UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA
Keraton: Journal of History Education and CultureKeraton: Journal of History Education and CulturePenelitian ini mengkaji peran dan dinamika politik Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) selama transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru di Indonesia. Fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana DPR-GR, sebagai badan legislatif yang direkayasa oleh rezim Orde Lama, mengalami transformasi fungsi dan posisi di tengah pergeseran struktur kekuasaan setelah Gerakan 30 September (G30S/PKI). Dengan menggunakan pendekatan historis-politik dan analisis dokumen primer, penelitian ini mengungkap bagaimana DPR-GR dimanfaatkan sebagai alat untuk melegitimasi kenaikan kekuasaan Soeharto dan mengikis otoritas Presiden Soekarno. Temuan menunjukkan bahwa DPR-GR bukan hanya pengamat pasif, melainkan agen aktif dalam konsolidasi kekuasaan militer dan pembentukan rezim Orde Baru. Studi ini menekankan bahwa transisi politik selama periode ini tidak semata-mata bersifat militeristik, tetapi juga melibatkan manipulasi strategis institusi politik formal untuk melegitimasi rezim baru.
DPR-GR memainkan peran penting namun ambigu dalam transisi kekuasaan 1965–1971, menunjukkan akomodasi terhadap Soeharto sekaligus resistensi terbatas.Transisi ini tidak hanya didorong oleh aktor dominan seperti militer atau Soeharto, tetapi juga melibatkan lembaga negara yang mereproduksi legitimasi melalui tindakan simbolis dan administratif.Studi ini menekankan pentingnya meninjau sejarah politik Indonesia secara lebih mendalam, termasuk peran lembaga-lembaga yang sering diabaikan, namun krusial dalam transformasi negara.
Penelitian ini telah membuka pemahaman tentang peran kompleks DPR-GR dalam masa transisi kekuasaan. Untuk penelitian di masa depan, akan sangat menarik jika kita bisa menyelami lebih dalam dinamika mikro di dalam tubuh DPR-GR. Kita bisa meneliti secara spesifik bagaimana para anggota dewan, terutama dari faksi-faksi politik yang berbeda seperti NU, PNI, atau bahkan mereka yang terpengaruh PKI, menyikapi perubahan kekuasaan yang drastis. Apa saja strategi adaptasi atau perlawanan diam yang mereka gunakan untuk menjaga posisi atau menyuarakan kepentingan di tengah tekanan militer yang begitu kuat? Selain itu, penting juga untuk tidak hanya terpaku pada DPR-GR. Kita bisa mengembangkan studi ini dengan melihat bagaimana lembaga-lembaga negara lain, yang juga penting namun sering luput dari perhatian, turut menjadi alat legitimasi bagi Orde Baru. Bagaimana manipulasi terhadap institusi-institusi ini secara sistematis mengubah wajah birokrasi dan politik kita? Terakhir, penelitian lanjutan dapat menyoroti dampak jangka panjang dari demokrasi semu dan iklim ketakutan yang terbentuk pada era tersebut. Bagaimana warisan dari periode ini masih memengaruhi partisipasi masyarakat dalam politik dan menghambat perkembangan demokrasi yang seutuhnya hingga saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita memahami lebih utuh arsitektur kekuasaan dan dampaknya pada masyarakat Indonesia.
| File size | 395.53 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STTABSTTAB Importantly, the phenomenon of violence perpetrated in the name of religion does not indicate that religion itself is inherently violent; rather, it underscoresImportantly, the phenomenon of violence perpetrated in the name of religion does not indicate that religion itself is inherently violent; rather, it underscores
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Dari perspektif CGR sebagaimana diusulkan oleh Emerson dan Nabatchi, proses kolaboratif antara BAZNAS dan UPZ telah menunjukkan keterlibatan yang berprinsip,Dari perspektif CGR sebagaimana diusulkan oleh Emerson dan Nabatchi, proses kolaboratif antara BAZNAS dan UPZ telah menunjukkan keterlibatan yang berprinsip,
UNISMUHUNISMUH Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hak masyarakat, terutama kelompok rentan yang terabaikan sistem hukum eksisting. Reformasi hukum perlu dilakukanKorupsi merugikan negara dan menghilangkan hak masyarakat, terutama kelompok rentan yang terabaikan sistem hukum eksisting. Reformasi hukum perlu dilakukan
PUBMEDIAPUBMEDIA Hal ini menyebabkan lembaga legislatif cenderung berperan sebagai mitra pasif pemerintah, kehilangan fungsi kritis dan pengawasan yang seharusnya menjadiHal ini menyebabkan lembaga legislatif cenderung berperan sebagai mitra pasif pemerintah, kehilangan fungsi kritis dan pengawasan yang seharusnya menjadi
UWPUWP Pelaksanaan revisi/perubahan undang-undang MK keempat oleh eksekutif dan legislatif mengancam independensi hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengutak-atikPelaksanaan revisi/perubahan undang-undang MK keempat oleh eksekutif dan legislatif mengancam independensi hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengutak-atik
PELITABANGSAPELITABANGSA Grasi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Grasi. Kegunaan hak prerogatifGrasi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Grasi. Kegunaan hak prerogatif
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Bawaslu juga mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka sebagai pengawalan pemilihan umum sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang - UndangBawaslu juga mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka sebagai pengawalan pemilihan umum sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang - Undang
MKRIMKRI Namun, perkembangan yurisprudensi menunjukkan pergeseran menuju penerapan asas legalitas materiil untuk mengakomodasi hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat.Namun, perkembangan yurisprudensi menunjukkan pergeseran menuju penerapan asas legalitas materiil untuk mengakomodasi hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat.
Useful /
UNISMUHUNISMUH Kemiskinan dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan karena tekanan ekonomi, keterbatasan akses, lingkungan yang tidak kondusif, dan perasaanKemiskinan dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan karena tekanan ekonomi, keterbatasan akses, lingkungan yang tidak kondusif, dan perasaan
STMIKISTMIKI Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan manual prosedur pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan memberikanPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan manual prosedur pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan memberikan
EDUPEDEDUPED Penelitian ini menggunakan desain validasi konten dengan teknik Aikens V. Instrumen terdiri dari 25 item pernyataan yang dinilai oleh tiga validator ahli.Penelitian ini menggunakan desain validasi konten dengan teknik Aikens V. Instrumen terdiri dari 25 item pernyataan yang dinilai oleh tiga validator ahli.
JPRJPR However, there is no study reviewing sucralfate and honey in burn wounds. Method: Literature review was conducted from 1st until 6th of June 2022 usingHowever, there is no study reviewing sucralfate and honey in burn wounds. Method: Literature review was conducted from 1st until 6th of June 2022 using