UNBARIUNBARI
Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal HukumPenyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di Indonesia sebagai bagian dalam mensukseskan demokrasi. Berbagai permasalahan hukum muncul mulai dari masa jabatan pejabat publik yang belum akan berakhir pada saat pelaksanaan pesta demokrasi serentak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menjawab urgensi pemisahan pemilu nasional dan daerah dalam penyelenggaraan pemilu lima kotak, yang dapat menambah beban kerja dan berpotensi menghilangkan nyawa petugas KPPS. Selain itu, bukan hanya masalah manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan, dan kemurnian hak pilih. Desain keserentakan yang ada berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan pemilu sesuai asas jujur dan adil. Untuk itu, memahami masalah pergulatan pemilihan serentak terjadi setelah pelaksanaan serentak memakan banyak korban dengan sistem lima kotak. Potensi jika tidak dilaksanakan secara serentak akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan dikarenakan kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional, akan menghadapi perubahan konfigurasi politik.
Urgensi pemisahan pemilu nasional dan daerah adalah belum berakhirnya masa jabatan pejabat publik jika dilaksanakan pemilihan serentak, serta penyelenggaraan pemilu lima kotak membuat pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara menjadi sangat panjang dan melelahkan yang berpotensi menghilangkan nyawa seperti halnya terjadi di tahun 2019.Masalah lain muncul terkait bukan hanya masalah manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan, dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang mesti dilindungi.Pergulatan pemilihan serentak tahun 2019 memakan banyak korban dengan sistem lima kotak yang menambah beban kerja petugas, namun apabila tidak diserentakan, pemilihan umum akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis komparatif dampak pemisahan pemilu nasional dan lokal terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Perlu dikaji lebih dalam, bagaimana konfigurasi politik di daerah, setelah pemisahan pemilu, memengaruhi hubungan antara kepala daerah dan DPRD, serta dampaknya terhadap implementasi program pembangunan nasional di tingkat lokal. Selain itu, riset mendalam mengenai preferensi pemilih terhadap isu-isu lokal dibandingkan isu nasional dalam pemilu yang terpisah juga relevan. Studi ini dapat menggunakan metode survei dan wawancara untuk memahami bagaimana pemilih membuat keputusan dalam konteks pemilu yang tidak serentak. Terakhir, perlu diteliti mengenai desain ideal pemisahan pemilu nasional dan lokal yang paling efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jadwal pemilu, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan simulasi dan pemodelan untuk menguji berbagai skenario desain pemilu yang berbeda.
| File size | 584.83 KB |
| Pages | 11 |
| Short Link | https://juris.id/p-2Jw |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Undang-Undang sebagai produk hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyaring calon-calon pejabat politik yang dipilih melalui pemilu.Undang-Undang sebagai produk hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyaring calon-calon pejabat politik yang dipilih melalui pemilu.
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead, temuan menunjukkan bahwa ulama membangun makna politik melalui simbol agama, naratifDengan menggunakan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead, temuan menunjukkan bahwa ulama membangun makna politik melalui simbol agama, naratif
UMMUMM Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapaiDengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapai
UMMUMM Di Malaysia, hal itu tidak diatur dalam konstitusi. Sementara itu, di Myanmar dan Kamboja, konstitusi mengatur penundaan pemilihan umum, yang mengaturDi Malaysia, hal itu tidak diatur dalam konstitusi. Sementara itu, di Myanmar dan Kamboja, konstitusi mengatur penundaan pemilihan umum, yang mengatur
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Selain itu, penanganan politik uang mempromosikan persaingan politik yang adil, memastikan representasi yang lebih baik, memperkuat supremasi hukum, danSelain itu, penanganan politik uang mempromosikan persaingan politik yang adil, memastikan representasi yang lebih baik, memperkuat supremasi hukum, dan
UMMUMM Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi hukum Islam terkait pengisian jabatan kepala daerah dan bagaimana pengisian jabatan ini dirancang untukPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi hukum Islam terkait pengisian jabatan kepala daerah dan bagaimana pengisian jabatan ini dirancang untuk
MKRIMKRI Menjelang pemilihan kepala daerah, terdapat pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menimbulkan diskursus mengenaiMenjelang pemilihan kepala daerah, terdapat pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menimbulkan diskursus mengenai
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Penelitian ini menggunakan metode campuran strategi transformatif berurutan yang terintegrasi dengan metode TAIDA sebagai perencanaan skenario, denganPenelitian ini menggunakan metode campuran strategi transformatif berurutan yang terintegrasi dengan metode TAIDA sebagai perencanaan skenario, dengan
Useful /
UNBARIUNBARI Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya memberikan pembatasan pemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah untuk rumah tinggal, namun belum optimalPemerintah Republik Indonesia telah berupaya memberikan pembatasan pemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah untuk rumah tinggal, namun belum optimal
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penyampaian layanan dalam institusi publik telah menjadi salah satu bidang manajemen yang paling penting. Hal ini sangat penting sehingga suatu institusiPenyampaian layanan dalam institusi publik telah menjadi salah satu bidang manajemen yang paling penting. Hal ini sangat penting sehingga suatu institusi
UMMUMM Integrasi ADR dengan mekanisme adat terbukti memperkuat pluralisme hukum dan menyediakan alternatif yang lebih sesuai daripada litigasi di masyarakat pedesaanIntegrasi ADR dengan mekanisme adat terbukti memperkuat pluralisme hukum dan menyediakan alternatif yang lebih sesuai daripada litigasi di masyarakat pedesaan
PANCABHAKTIPANCABHAKTI Penelitian ini bersifat analitik menggunakan rancangan case control, terhadap 200 responden yang terbagi menjadi 100 orang kelompok sampel akseptor IUDPenelitian ini bersifat analitik menggunakan rancangan case control, terhadap 200 responden yang terbagi menjadi 100 orang kelompok sampel akseptor IUD