JPTAMJPTAM
Jurnal Pendidikan TambusaiJurnal Pendidikan TambusaiSetelah reformasi tahun 1999, bermunculan lembaga-lembaga negara baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, termasuk lembaga Ombudsman. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai lembaga atau organ penunjang, lembaga independent atau semi-independent. Tujuan Penelitian ini untuk mencari dan mengetahui hakikat kedudukan lembaga Ombudsman serta maksud pembentukannya dalam Struktur Ketatanegaraan. Metode Penelian bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis permasalahan secara kualitatif. Hasil dan Pembahasan menyimpulkan bahwa lembaga kedudukan ombudsman dalam ketatanegaraan Independen yang menjalankan fungsi campuran, yaitu dapat fungsi regulasi, fungsi administratif, dan fungsi penghukuman atau quasi. Maksud pembentukannya dilatarbelakangi ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada menangani persoalan mal-administrasi, Korupsi Kolusi Nepotisme, Pungutan liar (pungli), dan lain sebagainya, sehingga telah menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan bersih. Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta, dan badan lain yang bergerak di sektor pelayanan publik. Dengan maksud semata-mata untuk mewujudkan tujuan bernegara (welfare state).
Pasca reformasi tahun 1999 bermunculan lembaga-lemabaga negara baru, seperti lembaga Ombudsman.Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai organ penunjang, lembaga independent atau semi-independent.Dalam konteks itulah, Kedudukan ombudsman dalam ketatanegaraan Indonesia sejatinya adalah lembaga Independen yang menjalankan fungsi campuran, yaitu dapat fungsi regulasi, fungsi administratif, dan fungsi penghukuman atau quasi.Maksud pembentukannya dilatarbelakangi ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada menangani persoalan mal-administrasi, Korupsi Kolusi Nepotisme, Pungutan liar (pungli), dan lain sebagainya, yang telah menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan bersih.Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta, dan badan lain yang bergerak di sektor pelayanan publik.Dengan maksud semata-mata untuk mewujudkan tujuan bernegara (welfare state).
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang peran dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi sektor pelayanan publik, termasuk BUMN, BUMD, dan badan-badan lainnya. Kajian ini dapat berfokus pada efektivitas dan efisiensi kinerja Ombudsman dalam memerangi penyimpangan administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak kehadiran Ombudsman terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan mewujudkan good governance. Kajian ini dapat mencakup evaluasi terhadap implementasi rekomendasi Ombudsman dan dampaknya terhadap perbaikan pelayanan publik. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Ombudsman dalam menjalankan fungsinya, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas lembaga ini. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran dan posisi Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
| File size | 223.66 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UMIUMI Setiap anggota masyarakat terpanggil untuk merajut perdamaian dengan mengupayakan dan mempromosikan karakteristik yang menghendaki perdamaian, sehinggaSetiap anggota masyarakat terpanggil untuk merajut perdamaian dengan mengupayakan dan mempromosikan karakteristik yang menghendaki perdamaian, sehingga
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur berisiko mempertahankan dominasi maskulin dalam struktur negara dan melemahkan posisi perempuan sebagai subjek hukum.Disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur berisiko mempertahankan dominasi maskulin dalam struktur negara dan melemahkan posisi perempuan sebagai subjek hukum.
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Fokus penelitian adalah bagaimana alokasi kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga teknis, dan otoritas keuangan mempengaruhi perencanaan,Fokus penelitian adalah bagaimana alokasi kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga teknis, dan otoritas keuangan mempengaruhi perencanaan,
DINASTIREVDINASTIREV Kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinatif pembangunan wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai persoalanKelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinatif pembangunan wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai persoalan
DINASTIREVDINASTIREV Minimnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam penyusunan naskah akademik serta pembahasan rancangan undang-undang menimbulkan potensi cacat formil,Minimnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam penyusunan naskah akademik serta pembahasan rancangan undang-undang menimbulkan potensi cacat formil,
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dengan memasukkan pesan anti-pernikahan di bawah umur dalam khotbah Jumat, forum perempuan (PKK), bahkan dalam awiq-awiq desa (peraturan adat), GAMAK menunjukkanDengan memasukkan pesan anti-pernikahan di bawah umur dalam khotbah Jumat, forum perempuan (PKK), bahkan dalam awiq-awiq desa (peraturan adat), GAMAK menunjukkan
UNIRAYAUNIRAYA Sus-Anak/2017/PN Smp). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan analisis, serta pengumpulanSus-Anak/2017/PN Smp). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan analisis, serta pengumpulan
MKRIMKRI SPDP tidak lagi menjadi monopoli antara Penyidik dan Penuntut Umum tetapi berubah kedudukannya sebagai bukti sekaligus tanda komitmen penegakan hukum yangSPDP tidak lagi menjadi monopoli antara Penyidik dan Penuntut Umum tetapi berubah kedudukannya sebagai bukti sekaligus tanda komitmen penegakan hukum yang
Useful /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Segitiga data bersamaan menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi dilakukan. Total peserta dalam penelitian mencapai 273 orang, yang terdiri dariSegitiga data bersamaan menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi dilakukan. Total peserta dalam penelitian mencapai 273 orang, yang terdiri dari
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pada episode tersebut berhasil mengidentifikasi permasalahan utama terkait Anies Baswedan, menguraikan penyebabHasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pada episode tersebut berhasil mengidentifikasi permasalahan utama terkait Anies Baswedan, menguraikan penyebab
JPTAMJPTAM Sedangkan partisipasi warga sekolah dalam Program Sekolah Penggerak cenderung beragam. Guru yang tidak terlibat dalam komite pembelajaran partisipasi dalamSedangkan partisipasi warga sekolah dalam Program Sekolah Penggerak cenderung beragam. Guru yang tidak terlibat dalam komite pembelajaran partisipasi dalam
JPTAMJPTAM Sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Salah satu alternatif yang dapat mengatasi permasalahan di atas adalah modelSebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Salah satu alternatif yang dapat mengatasi permasalahan di atas adalah model