PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menangani tindakan koruptif yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan studi kasus fee proyek di Kementerian Pertanian. Korupsi dalam birokrasi, khususnya melalui praktik fee proyek, menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internal, meskipun telah diatur dalam peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. APIP, sebagai instrumen utama pengawasan, masih menghadapi tantangan dalam hal independensi, kompetensi, dan dukungan struktural yang memadai. Kasus di Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa tindakan pengawasan cenderung reaktif, bukan preventif. Oleh karena itu, perlu penguatan peran APIP melalui penerapan metode audit integritas (probity audit), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta reformasi kelembagaan agar pengawasan internal menjadi efektif, independen, dan akuntabel. Penelitian ini memberikan rekomendasi hukum dan kelembagaan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Korupsi merupakan tindak pidana destruktif yang merugikan negara dan terjadi di lingkungan pejabat negara.Pengaturan pengawasan internal terhadap tindakan koruptif ASN telah diatur secara komprehensif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Namun, terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi karena lemahnya independensi APIP, komitmen pimpinan instansi, serta budaya birokrasi yang permisif, sehingga penguatan implementasi dan integrasi fungsional antara APIP dengan sistem disiplin ASN menjadi sangat penting.

Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan probity audit secara menyeluruh di kementerian lain selain Kementerian Pertanian, untuk melihat efektivitas pendekatan ini dalam mendeteksi indikasi korupsi sejak dini di berbagai konteks birokrasi. Kedua, penting untuk mengkaji hubungan struktural antara pimpinan kementerian dengan APIP, terutama dalam mekanisme pelaporan dan penindakan, guna memahami faktor-faktor yang menghambat atau mendukung independensi aparat pengawas internal. Ketiga, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh pelatihan dan sertifikasi auditor terhadap kualitas hasil pengawasan, khususnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa, untuk merancang program peningkatan kapasitas APIP yang lebih terarah dan berdampak. Penelitian-penelitian ini dapat mengisi celah dalam sistem pengawasan yang saat ini masih reaktif dan formalistik, dengan memperkuat aspek pencegahan melalui pendekatan yang lebih substantif dan profesional. Dengan demikian, reformasi pengawasan internal tidak hanya berbasis pada peraturan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Fokus pada independensi, kapasitas teknis, dan mekanisme pelaporan yang sehat akan membentuk fondasi pengawasan yang lebih kuat. Penelitian lanjutan juga harus mengevaluasi bagaimana digitalisasi sistem pengendalian internal dapat mendukung deteksi dini terhadap praktik korupsi. Selain itu, penting untuk memahami persepsi ASN terhadap fungsi APIP, apakah dilihat sebagai ancaman atau mitra dalam perbaikan tata kelola. Integrasi temuan dari berbagai pendekatan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan nasional yang terpadu untuk memperkuat APIP. Dengan pendekatan multidimensional, sistem pengawasan internal dapat berkembang dari sekadar alat administratif menjadi instrumen pencegahan korupsi yang efektif dan kredibel.

  1. Urgent APIP in the Implementation of Bureaucracy Innovation to Establish quality of Maintenance Free... ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/5045Urgent APIP in the Implementation of Bureaucracy Innovation to Establish quality of Maintenance Free ijmmu index php ijmmu article view 5045
  2. Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat... doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17780Analisis Kendala kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP pada Inspektorat doi 10 35800 jjs v8i2 17780
  3. BAGAIMANA MENGOPTIMALKAN KUALITAS PROBITY AUDIT? | Ramadhan | Jurnal Akuntansi Multiparadigma. kualitas... doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.36BAGAIMANA MENGOPTIMALKAN KUALITAS PROBITY AUDIT Ramadhan Jurnal Akuntansi Multiparadigma kualitas doi 10 21776 ub jamal 2021 12 3 36
Read online
File size415.18 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Pembeli Produk Tidak Sesuai Dihubungkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan data sekunder (studi literatur) dan data primer (wawancara). Hasil penelitian menunjukkanMetode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan data sekunder (studi literatur) dan data primer (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan

