UNBARIUNBARI
Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal HukumPenyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di Indonesia sebagai bagian dalam mensukseskan demokrasi. Berbagai permasalahan hukum muncul mulai dari masa jabatan pejabat publik yang belum akan berakhir pada saat pelaksanaan pesta demokrasi serentak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menjawab urgensi pemisahan pemilu nasional dan daerah dalam penyelenggaraan pemilu lima kotak, yang dapat menambah beban kerja dan berpotensi menghilangkan nyawa petugas KPPS. Selain itu, bukan hanya masalah manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan, dan kemurnian hak pilih. Desain keserentakan yang ada berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan pemilu sesuai asas jujur dan adil. Untuk itu, memahami masalah pergulatan pemilihan serentak terjadi setelah pelaksanaan serentak memakan banyak korban dengan sistem lima kotak. Potensi jika tidak dilaksanakan secara serentak akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan dikarenakan kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional, akan menghadapi perubahan konfigurasi politik.
Urgensi pemisahan pemilu nasional dan daerah adalah belum berakhirnya masa jabatan pejabat publik jika dilaksanakan pemilihan serentak, serta penyelenggaraan pemilu lima kotak membuat pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara menjadi sangat panjang dan melelahkan yang berpotensi menghilangkan nyawa seperti halnya terjadi di tahun 2019.Masalah lain muncul terkait bukan hanya masalah manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan, dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang mesti dilindungi.Pergulatan pemilihan serentak tahun 2019 memakan banyak korban dengan sistem lima kotak yang menambah beban kerja petugas, namun apabila tidak diserentakan, pemilihan umum akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis komparatif dampak pemisahan pemilu nasional dan lokal terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Perlu dikaji lebih dalam, bagaimana konfigurasi politik di daerah, setelah pemisahan pemilu, memengaruhi hubungan antara kepala daerah dan DPRD, serta dampaknya terhadap implementasi program pembangunan nasional di tingkat lokal. Selain itu, riset mendalam mengenai preferensi pemilih terhadap isu-isu lokal dibandingkan isu nasional dalam pemilu yang terpisah juga relevan. Studi ini dapat menggunakan metode survei dan wawancara untuk memahami bagaimana pemilih membuat keputusan dalam konteks pemilu yang tidak serentak. Terakhir, perlu diteliti mengenai desain ideal pemisahan pemilu nasional dan lokal yang paling efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jadwal pemilu, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan simulasi dan pemodelan untuk menguji berbagai skenario desain pemilu yang berbeda.
| File size | 584.83 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Keberadaan Kampung Adat adalah adanya kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua terhadap pembentukan kampung adat, terutama terkait dengan pemberian pengakuanKeberadaan Kampung Adat adalah adanya kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua terhadap pembentukan kampung adat, terutama terkait dengan pemberian pengakuan
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang kasus kekerasan anak,Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang kasus kekerasan anak,
MKRIMKRI Fenomena ini menimbulkan dilema konstitusional dan demokratis karena memicu krisis legitimasi substantif serta melemahkan kompetisi politik. PragmatismeFenomena ini menimbulkan dilema konstitusional dan demokratis karena memicu krisis legitimasi substantif serta melemahkan kompetisi politik. Pragmatisme
DINASTIREVDINASTIREV Dari pembahasan yang telah diurai sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Setiap tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya agar dapat dibedakan danDari pembahasan yang telah diurai sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Setiap tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya agar dapat dibedakan dan
UMMUMM Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaranPengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaran
DINASTIRESDINASTIRES Indonesia merupakan negara konstitusional (Rechtsstaat) yang menjunjung nilai-nilai norma hukum berbasis perundang‑undangan. Negara ini memiliki normaIndonesia merupakan negara konstitusional (Rechtsstaat) yang menjunjung nilai-nilai norma hukum berbasis perundang‑undangan. Negara ini memiliki norma
MKRIMKRI 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dan menolak permohonan pemohon atas pengujian Pasal 50 ayat (1)6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dan menolak permohonan pemohon atas pengujian Pasal 50 ayat (1)
AKRABJUARAAKRABJUARA Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analisis. Data dikumpulkan dengan teknik Baca, Simak dan Catat (BSC) pada konteks pemilihan kepalaMetode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analisis. Data dikumpulkan dengan teknik Baca, Simak dan Catat (BSC) pada konteks pemilihan kepala
Useful /
STIKES YRSDSSTIKES YRSDS Hasil menunjukkan sebagian besar kriteria, seperti fasilitas tempat tidur, ventilasi, pencahayaan, dan outlet oksigen telah terpenuhi. Namun, kendala masihHasil menunjukkan sebagian besar kriteria, seperti fasilitas tempat tidur, ventilasi, pencahayaan, dan outlet oksigen telah terpenuhi. Namun, kendala masih
STIKES YRSDSSTIKES YRSDS Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan desain cross-sectional. Sampel terdiri dari 214 remaja usia 13-19 tahun (laki-laki dan perempuan),Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan desain cross-sectional. Sampel terdiri dari 214 remaja usia 13-19 tahun (laki-laki dan perempuan),
RAHARJARAHARJA Studi ini mengevaluasi program kerja yang dilaksanakan, anggaran yang digunakan, serta metode penginputan data anggaran ke dalam Microsoft Excel untukStudi ini mengevaluasi program kerja yang dilaksanakan, anggaran yang digunakan, serta metode penginputan data anggaran ke dalam Microsoft Excel untuk
UMMUMM Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan doktrinal untuk menyelidiki struktur bank Islam dalam kaitannya dengan pembatasan ekonomi Islam.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan doktrinal untuk menyelidiki struktur bank Islam dalam kaitannya dengan pembatasan ekonomi Islam.