JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN

Jurnal Hukum dan PeradilanJurnal Hukum dan Peradilan

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres merupakan contoh produk hukum yang lahir pada masa lame‑duck dan disahkan melalui legislasi jalur cepat. Pasal amendemen yang terkandung dalam undang‑undang a quo menimbulkan perdebatan hukum serta memengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah posisi Dewan Penasehat Presiden pasca revisi Undang‑Undang Penasehat Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, seberapa efektif posisi tersebut bila dibandingkan dengan Lembaga Penasehat Presiden Indonesia dan Conseil dÉtat Prancis? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan komparatif. Hasil penelitian dapat diringkas sebagai berikut: (1) Pasal amendment pada undang‑undang a quo memunculkan berbagai polemik dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya perubahan posisi dan struktur keanggotaan Wantimpres; (2) Antara Dewan Penasehat Presiden Indonesia dan Conseil dÉtat Prancis, dari segi posisi dan struktur keanggotaan, Conseil dÉtat lebih efektif dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai dewan negara. Penilaian tersebut didasarkan pada posisi dan struktur Conseil dÉtat. Sebagai saran, amandemen Undang‑Undang Penasehat Presiden sebaiknya memperhatikan efektivitasnya sebagai lembaga penasehat presiden.

Revisi Undang‑Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres mengubah status Dewan Penasehat Presiden dari Lembaga Pemerintah menjadi Lembaga Negara, sekaligus menghapus ketentuan jumlah anggota, persyaratan keahlian khusus, dan larangan menjabat ganda, yang dapat memengaruhi anggaran negara dan independensi lembaga.Perubahan tersebut tidak mencerminkan urgensi serta dilaksanakan melalui legislasi jalur cepat tanpa partisipasi bermakna, sehingga dianggap sebagai regresi demokrasi Indonesia.Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali terhadap posisi, struktur keanggotaan, dan ketentuan persyaratan agar Dewan Penasehat Presiden dapat berfungsi efektif dan akuntabel.

Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi empiris mengenai efektivitas Dewan Penasehat Presiden setelah revisi Undang-Undang, dengan mengukur dampaknya terhadap kualitas kebijakan publik dan kepuasan masyarakat melalui survei serta analisis data kinerja lembaga. Selain itu, analisis komparatif antara struktur dan fungsi Dewan Penasehat Presiden Indonesia dengan lembaga serupa di negara lain, seperti Conseil dÉtat Prancis atau lembaga penasehat presiden di negara demokrasi lain, dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan potensi reformasi institusional. Selanjutnya, penelitian kualitatif mengenai persepsi para pemangku kepentingan—termasuk anggota parlemen, birokrat, dan organisasi masyarakat sipil—terhadap perubahan ketentuan keanggotaan dan larangan menjabat ganda dapat mengidentifikasi implikasi politik dan risiko intervensi partisan, sehingga membantu merumuskan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel.

  1. Democratic regression in Indonesia: Police and low-capacity democracy in Jokowi's administration... doi.org/10.22146/jsp.72129Democratic regression in Indonesia Police and low capacity democracy in Jokowis administration doi 10 22146 jsp 72129
  2. Jurnal Hukum dan Peradilan. implications revision wantimpres laws government system jurnal peradilan... doi.org/10.25216/jhp.14.3.2025.651-676Jurnal Hukum dan Peradilan implications revision wantimpres laws government system jurnal peradilan doi 10 25216 jhp 14 3 2025 651 676
Read online
File size484.66 KB
Pages26
DMCAReport

Related /

JURIS Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia 2026More at 2026

UNRIKAUNRIKA Dalam menjalankan tugasnya, KPK sering menghadapi problematika seperti pelemahan status independensinya, sehingga tugasnya menjadi terhambat. PenelitianDalam menjalankan tugasnya, KPK sering menghadapi problematika seperti pelemahan status independensinya, sehingga tugasnya menjadi terhambat. Penelitian

JURIS Hubungan Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Pembiayaan Proyek Publik di Indonesia 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menganalisis distribusi kewenangan antar-lembaga negara dalam konteks pembiayaan proyek publik di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimanaPenelitian ini menganalisis distribusi kewenangan antar-lembaga negara dalam konteks pembiayaan proyek publik di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimana

JURIS Legal Certainty For The Judiciary That Is Authorized To Adjudicate Corruption Cases That Occurred In Basarnas RI 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan studi menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat ditentukan bahwa ketentuan hukum mengenai wewenang menuntutBerdasarkan studi menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat ditentukan bahwa ketentuan hukum mengenai wewenang menuntut

JURIS Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang Undang UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Minimnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam penyusunan naskah akademik serta pembahasan rancangan undang-undang menimbulkan potensi cacat formil,Minimnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam penyusunan naskah akademik serta pembahasan rancangan undang-undang menimbulkan potensi cacat formil,

JURIS Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan Hukum 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak tidak menghasilkan manfaatBerdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak tidak menghasilkan manfaat

JURIS Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwaMekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa

JURIS Orientasi Rigid dan Moderat dalam Penafsiran Original Intent dan Praktiknya di Indonesia Rigid and Moderate Orientation on Original Intent Method and Practice in Indonesia 2025More at 2025

MKRIMKRI Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnyaNamun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya

JURIS Rasio Legis Pengaturan Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan dari Sudut Pandang Hukum Normatif 2025More at 2025

YAYASANBHZYAYASANBHZ Undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, yang salah satunya adalah mengenai batas minimal usia perkawinan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1)Undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, yang salah satunya adalah mengenai batas minimal usia perkawinan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1)

Useful /

JURIS The Potential of Generative Artificial Intelligence Based on Applications in Judicial Supervision in An Efforts to Reduce Corruption Collusion and Nepotism 2025More at 2025

JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Hasil penelitian menunjukkan adanya anomali signifikan di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum berhasil menekan perilaku korupsi, kolusi,Hasil penelitian menunjukkan adanya anomali signifikan di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum berhasil menekan perilaku korupsi, kolusi,

JURIS A Conceptual Curriculum Design Approach for Educating Engineers of and for the Future 2023More at 2023

KJPUPIKJPUPI Makalah konseptual ini menyajikan pendekatan berorientasi masa depan untuk pengembangan kurikulum teknik, dengan menekankan penerapan Pendidikan BerbasisMakalah konseptual ini menyajikan pendekatan berorientasi masa depan untuk pengembangan kurikulum teknik, dengan menekankan penerapan Pendidikan Berbasis

JURIS Pembelajaran Materi Luas Trapesium dan Lingkaran Menggunakan Model Kooperatif Tipe STAD Siswa Sekolah Dasar 2020More at 2020

UNTANUNTAN Dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif STAD, dapat membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Siswa kelas VI SDN 001 TelukDapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif STAD, dapat membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Siswa kelas VI SDN 001 Teluk

JURIS Strategi Musikal dalam Ritual Pujian dan Penyembahan Gereja Kristen Kharismatik 2017More at 2017

ISI YogyakartaISI Yogyakarta Berdasarkan aspek analisis penggarapan dan unsur musik dalam struktur ibadah maka dapat disimpulkan bahwa strategi musikal dalam kebaktian dilakukan melaluiBerdasarkan aspek analisis penggarapan dan unsur musik dalam struktur ibadah maka dapat disimpulkan bahwa strategi musikal dalam kebaktian dilakukan melalui

ads-block-test