JURIS Konstruksi Yuridis dan Implikasi Hukum PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian Negara Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidakhadiran pengaturan eksplisit dalam UU ASN menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status, hak, dan kewajiban PPPK paruh waktu serta membuka ruangKetidakhadiran pengaturan eksplisit dalam UU ASN menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status, hak, dan kewajiban PPPK paruh waktu serta membuka ruang

JURIS Keabsahan Perjanjian Jual Beli yang Tanda Tangan Salah Satu Pihak Berubah dalam Perspektif Hukum Perdata 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Apabila salah satu pihak tidak mengajukan pembatalan ke Pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak pembuatnya sebagaimana Pasal 1338Apabila salah satu pihak tidak mengajukan pembatalan ke Pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak pembuatnya sebagaimana Pasal 1338

JURIS Embracing Local Wisdom Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Pengetahuan adat, yang dicirikan oleh prinsip-prinsip seperti nondiskriminasi, musyawarah, kejujuran, dan keharmonisan, muncul sebagai sumber modal sosialPengetahuan adat, yang dicirikan oleh prinsip-prinsip seperti nondiskriminasi, musyawarah, kejujuran, dan keharmonisan, muncul sebagai sumber modal sosial

JURIS Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 dengan Pendekatan Keadilan Korektif 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, penerapan norma ini masih menghadapi tantangan serius, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, lemahnya pemahaman aparat terhadap pendekatanNamun, penerapan norma ini masih menghadapi tantangan serius, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, lemahnya pemahaman aparat terhadap pendekatan

JURIS Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM Hak Asasi Manusia dan Kriminologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumurSelain itu, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumur

JURIS Pola Asuh Permisif dan Otoriter Orang Tua terhadap Perilaku Seks Bebas pada Remaja di SMK Prima Bakti Citra Raya 2025More at 2025

UMSUMS Pola asuh permisif memiliki risiko 0,8 kali lebih rendah terhadap perilaku seks bebas dibandingkan pola asuh otoriter yang memiliki risiko 5,8 kali lebihPola asuh permisif memiliki risiko 0,8 kali lebih rendah terhadap perilaku seks bebas dibandingkan pola asuh otoriter yang memiliki risiko 5,8 kali lebih

JURIS Hubungan Promosi Susu Formula dan ASI Eksklusif 2025More at 2025

UMSUMS Penelitian tentang promosi susu formula dan ASI eksklusif ditemukan bahwa terdapat hubungan antara promosi susu formula dan pemberian ASI eksklusif. DiharapkanPenelitian tentang promosi susu formula dan ASI eksklusif ditemukan bahwa terdapat hubungan antara promosi susu formula dan pemberian ASI eksklusif. Diharapkan

Useful /

JURIS Status Kepesertaan JKN Nonaktif Sebagai Dasar Penolakan Pasien Analisis Yuridis terhadap Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang valid untuk menjadi alasan penolakan pasien, terutama jika menghambat pemenuhan hak atas kesehatan.Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang valid untuk menjadi alasan penolakan pasien, terutama jika menghambat pemenuhan hak atas kesehatan.

JURIS Student s Affective Filter and Their Utilization of the English Language in the 21st Century Classroom 2026More at 2026

UMKUMK This study examined affective filters among English language learners, as evidenced by observable anxiety behaviors including trembling, panic responses,This study examined affective filters among English language learners, as evidenced by observable anxiety behaviors including trembling, panic responses,

JURIS Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa tanah adat di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh konflik klaim atas lahan, tetapi juga oleh tumpang tindihPenelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa tanah adat di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh konflik klaim atas lahan, tetapi juga oleh tumpang tindih

JURIS Kecakapan Pihak yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online dan Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban atas Barang yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Dalam transaksi online, para pihak tidak saling bertemu atau bertatap muka sehingga tidak dapat memeriksa kecakapan dari subyek perjanjian. Jika transaksiDalam transaksi online, para pihak tidak saling bertemu atau bertatap muka sehingga tidak dapat memeriksa kecakapan dari subyek perjanjian. Jika transaksi

ads-block-test