UNBARIUNBARI
Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal HukumPenelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peraturan Nagari dibentuk oleh pemerintahan nagari, yang terdiri atas Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari bersama Wali Nagari. Kedudukan Peraturan Nagari dalam tata urutan perundang-undangan diakui sebagai salah satu bentuk ketetapan hukum yang mengikat; (2) pemerintahan nagari Gurun Panjang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pembentukan Peraturan Nagari. Usulan pembuatan Peraturan Nagari dapat berasal dari wali nagari yang kemudian dibahas antara wali nagari dan BAMUS Nagari. Setelah disetujui bersama, maka Peraturan Nagari tersebut kemudian dibawa oleh kepala BAMUS Nagari kepada Wali Nagari untuk ditetapkan (dan kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan; (3) Sebuah Peraturan nagari terdiri dari beberapa bagian yang tersusun dalam suatu kerangka dan bersifat baku untuk setiap jenis peraturan perundang-undangan. Kerangka Peraturan Nagari terdiri atas 6 (enam) bagian, yaitu: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan (jika diperlukan), dan Lampiran (jika diperlukan).
Peraturan nagari dibentuk oleh pemerintahan nagari yang terdiri dari Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari dan Wali Nagari, serta diakui sebagai bentuk ketetapan hukum yang mengikat.Pemerintah nagari Gurun Panjang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya, termasuk pembentukan peraturan nagari melalui pembahasan antara wali nagari dan BAMUS Nagari.Peraturan nagari memiliki kerangka yang baku, terdiri dari judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan (jika diperlukan), dan lampiran (jika diperlukan).
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Nagari di Nagari Gurun Panjang, dengan fokus pada partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah nagari. Selain itu, perlu diteliti mengenai optimalisasi peran BAMUS Nagari dalam proses pembentukan Peraturan Nagari, termasuk peningkatan kapasitas dan independensi lembaga tersebut. Studi komparatif mengenai mekanisme pembentukan Peraturan Nagari di berbagai nagari di Sumatera Barat juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan model pembentukan Peraturan Nagari yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem pemerintahan nagari yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat nagari.
| File size | 669.13 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
POLNAMPOLNAM Dari perspektif kesehatan mental, anxiety politik dapat menyebabkan berbagai gejala psikologis, seperti gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, perubahanDari perspektif kesehatan mental, anxiety politik dapat menyebabkan berbagai gejala psikologis, seperti gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, perubahan
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI 1) Pilihan yang baik dan yang tidak baik. 2) Pilihan yang baik dan yang lebih baik. 3) Pilihan yang jelek dan yang lebih jelek. 4) Pilihan yang tingkat1) Pilihan yang baik dan yang tidak baik. 2) Pilihan yang baik dan yang lebih baik. 3) Pilihan yang jelek dan yang lebih jelek. 4) Pilihan yang tingkat
DINASTIRESDINASTIRES Studi kasus sukses seperti Smart Kampung Banyuwangi, kemitraan publik-swasta di Pangandaran, dan adopsi telemedisin dan platform e-learning menunjukkanStudi kasus sukses seperti Smart Kampung Banyuwangi, kemitraan publik-swasta di Pangandaran, dan adopsi telemedisin dan platform e-learning menunjukkan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Pembagian kewenangan pengawasan proyek konstruksi infrastruktur transportasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, meskipun diatur jelas dalam undang-undang,Pembagian kewenangan pengawasan proyek konstruksi infrastruktur transportasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, meskipun diatur jelas dalam undang-undang,
IPDNIPDN Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyediakan website layanan publik yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi. Pemerintah Kabupaten NunukanPemerintah Kabupaten Nunukan telah menyediakan website layanan publik yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi. Pemerintah Kabupaten Nunukan
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini merekomendasikan reformasi institusional untuk memperkuat independensi legislatif dan yudikatif serta memperluas partisipasi publik dalamPenelitian ini merekomendasikan reformasi institusional untuk memperkuat independensi legislatif dan yudikatif serta memperluas partisipasi publik dalam
IWIIWI Penelitian juga menyimpulkan bahwa terdapat empat kompetensi yang perlu dioptimalkan yaitu mendengarkan aktif, membangun kesadaran, memfasilitasi perkembanganPenelitian juga menyimpulkan bahwa terdapat empat kompetensi yang perlu dioptimalkan yaitu mendengarkan aktif, membangun kesadaran, memfasilitasi perkembangan
STAI ALHIDAYAHSTAI ALHIDAYAH Musyawarah adalah berkumpulnya manusia untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing mengeluarkan pendapatnya, kemudian diambil pendapat yang terbaikMusyawarah adalah berkumpulnya manusia untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing mengeluarkan pendapatnya, kemudian diambil pendapat yang terbaik
Useful /
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI Setiap kasus memerlukan pertimbangan etika, kejujuran, dan ketelitian yang tidak dapat diabaikan, sehingga notaris bertanggung jawab atas pekerjaannyaSetiap kasus memerlukan pertimbangan etika, kejujuran, dan ketelitian yang tidak dapat diabaikan, sehingga notaris bertanggung jawab atas pekerjaannya
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI Sistem tersebut tidak dapat ditolak secara permanen karena banyak dimensinya mengandung nilai positif yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.Sistem tersebut tidak dapat ditolak secara permanen karena banyak dimensinya mengandung nilai positif yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
UNBARIUNBARI Meskipun secara umum pembahasan tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara realitas pengaturan tersebut tetap membutuhkanMeskipun secara umum pembahasan tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara realitas pengaturan tersebut tetap membutuhkan
UNBARIUNBARI Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan , kendala yang dihadapi, dan upaya penyelesaiannya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salahTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan , kendala yang dihadapi, dan upaya penyelesaiannya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah