PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan implikasi praktis terhadap perlindungan hukum bagi whistleblower dalam kasus korupsi di Indonesia. Fokus utamanya adalah mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada, terutama terkait tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris (sosio-legal), studi ini menggabungkan analisis normatif terhadap perundang-undangan dengan studi kasus mendalam terhadap 47 laporan korupsi yang diajukan antara tahun 2018 hingga 2023 untuk menilai implementasi di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih sangat tidak memadai. Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-Undang KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 menciptakan ketidakpastian hukum dan kebingungan kelembagaan. Secara empiris, 68% whistleblower dalam kasus yang dianalisis mengalami tindakan balasan, mulai dari intimidasi hingga kriminalisasi, yang secara langsung menghambat laporan dari masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi parsial tidak cukup. Diperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pilar utama perlindungan, serta transformasi budaya hukum. Disarankan pendekatan hibrida yang menggabungkan perlindungan penuh dengan insentif yang wajar untuk menciptakan ekosistem yang aman dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Sistem perlindungan hukum bagi whistleblower korupsi di Indonesia secara sistemik gagal memberikan rasa aman, bukan karena tidak adanya peraturan, melainkan akibat fragmentasi regulasi dan hambatan implementasi di tingkat kelembagaan.Tumpang tindih kewenangan antara UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU KPK, dan PERMA menciptakan kebingungan prosedural dan ketidakpastian hukum.Temuan empiris dari 47 kasus (2018–2023) menunjukkan 68% pelapor mengalami tindakan balasan serius, yang justru melanggengkan budaya takut dan membungkam calon pelapor.

Perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana integrasi hukum melalui penyusunan undang-undang khusus yang menyatukan seluruh kerangka perlindungan whistleblower dapat mengatasi tumpang tindih kewenangan antara LPSK dan KPK serta meningkatkan kepastian hukum bagi pelapor. Selain itu, penting untuk mengevaluasi secara empiris sejauh mana penguatan LPSK sebagai satu-satunya otoritas perlindungan dapat meningkatkan respons cepat, efektivitas perlindungan fisik dan psikologis, serta kepercayaan publik dalam praktiknya. Studi juga perlu dirancang untuk menyelidiki pengaruh transformasi budaya hukum—melalui edukasi hukum masyarakat dan penerapan sanksi tegas terhadap pelaku retaliasi—dalam mengubah persepsi sosial terhadap whistleblower dari sosok yang berisiko menjadi pelaku keadilan yang dihormati. Penelitian-penelitian ini harus menggabungkan analisis yuridis mendalam dengan survei lapangan terhadap pelapor, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum untuk menghasilkan temuan yang holistik. Hasilnya dapat digunakan untuk merancang sistem pelaporan yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dieksplorasi penerapan skema insentif finansial yang proporsional dan transparan, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, dalam konteks sosial-budaya Indonesia. Studi banding antarnegara juga penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi. Keseluruhan penelitian harus fokus pada bagaimana menciptakan ekosistem pelaporan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Temuan harus memberikan rekomendasi operasional bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum. Dengan demikian, reformasi hukum tidak hanya berbasis teori, tetapi juga berakar pada realitas sosial dan kebutuhan nyata pelapor.

  1. Hipotek Kapal: Perlindungan Hukum dan Kepastian Bagi Kreditur | Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum. hipotek... journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/11137Hipotek Kapal Perlindungan Hukum dan Kepastian Bagi Kreditur Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum hipotek journal umpo ac index php LS article view 11137
  2. Yurisprudensi sebagai Upaya Koreksi terhadap Kekosongan dan Kelemahan Undang-Undang | YUDHISTIRA : Jurnal... jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/yudhistira/article/view/1676Yurisprudensi sebagai Upaya Koreksi terhadap Kekosongan dan Kelemahan Undang Undang YUDHISTIRA Jurnal jurnal kalimasadagroup index php yudhistira article view 1676
  3. Implementasi Whistleblowing System dalam Meningkatkan Efektivitas Pengaduan Masyarakat (Studi Pada ACRC... doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3808Implementasi Whistleblowing System dalam Meningkatkan Efektivitas Pengaduan Masyarakat Studi Pada ACRC doi 10 36982 jpg v9i2 3808
Read online
File size379.23 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Counseling on the Legal Age of Marriage Based on Law No 16 of 2019 as an Effort to Prevent Stunting 2026More at 2026

