah yang mendesak. Praktik ini meluas ke berbagai sektor,
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapiPenelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi
APPIHIAPPIHI Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagaiAmandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai
Useful /
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Putusan Pengadilan Agama Demak berhasil menjaga keadilan nafkah anak (baik retroaktif maupun propektif) dengan mengatasi kesenjangan antara idealisme hukumPutusan Pengadilan Agama Demak berhasil menjaga keadilan nafkah anak (baik retroaktif maupun propektif) dengan mengatasi kesenjangan antara idealisme hukum
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengkaji berbagai literatur hukum dan sosial yang relevan untuk memahami hubungan antara undang-undang Agraria dan segala bentuk kebijakanPenelitian ini mengkaji berbagai literatur hukum dan sosial yang relevan untuk memahami hubungan antara undang-undang Agraria dan segala bentuk kebijakan
EDUPEDEDUPED Secara umum, item dalam instrumen telah mampu merepresentasikan konstruk minat belajar siswa dengan cukup baik, meskipun masih ada beberapa item yang perluSecara umum, item dalam instrumen telah mampu merepresentasikan konstruk minat belajar siswa dengan cukup baik, meskipun masih ada beberapa item yang perlu
UNAMAUNAMA Dengan penerapan Design Sprint, kualitas UI/UX aplikasi Makan Kuy berhasil ditingkatkan terutama pada aspek navigasi, pencarian restoran, dan proses pemesananDengan penerapan Design Sprint, kualitas UI/UX aplikasi Makan Kuy berhasil ditingkatkan terutama pada aspek navigasi, pencarian restoran, dan proses pemesanan