JPTAMJPTAM
Jurnal Pendidikan TambusaiJurnal Pendidikan TambusaiSetelah reformasi tahun 1999, bermunculan lembaga-lembaga negara baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, termasuk lembaga Ombudsman. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai lembaga atau organ penunjang, lembaga independent atau semi-independent. Tujuan Penelitian ini untuk mencari dan mengetahui hakikat kedudukan lembaga Ombudsman serta maksud pembentukannya dalam Struktur Ketatanegaraan. Metode Penelian bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis permasalahan secara kualitatif. Hasil dan Pembahasan menyimpulkan bahwa lembaga kedudukan ombudsman dalam ketatanegaraan Independen yang menjalankan fungsi campuran, yaitu dapat fungsi regulasi, fungsi administratif, dan fungsi penghukuman atau quasi. Maksud pembentukannya dilatarbelakangi ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada menangani persoalan mal-administrasi, Korupsi Kolusi Nepotisme, Pungutan liar (pungli), dan lain sebagainya, sehingga telah menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan bersih. Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta, dan badan lain yang bergerak di sektor pelayanan publik. Dengan maksud semata-mata untuk mewujudkan tujuan bernegara (welfare state).
Pasca reformasi tahun 1999 bermunculan lembaga-lemabaga negara baru, seperti lembaga Ombudsman.Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai organ penunjang, lembaga independent atau semi-independent.Dalam konteks itulah, Kedudukan ombudsman dalam ketatanegaraan Indonesia sejatinya adalah lembaga Independen yang menjalankan fungsi campuran, yaitu dapat fungsi regulasi, fungsi administratif, dan fungsi penghukuman atau quasi.Maksud pembentukannya dilatarbelakangi ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada menangani persoalan mal-administrasi, Korupsi Kolusi Nepotisme, Pungutan liar (pungli), dan lain sebagainya, yang telah menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan bersih.Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta, dan badan lain yang bergerak di sektor pelayanan publik.Dengan maksud semata-mata untuk mewujudkan tujuan bernegara (welfare state).
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang peran dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi sektor pelayanan publik, termasuk BUMN, BUMD, dan badan-badan lainnya. Kajian ini dapat berfokus pada efektivitas dan efisiensi kinerja Ombudsman dalam memerangi penyimpangan administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak kehadiran Ombudsman terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan mewujudkan good governance. Kajian ini dapat mencakup evaluasi terhadap implementasi rekomendasi Ombudsman dan dampaknya terhadap perbaikan pelayanan publik. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Ombudsman dalam menjalankan fungsinya, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas lembaga ini. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran dan posisi Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
| File size | 223.66 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UYRUYR Metode pelaksanaan pada pengabdian ini adalah ceramah dan diskusi. Hasil pengabdian yang didapatkan bahwa masyarakat memahami tentang tata kelola, prinsipMetode pelaksanaan pada pengabdian ini adalah ceramah dan diskusi. Hasil pengabdian yang didapatkan bahwa masyarakat memahami tentang tata kelola, prinsip
STIAMISTIAMI Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem e‑Katalog LKPP di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI telahDari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem e‑Katalog LKPP di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI telah
STIAMISTIAMI Teori yang digunakan adalah peran media massa oleh Irene Silvia, yaitu menyebarkan informasi yang objektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yangTeori yang digunakan adalah peran media massa oleh Irene Silvia, yaitu menyebarkan informasi yang objektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang
DINAMIKADINAMIKA Pengalaman ini memperlihatkan potensi pengembangan model tata kelola desa berbasis nilai lokal dan inovasi digital sebagai best practice yang dapat direplikasiPengalaman ini memperlihatkan potensi pengembangan model tata kelola desa berbasis nilai lokal dan inovasi digital sebagai best practice yang dapat direplikasi
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansiPenelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi
STIAMISTIAMI Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pihak Kelurahan Pejuang perlu melengkapi fasilitas dalam pelayanan, menampung keluhan dari masyarakat dan melakukanUntuk meningkatkan kualitas pelayanan, pihak Kelurahan Pejuang perlu melengkapi fasilitas dalam pelayanan, menampung keluhan dari masyarakat dan melakukan
STIAMISTIAMI One of these concrete steps is the implementation of digitisation using internet-based information technology in the provision of various DKI Jakarta governmentOne of these concrete steps is the implementation of digitisation using internet-based information technology in the provision of various DKI Jakarta government
URINDOURINDO Saran peneliti adalah Petugas kesehatan perlu memberikan penyuluhan dan pembinaan secara rutin kepada pedagang makanan jajanan Anak Sekolah di SDN TelukSaran peneliti adalah Petugas kesehatan perlu memberikan penyuluhan dan pembinaan secara rutin kepada pedagang makanan jajanan Anak Sekolah di SDN Teluk
Useful /
UYRUYR Orins Himawari Craft adalah UMKM industri kreatif yang didirikan pada tahun 2017 dan bergerak di bidang pembuatan boneka kaus kaki dengan berbagai karakter.Orins Himawari Craft adalah UMKM industri kreatif yang didirikan pada tahun 2017 dan bergerak di bidang pembuatan boneka kaus kaki dengan berbagai karakter.
UYRUYR Kegiatan PKM yang sudah dilakukan sangat bermanfaat bagi peserta, khususnya Yayasan Integrasi Filantropi Ziswaf, dalam memberikan pemahaman terkait penyuluhanKegiatan PKM yang sudah dilakukan sangat bermanfaat bagi peserta, khususnya Yayasan Integrasi Filantropi Ziswaf, dalam memberikan pemahaman terkait penyuluhan
UNISMUHUNISMUH Hukum sebagai aturan yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial harus dipahami dan dijalankan oleh setiap warga negara. TanpaHukum sebagai aturan yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial harus dipahami dan dijalankan oleh setiap warga negara. Tanpa
EDUPEDEDUPED Setiap item dinilai menggunakan skala Likert lima poin untuk menentukan relevansi dan kejelasannya. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan rumusSetiap item dinilai menggunakan skala Likert lima poin untuk menentukan relevansi dan kejelasannya. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan rumus