IAIN CURUPIAIN CURUP
Al-Istinbath: Jurnal Hukum IslamAl-Istinbath: Jurnal Hukum IslamThis study aims to describe Islamic law norms as living Law are offered decency norms for law enforcers against online prostitution as Article 27 of Information and Electronic Transaction (IET) law, and the factors that prevent the enforcement of the decency norms under Article 27 against the massive development of online prostitution. This research was conducted in four provinces: Jakarta, West Java, East Java, and South Sulawesi. The interviewees are investigators from the Indonesian National Police and District Court judges in four cities of four provinces. The method used is a qualitative approach. The research subjects were selected by purposive sampling, and the data were analysed using descriptive analysis. The findings of this study show Islamic Law as decency norms or living law can be a priority for law enforcement to online prostitution by using Article 27 of the IET Law, where decency norms can be imposed on perpetrators, pimps, sex workers, and buyers. Sex services, as well as intermediaries. This study also shows the reluctance of law enforcers at the investigation and court levels to enforce Article 27 more strictly and maximally because it is not a cybercrime priority that must be enforced to prevent the massive development of online prostitution.
The study concludes that perpetrators of online prostitution can be prosecuted under Article 27 of the IET Law, utilizing Islamic Law as a basis for decency norms.Despite the lack of specific regulations, investigators and judges can leverage this article to address online prostitution.However, effective law enforcement requires prioritizing the issue at the investigation level and imposing maximum penalties.Further research should focus on strengthening the legal framework and addressing the reluctance of law enforcers to prioritize this issue.
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan keengganan penegak hukum dalam menegakkan Pasal 27 UU ITE secara maksimal terhadap kasus prostitusi online, termasuk analisis terhadap beban kerja, sumber daya, dan persepsi hukum. Kedua, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang memiliki pendekatan berbeda dalam menangani prostitusi online, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Ketiga, penelitian perlu dilakukan untuk mengembangkan model pelatihan yang komprehensif bagi penegak hukum dan hakim mengenai penerapan norma kesopanan berbasis hukum Islam dalam kasus prostitusi online, serta pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dan etika dari penggunaan bukti digital dalam penyelidikan dan persidangan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap prostitusi online di Indonesia, serta memastikan perlindungan terhadap korban dan masyarakat secara luas.
- Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia: An Islamic Law Perspective | Al-Istinbath:... journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/7044Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia An Islamic Law Perspective Al Istinbath journal iaincurup ac index php alistinbath article view 7044
- From Concubines to Prostitutes. A Partial History of Trade in Sexual Services in Indonesia. concubines... journals.openedition.org/moussons/3771From Concubines to Prostitutes A Partial History of Trade in Sexual Services in Indonesia concubines journals openedition moussons 3771
| File size | 607.41 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Terakhir, Ricoeur berpendapat bahwa ayat di atas adalah perintah untuk bertindak adil dalam melindungi harta anak yatim. Kesimpulannya adalah bahwa ayatTerakhir, Ricoeur berpendapat bahwa ayat di atas adalah perintah untuk bertindak adil dalam melindungi harta anak yatim. Kesimpulannya adalah bahwa ayat
IAIN CURUPIAIN CURUP Ke depan, hukum Islam menghadapi tantangan internal seperti belum terkodifikasinya teks fikih yang beragam dan kondisi pluralisme, serta tantangan eksternalKe depan, hukum Islam menghadapi tantangan internal seperti belum terkodifikasinya teks fikih yang beragam dan kondisi pluralisme, serta tantangan eksternal
IAIN CURUPIAIN CURUP Kebanyakan masyarakat Muslim Sulawesi Utara tidak mengetahui tujuan batas usia pernikahan sebagaimana dibuktikan oleh ketidaksetujuan mereka terhadap penerbitanKebanyakan masyarakat Muslim Sulawesi Utara tidak mengetahui tujuan batas usia pernikahan sebagaimana dibuktikan oleh ketidaksetujuan mereka terhadap penerbitan
IAIN CURUPIAIN CURUP 20/2001 tentang Revisi UU No. 31/1999 tentang Korupsi, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan20/2001 tentang Revisi UU No. 31/1999 tentang Korupsi, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan
Useful /
STAINUPASTAINUPA Integrasi nilai budaya bangsa dengan kerangka modern membuktikan pentingnya pendidikan karakter yang holistik, adaptif, dan humanis. Artikel ini menegaskanIntegrasi nilai budaya bangsa dengan kerangka modern membuktikan pentingnya pendidikan karakter yang holistik, adaptif, dan humanis. Artikel ini menegaskan
STAINUPASTAINUPA Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dasar melalui pendekatan deep learning dalamPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dasar melalui pendekatan deep learning dalam
IAIN CURUPIAIN CURUP Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum pidana Islam tentang adanya saksi mahkota dalam penemuan kebenaran kasus pidana di Indonesia. DalamArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum pidana Islam tentang adanya saksi mahkota dalam penemuan kebenaran kasus pidana di Indonesia. Dalam
IAIN CURUPIAIN CURUP Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan prinsip-prinsip hukum sekunder, serta sistemMetodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan prinsip-prinsip hukum sekunder, serta sistem