IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWWarga negara sebagai subjek sekaligus sebagai objek dari hukum mempunyai peranan penting dalam proses pembentukan hukum yang berlaku sebagai sebuah model yang menjadi pola-pola interaksi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sekaligus menjadi sesuatu tatanan perilaku yang harus dipenuhi. Hal ini juga senada dengan semangat musyawarah-mufakat dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan. Namun kini demokrasi di Indonesia hanya dimaknai sebatas pemilihan presiden dan wakil serta lebaga representatif untuk duduk di parlemen. Setelah itu partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan seolah ditiadakan terutama dalam hal pembentukan sebuah peraturan atau hukum yang sejatinya berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat, padahal konstitusi kita mengamanatkan bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Sebuah kajian tentang demokrasi diliberalitatif yang dipopulerkan Jurgen Hambermas menekankan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pilar dalam pengawasan dan pemeriksaan langsung juga terhadap pembentukan hukum diluar parlemen guna mengarahkan kualitas hukum Indonesia kearah yang lebih baik.
Gagasan tentang demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh jurgen habermas ini merupakan sebuah tawaran untuk menjadi rujukan pembentukan hukum di Indonesia guna untuk menciptakan hukum yang responsif yang berakar dari keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat luas.Melalui prosedural komunikatif itu terbentuk lewat pengakuan faktual atas klaim-klaim kesahihan yang terbuka terhadap kritik dan dicapai secara diskursif.Dengan kata lain, legitimitasi suatu keputusan publik diperoleh lewat pengujian publik dalam proses deliberasi yang menyambungkan aspirasi rakyat dalam ruang publik dan proses legislasi hukum oleh lembaga legislatif dalam sistem politik.Dengan menciptakan ruang komunikasi yang baik untuk masyarakat akan memberikan posisi tawar yang lebih bagi masyarakat terhadap legilatif untuk terciptanya hukum yang benar-benar sesuai dengan kehendak dan dinamika realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, hal tersebut tentunya selaras dengan spirit bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila ke4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.Disamping itu keterlibatan secara aktif masyarakat dalam menentukan dan merumuskan sebuah aturan yang akan berlaku baginya juga merupakan vitamin bagi kehidupan demokrasi kita dimana kedualatan rakyat termanifestasikan secara riil tidak serta merta didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara.Bagaimana masyarakat ikut menentukan sebuah peraturan atau ketentuan yang akan dijalankan bahkan ikut aktif dalam segala arah kebijakan negara merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang nyata.
Untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan model demokrasi deliberatif yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Hal ini dapat mencakup studi komparatif antara model demokrasi deliberatif di negara lain dengan kondisi Indonesia, serta analisis mendalam tentang bagaimana model tersebut dapat diterapkan secara efektif di Indonesia. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran teknologi dan media sosial dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum, serta bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam diskursus publik. Terakhir, penelitian dapat menyelidiki dampak implementasi demokrasi deliberatif terhadap kualitas hukum dan kebijakan publik di Indonesia, serta bagaimana model ini dapat meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
| File size | 484.57 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Ketidaksesuaian peraturan kepolisian dengan standar tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma vertikal, melemahkan supremasi konstitusi, dan menggangguKetidaksesuaian peraturan kepolisian dengan standar tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma vertikal, melemahkan supremasi konstitusi, dan mengganggu
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang jelas dalam peran administratif, sosial, dan pembangunan, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasanPenelitian menyimpulkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang jelas dalam peran administratif, sosial, dan pembangunan, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Sebagai ketentuan konstitusional, Pasal 28I Ayat (4) mewajibkan negara—terutama pemerintah—untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhanSebagai ketentuan konstitusional, Pasal 28I Ayat (4) mewajibkan negara—terutama pemerintah—untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
USIUSI Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan rakyat.Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan rakyat.
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Aturan-aturan ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam meramalkan kombinasi produk yang diminati konsumen. Hasil ini membantu dalam pengambilan keputusanAturan-aturan ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam meramalkan kombinasi produk yang diminati konsumen. Hasil ini membantu dalam pengambilan keputusan
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Hal ini berakibat pada pelaporan inventory barang yang belum bisa dilakukan dengan tepat waktu. Tujuan dari penelitian ini untuk membangun aplikasi inventoryHal ini berakibat pada pelaporan inventory barang yang belum bisa dilakukan dengan tepat waktu. Tujuan dari penelitian ini untuk membangun aplikasi inventory
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Strategi jihad konstitusional Muhammadiyah dilakukan dengan membentuk tim untuk mengawasi Omnibus Law Cipta Kerja, menyerap aspirasi masyarakat dan organisasiStrategi jihad konstitusional Muhammadiyah dilakukan dengan membentuk tim untuk mengawasi Omnibus Law Cipta Kerja, menyerap aspirasi masyarakat dan organisasi
UNISSULAUNISSULA Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, setelahSpesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, setelah
Useful /
ESDMESDM Hasil menunjukkan bahwa facies hidrogeokimia di daerah studi didominasi tipe Ca‑Mg‑HCO₃, dengan kation utama Ca²⁺ dan anion HCO₃⁻. MayoritasHasil menunjukkan bahwa facies hidrogeokimia di daerah studi didominasi tipe Ca‑Mg‑HCO₃, dengan kation utama Ca²⁺ dan anion HCO₃⁻. Mayoritas
ESDMESDM Kajian ini mengeksplorasi hubungan antara deformasi tektonik, proses pelapukan, dan mineralisasi, dengan fokus pada sektor Rantedoda. Analisis geomorfikKajian ini mengeksplorasi hubungan antara deformasi tektonik, proses pelapukan, dan mineralisasi, dengan fokus pada sektor Rantedoda. Analisis geomorfik
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Sebagai konsekuensi, notaris harus memiliki perlindungan hukum dalam bentuk hak penolakan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)Sebagai konsekuensi, notaris harus memiliki perlindungan hukum dalam bentuk hak penolakan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS kedua, mengidentifikasi kerangka due diligence berbasis hak asasi manusia yang menggeser paradigma dari pendekatan reaktif menjadi kewajiban proaktif.kedua, mengidentifikasi kerangka due diligence berbasis hak asasi manusia yang menggeser paradigma dari pendekatan reaktif menjadi kewajiban proaktif.