JPTAMJPTAM
Jurnal Pendidikan TambusaiJurnal Pendidikan TambusaiSetelah reformasi tahun 1999, bermunculan lembaga-lembaga negara baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, termasuk lembaga Ombudsman. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai lembaga atau organ penunjang, lembaga independent atau semi-independent. Tujuan Penelitian ini untuk mencari dan mengetahui hakikat kedudukan lembaga Ombudsman serta maksud pembentukannya dalam Struktur Ketatanegaraan. Metode Penelian bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis permasalahan secara kualitatif. Hasil dan Pembahasan menyimpulkan bahwa lembaga kedudukan ombudsman dalam ketatanegaraan Independen yang menjalankan fungsi campuran, yaitu dapat fungsi regulasi, fungsi administratif, dan fungsi penghukuman atau quasi. Maksud pembentukannya dilatarbelakangi ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada menangani persoalan mal-administrasi, Korupsi Kolusi Nepotisme, Pungutan liar (pungli), dan lain sebagainya, sehingga telah menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan bersih. Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta, dan badan lain yang bergerak di sektor pelayanan publik. Dengan maksud semata-mata untuk mewujudkan tujuan bernegara (welfare state).
Pasca reformasi tahun 1999 bermunculan lembaga-lemabaga negara baru, seperti lembaga Ombudsman.Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai organ penunjang, lembaga independent atau semi-independent.Dalam konteks itulah, Kedudukan ombudsman dalam ketatanegaraan Indonesia sejatinya adalah lembaga Independen yang menjalankan fungsi campuran, yaitu dapat fungsi regulasi, fungsi administratif, dan fungsi penghukuman atau quasi.Maksud pembentukannya dilatarbelakangi ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada menangani persoalan mal-administrasi, Korupsi Kolusi Nepotisme, Pungutan liar (pungli), dan lain sebagainya, yang telah menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan bersih.Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta, dan badan lain yang bergerak di sektor pelayanan publik.Dengan maksud semata-mata untuk mewujudkan tujuan bernegara (welfare state).
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang peran dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi sektor pelayanan publik, termasuk BUMN, BUMD, dan badan-badan lainnya. Kajian ini dapat berfokus pada efektivitas dan efisiensi kinerja Ombudsman dalam memerangi penyimpangan administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak kehadiran Ombudsman terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan mewujudkan good governance. Kajian ini dapat mencakup evaluasi terhadap implementasi rekomendasi Ombudsman dan dampaknya terhadap perbaikan pelayanan publik. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Ombudsman dalam menjalankan fungsinya, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas lembaga ini. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran dan posisi Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
| File size | 223.66 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
NEWINERANEWINERA Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman hukum yang rendah, ketimpangan sosio-ekonomi, dan krisis legitimasi peradilan merupakan pemicu utama perilakuPenelitian ini menemukan bahwa pemahaman hukum yang rendah, ketimpangan sosio-ekonomi, dan krisis legitimasi peradilan merupakan pemicu utama perilaku
STIATA BALONGSTIATA BALONG Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa. Kualitas Pelayanan Publik Pada Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPBerdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa. Kualitas Pelayanan Publik Pada Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP
STIATA BALONGSTIATA BALONG Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara danAdapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan
STIATA BALONGSTIATA BALONG Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dalam pembuatan surat keterangan kehilangan di kantor Kelurahan Pembataan dikategorikanDari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dalam pembuatan surat keterangan kehilangan di kantor Kelurahan Pembataan dikategorikan
LPPMUNIDAYANLPPMUNIDAYAN Daya tanggap pegawai juga sangat baik, terlihat dari komunikasi yang terjalin antara sesama pegawai maupun dengan masyarakat.mereka sigap dalam memberikanDaya tanggap pegawai juga sangat baik, terlihat dari komunikasi yang terjalin antara sesama pegawai maupun dengan masyarakat.mereka sigap dalam memberikan
UNDIKSHAUNDIKSHA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak asasi manusia bagi kaum minoritas yang berdasarkan pada sila ke 5. Penelitian ini menggunakanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak asasi manusia bagi kaum minoritas yang berdasarkan pada sila ke 5. Penelitian ini menggunakan
MKRIMKRI Titik beratnya adalah penelitian kepustakaan (library research), sedangkan studi hukum sebagai kenyataan (perilaku) yang bersifat empiris dilakukan melaluiTitik beratnya adalah penelitian kepustakaan (library research), sedangkan studi hukum sebagai kenyataan (perilaku) yang bersifat empiris dilakukan melalui
UNIPASUNIPAS Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu: 1) bagaimanakah manajemen pelayanan IRJ/Poliklinik di RSUD Kabupaten Buleleng.Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu: 1) bagaimanakah manajemen pelayanan IRJ/Poliklinik di RSUD Kabupaten Buleleng.
Useful /
STIATA BALONGSTIATA BALONG di kategorikan Belum Terimplementasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemendi kategorikan Belum Terimplementasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
STIATA BALONGSTIATA BALONG Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang administrasi kependudukan secara daring membuatHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang administrasi kependudukan secara daring membuat
UNDIKSHAUNDIKSHA Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses akulturasi budaya Cap Go Meh pada masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat Sunda di Kota BogorTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses akulturasi budaya Cap Go Meh pada masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat Sunda di Kota Bogor
RADEN FATAHRADEN FATAH Berdasarkan inilah tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hikmahtut tasyri ahli waris mualaf setelah pewaris meninggal dunia mendapatkan hartaBerdasarkan inilah tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hikmahtut tasyri ahli waris mualaf setelah pewaris meninggal dunia mendapatkan harta