JPTAMJPTAM
Jurnal Pendidikan TambusaiJurnal Pendidikan TambusaiSetelah reformasi tahun 1999, bermunculan lembaga-lembaga negara baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, termasuk lembaga Ombudsman. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai lembaga atau organ penunjang, lembaga independent atau semi-independent. Tujuan Penelitian ini untuk mencari dan mengetahui hakikat kedudukan lembaga Ombudsman serta maksud pembentukannya dalam Struktur Ketatanegaraan. Metode Penelian bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis permasalahan secara kualitatif. Hasil dan Pembahasan menyimpulkan bahwa lembaga kedudukan ombudsman dalam ketatanegaraan Independen yang menjalankan fungsi campuran, yaitu dapat fungsi regulasi, fungsi administratif, dan fungsi penghukuman atau quasi. Maksud pembentukannya dilatarbelakangi ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada menangani persoalan mal-administrasi, Korupsi Kolusi Nepotisme, Pungutan liar (pungli), dan lain sebagainya, sehingga telah menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan bersih. Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta, dan badan lain yang bergerak di sektor pelayanan publik. Dengan maksud semata-mata untuk mewujudkan tujuan bernegara (welfare state).
Pasca reformasi tahun 1999 bermunculan lembaga-lemabaga negara baru, seperti lembaga Ombudsman.Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai organ penunjang, lembaga independent atau semi-independent.Dalam konteks itulah, Kedudukan ombudsman dalam ketatanegaraan Indonesia sejatinya adalah lembaga Independen yang menjalankan fungsi campuran, yaitu dapat fungsi regulasi, fungsi administratif, dan fungsi penghukuman atau quasi.Maksud pembentukannya dilatarbelakangi ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada menangani persoalan mal-administrasi, Korupsi Kolusi Nepotisme, Pungutan liar (pungli), dan lain sebagainya, yang telah menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan bersih.Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta, dan badan lain yang bergerak di sektor pelayanan publik.Dengan maksud semata-mata untuk mewujudkan tujuan bernegara (welfare state).
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang peran dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi sektor pelayanan publik, termasuk BUMN, BUMD, dan badan-badan lainnya. Kajian ini dapat berfokus pada efektivitas dan efisiensi kinerja Ombudsman dalam memerangi penyimpangan administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak kehadiran Ombudsman terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan mewujudkan good governance. Kajian ini dapat mencakup evaluasi terhadap implementasi rekomendasi Ombudsman dan dampaknya terhadap perbaikan pelayanan publik. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Ombudsman dalam menjalankan fungsinya, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas lembaga ini. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran dan posisi Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
| File size | 223.66 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUSIAUNUSIA Berdasarkan hasil telaah kepustakaan, kewenangan tata dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD menjadi bagian integral dari kewenagan KPU sebagai lembaga eksekutifBerdasarkan hasil telaah kepustakaan, kewenangan tata dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD menjadi bagian integral dari kewenagan KPU sebagai lembaga eksekutif
IIM JAMBIIIM JAMBI Sementara itu, pengawasan eksternal-pasif-represif dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, melalui pengujian undang-undangSementara itu, pengawasan eksternal-pasif-represif dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, melalui pengujian undang-undang
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Kompleksitas sistem pengelolaan zakat yang melibatkan berbagai aktor dengan wewenang, kepentingan, dan kapasitas yang beragam menekankan bahwa pengelolaanKompleksitas sistem pengelolaan zakat yang melibatkan berbagai aktor dengan wewenang, kepentingan, dan kapasitas yang beragam menekankan bahwa pengelolaan
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Selanjutnya, seberapa efektif posisi tersebut bila dibandingkan dengan Lembaga Penasehat Presiden Indonesia dan Conseil dÉtat Prancis. Metode penelitianSelanjutnya, seberapa efektif posisi tersebut bila dibandingkan dengan Lembaga Penasehat Presiden Indonesia dan Conseil dÉtat Prancis. Metode penelitian
DINASTIRESDINASTIRES Metode penelitian normatif juridik, sebagai pendekatan penelitian hukum, mendasarkan analisisnya pada tinjauan literatur atau sumber data sekunder sebagaiMetode penelitian normatif juridik, sebagai pendekatan penelitian hukum, mendasarkan analisisnya pada tinjauan literatur atau sumber data sekunder sebagai
APPIHIAPPIHI Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwaMekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa
JPTAMJPTAM Terdapat beberapa hambatan harus diatasi, termasuk kesempatan dan kualitas pendidikan yang tidak setara, kurikulum yang gagal mencakup materi penting,Terdapat beberapa hambatan harus diatasi, termasuk kesempatan dan kualitas pendidikan yang tidak setara, kurikulum yang gagal mencakup materi penting,
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Strategi jihad konstitusional Muhammadiyah dilakukan dengan membentuk tim untuk mengawasi Omnibus Law Cipta Kerja, menyerap aspirasi masyarakat dan organisasiStrategi jihad konstitusional Muhammadiyah dilakukan dengan membentuk tim untuk mengawasi Omnibus Law Cipta Kerja, menyerap aspirasi masyarakat dan organisasi
Useful /
APPIHIAPPIHI Smg memutuskan bahwa permohonan pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilanSmg memutuskan bahwa permohonan pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan
APPIHIAPPIHI Praktik penjualan kosmetik ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, masih berlangsung meskipun upaya pengawasanPraktik penjualan kosmetik ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, masih berlangsung meskipun upaya pengawasan
UNUSIAUNUSIA Penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan melalui jalur non litigasi, seperti mediasi dan arbitrase. Percepatan pelaksanaan reforma agraria dapat dilakukanPenyelesaian konflik agraria dapat dilakukan melalui jalur non litigasi, seperti mediasi dan arbitrase. Percepatan pelaksanaan reforma agraria dapat dilakukan
UNUSIAUNUSIA Penelitian ini mendalami hubungan yang rumit antara aspek kontrak dan perlindungan hukum konsumen dalam konteks transaksi E-commerce di Indonesia. DenganPenelitian ini mendalami hubungan yang rumit antara aspek kontrak dan perlindungan hukum konsumen dalam konteks transaksi E-commerce di Indonesia. Dengan