UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumPerubahan iklim tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis Putusan Verein KlimaSeniorinnen v. Switzerland yang dikeluarkan oleh European Court of Human Rights (ECtHR) pada tahun 2024 dengan menitikberatkan pada dimensi prosedural dan substantif perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait paradigma baru pengadilan terhadap kedudukan hukum pemohon serta penegasan kewajiban positif negara untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, ECtHR memperluas pemaknaan locus standi dengan mengakui asosiasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mewakili kelompok terdampak perubahan iklim. Secara substantif, pengadilan menegaskan kewajiban positif negara untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mitigasi iklim yang efektif guna melindungi hak-hak warga negara. Kesimpulannya, putusan ini menandai evolusi paradigma perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perubahan iklim. Oleh karena itu, putusan KlimaSeniorinnen menjadi preseden penting bagi pengadilan nasional dan internasional dalam membangun interpretasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap tantangan krisis iklim.
Putusan ini menandai evolusi paradigma perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perubahan iklim.Oleh karena itu, putusan KlimaSeniorinnen menjadi preseden penting bagi pengadilan nasional dan internasional dalam membangun interpretasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap tantangan krisis iklim.Putusan ini menegaskan bahwa negara memiliki kemampuan dan kewajiban positif untuk mengambil langkah efektif dalam mengurangi risiko bahaya bagi individu.
Berdasarkan putusan KlimaSeniorinnen, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam implementasi putusan ini di tingkat nasional, khususnya di negara-negara yang memiliki sistem hukum serupa dengan Swiss. Selain itu, perlu dilakukan penelitian komparatif mengenai efektivitas litigasi iklim berbasis hak asasi manusia di berbagai negara, dengan mempertimbangkan perbedaan konteks sosial, politik, dan hukum. Terakhir, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana negara telah memenuhi kewajiban positifnya dalam mitigasi perubahan iklim, serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia.
- Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Hak Pada Manusia | Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik... journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/view/346Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Hak Pada Manusia Terang Jurnal Kajian Ilmu Sosial Politik journal appihi index php Terang article view 346
- The Climate Change Dimension of Human Rights Obligations by Christina Voigt :: SSRN. climate change dimension... doi.org/10.2139/ssrn.3839012The Climate Change Dimension of Human Rights Obligations by Christina Voigt SSRN climate change dimension doi 10 2139 ssrn 3839012
- The ECtHR’s KlimaSeniorinnen Judgment: A Cautious Model for Climate Litigation | Spanish Yearbook... doi.org/10.36151/SYBIL.28.18The ECtHRAos KlimaSeniorinnen Judgment A Cautious Model for Climate Litigation Spanish Yearbook doi 10 36151 SYBIL 28 18
| File size | 318.7 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif yang artinya memberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris berbentuk naratif.Kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif yang artinya memberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris berbentuk naratif.
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Artikel ini mengkaji mengenai implementasi sistem PPDB berbasis zonasi dalam kaitannya dengan pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang adil danArtikel ini mengkaji mengenai implementasi sistem PPDB berbasis zonasi dalam kaitannya dengan pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang adil dan
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
MKRIMKRI Artikel ini menelaah apakah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengandung ide dan uji proporsionalitas. Dengan metode doktrinal, penelitian menggabungkan analisisArtikel ini menelaah apakah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengandung ide dan uji proporsionalitas. Dengan metode doktrinal, penelitian menggabungkan analisis
MKRIMKRI 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia, dengan menyamakan syarat pencalonan antara partai politik60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia, dengan menyamakan syarat pencalonan antara partai politik
IJBLEIJBLE Studi ini mengeksplorasi peran hukum lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia, dengan fokus khusus pada mekanisme penegakan hukum dan kepatuhanStudi ini mengeksplorasi peran hukum lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia, dengan fokus khusus pada mekanisme penegakan hukum dan kepatuhan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Proses pembentukan Perda Syariah perlu melibatkan partisipasi masyarakat luas agar memperoleh legitimasi yang kuat. Penelitian menunjukkan peningkatanProses pembentukan Perda Syariah perlu melibatkan partisipasi masyarakat luas agar memperoleh legitimasi yang kuat. Penelitian menunjukkan peningkatan
AKABAAKABA Hasil dari penulisan menunjukkan bahwa aktivitas pembakaran hutan yang berdampak pada kebakaran hutan secara luas merupakan pelanggaran terhadap hak atasHasil dari penulisan menunjukkan bahwa aktivitas pembakaran hutan yang berdampak pada kebakaran hutan secara luas merupakan pelanggaran terhadap hak atas
Useful /
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Kesenjangan antara dokumen dan praktik menunjukkan bahwa digitalisasi tidak dapat dicapai hanya melalui revisi administratif, melainkan memerlukan transformasiKesenjangan antara dokumen dan praktik menunjukkan bahwa digitalisasi tidak dapat dicapai hanya melalui revisi administratif, melainkan memerlukan transformasi
UNSAPUNSAP Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemampuan siswa dalam menjawab butir soal pemecahan masalah KSMI 2014 di Sumedang. Subjek penelitian ini adalahPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemampuan siswa dalam menjawab butir soal pemecahan masalah KSMI 2014 di Sumedang. Subjek penelitian ini adalah
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi yang melibatkan kepala madrasah, guru,Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi yang melibatkan kepala madrasah, guru,
CERICCERIC Budaya organisasi yang sudah baik dan kinerja yang optimal perlu dipertahankan dengan selalu mengevaluasi tiap komponennya, baik oleh manajemen maupunBudaya organisasi yang sudah baik dan kinerja yang optimal perlu dipertahankan dengan selalu mengevaluasi tiap komponennya, baik oleh manajemen maupun