IAIN CURUPIAIN CURUP
Al-Istinbath: Jurnal Hukum IslamAl-Istinbath: Jurnal Hukum IslamThis study aims to describe Islamic law norms as living Law are offered decency norms for law enforcers against online prostitution as Article 27 of Information and Electronic Transaction (IET) law, and the factors that prevent the enforcement of the decency norms under Article 27 against the massive development of online prostitution. This research was conducted in four provinces: Jakarta, West Java, East Java, and South Sulawesi. The interviewees are investigators from the Indonesian National Police and District Court judges in four cities of four provinces. The method used is a qualitative approach. The research subjects were selected by purposive sampling, and the data were analysed using descriptive analysis. The findings of this study show Islamic Law as decency norms or living law can be a priority for law enforcement to online prostitution by using Article 27 of the IET Law, where decency norms can be imposed on perpetrators, pimps, sex workers, and buyers. Sex services, as well as intermediaries. This study also shows the reluctance of law enforcers at the investigation and court levels to enforce Article 27 more strictly and maximally because it is not a cybercrime priority that must be enforced to prevent the massive development of online prostitution.
The study concludes that perpetrators of online prostitution can be prosecuted under Article 27 of the IET Law, utilizing Islamic Law as a basis for decency norms.Despite the lack of specific regulations, investigators and judges can leverage this article to address online prostitution.However, effective law enforcement requires prioritizing the issue at the investigation level and imposing maximum penalties.Further research should focus on strengthening the legal framework and addressing the reluctance of law enforcers to prioritize this issue.
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan keengganan penegak hukum dalam menegakkan Pasal 27 UU ITE secara maksimal terhadap kasus prostitusi online, termasuk analisis terhadap beban kerja, sumber daya, dan persepsi hukum. Kedua, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang memiliki pendekatan berbeda dalam menangani prostitusi online, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Ketiga, penelitian perlu dilakukan untuk mengembangkan model pelatihan yang komprehensif bagi penegak hukum dan hakim mengenai penerapan norma kesopanan berbasis hukum Islam dalam kasus prostitusi online, serta pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dan etika dari penggunaan bukti digital dalam penyelidikan dan persidangan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap prostitusi online di Indonesia, serta memastikan perlindungan terhadap korban dan masyarakat secara luas.
- Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia: An Islamic Law Perspective | Al-Istinbath:... journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/7044Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia An Islamic Law Perspective Al Istinbath journal iaincurup ac index php alistinbath article view 7044
- From Concubines to Prostitutes. A Partial History of Trade in Sexual Services in Indonesia. concubines... journals.openedition.org/moussons/3771From Concubines to Prostitutes A Partial History of Trade in Sexual Services in Indonesia concubines journals openedition moussons 3771
| File size | 607.41 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
YRPIPKUYRPIPKU Kebutuhan dan pemanfaatan energi di masyarakat melebihi produksi yang tersedia. Kondisi ini membutuhkan percepatan dan upaya untuk mencari solusi melaluiKebutuhan dan pemanfaatan energi di masyarakat melebihi produksi yang tersedia. Kondisi ini membutuhkan percepatan dan upaya untuk mencari solusi melalui
IAIN MADURAIAIN MADURA Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Syariah sudah ada, penegakannya tetap tidak efektif karena keterbatasan sosial, ekonomi, dan institusional.Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Syariah sudah ada, penegakannya tetap tidak efektif karena keterbatasan sosial, ekonomi, dan institusional.
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Pengumpulan data dilakukan melalui google from dan dianalisis menggunakan software SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga dan citraPengumpulan data dilakukan melalui google from dan dianalisis menggunakan software SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga dan citra
IAIN MADURAIAIN MADURA Hal ini memotivasi peneliti untuk mengeksplorasi secara lebih luas; bagaimana lingkungan sosial mengatur proses internalisasi dan normalisasi merokok diHal ini memotivasi peneliti untuk mengeksplorasi secara lebih luas; bagaimana lingkungan sosial mengatur proses internalisasi dan normalisasi merokok di
POLTEKBANGPLGPOLTEKBANGPLG Hal ini mengindikasikan bahwa RHF memiliki frekuensi risiko overrun dan undershooting yang lebih tinggi dibandingkan SSK II. Faktor utama yang memengaruhiHal ini mengindikasikan bahwa RHF memiliki frekuensi risiko overrun dan undershooting yang lebih tinggi dibandingkan SSK II. Faktor utama yang memengaruhi
IAIN CURUPIAIN CURUP Kemudian Hans George Gadamer Penafsiran ayat atau teks dengan partisipasi arus tradisi yang menggabungkan masa lalu dan masa kini. Sementara itu, PaulKemudian Hans George Gadamer Penafsiran ayat atau teks dengan partisipasi arus tradisi yang menggabungkan masa lalu dan masa kini. Sementara itu, Paul
IAIN CURUPIAIN CURUP Sebenarnya penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bisa lebih efektif jika Perma No. 15 Tahun 2019 juga disosialisasikan karena berkaitan dengan tujuanSebenarnya penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bisa lebih efektif jika Perma No. 15 Tahun 2019 juga disosialisasikan karena berkaitan dengan tujuan
IAIN CURUPIAIN CURUP 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat, hukum Islam tetap memiliki30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat, hukum Islam tetap memiliki
Useful /
IAIN MADURAIAIN MADURA Menangani masalah ini membutuhkan lebih dari reformasi hukum. Ini menuntut perubahan budaya, inisiatif pendidikan yang terlokalisasi, dan program dukunganMenangani masalah ini membutuhkan lebih dari reformasi hukum. Ini menuntut perubahan budaya, inisiatif pendidikan yang terlokalisasi, dan program dukungan
IAIN MADURAIAIN MADURA Perlawanan pengusaha UMKM terhadap label halal mencerminkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, rendahnya permintaan konsumen, danPerlawanan pengusaha UMKM terhadap label halal mencerminkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, rendahnya permintaan konsumen, dan
UNPANDUNPAND Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo dengan relokasi dermaga menggunakan floating structures berhasil mengoptimalkan fungsi dermaga, menyediakan fasilitasPengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo dengan relokasi dermaga menggunakan floating structures berhasil mengoptimalkan fungsi dermaga, menyediakan fasilitas
UNPANDUNPAND Pemerintahan kota Surabaya memastikan akan merombak pasar-pasar tradisional di Surabaya, salah satunya pasar Pucang Anom. Banyak permasalahan yang adaPemerintahan kota Surabaya memastikan akan merombak pasar-pasar tradisional di Surabaya, salah satunya pasar Pucang Anom. Banyak permasalahan yang ada