APPIHIAPPIHI
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaPerselisihan utang piutang sering terjadi dalam hubungan bisnis. Terkadang debitor tidak membayar utangnya sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pelunasan utang. Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditor adalah mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Persyaratan pailit di Indonesia terbilang mudah sehingga debitor dapat dengan mudah diputus pailit. Hal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan bisnis debitor.
Kepailitan di Indonesia dapat merugikan debitor karena syarat pailit yang terbilang mudah dan tidak menitikberatkan pada keadaan debitor.Hakim dalam mempertimbangkan perkara pailit harus memperhatikan keadilan bagi para pihak terutama dari sisi debitor.Kepailitan harus dijadikan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan utang piutang karena dapat berdampak besar bagi kelangsungan bisnis debitor.
Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk menambahkan syarat minimum utang dan penilaian terhadap keadaan keuangan debitor. Hakim dalam mempertimbangkan perkara pailit harus memperhatikan keadilan bagi para pihak terutama dari sisi debitor. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman bagi debitor dan kreditor mengenai proses kepailitan dan alternatif penyelesaian utang piutang.
- Kedudukan Badan Hukum dalam Perkara Kepailitan | Jurnal Global Futuristik. kedudukan badan perkara kepailitan... doi.org/10.59996/globalistik.v2i2.568Kedudukan Badan Hukum dalam Perkara Kepailitan Jurnal Global Futuristik kedudukan badan perkara kepailitan doi 10 59996 globalistik v2i2 568
- Kepailitan sebagai Ultimum Remedium Penyelesaian Utang Piutang | Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik... doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1307Kepailitan sebagai Ultimum Remedium Penyelesaian Utang Piutang Amandemen Jurnal Ilmu pertahanan Politik doi 10 62383 amandemen v2i4 1307
| File size | 446.87 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Smg serta bagaimana implikasinya terhadap Direksi perseroan yang berkedudukan sebagai personal guarantee atas utang perseroannya. Hasil penelitian menunjukkanSmg serta bagaimana implikasinya terhadap Direksi perseroan yang berkedudukan sebagai personal guarantee atas utang perseroannya. Hasil penelitian menunjukkan
APPIHIAPPIHI Amandemen dipahami sebagai penyesuaian norma konstitusi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas dasar negara. BerbedaAmandemen dipahami sebagai penyesuaian norma konstitusi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas dasar negara. Berbeda
APPIHIAPPIHI Hasil kajian menunjukkan bahwa keputusan pengesahan perdamaian kedua ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang ada, tetapi juga berpotensiHasil kajian menunjukkan bahwa keputusan pengesahan perdamaian kedua ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang ada, tetapi juga berpotensi
APPIHIAPPIHI Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitasPembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitas
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
APPIHIAPPIHI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak, denganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak, dengan
UNESUNES Upaya non penal oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat terhadap pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat yaitu a. melaksanakan kegiatan literasiUpaya non penal oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat terhadap pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat yaitu a. melaksanakan kegiatan literasi
UNESUNES Sedangkan pada putusan nomor 82/Pdt. Jmr adalah pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana putusan Hakim menyatakan bahwa covernote dan PPJB yang diterbitkanSedangkan pada putusan nomor 82/Pdt. Jmr adalah pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana putusan Hakim menyatakan bahwa covernote dan PPJB yang diterbitkan
Useful /
APPIHIAPPIHI Hambatan utama terletak pada konsumen yang sering kali mengetahui bahaya kosmetik ilegal, tetapi tetap membelinya. BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindunganHambatan utama terletak pada konsumen yang sering kali mengetahui bahaya kosmetik ilegal, tetapi tetap membelinya. BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan
IPBIPB CPUGG mengalami perkembangan regional yang cepat, yang terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanianCPUGG mengalami perkembangan regional yang cepat, yang terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian
UNESUNES Akibat hukum atas penolakan dilakukannya pemeriksaan autopsi pada penyidikan tindak pidana penganiayaan adalah tidak terpenuhinya alat bukti sebagaimanaAkibat hukum atas penolakan dilakukannya pemeriksaan autopsi pada penyidikan tindak pidana penganiayaan adalah tidak terpenuhinya alat bukti sebagaimana
UNESUNES B/2023/PN Lbp di pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun. Dengan kasus yang sama diatas, adanya disparitas pada putusan hakim pada dua perkaraB/2023/PN Lbp di pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun. Dengan kasus yang sama diatas, adanya disparitas pada putusan hakim pada dua perkara