IAIN CURUPIAIN CURUP
Al-Istinbath: Jurnal Hukum IslamAl-Istinbath: Jurnal Hukum IslamThis study aims to describe Islamic law norms as living Law are offered decency norms for law enforcers against online prostitution as Article 27 of Information and Electronic Transaction (IET) law, and the factors that prevent the enforcement of the decency norms under Article 27 against the massive development of online prostitution. This research was conducted in four provinces: Jakarta, West Java, East Java, and South Sulawesi. The interviewees are investigators from the Indonesian National Police and District Court judges in four cities of four provinces. The method used is a qualitative approach. The research subjects were selected by purposive sampling, and the data were analysed using descriptive analysis. The findings of this study show Islamic Law as decency norms or living law can be a priority for law enforcement to online prostitution by using Article 27 of the IET Law, where decency norms can be imposed on perpetrators, pimps, sex workers, and buyers. Sex services, as well as intermediaries. This study also shows the reluctance of law enforcers at the investigation and court levels to enforce Article 27 more strictly and maximally because it is not a cybercrime priority that must be enforced to prevent the massive development of online prostitution.
The study concludes that perpetrators of online prostitution can be prosecuted under Article 27 of the IET Law, utilizing Islamic Law as a basis for decency norms.Despite the lack of specific regulations, investigators and judges can leverage this article to address online prostitution.However, effective law enforcement requires prioritizing the issue at the investigation level and imposing maximum penalties.Further research should focus on strengthening the legal framework and addressing the reluctance of law enforcers to prioritize this issue.
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan keengganan penegak hukum dalam menegakkan Pasal 27 UU ITE secara maksimal terhadap kasus prostitusi online, termasuk analisis terhadap beban kerja, sumber daya, dan persepsi hukum. Kedua, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang memiliki pendekatan berbeda dalam menangani prostitusi online, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Ketiga, penelitian perlu dilakukan untuk mengembangkan model pelatihan yang komprehensif bagi penegak hukum dan hakim mengenai penerapan norma kesopanan berbasis hukum Islam dalam kasus prostitusi online, serta pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dan etika dari penggunaan bukti digital dalam penyelidikan dan persidangan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap prostitusi online di Indonesia, serta memastikan perlindungan terhadap korban dan masyarakat secara luas.
- Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia: An Islamic Law Perspective | Al-Istinbath:... journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/7044Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia An Islamic Law Perspective Al Istinbath journal iaincurup ac index php alistinbath article view 7044
- From Concubines to Prostitutes. A Partial History of Trade in Sexual Services in Indonesia. concubines... journals.openedition.org/moussons/3771From Concubines to Prostitutes A Partial History of Trade in Sexual Services in Indonesia concubines journals openedition moussons 3771
| File size | 607.41 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Analisis yuridis hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 22/PDT/2016/PT GTO menunjukkan pembatalan putusan pengadilan tingkat pertama karenaAnalisis yuridis hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 22/PDT/2016/PT GTO menunjukkan pembatalan putusan pengadilan tingkat pertama karena
YRPIPKUYRPIPKU Parameter teknis pembuatan briket adalah tekanan cetak 10 MPa, ukuran partikel 60 mesh, suhu karbonisasi 400oC; 450oC; 500oC dengan waktu penahanan 1 jam.Parameter teknis pembuatan briket adalah tekanan cetak 10 MPa, ukuran partikel 60 mesh, suhu karbonisasi 400oC; 450oC; 500oC dengan waktu penahanan 1 jam.
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Pengumpulan data dilakukan melalui google from dan dianalisis menggunakan software SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga dan citraPengumpulan data dilakukan melalui google from dan dianalisis menggunakan software SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga dan citra
YRPIPKUYRPIPKU Survei ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan saat ini, mengidentifikasi praktik terbaik, dan menyoroti tantangan migrasi kontainer live di lingkunganSurvei ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan saat ini, mengidentifikasi praktik terbaik, dan menyoroti tantangan migrasi kontainer live di lingkungan
ESDMESDM Erosi terendah terjadi pada tahun 2014-2016 dengan luas area 1,08 ha dan tertinggi pada tahun 2006-2008 dengan luas 22,64 ha. Evolusi delta JeneberangErosi terendah terjadi pada tahun 2014-2016 dengan luas area 1,08 ha dan tertinggi pada tahun 2006-2008 dengan luas 22,64 ha. Evolusi delta Jeneberang
IAIN CURUPIAIN CURUP Pemahaman masyarakat bahwa kedua pasangan telah mencapai pubertas, seperti yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Meskipun demikian, bagi tokoh agama untukPemahaman masyarakat bahwa kedua pasangan telah mencapai pubertas, seperti yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Meskipun demikian, bagi tokoh agama untuk
IAIN CURUPIAIN CURUP Dalam memenuhi kekurangan bukti saksi, salah satu pelaku kejahatan dibawa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa saksi mahkotaDalam memenuhi kekurangan bukti saksi, salah satu pelaku kejahatan dibawa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa saksi mahkota
IAIN CURUPIAIN CURUP Dalam hidup bermasyarakat, hukum Islam tetap memiliki peran, meskipun pemerintah di Indonesia merupakan negara sekuler.meski demikian, pemerintah tetapDalam hidup bermasyarakat, hukum Islam tetap memiliki peran, meskipun pemerintah di Indonesia merupakan negara sekuler.meski demikian, pemerintah tetap
Useful /
STAINUPASTAINUPA Studi ini berkontribusi pada penguatan literatur mengenai pentingnya inovasi strategi PAI di sekolah dasar dalam konteks pendidikan karakter di era kurikulumStudi ini berkontribusi pada penguatan literatur mengenai pentingnya inovasi strategi PAI di sekolah dasar dalam konteks pendidikan karakter di era kurikulum
YBPINDOYBPINDO Semakin berkembangnya teknologi, sistem pendidikan juga semakin berubah, dengan adanya e-book yang dapat diakses di mana saja tanpa perlu membawa bukuSemakin berkembangnya teknologi, sistem pendidikan juga semakin berubah, dengan adanya e-book yang dapat diakses di mana saja tanpa perlu membawa buku
IUSIUS Anggaran Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dapat diperoleh dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PeraturanAnggaran Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dapat diperoleh dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan
IUSIUS Dan dianalisis dengan menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif yang didukung dengan Pendekatan Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaanDan dianalisis dengan menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif yang didukung dengan Pendekatan Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan