UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumPerubahan iklim tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis Putusan Verein KlimaSeniorinnen v. Switzerland yang dikeluarkan oleh European Court of Human Rights (ECtHR) pada tahun 2024 dengan menitikberatkan pada dimensi prosedural dan substantif perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait paradigma baru pengadilan terhadap kedudukan hukum pemohon serta penegasan kewajiban positif negara untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, ECtHR memperluas pemaknaan locus standi dengan mengakui asosiasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mewakili kelompok terdampak perubahan iklim. Secara substantif, pengadilan menegaskan kewajiban positif negara untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mitigasi iklim yang efektif guna melindungi hak-hak warga negara. Kesimpulannya, putusan ini menandai evolusi paradigma perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perubahan iklim. Oleh karena itu, putusan KlimaSeniorinnen menjadi preseden penting bagi pengadilan nasional dan internasional dalam membangun interpretasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap tantangan krisis iklim.
Putusan ini menandai evolusi paradigma perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perubahan iklim.Oleh karena itu, putusan KlimaSeniorinnen menjadi preseden penting bagi pengadilan nasional dan internasional dalam membangun interpretasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap tantangan krisis iklim.Putusan ini menegaskan bahwa negara memiliki kemampuan dan kewajiban positif untuk mengambil langkah efektif dalam mengurangi risiko bahaya bagi individu.
Berdasarkan putusan KlimaSeniorinnen, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam implementasi putusan ini di tingkat nasional, khususnya di negara-negara yang memiliki sistem hukum serupa dengan Swiss. Selain itu, perlu dilakukan penelitian komparatif mengenai efektivitas litigasi iklim berbasis hak asasi manusia di berbagai negara, dengan mempertimbangkan perbedaan konteks sosial, politik, dan hukum. Terakhir, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana negara telah memenuhi kewajiban positifnya dalam mitigasi perubahan iklim, serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia.
- Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Hak Pada Manusia | Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik... journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/view/346Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Hak Pada Manusia Terang Jurnal Kajian Ilmu Sosial Politik journal appihi index php Terang article view 346
- The Climate Change Dimension of Human Rights Obligations by Christina Voigt :: SSRN. climate change dimension... doi.org/10.2139/ssrn.3839012The Climate Change Dimension of Human Rights Obligations by Christina Voigt SSRN climate change dimension doi 10 2139 ssrn 3839012
- The ECtHR’s KlimaSeniorinnen Judgment: A Cautious Model for Climate Litigation | Spanish Yearbook... doi.org/10.36151/SYBIL.28.18The ECtHRAos KlimaSeniorinnen Judgment A Cautious Model for Climate Litigation Spanish Yearbook doi 10 36151 SYBIL 28 18
| File size | 318.7 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Penelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindungan hukum data pribadi warga negara yang dikelola oleh aplikasi layanan publik pemerintah. BerdasarkanPenelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindungan hukum data pribadi warga negara yang dikelola oleh aplikasi layanan publik pemerintah. Berdasarkan
UMMUMM Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan,Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan,
UMMUMM Tulisan ini mengeksplorasi dan menganalisis integrasi atau sintesis keadilan restoratif dengan hak asasi manusia di Indonesia. Tulisan ini menggunakanTulisan ini mengeksplorasi dan menganalisis integrasi atau sintesis keadilan restoratif dengan hak asasi manusia di Indonesia. Tulisan ini menggunakan
UMMUMM Oleh karena itu, hak atas kesehatan terhambat sementara negara bertanggung jawab atas akses universal terhadap perawatan kesehatan yang terjangkau. TemuanOleh karena itu, hak atas kesehatan terhambat sementara negara bertanggung jawab atas akses universal terhadap perawatan kesehatan yang terjangkau. Temuan
Useful /
UIDUID Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund Indonesia menandai pembaharuan tata kelola investasiPembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund Indonesia menandai pembaharuan tata kelola investasi
UNSUDAUNSUDA Sebagai bahasa utama sumber Islam seperti Al‑Quran, Hadis, dan buku klasik, penguasaan Bahasa Arab merupakan kunci bagi santri memahami ajaran IslamSebagai bahasa utama sumber Islam seperti Al‑Quran, Hadis, dan buku klasik, penguasaan Bahasa Arab merupakan kunci bagi santri memahami ajaran Islam
UMMUMM Meski demikian, hak atas tanah perkotaan tetap menjadi ruang yang diperselisihkan. Banyak masyarakat miskin tinggal di atas tanah tanpa sertifikat karenaMeski demikian, hak atas tanah perkotaan tetap menjadi ruang yang diperselisihkan. Banyak masyarakat miskin tinggal di atas tanah tanpa sertifikat karena
UMMUMM Temuan penelitian merekomendasikan perlunya penelitian berkelanjutan untuk mengeksplorasi kesenjangan dan dinamika kompleks antara teks keagamaan, kerangkaTemuan penelitian merekomendasikan perlunya penelitian berkelanjutan untuk mengeksplorasi kesenjangan dan dinamika kompleks antara teks keagamaan, kerangka