UNBARIUNBARI
Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal HukumDunia saat ini tengah menghadapi pandemi global Covid-19, termasuk di Indonesia, yang sangat meresahkan masyarakat. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja, khususnya pekerja perempuan, sehingga mewujudkan kondisi yang kondusif. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan perusahaan bagi pekerja, terutama pekerja perempuan, selama pandemi Covid-19. Metode penulisan adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap perempuan di masa pandemi Covid-19 mendapat perlindungan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan belum mencapai 2 tahun, sehingga perusahaan tidak bisa memutus hubungan kerja begitu saja. Perlu ada upaya lain dari perusahaan atau pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 pada pekerja yang di-PHK, seperti membatasi waktu kerja/lembur dan merumahkan pekerja tanpa memutus hubungan kerja. Disarankan agar pemerintah mengawasi dan bertindak tegas terhadap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja wanita.
Kebijakan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap perempuan di masa Pandemi Covid-19 mendapat perlindungan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan catatan kerugian perusahaan belum mencapai 2 tahun.Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat serta merta melakukan pemutusan hubungan kerja.Pemerintah dan perusahaan perlu mencari solusi lain untuk menanggulangi dampak Covid-19 terhadap pekerja yang di-PHK, seperti pembatasan jam kerja atau merumahkan pekerja tanpa pemutusan hubungan kerja.
Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas program-program pemerintah dalam memberikan pelatihan kerja atau bantuan modal bagi pekerja perempuan yang terdampak PHK akibat pandemi. Selain itu, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi dan pengawasan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya dalam menjamin hak-hak pekerja perempuan di masa krisis. Studi komparatif mengenai kebijakan perlindungan pekerja perempuan di berbagai negara selama pandemi juga dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan regulasi di Indonesia. Apakah ada model perlindungan yang lebih efektif dalam menjaga kesejahteraan pekerja perempuan dan keberlangsungan bisnis di tengah tantangan ekonomi global?.
| File size | 245.66 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan, termasuk pembayaranTemuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan, termasuk pembayaran
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Garam gunung di wilayah ini memiliki peran penting dalam ekonomi lokal dan budaya masyarakat adat Lundayeh yang mengelola garam dengan metode tradisional.Garam gunung di wilayah ini memiliki peran penting dalam ekonomi lokal dan budaya masyarakat adat Lundayeh yang mengelola garam dengan metode tradisional.
DINASTIREVDINASTIREV Meskipun secara normatif telah memiliki fondasi hukum yang kuat melalui berbagai peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan PemerintahMeskipun secara normatif telah memiliki fondasi hukum yang kuat melalui berbagai peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah
STDIISSTDIIS Penelitian ini mengeksplorasi hak politik dan yudisial non‑Muslim di negara mayoritas Muslim, dengan menekankan pada kategorisasi, hak, kewajiban, danPenelitian ini mengeksplorasi hak politik dan yudisial non‑Muslim di negara mayoritas Muslim, dengan menekankan pada kategorisasi, hak, kewajiban, dan
UNUSIAUNUSIA Penelitian ini juga merekomendasikan reformasi kerangka hukum, digitalisasi mekanisme perlindungan, dan perluasan partisipasi publik sebagai pilar pembentukanPenelitian ini juga merekomendasikan reformasi kerangka hukum, digitalisasi mekanisme perlindungan, dan perluasan partisipasi publik sebagai pilar pembentukan
UNKRISWINAUNKRISWINA Berdasarkan pasal ini negara memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan perlindungan anak di Indonesia dari segala bentuk permasalahan salah satunya pekerjaBerdasarkan pasal ini negara memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan perlindungan anak di Indonesia dari segala bentuk permasalahan salah satunya pekerja
STISIPWIDYAPURI SMISTISIPWIDYAPURI SMI Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintahan dalam penanganan eksploitasi pekerjaMetode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintahan dalam penanganan eksploitasi pekerja
RADEN WIJAYARADEN WIJAYA Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dalam mengungkap permasalahan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Candi Borobudur memiliki nilaiMetode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dalam mengungkap permasalahan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Candi Borobudur memiliki nilai
Useful /
GUNUNGSARIGUNUNGSARI Dukungan keluarga, terutama dukungan emosional dan informasional dari suami maupun anggota keluarga lainnya, turut meningkatkan motivasi ibu dalam membawaDukungan keluarga, terutama dukungan emosional dan informasional dari suami maupun anggota keluarga lainnya, turut meningkatkan motivasi ibu dalam membawa
AKPOLAKPOL Peredaran minuman keras merupakan permasalahan yang masih sering ditemukan di wilayah hukum Polresta Surakarta. Kurangnya informasi intelijen dan kesadaranPeredaran minuman keras merupakan permasalahan yang masih sering ditemukan di wilayah hukum Polresta Surakarta. Kurangnya informasi intelijen dan kesadaran
TAMANLITERATAMANLITERA On the other hand, symbolic attitudes strengthen religious identity while maintaining internal solidarity within the community, without causing exclusivityOn the other hand, symbolic attitudes strengthen religious identity while maintaining internal solidarity within the community, without causing exclusivity
UNBARIUNBARI tahapan persiapan, tahapan pendaftaran pemilih dan pencalonan, tahapan pemungutan suara, dan tahapan penetapan/pengesahan. Selain itu, tantangan dalamtahapan persiapan, tahapan pendaftaran pemilih dan pencalonan, tahapan pemungutan suara, dan tahapan penetapan/pengesahan. Selain itu, tantangan dalam