UMKUMK 16 Tahun 2019 serta sosialisasi konsumsi tablet tambah darah mampu meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan siswi kelas 12. Kegiatan ini menegaskan bahwa16 Tahun 2019 serta sosialisasi konsumsi tablet tambah darah mampu meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan siswi kelas 12. Kegiatan ini menegaskan bahwa

JURIS Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara idh Hukum Waris Islam Dialog Negosiasi Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat mengenai pewarisan tanah berdasarkan hukum adat yangTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat mengenai pewarisan tanah berdasarkan hukum adat yang

JURIS Perlindungan Hukum Atas Wartawan Saat Melakukan Penyelidikan Kasus Ditinjau Dari Undang Undang Pers 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Oleh karena itu, penguatan perlindungan wartawan harus mencakup konsistensi dan ketegasan penegakan hukum terhadap kekerasan dan intimidasi terhadap pers.Oleh karena itu, penguatan perlindungan wartawan harus mencakup konsistensi dan ketegasan penegakan hukum terhadap kekerasan dan intimidasi terhadap pers.

JURIS Konstruksi Yuridis dan Implikasi Hukum PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian Negara Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidakhadiran pengaturan eksplisit dalam UU ASN menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status, hak, dan kewajiban PPPK paruh waktu serta membuka ruangKetidakhadiran pengaturan eksplisit dalam UU ASN menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status, hak, dan kewajiban PPPK paruh waktu serta membuka ruang

JURIS Keabsahan Perjanjian Jual Beli yang Tanda Tangan Salah Satu Pihak Berubah dalam Perspektif Hukum Perdata 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Akibatnya, perjanjian jual beli dapat dibatalkan karena bertentangan dengan syarat subjektif untuk validitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KitabAkibatnya, perjanjian jual beli dapat dibatalkan karena bertentangan dengan syarat subjektif untuk validitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab

JURIS Perlindungan Atas Hak Kehidupan Right To Life Masyarakat Rempang 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Ketiga undang-undang tersebut sudah cukup untuk melindungi masyarakat Rempang dalam memperoleh hak-haknya terutama hak atas kehidupan yang merupakan hakKetiga undang-undang tersebut sudah cukup untuk melindungi masyarakat Rempang dalam memperoleh hak-haknya terutama hak atas kehidupan yang merupakan hak

JURIS Embracing Local Wisdom Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Respons terhadap perubahan kerangka hukum sangat penting, terutama dalam konteks visi Indonesia terhadap sistem hukum ideal yang berlandaskan Pancasila.Respons terhadap perubahan kerangka hukum sangat penting, terutama dalam konteks visi Indonesia terhadap sistem hukum ideal yang berlandaskan Pancasila.

JURIS Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM Hak Asasi Manusia dan Kriminologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hukuman mati masih diakui dan digunakan tetapi ada banyak masalah dalam menerapkannya. Potensi kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadapHukuman mati masih diakui dan digunakan tetapi ada banyak masalah dalam menerapkannya. Potensi kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap

Useful /

JURIS Perlindungan Hukum Hak Merchandising dalam Menunjang Pertumbuhan Industri Kreatif di Indonesia dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 2026More at 2026

UNISBAUNISBA Negara-negara industri seperti Australia, Jerman, dan Jepang sangat memperhatikan perlindungan hukum hak merchandising ini. Artikel ini akan membahas celahNegara-negara industri seperti Australia, Jerman, dan Jepang sangat memperhatikan perlindungan hukum hak merchandising ini. Artikel ini akan membahas celah

JURIS Tafsir bil Ra yi as Intrusion The Debate between Ibn Taymiyyah and Ibn Ashur 2025More at 2025

UMSUMS Ibn Taymiyyah viewed tafsir bi al-rayi critically, considering it a deviation when not grounded in authentic narrations from the Prophet, the Companions,Ibn Taymiyyah viewed tafsir bi al-rayi critically, considering it a deviation when not grounded in authentic narrations from the Prophet, the Companions,

JURIS Konstruksi Hukum Pengawasan Internal terhadap Tindakan Koruptif Aparatur Sipil Negara APIP Studi Kasus Fee Proyek di Kementerian Pertanian 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menangani tindakan koruptif yang dilakukanPenelitian ini mengkaji konstruksi hukum pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menangani tindakan koruptif yang dilakukan

JURIS Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Praperadilan Nomor 113 Pid Pra 2024 Jkt Sel 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA 25/PUU-XIV/2016 mengklarifikasi bahwa kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus merupakan kerugian nyata,25/PUU-XIV/2016 mengklarifikasi bahwa kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus merupakan kerugian nyata,

ads-block-test