Publisher

IBLAMIBLAM

Journal IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEW Abstract

Warga negara sebagai subjek sekaligus sebagai objek dari hukum mempunyai peranan penting dalam proses pembentukan hukum yang berlaku sebagai sebuah model yang menjadi pola-pola interaksi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sekaligus menjadi sesuatu tatanan perilaku yang harus dipenuhi. Hal ini juga senada dengan semangat musyawarah-mufakat dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan. Namun kini demokrasi di Indonesia hanya dimaknai sebatas pemilihan presiden dan wakil serta lebaga representatif untuk duduk di parlemen. Setelah itu partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan seolah ditiadakan terutama dalam hal pembentukan sebuah peraturan atau hukum yang sejatinya berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat, padahal konstitusi kita mengamanatkan bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Sebuah kajian tentang demokrasi diliberalitatif yang dipopulerkan Jurgen Hambermas menekankan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pilar dalam pengawasan dan pemeriksaan langsung juga terhadap pembentukan hukum diluar parlemen guna mengarahkan kualitas hukum Indonesia kearah yang lebih baik.

Conclusion

Gagasan tentang demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh jurgen habermas ini merupakan sebuah tawaran untuk menjadi rujukan pembentukan hukum di Indonesia guna untuk menciptakan hukum yang responsif yang berakar dari keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat luas.Melalui prosedural komunikatif itu terbentuk lewat pengakuan faktual atas klaim-klaim kesahihan yang terbuka terhadap kritik dan dicapai secara diskursif.Dengan kata lain, legitimitasi suatu keputusan publik diperoleh lewat pengujian publik dalam proses deliberasi yang menyambungkan aspirasi rakyat dalam ruang publik dan proses legislasi hukum oleh lembaga legislatif dalam sistem politik.Dengan menciptakan ruang komunikasi yang baik untuk masyarakat akan memberikan posisi tawar yang lebih bagi masyarakat terhadap legilatif untuk terciptanya hukum yang benar-benar sesuai dengan kehendak dan dinamika realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, hal tersebut tentunya selaras dengan spirit bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila ke4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.Disamping itu keterlibatan secara aktif masyarakat dalam menentukan dan merumuskan sebuah aturan yang akan berlaku baginya juga merupakan vitamin bagi kehidupan demokrasi kita dimana kedualatan rakyat termanifestasikan secara riil tidak serta merta didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara.Bagaimana masyarakat ikut menentukan sebuah peraturan atau ketentuan yang akan dijalankan bahkan ikut aktif dalam segala arah kebijakan negara merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang nyata.

Future Research

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan model demokrasi deliberatif yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Hal ini dapat mencakup studi komparatif antara model demokrasi deliberatif di negara lain dengan kondisi Indonesia, serta analisis mendalam tentang bagaimana model tersebut dapat diterapkan secara efektif di Indonesia. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran teknologi dan media sosial dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum, serta bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam diskursus publik. Terakhir, penelitian dapat menyelidiki dampak implementasi demokrasi deliberatif terhadap kualitas hukum dan kebijakan publik di Indonesia, serta bagaimana model ini dapat meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

References

1. MEMBACA DEMOKRASI DELIBERATIF JURGEN HABERMAS DALAM DINAMIKA POLITIK INDONESIA | Ushuluna: Jurnal Ilmu... doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180MEMBACA DEMOKRASI DELIBERATIF JURGEN HABERMAS DALAM DINAMIKA POLITIK INDONESIA Ushuluna Jurnal Ilmu doi 10 15408 ushuluna v2i2 15180

Metadata

File size	484.57 KB
Pages	15
DMCA	Report