UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumPerubahan iklim tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis Putusan Verein KlimaSeniorinnen v. Switzerland yang dikeluarkan oleh European Court of Human Rights (ECtHR) pada tahun 2024 dengan menitikberatkan pada dimensi prosedural dan substantif perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait paradigma baru pengadilan terhadap kedudukan hukum pemohon serta penegasan kewajiban positif negara untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, ECtHR memperluas pemaknaan locus standi dengan mengakui asosiasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mewakili kelompok terdampak perubahan iklim. Secara substantif, pengadilan menegaskan kewajiban positif negara untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mitigasi iklim yang efektif guna melindungi hak-hak warga negara. Kesimpulannya, putusan ini menandai evolusi paradigma perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perubahan iklim. Oleh karena itu, putusan KlimaSeniorinnen menjadi preseden penting bagi pengadilan nasional dan internasional dalam membangun interpretasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap tantangan krisis iklim.
Putusan ini menandai evolusi paradigma perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perubahan iklim.Oleh karena itu, putusan KlimaSeniorinnen menjadi preseden penting bagi pengadilan nasional dan internasional dalam membangun interpretasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap tantangan krisis iklim.Putusan ini menegaskan bahwa negara memiliki kemampuan dan kewajiban positif untuk mengambil langkah efektif dalam mengurangi risiko bahaya bagi individu.
Berdasarkan putusan KlimaSeniorinnen, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam implementasi putusan ini di tingkat nasional, khususnya di negara-negara yang memiliki sistem hukum serupa dengan Swiss. Selain itu, perlu dilakukan penelitian komparatif mengenai efektivitas litigasi iklim berbasis hak asasi manusia di berbagai negara, dengan mempertimbangkan perbedaan konteks sosial, politik, dan hukum. Terakhir, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana negara telah memenuhi kewajiban positifnya dalam mitigasi perubahan iklim, serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia.
- Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Hak Pada Manusia | Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik... journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/view/346Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Hak Pada Manusia Terang Jurnal Kajian Ilmu Sosial Politik journal appihi index php Terang article view 346
- The Climate Change Dimension of Human Rights Obligations by Christina Voigt :: SSRN. climate change dimension... doi.org/10.2139/ssrn.3839012The Climate Change Dimension of Human Rights Obligations by Christina Voigt SSRN climate change dimension doi 10 2139 ssrn 3839012
- The ECtHR’s KlimaSeniorinnen Judgment: A Cautious Model for Climate Litigation | Spanish Yearbook... doi.org/10.36151/SYBIL.28.18The ECtHRAos KlimaSeniorinnen Judgment A Cautious Model for Climate Litigation Spanish Yearbook doi 10 36151 SYBIL 28 18
| File size | 318.7 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisaKami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisa
MKRIMKRI Ketiga, praktik Mahkamah cenderung menggunakan penyeimbangan yang tidak terstruktur dan belum mengembangkan uji proporsionalitas bertahap yang disiplin.Ketiga, praktik Mahkamah cenderung menggunakan penyeimbangan yang tidak terstruktur dan belum mengembangkan uji proporsionalitas bertahap yang disiplin.
MKRIMKRI Permasalahan ini menjadi dasar lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 yang menyamakan syarat pencalonan antara partai politik dan calonPermasalahan ini menjadi dasar lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 yang menyamakan syarat pencalonan antara partai politik dan calon
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Sehingga, proses peradilan terhadap pelaku anak penyandang disabilitas masih menerapkan sistem peradilan umum, dan ke depan, hakim dapat mempertimbangkanSehingga, proses peradilan terhadap pelaku anak penyandang disabilitas masih menerapkan sistem peradilan umum, dan ke depan, hakim dapat mempertimbangkan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Countries like Australia (Native Title) and Canada (Aboriginal Title) have demonstrated robust commitments to preserving communal land regimes. Conversely,Countries like Australia (Native Title) and Canada (Aboriginal Title) have demonstrated robust commitments to preserving communal land regimes. Conversely,
UMMUMM Penerapan keadilan restoratif di Indonesia dihadapkan pada berbagai hambatan seperti kurangnya pengetahuan, infrastruktur yang tidak memadai, serta penentanganPenerapan keadilan restoratif di Indonesia dihadapkan pada berbagai hambatan seperti kurangnya pengetahuan, infrastruktur yang tidak memadai, serta penentangan
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Moderasi di dunia digital adalah solusi alternatif krusial untuk mengatasi politisasi agama dan diskriminasi kelompok minoritas menjelang tahun politikModerasi di dunia digital adalah solusi alternatif krusial untuk mengatasi politisasi agama dan diskriminasi kelompok minoritas menjelang tahun politik
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian non-yudisial pelanggaran berat hak asasi manusia merupakan jalan tengah untuk memberikan rasa keadilanHasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian non-yudisial pelanggaran berat hak asasi manusia merupakan jalan tengah untuk memberikan rasa keadilan
Useful /
UMMUMM Meskipun hukum ini mendorong kolaborasi internasional untuk mengatasi masalah ini, hukum tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan negara-negara majuMeskipun hukum ini mendorong kolaborasi internasional untuk mengatasi masalah ini, hukum tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan negara-negara maju
UNDIRAUNDIRA Metode penyampaian mencakup teori, praktik, diskusi, dan pendampingan. Hasilnya menunjukkan peserta mampu mengidentifikasi media pemasaran digital, merencanakanMetode penyampaian mencakup teori, praktik, diskusi, dan pendampingan. Hasilnya menunjukkan peserta mampu mengidentifikasi media pemasaran digital, merencanakan
UNILAUNILA Data dianalisis kemudian digunakan untuk menghitung indeks keanekaragaman jenis, kesamarataan, dan kesamaan komunitas. Pengamatan dilakukan selama enamData dianalisis kemudian digunakan untuk menghitung indeks keanekaragaman jenis, kesamarataan, dan kesamaan komunitas. Pengamatan dilakukan selama enam
UNILAUNILA Evaluasi praktek pengasuhan di PKG menunjukkan skor 43 dengan beberapa variabel tidak sesuai (waktu istirahat, peralatan mahout, serta populasi berkelompok,Evaluasi praktek pengasuhan di PKG menunjukkan skor 43 dengan beberapa variabel tidak sesuai (waktu istirahat, peralatan mahout, serta populasi berkelompok,