PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Respons terhadap perubahan kerangka hukum sangat penting, terutama dalam konteks visi Indonesia terhadap sistem hukum ideal yang berlandaskan Pancasila. Artikel ini menegaskan bahwa pengembangan hukum harus memperhatikan sumber-sumber hukum yang ada, dengan penekanan kuat pada norma-norma yang telah terintegrasi dalam konteks budaya dan kearifan lokal. Pusat dari Pancasila adalah filosofi humanis, terutama terwujud dalam sila kedua, yang mendasari nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip dalam humanisme Pancasila mengadvokasi pemahaman nasional yang bersifat bersama, penghormatan terhadap kebebasan demokratis, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap keberagaman keyakinan agama, sekaligus menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Artikel ini membangun argumen untuk integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan, menekankan peran pentingnya dalam pelestarian ekologi dan kesejahteraan lingkungan hidup. Pengetahuan adat, yang dicirikan oleh prinsip-prinsip seperti nondiskriminasi, musyawarah, kejujuran, dan keharmonisan, muncul sebagai sumber modal sosial vital yang dapat secara signifikan memperkaya pengembangan hukum lingkungan dari perspektif humanisme Pancasila.

Pendekatan humanis sejalan dengan ideal hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum yang berpihak pada kemanusiaan.Nilai-nilai moral dari kearifan lokal, baik yang bersifat universal maupun lokal, wajib dipertahankan dan dijadikan acuan dalam pengembangan hukum agar tidak rusak.Pengabaian nilai-nilai moral dalam kearifan lokal oleh negara akan membuat hukum kehilangan wajah luhurnya dan terkesan menyeramkan bagi masyarakat, padahal pendekatan kearifan lokal telah terbukti secara internasional mampu menjamin keberlanjutan lingkungan.

Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris di berbagai komunitas adat di Indonesia untuk mengevaluasi efektivitas integrasi nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dalam penerapan hukum lingkungan, sehingga dapat dikembangkan model hukum yang adaptif terhadap konteks lokal. Kedua, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana prinsip humanisme Pancasila dapat dirumuskan secara operasional dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di daerah yang multikultural, agar tercipta sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Ketiga, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang mengintegrasikan kecerdasan emosional dan spiritual (seperti empati, rasa tanggung jawab, dan nilai religius) dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan, sehingga hukum tidak hanya rasional tetapi juga memiliki jiwa dan relevan dengan realitas sosial masyarakat.

  1. Embracing Local Wisdom: Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila... doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4000Embracing Local Wisdom Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila doi 10 47134 lawstudies v2i4 4000
  2. Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia (Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable... doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2173Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable doi 10 55908 sdgs v12i1 2173
  3. "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja" by Atip Latipulhayat. khazanah mochtar atip latipulhayat... doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a12Khazanah Mochtar Kusumaatmadja by Atip Latipulhayat khazanah mochtar atip latipulhayat doi 10 22304 pjih v1n3 a12
Read online
File size356.43 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Dialektika Iman dan Amal Saleh Menjembatani Teologi Vertikal dengan Kemanusiaan Horizontal 2026More at 2026

UMGUMG Keimanan dalam perspektif Muhammadiyah dipahami secara transformatif, tidak terbatas pada ritual vertikal, tetapi menjadi energi moral bagi tindakan sosial.Keimanan dalam perspektif Muhammadiyah dipahami secara transformatif, tidak terbatas pada ritual vertikal, tetapi menjadi energi moral bagi tindakan sosial.

JURIS Pemilihan Umum Indonesia Antara Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Liberal 2026More at 2026

UMDUMD Demokrasi Pancasila merupakan solusi bijak bagi Bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang, dimana bentuk demokrasi tersebut tersurat dalam salah satuDemokrasi Pancasila merupakan solusi bijak bagi Bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang, dimana bentuk demokrasi tersebut tersurat dalam salah satu

JURIS Peran Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Penguatan Ekonomi Syariah di Indonesia 2026More at 2026

UNSURUNSUR Peran ini berakar kuat dalam mandat filosofis keadilan sosial dan dioperasionalisasikan melalui kerangka GGBS untuk mencapai tujuan maqāṣid al-sharīah,Peran ini berakar kuat dalam mandat filosofis keadilan sosial dan dioperasionalisasikan melalui kerangka GGBS untuk mencapai tujuan maqāṣid al-sharīah,

