NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialeStudi ini bertujuan untuk membedah Implikasi Sosiologis dari Pertukaran Sosial Pasca-Pemilihan Kandidat Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan retrospektif. Studi ini menghasilkan beberapa temuan, termasuk: Pertama; hubungan pertukaran sosial elit politik adalah situasi strategis yang saling bergantung, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan serta sebagai upaya untuk mengonsolidasikan kekuasaan untuk mencapai elektabilitas/kemenangan dalam momentum pemilihan kepala daerah. Kedua; pola pertukaran sosial didasarkan pada sejumlah potensi kepemilikan dalam bentuk elit, tokoh, dan sumber daya finansial, yang dapat menentukan kekuatan sosial yang dipertimbangkan oleh partai politik untuk memberikan persetujuan/rekomendasi partai kepada pasangan calon kepala daerah. Ketiga, strategi pertukaran sosial antara elit partai dan elit politik saling menggunakan untuk mencapai kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Studi ini menyimpulkan bahwa implikasi sosiologis dari interaksi sosial berlangsung dalam kehidupan masyarakat sebelum dan setelah pemilihan kandidat kepala daerah. Ada pembagian dalam masyarakat akibat gesekan yang dihasilkan dalam pemilihan kepala daerah yang berasal dari hubungan pertukaran sosial, pola pertukaran sosial, dan strategi pertukaran sosial baik secara individu maupun dalam kelompok elit politik dan elit partai.
Berdasarkan deskripsi dalam pembahasan masalah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut.Proses suksesi kepala daerah, elit politik dan partai politik saling memanfaatkan pasangan calon satu sama lain untuk memperkuat pengaruh politik masing-masing guna mendapatkan dukungan dari masyarakat (pemilih).Karena pada kenyataannya pasangan calon kepala daerah, pemilih, dan partai politik memiliki hubungan yang dekat baik secara ideologis maupun sosiologis.Implikasi sosiologis terjadi dalam interaksi sosio-politik selama masa pemilihan kepala daerah dan pasca pemilihan kandidat kepala daerah.Masyarakat akan terfragmentasi dan menyebabkan gesekan sesuai potensinya.Jika elit politik dan elit partai melakukan pertukaran sosial dalam pemilihan kepala daerah, mereka harus mempertimbangkan kandidat atau tokoh yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah, baik itu Gubernur, Bupati, maupun Walikota.
Berlanjut dari penelitian ini, saran penelitian baru yang dapat diajukan adalah: Pertama, bagaimana cara membangun keterlibatan masyarakat secara lebih efektif dalam proses pemilihan kepala daerah agar tidak ada polarisasi yang terlalu tajam? Kedua, perlu dilakukan studi mengenai seberapa besar dampak pertukaran sosial antara elit politik dan pemilih di Gorontalo terhadap sikap politik masyarakat pasca pemilu. Ketiga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi peran media massa dalam membentuk pola pertukaran sosial dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemilih di Gorontalo. Ketiga saran ini diharapkan dapat membantu mendalami karakteristik politik masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah tersebut.
| File size | 537.5 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
MKRIMKRI Undang-Undang sebagai produk hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyaring calon-calon pejabat politik yang dipilih melalui pemilu.Undang-Undang sebagai produk hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyaring calon-calon pejabat politik yang dipilih melalui pemilu.
UMMUMM Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih.Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih.
UPN VeteranUPN Veteran Posisi ASN yang rentan terhadap pengaruh politik dapat melemahkan legitimasi dan efektivitas pemerintahan. Pemenuhan etika administrasi, yang meliputiPosisi ASN yang rentan terhadap pengaruh politik dapat melemahkan legitimasi dan efektivitas pemerintahan. Pemenuhan etika administrasi, yang meliputi
UGMUGM Kualitas LMX berhubungan positif dengan kepuasan kerja, tetapi tidak dengan komitmen organisasi. Diversitas hubungan CWX berhubungan negatif dengan komitmenKualitas LMX berhubungan positif dengan kepuasan kerja, tetapi tidak dengan komitmen organisasi. Diversitas hubungan CWX berhubungan negatif dengan komitmen
Useful /
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan. Revisi Peraturan Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan. Revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi
MKRIMKRI Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah normaMenurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah norma
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Reformasi telah memungkinkan struktur politik yang lebih terbuka, termasuk atmosfer politik yang lebih ramah bagi gerakan guru. Tujuan penelitian ini adalahReformasi telah memungkinkan struktur politik yang lebih terbuka, termasuk atmosfer politik yang lebih ramah bagi gerakan guru. Tujuan penelitian ini adalah
UMMUMM Namun, kerangka hukum yang lebih kuat, kolaborasi kelembagaan yang ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi sangat penting untuk mencapaiNamun, kerangka hukum yang lebih kuat, kolaborasi kelembagaan yang ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi sangat penting untuk mencapai