UNBARIUNBARI
Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal HukumPenelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peraturan Nagari dibentuk oleh pemerintahan nagari, yang terdiri atas Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari bersama Wali Nagari. Kedudukan Peraturan Nagari dalam tata urutan perundang-undangan diakui sebagai salah satu bentuk ketetapan hukum yang mengikat; (2) pemerintahan nagari Gurun Panjang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pembentukan Peraturan Nagari. Usulan pembuatan Peraturan Nagari dapat berasal dari wali nagari yang kemudian dibahas antara wali nagari dan BAMUS Nagari. Setelah disetujui bersama, maka Peraturan Nagari tersebut kemudian dibawa oleh kepala BAMUS Nagari kepada Wali Nagari untuk ditetapkan (dan kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan; (3) Sebuah Peraturan nagari terdiri dari beberapa bagian yang tersusun dalam suatu kerangka dan bersifat baku untuk setiap jenis peraturan perundang-undangan. Kerangka Peraturan Nagari terdiri atas 6 (enam) bagian, yaitu: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan (jika diperlukan), dan Lampiran (jika diperlukan).
Peraturan nagari dibentuk oleh pemerintahan nagari yang terdiri dari Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari dan Wali Nagari, serta diakui sebagai bentuk ketetapan hukum yang mengikat.Pemerintah nagari Gurun Panjang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya, termasuk pembentukan peraturan nagari melalui pembahasan antara wali nagari dan BAMUS Nagari.Peraturan nagari memiliki kerangka yang baku, terdiri dari judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan (jika diperlukan), dan lampiran (jika diperlukan).
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Nagari di Nagari Gurun Panjang, dengan fokus pada partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah nagari. Selain itu, perlu diteliti mengenai optimalisasi peran BAMUS Nagari dalam proses pembentukan Peraturan Nagari, termasuk peningkatan kapasitas dan independensi lembaga tersebut. Studi komparatif mengenai mekanisme pembentukan Peraturan Nagari di berbagai nagari di Sumatera Barat juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan model pembentukan Peraturan Nagari yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem pemerintahan nagari yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat nagari.
| File size | 669.13 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Artikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsungArtikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan kerah putih yang memiliki dampak negatif signifikan pada stabilitas ekonomi dan bisnis. TPPU bersifatTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan kerah putih yang memiliki dampak negatif signifikan pada stabilitas ekonomi dan bisnis. TPPU bersifat
DINASTIREVDINASTIREV Saat ini, pengaturan mengenai kedudukan wakil kepala daerah masih diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Saat ini, pengaturan mengenai kedudukan wakil kepala daerah masih diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini dilakukan di Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara denganPenelitian ini dilakukan di Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan
LINTASBUDAYANUSANTARALINTASBUDAYANUSANTARA Fenomena hadirnya sosok Dedi Mulyadi menjadi menarik karena kemunculannya di tengah maraknya krisis kepercayaan publik terhadap pelaku politisi yang cenderungFenomena hadirnya sosok Dedi Mulyadi menjadi menarik karena kemunculannya di tengah maraknya krisis kepercayaan publik terhadap pelaku politisi yang cenderung
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Big data semakin penting karena mulai digunakan secara luas untuk analisis di sektor bisnis dan pemerintahan. Selain itu, big data juga mulai dimanfaatkanBig data semakin penting karena mulai digunakan secara luas untuk analisis di sektor bisnis dan pemerintahan. Selain itu, big data juga mulai dimanfaatkan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Sel dinilai sejalan dengan teori tujuan relative dan gabungan. Dimana Terdakwa untuk sementara waktu diisolasi dari masyarakat dengan tujuan untuk dibinaSel dinilai sejalan dengan teori tujuan relative dan gabungan. Dimana Terdakwa untuk sementara waktu diisolasi dari masyarakat dengan tujuan untuk dibina
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH OJK memiliki kewenangan dalam mengakhiri prosedur pengawasan operasional yang terkait dengan transaksi pertukaran bank dan non-bank, serta memberikan kepastianOJK memiliki kewenangan dalam mengakhiri prosedur pengawasan operasional yang terkait dengan transaksi pertukaran bank dan non-bank, serta memberikan kepastian
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Oleh karena itu, solusi dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan implementasi hukum bisnis dan praktik bisnis yang etis di Indonesia antara lainOleh karena itu, solusi dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan implementasi hukum bisnis dan praktik bisnis yang etis di Indonesia antara lain
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektifDengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif
DINASTIREVDINASTIREV Pelaksanaan fungsi Pengamanan Keimigrasian dilakukan terhadap dokumen keimigrasian, personel, material dan cap keimigrasian, serta kantor dan instalasiPelaksanaan fungsi Pengamanan Keimigrasian dilakukan terhadap dokumen keimigrasian, personel, material dan cap keimigrasian, serta kantor dan instalasi
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi tindakan dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik, serta menganalisis bentuk pertanggungjawabanPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi tindakan dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban