UNBARIUNBARI

Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peraturan Nagari dibentuk oleh pemerintahan nagari, yang terdiri atas Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari bersama Wali Nagari. Kedudukan Peraturan Nagari dalam tata urutan perundang-undangan diakui sebagai salah satu bentuk ketetapan hukum yang mengikat; (2) pemerintahan nagari Gurun Panjang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pembentukan Peraturan Nagari. Usulan pembuatan Peraturan Nagari dapat berasal dari wali nagari yang kemudian dibahas antara wali nagari dan BAMUS Nagari. Setelah disetujui bersama, maka Peraturan Nagari tersebut kemudian dibawa oleh kepala BAMUS Nagari kepada Wali Nagari untuk ditetapkan (dan kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan; (3) Sebuah Peraturan nagari terdiri dari beberapa bagian yang tersusun dalam suatu kerangka dan bersifat baku untuk setiap jenis peraturan perundang-undangan. Kerangka Peraturan Nagari terdiri atas 6 (enam) bagian, yaitu: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan (jika diperlukan), dan Lampiran (jika diperlukan).

Peraturan nagari dibentuk oleh pemerintahan nagari yang terdiri dari Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari dan Wali Nagari, serta diakui sebagai bentuk ketetapan hukum yang mengikat.Pemerintah nagari Gurun Panjang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya, termasuk pembentukan peraturan nagari melalui pembahasan antara wali nagari dan BAMUS Nagari.Peraturan nagari memiliki kerangka yang baku, terdiri dari judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan (jika diperlukan), dan lampiran (jika diperlukan).

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Nagari di Nagari Gurun Panjang, dengan fokus pada partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah nagari. Selain itu, perlu diteliti mengenai optimalisasi peran BAMUS Nagari dalam proses pembentukan Peraturan Nagari, termasuk peningkatan kapasitas dan independensi lembaga tersebut. Studi komparatif mengenai mekanisme pembentukan Peraturan Nagari di berbagai nagari di Sumatera Barat juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan model pembentukan Peraturan Nagari yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem pemerintahan nagari yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat nagari.

  1. #kesejahteraan masyarakat#kesejahteraan masyarakat
  2. #teknik pengumpulan data#teknik pengumpulan data
Read online
File size669.13 KB
Pages11
Short Linkhttps://juris.id/p-2Jy
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test