PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesRespons terhadap perubahan kerangka hukum sangat penting, terutama dalam konteks visi Indonesia terhadap sistem hukum ideal yang berlandaskan Pancasila. Artikel ini menegaskan bahwa pengembangan hukum harus memperhatikan sumber-sumber hukum yang ada, dengan penekanan kuat pada norma-norma yang telah terintegrasi dalam konteks budaya dan kearifan lokal. Pusat dari Pancasila adalah filosofi humanis, terutama terwujud dalam sila kedua, yang mendasari nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip dalam humanisme Pancasila mengadvokasi pemahaman nasional yang bersifat bersama, penghormatan terhadap kebebasan demokratis, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap keberagaman keyakinan agama, sekaligus menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Artikel ini membangun argumen untuk integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan, menekankan peran pentingnya dalam pelestarian ekologi dan kesejahteraan lingkungan hidup. Pengetahuan adat, yang dicirikan oleh prinsip-prinsip seperti nondiskriminasi, musyawarah, kejujuran, dan keharmonisan, muncul sebagai sumber modal sosial vital yang dapat secara signifikan memperkaya pengembangan hukum lingkungan dari perspektif humanisme Pancasila.
Pendekatan humanis sejalan dengan ideal hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum yang berpihak pada kemanusiaan.Nilai-nilai moral dari kearifan lokal, baik yang bersifat universal maupun lokal, wajib dipertahankan dan dijadikan acuan dalam pengembangan hukum agar tidak rusak.Pengabaian nilai-nilai moral dalam kearifan lokal oleh negara akan membuat hukum kehilangan wajah luhurnya dan terkesan menyeramkan bagi masyarakat, padahal pendekatan kearifan lokal telah terbukti secara internasional mampu menjamin keberlanjutan lingkungan.
Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris di berbagai komunitas adat di Indonesia untuk mengevaluasi efektivitas integrasi nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dalam penerapan hukum lingkungan, sehingga dapat dikembangkan model hukum yang adaptif terhadap konteks lokal. Kedua, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana prinsip humanisme Pancasila dapat dirumuskan secara operasional dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di daerah yang multikultural, agar tercipta sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Ketiga, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang mengintegrasikan kecerdasan emosional dan spiritual (seperti empati, rasa tanggung jawab, dan nilai religius) dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan, sehingga hukum tidak hanya rasional tetapi juga memiliki jiwa dan relevan dengan realitas sosial masyarakat.
- Embracing Local Wisdom: Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila... doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4000Embracing Local Wisdom Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila doi 10 47134 lawstudies v2i4 4000
- Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia (Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable... doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2173Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable doi 10 55908 sdgs v12i1 2173
- "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja" by Atip Latipulhayat. khazanah mochtar atip latipulhayat... doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a12Khazanah Mochtar Kusumaatmadja by Atip Latipulhayat khazanah mochtar atip latipulhayat doi 10 22304 pjih v1n3 a12
| File size | 356.43 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
ADPETIKISINDOADPETIKISINDO Yudians approach encourages a shift in ushul fiqh from merely a science of derivation to a science of evaluation, namely a science that not only producesYudians approach encourages a shift in ushul fiqh from merely a science of derivation to a science of evaluation, namely a science that not only produces
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan, stigma sosial, serta kurangnya akomodasi yang memadai menjadi hambatan utama dalam meningkatkanKesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan, stigma sosial, serta kurangnya akomodasi yang memadai menjadi hambatan utama dalam meningkatkan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, legitimasi keterangan saksi yang tidak disumpah tetap menjadi isu hukum yang kontroversial, terutama dalam kasus kekerasan seksual, anak, atau individuNamun, legitimasi keterangan saksi yang tidak disumpah tetap menjadi isu hukum yang kontroversial, terutama dalam kasus kekerasan seksual, anak, atau individu
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 32 Tahun 2009, dan KUHP. Kertas kerja ini menyoroti kelemahan dalam sistem hukum, seperti penegakan hukum yang lemah, denda yang tidak memadai, dan tantangan32 Tahun 2009, dan KUHP. Kertas kerja ini menyoroti kelemahan dalam sistem hukum, seperti penegakan hukum yang lemah, denda yang tidak memadai, dan tantangan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pemahaman tentang LS dan ekologi integral juga tercermin dalam rencana kebijakan yang akan terus diimplementasikan di UAJY. Namun, implementasi kebijakanPemahaman tentang LS dan ekologi integral juga tercermin dalam rencana kebijakan yang akan terus diimplementasikan di UAJY. Namun, implementasi kebijakan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Mengenai masalah pengaturan perkawinan yang lebih rinci, termasuk masalah pernikahan antar agama, Hak Asasi Manusia masih mengembalikannya kepada hukumMengenai masalah pengaturan perkawinan yang lebih rinci, termasuk masalah pernikahan antar agama, Hak Asasi Manusia masih mengembalikannya kepada hukum
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan mengungkapkan manfaat dan tantangan integrasi hukum hidup ke dalam sistem hukum formal. Meskipun hukum hidup meningkatkan relevansi budaya dan keadilanTemuan mengungkapkan manfaat dan tantangan integrasi hukum hidup ke dalam sistem hukum formal. Meskipun hukum hidup meningkatkan relevansi budaya dan keadilan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dengan memeriksa ketentuan-ketentuan kunci dari UU PDP dan menganalisis implikasinya bagi bisnis fintech, penelitian ini akan mengeksplorasi tantanganDengan memeriksa ketentuan-ketentuan kunci dari UU PDP dan menganalisis implikasinya bagi bisnis fintech, penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Konsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 8/1999 on Consumer Protection and Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions, that offer protection against fake reviews. However, effective8/1999 on Consumer Protection and Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions, that offer protection against fake reviews. However, effective
UYPUYP Program Pendampingan Gerakan Pendidikan Lingkungan di 12 Lembaga Pendidikan Dasar (SD & MI) di Desa Capang, Desa Kertosari dan Desa Tejowangi KabupatenProgram Pendampingan Gerakan Pendidikan Lingkungan di 12 Lembaga Pendidikan Dasar (SD & MI) di Desa Capang, Desa Kertosari dan Desa Tejowangi Kabupaten
UYPUYP Masyarakat juga memperoleh pelatihan dalam kemasan produk, standar SNI, dan pemasaran secara daring yang mendukung pengembangan usaha mereka. Selain itu,Masyarakat juga memperoleh pelatihan dalam kemasan produk, standar SNI, dan pemasaran secara daring yang mendukung pengembangan usaha mereka. Selain itu,