UNPARUNPAR
Jurnal Ilmiah Hubungan InternasionalJurnal Ilmiah Hubungan InternasionalPerkembangan pesat perekonomian Cina khususnya dalam dua dekade terakhir mendorong tingginya ketergantungan Cina akan impor minyak bumi melebihi kapasitas produksi domestiknya. Cina untuk pertama kali melewati Amerika Serikat sebagai importir minyak terbesar di dunia pada tahun 2015 dengan kawasan Afrika khususnya negara-negara bermasalah seperti Sudan menjadi tujuannya. Investasi berbasis minyak Cina di Sudan kemudian menjadi perhatian dunia internasional karena kebijakan non-interferensi Cina dianggap tidak memedulikan permasalahan domestik Sudan. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana investasi berbasis minyak Cina di Sudan dengan fokus analisis terhadap interaksi strategis antar negara yaitu Cina dengan Sudan yang dilanda konflik dengan menggunakan tiga variabel analisis yaitu kepentingan negara, spesifikasi setting strategis, dan perhatian terhadap faktor ketidakpastian. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kebutuhan minyak sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Cina merupakan kepentingan krusial sehingga menjadi prioritas yang dijalankan oleh BUMN Cina sebagai instrumen strategis berdasarkan kebijakan China First yang permisif terhadap isu domestik.
Investasi berbasis minyak Cina di Sudan erat kaitannya dengan kepentingan nasional Cina, terutama dalam memenuhi kebutuhan minyak untuk pertumbuhan ekonomi.Pendekatan strategis Cina didasarkan pada kebijakan China First dan penggunaan BUMN sebagai instrumen diplomatik di luar negeri.Namun, meningkatnya tekanan internasional dan serangan terhadap instalasi minyak Cina mendorong perubahan kebijakan menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan pro-perdamaian.
Pertama, perlu diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana perubahan status Cina sebagai great power memengaruhi keputusan investasi di negara-negara konflik pasca-2010, apakah pendekatan non-interferensi benar-benar ditinggalkan atau hanya dimodifikasi. Kedua, penting untuk mengkaji dampak ekonomi dan sosial dari pinjaman berbasis sumber daya (resource-backed loans) terhadap stabilitas politik jangka panjang di negara penerima seperti Sudan, khususnya dalam konteks ketergantungan ekonomi dan utang. Ketiga, perlu dilakukan studi komparatif tentang respons militer dan keamanan Cina terhadap ancaman terhadap proyek vitalnya di luar negeri, misalnya dengan membandingkan kasus Sudan dan negara Afrika lainnya, untuk memahami logika strategis perlindungan aset asing oleh Cina.
| File size | 389.85 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Keterampilan Interpersonal Skill yang terasah mampu menambah kompetensi komunikasi, kematangan emosional, serta kemampuan adaptasi di lingkungan kerja,Keterampilan Interpersonal Skill yang terasah mampu menambah kompetensi komunikasi, kematangan emosional, serta kemampuan adaptasi di lingkungan kerja,
SIDUCATSIDUCAT Peneliti melakukan observasi dan wawancara di Desa Bayung, Kepahiang. Dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa informasi yang akurat serta bagaimana peranPeneliti melakukan observasi dan wawancara di Desa Bayung, Kepahiang. Dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa informasi yang akurat serta bagaimana peran
ITSIITSI Data dianalisa dengan analisis klaster menggunakan program IBM SPSS 22, dengan variabel terikat yang digunakan adalah provinsi di Indonesia sedangkan variabelData dianalisa dengan analisis klaster menggunakan program IBM SPSS 22, dengan variabel terikat yang digunakan adalah provinsi di Indonesia sedangkan variabel
UNSURIUNSURI berdasarkan terkait 86 putusan Inkontitusional Bersyarat terdapat empat ciri putusan Inkontitusional Bersyarat yang ke satu putusan Inkontitusional bersyaratberdasarkan terkait 86 putusan Inkontitusional Bersyarat terdapat empat ciri putusan Inkontitusional Bersyarat yang ke satu putusan Inkontitusional bersyarat
UNSURIUNSURI Dalam , dapat dilakukan dengan prosedur yang berlaku, yaitu perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Perjanjian ekstradisi digunakan sebagaiDalam , dapat dilakukan dengan prosedur yang berlaku, yaitu perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Perjanjian ekstradisi digunakan sebagai
UNSURIUNSURI Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak pada perubahan hak tenaga kerja, termasuk perpanjangan waktu kerja, penguranganDiberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak pada perubahan hak tenaga kerja, termasuk perpanjangan waktu kerja, pengurangan
FISIP UNMULFISIP UNMUL Proses pelembagaan Perda Nomor 07 Tahun 2017 belum terinternalisasi oleh masyarakat Jalan Pramuka; masyarakat hanya berada pada tahap dikenal. SebagianProses pelembagaan Perda Nomor 07 Tahun 2017 belum terinternalisasi oleh masyarakat Jalan Pramuka; masyarakat hanya berada pada tahap dikenal. Sebagian
FISIP UNMULFISIP UNMUL Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia luas hutannya yaitu, 40,8 juta hektar. Menurut data yang dikeluarkan departemen kehutanan angka deforestasiKalimantan adalah salah satu paru-paru dunia luas hutannya yaitu, 40,8 juta hektar. Menurut data yang dikeluarkan departemen kehutanan angka deforestasi
Useful /
SIDUCATSIDUCAT Guru BK memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa introvert melalui layanan konseling kelompok dan individu. Konseling kelompokGuru BK memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa introvert melalui layanan konseling kelompok dan individu. Konseling kelompok
MKRIMKRI Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasiBerdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi
MKRIMKRI Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang; 1) bentuk-bentuk tindakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasinya,Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang; 1) bentuk-bentuk tindakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasinya,
MKRIMKRI Dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkaraDalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkara