PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesRespons terhadap perubahan kerangka hukum sangat penting, terutama dalam konteks visi Indonesia terhadap sistem hukum ideal yang berlandaskan Pancasila. Artikel ini menegaskan bahwa pengembangan hukum harus memperhatikan sumber-sumber hukum yang ada, dengan penekanan kuat pada norma-norma yang telah terintegrasi dalam konteks budaya dan kearifan lokal. Pusat dari Pancasila adalah filosofi humanis, terutama terwujud dalam sila kedua, yang mendasari nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip dalam humanisme Pancasila mengadvokasi pemahaman nasional yang bersifat bersama, penghormatan terhadap kebebasan demokratis, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap keberagaman keyakinan agama, sekaligus menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Artikel ini membangun argumen untuk integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan, menekankan peran pentingnya dalam pelestarian ekologi dan kesejahteraan lingkungan hidup. Pengetahuan adat, yang dicirikan oleh prinsip-prinsip seperti nondiskriminasi, musyawarah, kejujuran, dan keharmonisan, muncul sebagai sumber modal sosial vital yang dapat secara signifikan memperkaya pengembangan hukum lingkungan dari perspektif humanisme Pancasila.
Pendekatan humanis sejalan dengan ideal hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum yang berpihak pada kemanusiaan.Nilai-nilai moral dari kearifan lokal, baik yang bersifat universal maupun lokal, wajib dipertahankan dan dijadikan acuan dalam pengembangan hukum agar tidak rusak.Pengabaian nilai-nilai moral dalam kearifan lokal oleh negara akan membuat hukum kehilangan wajah luhurnya dan terkesan menyeramkan bagi masyarakat, padahal pendekatan kearifan lokal telah terbukti secara internasional mampu menjamin keberlanjutan lingkungan.
Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris di berbagai komunitas adat di Indonesia untuk mengevaluasi efektivitas integrasi nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dalam penerapan hukum lingkungan, sehingga dapat dikembangkan model hukum yang adaptif terhadap konteks lokal. Kedua, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana prinsip humanisme Pancasila dapat dirumuskan secara operasional dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di daerah yang multikultural, agar tercipta sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Ketiga, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang mengintegrasikan kecerdasan emosional dan spiritual (seperti empati, rasa tanggung jawab, dan nilai religius) dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan, sehingga hukum tidak hanya rasional tetapi juga memiliki jiwa dan relevan dengan realitas sosial masyarakat.
- Embracing Local Wisdom: Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila... doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4000Embracing Local Wisdom Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila doi 10 47134 lawstudies v2i4 4000
- Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia (Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable... doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2173Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable doi 10 55908 sdgs v12i1 2173
- "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja" by Atip Latipulhayat. khazanah mochtar atip latipulhayat... doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a12Khazanah Mochtar Kusumaatmadja by Atip Latipulhayat khazanah mochtar atip latipulhayat doi 10 22304 pjih v1n3 a12
| File size | 356.43 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
ARIPAFIARIPAFI Oleh karena itu, peran gereja perlu terus diperkuat secara kontekstual dan kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya agar dapat mendorong penyelesaianOleh karena itu, peran gereja perlu terus diperkuat secara kontekstual dan kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya agar dapat mendorong penyelesaian
IAINSORONGIAINSORONG Islamic legal products such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and MUI fatwas have been recognized, but their application remains influenced by theIslamic legal products such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and MUI fatwas have been recognized, but their application remains influenced by the
DINASTIRESDINASTIRES Ketidakharmonisan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi peserta magang, khususnya terkait pemenuhan hak ekonomi dan perlindungan selama program.Ketidakharmonisan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi peserta magang, khususnya terkait pemenuhan hak ekonomi dan perlindungan selama program.
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU BAZNAS Sragen menerapkan dua metode penghimpunan dana zakat, yaitu secara langsung melalui sosialisasi dan pemotongan gaji serta secara tidak langsungBAZNAS Sragen menerapkan dua metode penghimpunan dana zakat, yaitu secara langsung melalui sosialisasi dan pemotongan gaji serta secara tidak langsung
UIN SGDUIN SGD Namun, pada tingkat implementasi, mekanisme ini menghadapi hambatan serius, termasuk kurangnya panduan teknis, kapasitas administratif yang lemah, danNamun, pada tingkat implementasi, mekanisme ini menghadapi hambatan serius, termasuk kurangnya panduan teknis, kapasitas administratif yang lemah, dan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Konflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dari berbagai faktor seperti perbedaan etnis, agama, politik, dan ekonomi. PemerintahKonflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dari berbagai faktor seperti perbedaan etnis, agama, politik, dan ekonomi. Pemerintah
UIN ALAUDDINUIN ALAUDDIN Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran Murtada Muthahhari. Murtadha Muthahhari adalah seorang ulama, pemikir, dan intelektual Muslim asal IranPenelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran Murtada Muthahhari. Murtadha Muthahhari adalah seorang ulama, pemikir, dan intelektual Muslim asal Iran
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dengan demikian, demokrasi adalah sistem politik yang memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan stabilitas sosialDengan demikian, demokrasi adalah sistem politik yang memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan stabilitas sosial
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis istri dari cucu pewaris dalam memperoleh hak waris melalui mekanisme wasiat wajibah menurut hukum waris IslamPenelitian ini menganalisis kedudukan yuridis istri dari cucu pewaris dalam memperoleh hak waris melalui mekanisme wasiat wajibah menurut hukum waris Islam
IAINSORONGIAINSORONG Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) dan kontribusinya dalam membangunTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) dan kontribusinya dalam membangun
PUBMEDIAPUBMEDIA Konsumen akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jika merasa dirugikan oleh produk yang dijual, dan memiliki hak untuk menerima kenyamanan,Konsumen akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jika merasa dirugikan oleh produk yang dijual, dan memiliki hak untuk menerima kenyamanan,
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan implikasi praktis terhadap perlindungan hukum bagi whistleblower dalam kasus korupsiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan implikasi praktis terhadap perlindungan hukum bagi whistleblower dalam kasus korupsi