JPTAMJPTAM
Jurnal Pendidikan TambusaiJurnal Pendidikan TambusaiSetelah reformasi tahun 1999, bermunculan lembaga-lembaga negara baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, termasuk lembaga Ombudsman. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai lembaga atau organ penunjang, lembaga independent atau semi-independent. Tujuan Penelitian ini untuk mencari dan mengetahui hakikat kedudukan lembaga Ombudsman serta maksud pembentukannya dalam Struktur Ketatanegaraan. Metode Penelian bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis permasalahan secara kualitatif. Hasil dan Pembahasan menyimpulkan bahwa lembaga kedudukan ombudsman dalam ketatanegaraan Independen yang menjalankan fungsi campuran, yaitu dapat fungsi regulasi, fungsi administratif, dan fungsi penghukuman atau quasi. Maksud pembentukannya dilatarbelakangi ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada menangani persoalan mal-administrasi, Korupsi Kolusi Nepotisme, Pungutan liar (pungli), dan lain sebagainya, sehingga telah menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan bersih. Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta, dan badan lain yang bergerak di sektor pelayanan publik. Dengan maksud semata-mata untuk mewujudkan tujuan bernegara (welfare state).
Pasca reformasi tahun 1999 bermunculan lembaga-lemabaga negara baru, seperti lembaga Ombudsman.Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai organ penunjang, lembaga independent atau semi-independent.Dalam konteks itulah, Kedudukan ombudsman dalam ketatanegaraan Indonesia sejatinya adalah lembaga Independen yang menjalankan fungsi campuran, yaitu dapat fungsi regulasi, fungsi administratif, dan fungsi penghukuman atau quasi.Maksud pembentukannya dilatarbelakangi ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada menangani persoalan mal-administrasi, Korupsi Kolusi Nepotisme, Pungutan liar (pungli), dan lain sebagainya, yang telah menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan bersih.Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta, dan badan lain yang bergerak di sektor pelayanan publik.Dengan maksud semata-mata untuk mewujudkan tujuan bernegara (welfare state).
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang peran dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi sektor pelayanan publik, termasuk BUMN, BUMD, dan badan-badan lainnya. Kajian ini dapat berfokus pada efektivitas dan efisiensi kinerja Ombudsman dalam memerangi penyimpangan administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak kehadiran Ombudsman terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan mewujudkan good governance. Kajian ini dapat mencakup evaluasi terhadap implementasi rekomendasi Ombudsman dan dampaknya terhadap perbaikan pelayanan publik. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Ombudsman dalam menjalankan fungsinya, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas lembaga ini. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran dan posisi Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
| File size | 223.66 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK. Independensi KPK sangat penting untuk memastikanPerubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK. Independensi KPK sangat penting untuk memastikan
IIM JAMBIIIM JAMBI Tetapi konstitusi diharapkan dapat menjamin pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR itu. Pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR RI sangat penting danTetapi konstitusi diharapkan dapat menjamin pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR itu. Pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR RI sangat penting dan
UMUSUMUS Metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dengan mempunyai alur hidup perangkat lunak secara bertahap dimulai dari analisis, design,Metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dengan mempunyai alur hidup perangkat lunak secara bertahap dimulai dari analisis, design,
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritasKejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritas
UNISIUNISI Dalam konteks lembaga pendidikan Islam masa kini, urgensi pengambilan keputusan semakin meningkat seiring dengan kompleksitas tantangan seperti tuntutanDalam konteks lembaga pendidikan Islam masa kini, urgensi pengambilan keputusan semakin meningkat seiring dengan kompleksitas tantangan seperti tuntutan
STAIMASWONOGIRISTAIMASWONOGIRI Permasalahan utama yang dihadapi desa adalah kurangnya pembaruan konten, minimnya kemampuan perangkat desa dalam mengelola website, serta belum adanyaPermasalahan utama yang dihadapi desa adalah kurangnya pembaruan konten, minimnya kemampuan perangkat desa dalam mengelola website, serta belum adanya
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah,Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah,
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Peluang politik, mobilitas struktural, dan proses penyusunan strategi framing gerakan jihad konstitusional dapat mempengaruhi penyebab ketidakpuasan terhadapPeluang politik, mobilitas struktural, dan proses penyusunan strategi framing gerakan jihad konstitusional dapat mempengaruhi penyebab ketidakpuasan terhadap
Useful /
SEMINAR IDSEMINAR ID Meskipun demikian, sistem masih bergantung pada koneksi internet dan belum memiliki fitur keamanan lanjutan. Pengembangan berikutnya disarankan menambahkanMeskipun demikian, sistem masih bergantung pada koneksi internet dan belum memiliki fitur keamanan lanjutan. Pengembangan berikutnya disarankan menambahkan
ASTHAGRAFIKAASTHAGRAFIKA Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak cipta, lisensi konten digital, dan langkah-langkah praktis untukKegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak cipta, lisensi konten digital, dan langkah-langkah praktis untuk
APPIHIAPPIHI Sus-Pailit/2022/PN. Niaga. Smg serta bagaimana implikasinya terhadap Direksi perseroan yang berkedudukan sebagai personal guarantee atas utang perseroannya.Sus-Pailit/2022/PN. Niaga. Smg serta bagaimana implikasinya terhadap Direksi perseroan yang berkedudukan sebagai personal guarantee atas utang perseroannya.
APPIHIAPPIHI BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupaBBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupa