PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesRespons terhadap perubahan kerangka hukum sangat penting, terutama dalam konteks visi Indonesia terhadap sistem hukum ideal yang berlandaskan Pancasila. Artikel ini menegaskan bahwa pengembangan hukum harus memperhatikan sumber-sumber hukum yang ada, dengan penekanan kuat pada norma-norma yang telah terintegrasi dalam konteks budaya dan kearifan lokal. Pusat dari Pancasila adalah filosofi humanis, terutama terwujud dalam sila kedua, yang mendasari nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip dalam humanisme Pancasila mengadvokasi pemahaman nasional yang bersifat bersama, penghormatan terhadap kebebasan demokratis, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap keberagaman keyakinan agama, sekaligus menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Artikel ini membangun argumen untuk integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan, menekankan peran pentingnya dalam pelestarian ekologi dan kesejahteraan lingkungan hidup. Pengetahuan adat, yang dicirikan oleh prinsip-prinsip seperti nondiskriminasi, musyawarah, kejujuran, dan keharmonisan, muncul sebagai sumber modal sosial vital yang dapat secara signifikan memperkaya pengembangan hukum lingkungan dari perspektif humanisme Pancasila.
Pendekatan humanis sejalan dengan ideal hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum yang berpihak pada kemanusiaan.Nilai-nilai moral dari kearifan lokal, baik yang bersifat universal maupun lokal, wajib dipertahankan dan dijadikan acuan dalam pengembangan hukum agar tidak rusak.Pengabaian nilai-nilai moral dalam kearifan lokal oleh negara akan membuat hukum kehilangan wajah luhurnya dan terkesan menyeramkan bagi masyarakat, padahal pendekatan kearifan lokal telah terbukti secara internasional mampu menjamin keberlanjutan lingkungan.
Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris di berbagai komunitas adat di Indonesia untuk mengevaluasi efektivitas integrasi nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dalam penerapan hukum lingkungan, sehingga dapat dikembangkan model hukum yang adaptif terhadap konteks lokal. Kedua, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana prinsip humanisme Pancasila dapat dirumuskan secara operasional dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di daerah yang multikultural, agar tercipta sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Ketiga, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang mengintegrasikan kecerdasan emosional dan spiritual (seperti empati, rasa tanggung jawab, dan nilai religius) dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan, sehingga hukum tidak hanya rasional tetapi juga memiliki jiwa dan relevan dengan realitas sosial masyarakat.
- Embracing Local Wisdom: Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila... doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4000Embracing Local Wisdom Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila doi 10 47134 lawstudies v2i4 4000
- Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia (Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable... doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2173Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable doi 10 55908 sdgs v12i1 2173
- "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja" by Atip Latipulhayat. khazanah mochtar atip latipulhayat... doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a12Khazanah Mochtar Kusumaatmadja by Atip Latipulhayat khazanah mochtar atip latipulhayat doi 10 22304 pjih v1n3 a12
| File size | 356.43 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Dengan memanfaatkan prinsip mashlahah dan ijtihad maqashidi, sistem pewarisan ini dapat terus relevan di era modern, mendukung keadilan sosial dan harmoniDengan memanfaatkan prinsip mashlahah dan ijtihad maqashidi, sistem pewarisan ini dapat terus relevan di era modern, mendukung keadilan sosial dan harmoni
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang kuat sangat penting untuk mencegah pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang dan memastikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang kuat sangat penting untuk mencegah pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang dan memastikan
PUBMEDIAPUBMEDIA Permasalahan outsourcing di kedua negara menunjukkan ketimpangan antara kepentingan fleksibilitas perusahaan dan perlindungan hak pekerja. Di Indonesia,Permasalahan outsourcing di kedua negara menunjukkan ketimpangan antara kepentingan fleksibilitas perusahaan dan perlindungan hak pekerja. Di Indonesia,
PUBMEDIAPUBMEDIA Praktik ini memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan, serta melibatkan berbagai pihak termasuk calo dan oknum aparat.meskipun regulasi pemberantasanPraktik ini memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan, serta melibatkan berbagai pihak termasuk calo dan oknum aparat.meskipun regulasi pemberantasan
PUBMEDIAPUBMEDIA Penegakan hukum tindak pidana korupsi harus berpedoman pada prinsip asas legalitas dan asas praduga tak bersalah, serta memastikan adanya bukti yang kuatPenegakan hukum tindak pidana korupsi harus berpedoman pada prinsip asas legalitas dan asas praduga tak bersalah, serta memastikan adanya bukti yang kuat
PUBMEDIAPUBMEDIA Tumpang tindih kewenangan antara UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU KPK, dan PERMA menciptakan kebingungan prosedural dan ketidakpastian hukum. TemuanTumpang tindih kewenangan antara UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU KPK, dan PERMA menciptakan kebingungan prosedural dan ketidakpastian hukum. Temuan
PUBMEDIAPUBMEDIA Sementara itu, dari sisi sosiologis, faktor-faktor seperti tekanan sosial, stereotip tubuh, dan dinamika kekuasaan antarsiswa berperan besar dalam memicuSementara itu, dari sisi sosiologis, faktor-faktor seperti tekanan sosial, stereotip tubuh, dan dinamika kekuasaan antarsiswa berperan besar dalam memicu
UMSUMS Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan penanganan tersedak terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilanTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan penanganan tersedak terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak semacam ini perlu didasarkan pada kerangka doktrinal yang jelas, serta merekomendasikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak semacam ini perlu didasarkan pada kerangka doktrinal yang jelas, serta merekomendasikan
PUBMEDIAPUBMEDIA However, the implementation of restorative justice still faces various obstacles and constraints, such as a lack of consistent law enforcement, limitedHowever, the implementation of restorative justice still faces various obstacles and constraints, such as a lack of consistent law enforcement, limited
PUBMEDIAPUBMEDIA Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
UMSUMS Relaksasi benson efektif dan bekerja dengan baik dalam menurunkan kadar kecemasan pada pasien hemodialisa. Teknik relaksasi benson melibatkan keyakinanRelaksasi benson efektif dan bekerja dengan baik dalam menurunkan kadar kecemasan pada pasien hemodialisa. Teknik relaksasi benson melibatkan keyakinan