IAIN CURUPIAIN CURUP
Al-Istinbath: Jurnal Hukum IslamAl-Istinbath: Jurnal Hukum IslamThis study aims to describe Islamic law norms as living Law are offered decency norms for law enforcers against online prostitution as Article 27 of Information and Electronic Transaction (IET) law, and the factors that prevent the enforcement of the decency norms under Article 27 against the massive development of online prostitution. This research was conducted in four provinces: Jakarta, West Java, East Java, and South Sulawesi. The interviewees are investigators from the Indonesian National Police and District Court judges in four cities of four provinces. The method used is a qualitative approach. The research subjects were selected by purposive sampling, and the data were analysed using descriptive analysis. The findings of this study show Islamic Law as decency norms or living law can be a priority for law enforcement to online prostitution by using Article 27 of the IET Law, where decency norms can be imposed on perpetrators, pimps, sex workers, and buyers. Sex services, as well as intermediaries. This study also shows the reluctance of law enforcers at the investigation and court levels to enforce Article 27 more strictly and maximally because it is not a cybercrime priority that must be enforced to prevent the massive development of online prostitution.
The study concludes that perpetrators of online prostitution can be prosecuted under Article 27 of the IET Law, utilizing Islamic Law as a basis for decency norms.Despite the lack of specific regulations, investigators and judges can leverage this article to address online prostitution.However, effective law enforcement requires prioritizing the issue at the investigation level and imposing maximum penalties.Further research should focus on strengthening the legal framework and addressing the reluctance of law enforcers to prioritize this issue.
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan keengganan penegak hukum dalam menegakkan Pasal 27 UU ITE secara maksimal terhadap kasus prostitusi online, termasuk analisis terhadap beban kerja, sumber daya, dan persepsi hukum. Kedua, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang memiliki pendekatan berbeda dalam menangani prostitusi online, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Ketiga, penelitian perlu dilakukan untuk mengembangkan model pelatihan yang komprehensif bagi penegak hukum dan hakim mengenai penerapan norma kesopanan berbasis hukum Islam dalam kasus prostitusi online, serta pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dan etika dari penggunaan bukti digital dalam penyelidikan dan persidangan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap prostitusi online di Indonesia, serta memastikan perlindungan terhadap korban dan masyarakat secara luas.
- Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia: An Islamic Law Perspective | Al-Istinbath:... journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/7044Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia An Islamic Law Perspective Al Istinbath journal iaincurup ac index php alistinbath article view 7044
- From Concubines to Prostitutes. A Partial History of Trade in Sexual Services in Indonesia. concubines... journals.openedition.org/moussons/3771From Concubines to Prostitutes A Partial History of Trade in Sexual Services in Indonesia concubines journals openedition moussons 3771
| File size | 607.41 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Berdasarkan hasil analisis perbandingan regulasi tentang penghapusan catatan kriminal di Prancis dan Indonesia terkait keputusan pengampunan hakim, perluBerdasarkan hasil analisis perbandingan regulasi tentang penghapusan catatan kriminal di Prancis dan Indonesia terkait keputusan pengampunan hakim, perlu
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Analisis yuridis hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 22/PDT/2016/PT GTO menunjukkan pembatalan putusan pengadilan tingkat pertama karenaAnalisis yuridis hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 22/PDT/2016/PT GTO menunjukkan pembatalan putusan pengadilan tingkat pertama karena
YRPIPKUYRPIPKU Dari penelitian ini, nilai kalor briket arang cangkang inti sawit (PKSC) pada konsentrasi 85%;15% pada suhu 400oC adalah 25,86 MJ/kg dengan perekat tapiokaDari penelitian ini, nilai kalor briket arang cangkang inti sawit (PKSC) pada konsentrasi 85%;15% pada suhu 400oC adalah 25,86 MJ/kg dengan perekat tapioka
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, yang berarti konsumenHasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, yang berarti konsumen
YRPIPKUYRPIPKU Kolaborasi untuk membangun visi bersatu, konsensus tentang struktur desain kontainer standar, dan konsultasi efektif selama proses migrasi adalah kunciKolaborasi untuk membangun visi bersatu, konsensus tentang struktur desain kontainer standar, dan konsultasi efektif selama proses migrasi adalah kunci
IAIN CURUPIAIN CURUP Meskipun demikian, bagi tokoh agama untuk menunjukkan sikap yang berlawanan, aturan hukum pernikahan usia 19 tahun sangat diperlukan karena melibatkanMeskipun demikian, bagi tokoh agama untuk menunjukkan sikap yang berlawanan, aturan hukum pernikahan usia 19 tahun sangat diperlukan karena melibatkan
IAIN CURUPIAIN CURUP Dalam hukum pidana Islam, saksi harus adil dan jujur. Jika saksi mahkota diperlukan sebagai bukti untuk mengungkap kasus pidana tanpa didukung oleh buktiDalam hukum pidana Islam, saksi harus adil dan jujur. Jika saksi mahkota diperlukan sebagai bukti untuk mengungkap kasus pidana tanpa didukung oleh bukti
IAIN CURUPIAIN CURUP Hal ini terlihat dari 14 UU yang lahir selama pemerintahan Megawati 2001–2004 yang menyentuh kepentingan umat Islam, baik secara formal (pengesahan hukumHal ini terlihat dari 14 UU yang lahir selama pemerintahan Megawati 2001–2004 yang menyentuh kepentingan umat Islam, baik secara formal (pengesahan hukum
Useful /
IJBLEIJBLE Analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan kerja tim juga memilikiAnalisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan kerja tim juga memiliki
IJBLEIJBLE Untuk mengatasi ini, pemerintah mendorong partisipasi komunitas melalui pembentukan Kelompok Pemantauan Komunitas (Pokmaswas). Sinergi antara pemerintahUntuk mengatasi ini, pemerintah mendorong partisipasi komunitas melalui pembentukan Kelompok Pemantauan Komunitas (Pokmaswas). Sinergi antara pemerintah
ESDMESDM Studi ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menjelaskan evolusi delta Sungai Jeneberang selama tahun 1922-2022 dengan menganalisis transportasi sedimenStudi ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menjelaskan evolusi delta Sungai Jeneberang selama tahun 1922-2022 dengan menganalisis transportasi sedimen
IUSIUS Konsekuensi hukumnya terhadap kekayaan negara yang dipisahkan berupa uang tanah atau gedung sebagai pemasukan modal negara menjadi modal awal bagi PerseroKonsekuensi hukumnya terhadap kekayaan negara yang dipisahkan berupa uang tanah atau gedung sebagai pemasukan modal negara menjadi modal awal bagi Persero