UINSIUINSI
MAZAHIBMAZAHIBThe question of how democratic states navigate religious aspirations remains central in Muslim-majority societies. In Indonesia, this relationship has followed a nonlinear trajectory shaped by political alliances, institutional asymmetries, and ideological transformations. This article explores how successive governments—from Habibie to Joko Widodo—have managed the complex intersection of Islam, democracy, and pluralism. Using a qualitative comparative approach, it identifies shifts in state strategies toward Islamic political expression, ranging from symbolic inclusion to legal restriction and bureaucratic regulation. The concept of contested accommodation is proposed to explain how Islamic norms have been selectively engaged, redirected, or constrained through evolving institutional mechanisms. While some administrations prioritized inclusive pluralism, others aligned with conservative religious agendas. Populist religiosity, transnational influences, and media amplification further shaped the policy landscape. The findings suggest that Islamic political expression in Indonesia is neither fully absorbed nor rejected, but continually renegotiated. Pluralism, in this context, is sustained not through ideological consensus but through ongoing recalibration within democratic institutions.
Indonesias experience demonstrates a continuous negotiation between Islam and democracy, shaped by regime strategies, legal constraints, and competing national visions.The state has adopted a contested accommodation approach, balancing symbolic inclusion with legal and bureaucratic regulation of Islamic political expression.This dynamic highlights the resilience of Indonesian democracy in navigating religious diversity, but also underscores the ongoing challenges to maintaining pluralism amidst shifting ideological alignments and societal pressures.
Mengingat kompleksitas hubungan antara agama, demokrasi, dan masyarakat di Indonesia, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memahami bagaimana dinamika ini memengaruhi partisipasi politik kelompok minoritas dan perempuan. Selain itu, penting untuk meneliti peran media sosial dan platform digital dalam membentuk wacana publik tentang Islam dan nasionalisme, serta dampaknya terhadap polarisasi sosial. Terakhir, studi komparatif dengan negara-negara Muslim lainnya dapat memberikan wawasan berharga tentang strategi yang efektif untuk mempromosikan pluralisme dan toleransi dalam konteks politik yang beragam.
- The ICMI (Association of Indonesian Muslim Intellectuals) and Its Political Tendency during the Indonesian... ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2333The ICMI Association of Indonesian Muslim Intellectuals and Its Political Tendency during the Indonesian ji unbari ac index php ilmiah article view 2333
- Contemporary Southeast Asia Vol. 42/1 (April 2020) | ISEAS Publishing. contemporary southeast asia iseas... bookshop.iseas.edu.sg/publication/2429Contemporary Southeast Asia Vol 42 1 April 2020 ISEAS Publishing contemporary southeast asia iseas bookshop iseas edu sg publication 2429
- Communism Debated Again: The Muslim Response to the Idea of Revoking the 1966 anti-Communism in Post-Soeharto... studiaislamika.ppimcensis.or.id/index.php/studia-islamika/article/view/574Communism Debated Again The Muslim Response to the Idea of Revoking the 1966 anti Communism in Post Soeharto studiaislamika ppimcensis index php studia islamika article view 574
| File size | 465.03 KB |
| Pages | 30 |
| DMCA | Report |
Related /
STTSIMPSONSTTSIMPSON Penelitian menggunakan metode penelitian religius untuk menanggapi ketidakadilan di hadapan kekuasaan yang mengancam bangsa Yahudi di bawah pemerintahanPenelitian menggunakan metode penelitian religius untuk menanggapi ketidakadilan di hadapan kekuasaan yang mengancam bangsa Yahudi di bawah pemerintahan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan political pundit oleh media dipengaruhi oleh kemudahan akses dan memenuhi kualifikasi pendidikan pascasarjana,Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan political pundit oleh media dipengaruhi oleh kemudahan akses dan memenuhi kualifikasi pendidikan pascasarjana,
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi norma hukum berbasis maqāṣid melalui ijtihād maqāṣidī dan tahqīq al‑manāṭ sebagai alat metodologisPenelitian ini mengusulkan rekonstruksi norma hukum berbasis maqāṣid melalui ijtihād maqāṣidī dan tahqīq al‑manāṭ sebagai alat metodologis
IAIN CURUPIAIN CURUP Artikel ini menekankan pentingnya reformasi hukum, komunikasi yang lebih baik antar otoritas hukum, dan penciptaan ruang bersama di mana kedua sistem dapatArtikel ini menekankan pentingnya reformasi hukum, komunikasi yang lebih baik antar otoritas hukum, dan penciptaan ruang bersama di mana kedua sistem dapat
IAIN CURUPIAIN CURUP Peneliti berupaya menawarkan model yuridis yang selaras dengan situasi digital saat ini sekaligus dapat diterima oleh prinsip-prinsip hukum Islam. ArtikelPeneliti berupaya menawarkan model yuridis yang selaras dengan situasi digital saat ini sekaligus dapat diterima oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Artikel
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Sengketa merek antara merek terkenal “MASTERTINT mendapatkan perlindungan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. PembuktianSengketa merek antara merek terkenal “MASTERTINT mendapatkan perlindungan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Pembuktian
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Oleh karena itu, pengamat politik dan masyarakat harus secara kritis menganalisis konten media serta menegakkan integritas, akuntabilitas, dan etika jurnalistikOleh karena itu, pengamat politik dan masyarakat harus secara kritis menganalisis konten media serta menegakkan integritas, akuntabilitas, dan etika jurnalistik
JIMF BIJIMF BI Penelitian ini menawarkan analisis empiris faktor-faktor yang dapat memengaruhi implementasi kewirausahaan sosial. Niat kewirausahaan sosial dapat dijelaskanPenelitian ini menawarkan analisis empiris faktor-faktor yang dapat memengaruhi implementasi kewirausahaan sosial. Niat kewirausahaan sosial dapat dijelaskan
Useful /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Dalam penelitian ini, fokus pada pembahasan dalam aspek pembiayaan dan implementasi akad rohn di BMT UGT Nusantara Cabang Paiton. Diantara produk pembiayaanDalam penelitian ini, fokus pada pembahasan dalam aspek pembiayaan dan implementasi akad rohn di BMT UGT Nusantara Cabang Paiton. Diantara produk pembiayaan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Oleh karena itu, pelestarian iman, kehidupan, kekayaan, keturunan dan akal adalah tujuan utama agama. Studi ini menyoroti bahwa di tengah gambaran negatifOleh karena itu, pelestarian iman, kehidupan, kekayaan, keturunan dan akal adalah tujuan utama agama. Studi ini menyoroti bahwa di tengah gambaran negatif
MKRIMKRI 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa;4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
MKRIMKRI Perbedaannya adalah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sementara Mahkamah AgungPerbedaannya adalah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sementara Mahkamah Agung