JURIS Liberation Theology Perspective toward Political Involvement of the Church A Theological Evaluation 2025More at 2025

UNAIUNAI Dengan merujuk pada teolog-teolog utama seperti Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, dan Jon Sobrino, penelitian ini menganalisis penggunaan narasi alkitabiah—khususnyaDengan merujuk pada teolog-teolog utama seperti Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, dan Jon Sobrino, penelitian ini menganalisis penggunaan narasi alkitabiah—khususnya

JURIS The Relevance of Saint Thomas Aquinas Thoughts in Education in the Era of Artificial Intelligence Balance Between Technology and Human Values 2025More at 2025

STAINUSANTARASTAINUSANTARA Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, muncul tantangan yang kompleks terkait dengan privasi data, kesenjangan akses teknologi, serta risiko depersonalisasiNamun, di balik berbagai manfaat tersebut, muncul tantangan yang kompleks terkait dengan privasi data, kesenjangan akses teknologi, serta risiko depersonalisasi

JURIS KRITIK MORALITAS SOSIAL POLITIK DALAM PUISI HAWAMISH ALA DAFTAR AL NAKSAH DAN PUISI LES PAUVRES GENS Kajian Sastra Banding 2025More at 2025

UIN SGDUIN SGD Penelitian ini menegaskan bahwa setiap karya sastra harus dipahami melalui konteks budaya dan sejarahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatifPenelitian ini menegaskan bahwa setiap karya sastra harus dipahami melalui konteks budaya dan sejarahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif

JURIS Keabsahan Perjanjian Jual Beli yang Tanda Tangan Salah Satu Pihak Berubah dalam Perspektif Hukum Perdata 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Sebagai alternatif, verifikasi tersebut juga dapat dilakukan melalui saluran non-litigasi, khususnya dengan membandingkan tanda tangan dengan dokumen lain.Sebagai alternatif, verifikasi tersebut juga dapat dilakukan melalui saluran non-litigasi, khususnya dengan membandingkan tanda tangan dengan dokumen lain.

JURIS Hukum Responsif Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi 2023More at 2023

4141 Ciri utama hukum otonom adalah: a. Penekanan pada rule of law sebagai upaya utama mengawasi kekuasaan formal dan informal; b. Peradilan yang bebas; c.Ciri utama hukum otonom adalah: a. Penekanan pada rule of law sebagai upaya utama mengawasi kekuasaan formal dan informal; b. Peradilan yang bebas; c.

Useful /

JURIS Pengaruh Kombinasi Pola Pemupukan Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Sorgum Sorghum Bicolor L Moench Varietas Bioguma 2026More at 2026

JURNALPERTANIANUNISAPALUJURNALPERTANIANUNISAPALU Berdasarkan hasil percobaan mengenai pengaruh kombinasi pola pemupukan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sorgum (sorghum bicolor l. moench) varietasBerdasarkan hasil percobaan mengenai pengaruh kombinasi pola pemupukan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sorgum (sorghum bicolor l. moench) varietas

JURIS Respon Pertumbuhan Miselia G3 FP005 Faperta Unsika Pada Media Biakan Murni Yang Berbeda 2026More at 2026

JURNALPERTANIANUNISAPALUJURNALPERTANIANUNISAPALU Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan media biakan murni terbaik untuk pertumbuhan miselia G3 FP005 Faperta Unsika. Penelitian dilaksanakan di LaboratoriumPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan media biakan murni terbaik untuk pertumbuhan miselia G3 FP005 Faperta Unsika. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium

JURIS Konstruksi Hukum Pengawasan Internal terhadap Tindakan Koruptif Aparatur Sipil Negara APIP Studi Kasus Fee Proyek di Kementerian Pertanian 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Kasus di Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa tindakan pengawasan cenderung reaktif, bukan preventif. Oleh karena itu, perlu penguatan peran APIP melaluiKasus di Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa tindakan pengawasan cenderung reaktif, bukan preventif. Oleh karena itu, perlu penguatan peran APIP melalui

JURIS The analysis of students error in using simple present tense in writing descriptive text at the eight grade students of mtsn2 deli serdang 2024More at 2024

INSANINSAN This research use documentation interview to collect the data. Data reduction, data display and drawing conclusion was used to analyze the data. The resultThis research use documentation interview to collect the data. Data reduction, data display and drawing conclusion was used to analyze the data. The result

ads-block-test