UNBARIUNBARI
Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal HukumDunia saat ini tengah menghadapi pandemi global Covid-19, termasuk di Indonesia, yang sangat meresahkan masyarakat. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja, khususnya pekerja perempuan, sehingga mewujudkan kondisi yang kondusif. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan perusahaan bagi pekerja, terutama pekerja perempuan, selama pandemi Covid-19. Metode penulisan adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap perempuan di masa pandemi Covid-19 mendapat perlindungan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan belum mencapai 2 tahun, sehingga perusahaan tidak bisa memutus hubungan kerja begitu saja. Perlu ada upaya lain dari perusahaan atau pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 pada pekerja yang di-PHK, seperti membatasi waktu kerja/lembur dan merumahkan pekerja tanpa memutus hubungan kerja. Disarankan agar pemerintah mengawasi dan bertindak tegas terhadap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja wanita.
Kebijakan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap perempuan di masa Pandemi Covid-19 mendapat perlindungan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan catatan kerugian perusahaan belum mencapai 2 tahun.Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat serta merta melakukan pemutusan hubungan kerja.Pemerintah dan perusahaan perlu mencari solusi lain untuk menanggulangi dampak Covid-19 terhadap pekerja yang di-PHK, seperti pembatasan jam kerja atau merumahkan pekerja tanpa pemutusan hubungan kerja.
Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas program-program pemerintah dalam memberikan pelatihan kerja atau bantuan modal bagi pekerja perempuan yang terdampak PHK akibat pandemi. Selain itu, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi dan pengawasan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya dalam menjamin hak-hak pekerja perempuan di masa krisis. Studi komparatif mengenai kebijakan perlindungan pekerja perempuan di berbagai negara selama pandemi juga dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan regulasi di Indonesia. Apakah ada model perlindungan yang lebih efektif dalam menjaga kesejahteraan pekerja perempuan dan keberlangsungan bisnis di tengah tantangan ekonomi global?.
| File size | 245.66 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan kerja bertujuan menjamin sistem hubungan kerja tanpa tekanan,Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan kerja bertujuan menjamin sistem hubungan kerja tanpa tekanan,
UMSUMS Artikel ini mengkaji perlindungan pekerja perempuan terhadap potensi diskriminasi akibat penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pelaksanaan hubungan kerja.Artikel ini mengkaji perlindungan pekerja perempuan terhadap potensi diskriminasi akibat penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pelaksanaan hubungan kerja.
STDIISSTDIIS pembatasan tertentu dimaksudkan menyeimbangkan kebebasan individu dengan ketertiban sosial.meskipun klasik menolak kepemimpinan utama bagi non‑Muslim,pembatasan tertentu dimaksudkan menyeimbangkan kebebasan individu dengan ketertiban sosial.meskipun klasik menolak kepemimpinan utama bagi non‑Muslim,
UEUUEU Ada beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan dan kondisi tersebut menghalangi perempuan dalam melakukan pekerjaannya. MelihatAda beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan dan kondisi tersebut menghalangi perempuan dalam melakukan pekerjaannya. Melihat
AIBPMAIBPM Studi ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan praktik ramah lingkungan di hotel dan resor Filipina moderat, tetapi dampaknya terhadap keberlanjutanStudi ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan praktik ramah lingkungan di hotel dan resor Filipina moderat, tetapi dampaknya terhadap keberlanjutan
PSPPJOURNALSPSPPJOURNALS Tantangan utama meliputi sumber daya terbatas, lembaga yang lemah, dan kekurangan keinginan politik untuk melindungi lingkungan. Namun, ada peluang untukTantangan utama meliputi sumber daya terbatas, lembaga yang lemah, dan kekurangan keinginan politik untuk melindungi lingkungan. Namun, ada peluang untuk
UNSURIUNSURI Pada 6 November 2020, permohonan uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakanPada 6 November 2020, permohonan uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan
UNPARUNPAR Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana investasi berbasis minyak Cina di Sudan dengan fokus analisis terhadap interaksi strategis antar negaraPenelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana investasi berbasis minyak Cina di Sudan dengan fokus analisis terhadap interaksi strategis antar negara
Useful /
UEUUEU Penerapan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang pencemaran nama baik terhadap konten influencer mengalami ketidakpastian hukum yang signifikan, sebagaimanaPenerapan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang pencemaran nama baik terhadap konten influencer mengalami ketidakpastian hukum yang signifikan, sebagaimana
UEUUEU Kajian ini diharapkan menjadi bahan refleksi dalam memperkuat peran hukum sebagai instrumen mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. PolitikKajian ini diharapkan menjadi bahan refleksi dalam memperkuat peran hukum sebagai instrumen mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Politik
UMPARUMPAR Pengeluaran pemerintah dan FDI memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB, sementara IPM, tenaga kerja, dan pengeluaran pariwisata internasional tidak menunjukkanPengeluaran pemerintah dan FDI memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB, sementara IPM, tenaga kerja, dan pengeluaran pariwisata internasional tidak menunjukkan
MKRIMKRI 3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan