JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN

Jurnal Hukum dan PeradilanJurnal Hukum dan Peradilan

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres merupakan contoh produk hukum yang lahir pada masa lame‑duck dan disahkan melalui legislasi jalur cepat. Pasal amendemen yang terkandung dalam undang‑undang a quo menimbulkan perdebatan hukum serta memengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah posisi Dewan Penasehat Presiden pasca revisi Undang‑Undang Penasehat Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, seberapa efektif posisi tersebut bila dibandingkan dengan Lembaga Penasehat Presiden Indonesia dan Conseil dÉtat Prancis? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan komparatif. Hasil penelitian dapat diringkas sebagai berikut: (1) Pasal amendment pada undang‑undang a quo memunculkan berbagai polemik dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya perubahan posisi dan struktur keanggotaan Wantimpres; (2) Antara Dewan Penasehat Presiden Indonesia dan Conseil dÉtat Prancis, dari segi posisi dan struktur keanggotaan, Conseil dÉtat lebih efektif dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai dewan negara. Penilaian tersebut didasarkan pada posisi dan struktur Conseil dÉtat. Sebagai saran, amandemen Undang‑Undang Penasehat Presiden sebaiknya memperhatikan efektivitasnya sebagai lembaga penasehat presiden.

Revisi Undang‑Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres mengubah status Dewan Penasehat Presiden dari Lembaga Pemerintah menjadi Lembaga Negara, sekaligus menghapus ketentuan jumlah anggota, persyaratan keahlian khusus, dan larangan menjabat ganda, yang dapat memengaruhi anggaran negara dan independensi lembaga.Perubahan tersebut tidak mencerminkan urgensi serta dilaksanakan melalui legislasi jalur cepat tanpa partisipasi bermakna, sehingga dianggap sebagai regresi demokrasi Indonesia.Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali terhadap posisi, struktur keanggotaan, dan ketentuan persyaratan agar Dewan Penasehat Presiden dapat berfungsi efektif dan akuntabel.

Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi empiris mengenai efektivitas Dewan Penasehat Presiden setelah revisi Undang-Undang, dengan mengukur dampaknya terhadap kualitas kebijakan publik dan kepuasan masyarakat melalui survei serta analisis data kinerja lembaga. Selain itu, analisis komparatif antara struktur dan fungsi Dewan Penasehat Presiden Indonesia dengan lembaga serupa di negara lain, seperti Conseil dÉtat Prancis atau lembaga penasehat presiden di negara demokrasi lain, dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan potensi reformasi institusional. Selanjutnya, penelitian kualitatif mengenai persepsi para pemangku kepentingan—termasuk anggota parlemen, birokrat, dan organisasi masyarakat sipil—terhadap perubahan ketentuan keanggotaan dan larangan menjabat ganda dapat mengidentifikasi implikasi politik dan risiko intervensi partisan, sehingga membantu merumuskan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel.

  1. Democratic regression in Indonesia: Police and low-capacity democracy in Jokowi's administration... doi.org/10.22146/jsp.72129Democratic regression in Indonesia Police and low capacity democracy in Jokowis administration doi 10 22146 jsp 72129
  2. Jurnal Hukum dan Peradilan. implications revision wantimpres laws government system jurnal peradilan... doi.org/10.25216/jhp.14.3.2025.651-676Jurnal Hukum dan Peradilan implications revision wantimpres laws government system jurnal peradilan doi 10 25216 jhp 14 3 2025 651 676
Read online
File size484.66 KB
Pages26
DMCAReport

Related /

JURIS Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia 2026More at 2026

UNRIKAUNRIKA Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis data melalui bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang KPK yangPenelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis data melalui bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang KPK yang

JURIS Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.

JURIS Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hal ini menyebabkan lembaga legislatif cenderung berperan sebagai mitra pasif pemerintah, kehilangan fungsi kritis dan pengawasan yang seharusnya menjadiHal ini menyebabkan lembaga legislatif cenderung berperan sebagai mitra pasif pemerintah, kehilangan fungsi kritis dan pengawasan yang seharusnya menjadi

JURIS Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Analisis Kelemahan Regulasi dan Implikasi Praktis 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris (sosio-legal), studi ini menggabungkan analisis normatif terhadap perundang-undangan dengan studi kasus mendalamDengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris (sosio-legal), studi ini menggabungkan analisis normatif terhadap perundang-undangan dengan studi kasus mendalam

JURIS Rasio Legis Pengaturan Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan dari Sudut Pandang Hukum Normatif 2025More at 2025

YAYASANBHZYAYASANBHZ Pernikahan merupakan ikatan antara dua insan dalam kehidupannya yang sangat penting. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak heran jika agama-agama diPernikahan merupakan ikatan antara dua insan dalam kehidupannya yang sangat penting. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak heran jika agama-agama di

JURIS Pacifism and Maritime Security Cooperation between Japan and the United States An Overview 2024More at 2024

UNSADAUNSADA Kerjasama pertahanan keamanan dengan Amerika Serikat telah diberlakukan sejak tahun 1952 hingga saat ini sebagai penjaga perdamaian untuk Jepang dan kawasanKerjasama pertahanan keamanan dengan Amerika Serikat telah diberlakukan sejak tahun 1952 hingga saat ini sebagai penjaga perdamaian untuk Jepang dan kawasan

JURIS Hakikat Kedudukan Lembaga Ombudsman Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia 2022More at 2022

JPTAMJPTAM Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai organ penunjang, lembaga independent atau semi-independent. Dalam konteksKehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai organ penunjang, lembaga independent atau semi-independent. Dalam konteks

JURIS Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik 2022More at 2022

MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menjadi salah satu putusan penting bagi desain lembaga perwakilan di Indonesia.Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menjadi salah satu putusan penting bagi desain lembaga perwakilan di Indonesia.

Useful /

JURIS Status Kepesertaan JKN Nonaktif Sebagai Dasar Penolakan Pasien Analisis Yuridis terhadap Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak pasien atas pelayanan kesehatan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan hak fundamental yang tidakPenelitian ini menyimpulkan bahwa hak pasien atas pelayanan kesehatan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan hak fundamental yang tidak

JURIS Kepailitan sebagai Ultimum Remedium Penyelesaian Utang Piutang 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Hal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan bisnis debitor. Kepailitan di Indonesia dapat merugikan debitorHal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan bisnis debitor. Kepailitan di Indonesia dapat merugikan debitor

JURIS Relevansi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pemalsuan Uang yang Dilakukan oleh Anak 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice pada perkara pemalsuan uang yang dilakukan oleh anakBerdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice pada perkara pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak

JURIS Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan Dalam Putusan Putusan Nomor 395 Pdt G 2021 Pn Bks 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, danMetode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan

ads-block-test