UNBARIUNBARI
Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal HukumPenyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di Indonesia sebagai bagian dalam mensukseskan demokrasi. Berbagai permasalahan hukum muncul mulai dari masa jabatan pejabat publik yang belum akan berakhir pada saat pelaksanaan pesta demokrasi serentak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menjawab urgensi pemisahan pemilu nasional dan daerah dalam penyelenggaraan pemilu lima kotak, yang dapat menambah beban kerja dan berpotensi menghilangkan nyawa petugas KPPS. Selain itu, bukan hanya masalah manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan, dan kemurnian hak pilih. Desain keserentakan yang ada berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan pemilu sesuai asas jujur dan adil. Untuk itu, memahami masalah pergulatan pemilihan serentak terjadi setelah pelaksanaan serentak memakan banyak korban dengan sistem lima kotak. Potensi jika tidak dilaksanakan secara serentak akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan dikarenakan kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional, akan menghadapi perubahan konfigurasi politik.
Urgensi pemisahan pemilu nasional dan daerah adalah belum berakhirnya masa jabatan pejabat publik jika dilaksanakan pemilihan serentak, serta penyelenggaraan pemilu lima kotak membuat pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara menjadi sangat panjang dan melelahkan yang berpotensi menghilangkan nyawa seperti halnya terjadi di tahun 2019.Masalah lain muncul terkait bukan hanya masalah manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan, dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang mesti dilindungi.Pergulatan pemilihan serentak tahun 2019 memakan banyak korban dengan sistem lima kotak yang menambah beban kerja petugas, namun apabila tidak diserentakan, pemilihan umum akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis komparatif dampak pemisahan pemilu nasional dan lokal terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Perlu dikaji lebih dalam, bagaimana konfigurasi politik di daerah, setelah pemisahan pemilu, memengaruhi hubungan antara kepala daerah dan DPRD, serta dampaknya terhadap implementasi program pembangunan nasional di tingkat lokal. Selain itu, riset mendalam mengenai preferensi pemilih terhadap isu-isu lokal dibandingkan isu nasional dalam pemilu yang terpisah juga relevan. Studi ini dapat menggunakan metode survei dan wawancara untuk memahami bagaimana pemilih membuat keputusan dalam konteks pemilu yang tidak serentak. Terakhir, perlu diteliti mengenai desain ideal pemisahan pemilu nasional dan lokal yang paling efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jadwal pemilu, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan simulasi dan pemodelan untuk menguji berbagai skenario desain pemilu yang berbeda.
| File size | 584.83 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Dalam perjalanannya, melalui proses pengujian undang-undang, paradigma dimaksud justru digeser ke arah menghilangkan pembatasan yang demikian, karena dinilaiDalam perjalanannya, melalui proses pengujian undang-undang, paradigma dimaksud justru digeser ke arah menghilangkan pembatasan yang demikian, karena dinilai
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian ini juga menyoroti risiko polarisasi sosial ketika ulama bertindak sebagai tokoh partisan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yangPenelitian ini juga menyoroti risiko polarisasi sosial ketika ulama bertindak sebagai tokoh partisan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang
UMMUMM Artikel ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam prosesArtikel ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam proses
UMMUMM Artikel ini menguji dan menganalisis peraturan mengenai penundaan pemilihan umum di berbagai negara, terutama negara-negara yang telah menunda pemilihanArtikel ini menguji dan menganalisis peraturan mengenai penundaan pemilihan umum di berbagai negara, terutama negara-negara yang telah menunda pemilihan
SAINTEKMUSAINTEKMU Penelitian ini mengusulkan sistem perolehan suara berbasis Android untuk memantau jumlah pemilih calon legislatif dalam pemilihan calon anggota dewan diPenelitian ini mengusulkan sistem perolehan suara berbasis Android untuk memantau jumlah pemilih calon legislatif dalam pemilihan calon anggota dewan di
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Politik uang merusak institusi demokrasi, mengikis kepercayaan publik, dan menghambat partisipasi warga negara dalam proses pemilihan umum. Dengan menanganiPolitik uang merusak institusi demokrasi, mengikis kepercayaan publik, dan menghambat partisipasi warga negara dalam proses pemilihan umum. Dengan menangani
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Indonesia telah bergabung dalam Perjanjian Paris dan menyusun regulasi yang menjadi dasar implementasi SDG di tingkat daerah. Analisis profil pencapaianIndonesia telah bergabung dalam Perjanjian Paris dan menyusun regulasi yang menjadi dasar implementasi SDG di tingkat daerah. Analisis profil pencapaian
UADUAD Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatanPenelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Gerakan ini berkontribusi signifikan terhadap proses demokratisasi Indonesia melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur hukumGerakan ini berkontribusi signifikan terhadap proses demokratisasi Indonesia melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur hukum
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Mahasiswa menyatakan bahwa modul proyek telah memfasilitasi aktivitas mereka dalam proyek, meskipun beberapa masih mengalami kesulitan dalam memahami isiMahasiswa menyatakan bahwa modul proyek telah memfasilitasi aktivitas mereka dalam proyek, meskipun beberapa masih mengalami kesulitan dalam memahami isi
PANCABHAKTIPANCABHAKTI Tema-tema yang muncul disesuaikan dengan kisah yang telah diceritakan oleh partisipan. Perempuan kanker leher rahim yang mengalami kekambuhan memilikiTema-tema yang muncul disesuaikan dengan kisah yang telah diceritakan oleh partisipan. Perempuan kanker leher rahim yang mengalami kekambuhan memiliki
PANCABHAKTIPANCABHAKTI Setelah diberikan terapi okupasi gejala halusinasi pendengaran paling banyak dalam kategori ringan (44,4%). Terapi okupasi direkomendasikan untuk mengatasiSetelah diberikan terapi okupasi gejala halusinasi pendengaran paling banyak dalam kategori ringan (44,4%). Terapi okupasi direkomendasikan untuk mengatasi