PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan implikasi praktis terhadap perlindungan hukum bagi whistleblower dalam kasus korupsi di Indonesia. Fokus utamanya adalah mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada, terutama terkait tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris (sosio-legal), studi ini menggabungkan analisis normatif terhadap perundang-undangan dengan studi kasus mendalam terhadap 47 laporan korupsi yang diajukan antara tahun 2018 hingga 2023 untuk menilai implementasi di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih sangat tidak memadai. Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-Undang KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 menciptakan ketidakpastian hukum dan kebingungan kelembagaan. Secara empiris, 68% whistleblower dalam kasus yang dianalisis mengalami tindakan balasan, mulai dari intimidasi hingga kriminalisasi, yang secara langsung menghambat laporan dari masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi parsial tidak cukup. Diperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pilar utama perlindungan, serta transformasi budaya hukum. Disarankan pendekatan hibrida yang menggabungkan perlindungan penuh dengan insentif yang wajar untuk menciptakan ekosistem yang aman dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Sistem perlindungan hukum bagi whistleblower korupsi di Indonesia secara sistemik gagal memberikan rasa aman, bukan karena tidak adanya peraturan, melainkan akibat fragmentasi regulasi dan hambatan implementasi di tingkat kelembagaan.Tumpang tindih kewenangan antara UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU KPK, dan PERMA menciptakan kebingungan prosedural dan ketidakpastian hukum.Temuan empiris dari 47 kasus (2018–2023) menunjukkan 68% pelapor mengalami tindakan balasan serius, yang justru melanggengkan budaya takut dan membungkam calon pelapor.
Perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana integrasi hukum melalui penyusunan undang-undang khusus yang menyatukan seluruh kerangka perlindungan whistleblower dapat mengatasi tumpang tindih kewenangan antara LPSK dan KPK serta meningkatkan kepastian hukum bagi pelapor. Selain itu, penting untuk mengevaluasi secara empiris sejauh mana penguatan LPSK sebagai satu-satunya otoritas perlindungan dapat meningkatkan respons cepat, efektivitas perlindungan fisik dan psikologis, serta kepercayaan publik dalam praktiknya. Studi juga perlu dirancang untuk menyelidiki pengaruh transformasi budaya hukum—melalui edukasi hukum masyarakat dan penerapan sanksi tegas terhadap pelaku retaliasi—dalam mengubah persepsi sosial terhadap whistleblower dari sosok yang berisiko menjadi pelaku keadilan yang dihormati. Penelitian-penelitian ini harus menggabungkan analisis yuridis mendalam dengan survei lapangan terhadap pelapor, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum untuk menghasilkan temuan yang holistik. Hasilnya dapat digunakan untuk merancang sistem pelaporan yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dieksplorasi penerapan skema insentif finansial yang proporsional dan transparan, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, dalam konteks sosial-budaya Indonesia. Studi banding antarnegara juga penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi. Keseluruhan penelitian harus fokus pada bagaimana menciptakan ekosistem pelaporan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Temuan harus memberikan rekomendasi operasional bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum. Dengan demikian, reformasi hukum tidak hanya berbasis teori, tetapi juga berakar pada realitas sosial dan kebutuhan nyata pelapor.
- Hipotek Kapal: Perlindungan Hukum dan Kepastian Bagi Kreditur | Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum. hipotek... journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/11137Hipotek Kapal Perlindungan Hukum dan Kepastian Bagi Kreditur Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum hipotek journal umpo ac index php LS article view 11137
- Yurisprudensi sebagai Upaya Koreksi terhadap Kekosongan dan Kelemahan Undang-Undang | YUDHISTIRA : Jurnal... jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/yudhistira/article/view/1676Yurisprudensi sebagai Upaya Koreksi terhadap Kekosongan dan Kelemahan Undang Undang YUDHISTIRA Jurnal jurnal kalimasadagroup index php yudhistira article view 1676
- Implementasi Whistleblowing System dalam Meningkatkan Efektivitas Pengaduan Masyarakat (Studi Pada ACRC... doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3808Implementasi Whistleblowing System dalam Meningkatkan Efektivitas Pengaduan Masyarakat Studi Pada ACRC doi 10 36982 jpg v9i2 3808
| File size | 379.23 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK. Independensi KPK sangat penting untuk memastikanPerubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK. Independensi KPK sangat penting untuk memastikan
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Hasil menunjukkan bahwa prosedur seperti persetujuan istri pertama bersifat simbolis dan tidak mencerminkan hubungan kekuasaan yang seimbang, sementaraHasil menunjukkan bahwa prosedur seperti persetujuan istri pertama bersifat simbolis dan tidak mencerminkan hubungan kekuasaan yang seimbang, sementara
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi yang harmonis antar lembaga negara mampu memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendukung tercapainyaHasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi yang harmonis antar lembaga negara mampu memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendukung tercapainya
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Fokus penelitian adalah bagaimana alokasi kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga teknis, dan otoritas keuangan mempengaruhi perencanaan,Fokus penelitian adalah bagaimana alokasi kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga teknis, dan otoritas keuangan mempengaruhi perencanaan,
DINASTIRESDINASTIRES Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga yang kompeten untuk menangani kasus korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga yang kompeten untuk menangani kasus korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia,
IAIN LANGSAIAIN LANGSA From the viewpoint of protecting intellect (ḥifẓ al-ʿaql), GAMAK contributes by ensuring that children receive proper education prior to marriage.From the viewpoint of protecting intellect (ḥifẓ al-ʿaql), GAMAK contributes by ensuring that children receive proper education prior to marriage.
MKRIMKRI Artikel ini bertujuan menemukan format ideal implementasi asas erga omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi undang-undang. AsasArtikel ini bertujuan menemukan format ideal implementasi asas erga omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi undang-undang. Asas
MKRIMKRI Selain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihakSelain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihak
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Pemberian wasiat wajibah kepada pihak tersebut tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum positif maupun fikih klasik. Secara substansial, pertimbanganPemberian wasiat wajibah kepada pihak tersebut tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum positif maupun fikih klasik. Secara substansial, pertimbangan
PUBMEDIAPUBMEDIA 25/PUU-XIV/2016 mengklarifikasi bahwa kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus merupakan kerugian nyata,25/PUU-XIV/2016 mengklarifikasi bahwa kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus merupakan kerugian nyata,
PUBMEDIAPUBMEDIA Nilai-nilai moral dari kearifan lokal, baik yang bersifat universal maupun lokal, wajib dipertahankan dan dijadikan acuan dalam pengembangan hukum agarNilai-nilai moral dari kearifan lokal, baik yang bersifat universal maupun lokal, wajib dipertahankan dan dijadikan acuan dalam pengembangan hukum agar
PUBMEDIAPUBMEDIA Studi ini menyarankan agar Indonesia perlu mengevaluasi kembali kebijakan hukuman mati dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, efektivitas hukum,Studi ini menyarankan agar Indonesia perlu mengevaluasi kembali kebijakan hukuman mati dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, efektivitas hukum,