UMSBUMSB
Open Journal SystemsOpen Journal SystemsPemungutan Suara Ulang (PSU) kembali terjadi pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab PSU serta implikasinya terhadap berbagai pihak/stakeholder. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan data diperoleh melalui wawancara, observasi non-partisipan, dan dokumentasi, serta di analisis melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi dan penelitian ini menggunakan Teori Electoral Integrity dari Pippa Norris serta PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Temuan menunjukkan bahwa PSU di tiga TPS disebabkan murni kesalahan dari petugas KPPS yang salah menerapkan aturan atau prosedur khususnya kondisi dalam menangani Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK). Pada TPS 6 Desa Sukosari, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya memperoleh 5 jenis surat suara oleh KPPS hanya diberi 4 jenis suarat suara tanpa surat suara DPRD Kabupaten Trenggalek, TPS 12 Kelurahan Kelutan, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya memperoleh 5 surat suara oleh KPPS hanya diberi 2 jenis surat suara yakni surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta DPD RI, dan TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, PSU terjadi karena 4 (empat) pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT maupun DPTb untuk menggunakan hak pilih. Namun, Petugas KPPS memasukkan keempat orang tersebut kedalam DPK dan memberikan masing masing 1 (satu) surat suara yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Implikasi PSU terhadap berbagai pihak/stakeholder mencakup meningkatnya beban kerja penyelenggara, terganggunya aktivitas masyarakat, serta penurunan kepercayaan terhadap profesionalitas penyelenggara pemilu.
Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Trenggalek disebabkan oleh kelalaian petugas KPPS dalam memahami dan menjalankan prosedur, seperti pemberian surat suara yang tidak sesuai dan kesalahan dalam verifikasi pemilih.Meski PSU merupakan mekanisme korektif yang sah dalam sistem pemilu di Indonesia, kejadiannya menunjukkan adanya pelanggaran prosedural yang berdampak pada hak pilih warga dan mencederai prinsip-prinsip integritas pemilu.Ketidaktelitian dan lemahnya profesionalisme penyelenggara dapat menurunkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.PSU berdampak pada bertambahnya beban kerja KPU, resiko persepsi negatif terkait profesionalisme lembaga penyelenggara, dan intensifikasi pengawasan Bawaslu.Pemilih mengalami gangguan aktivitas harian dan penurunan partisipasi, sementara peserta pemilu menghadapi beban biaya tambahan dan potensi ketegangan antar kandidat.Secara keseluruhan, PSU menjaga kepercayaan terhadap pemilu, tetapi perlu pembenahan dalam hal efektivitas dan waktu pelaksanaannya.
Untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu, perlu dilakukan pelatihan intensif bagi petugas KPPS agar memahami dan menerapkan prosedur dengan benar. Selain itu, penting untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara KPS, PPS, dan PTPS untuk menghindari kesalahan dalam penanganan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan teknologi yang dapat membantu meminimalisir kesalahan prosedural dan meningkatkan efisiensi proses pemungutan suara ulang. Dengan demikian, dapat mengurangi beban kerja penyelenggara dan meningkatkan partisipasi pemilih.
| File size | 247.14 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Penting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluanPenting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisitPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Bagaimana aspek kepastian hukum proses merariq berdasarkan KUHP 2023 dan bagaimana proses merariq pada masyarakat Sasak dan kaitannya dengan perbuatanBagaimana aspek kepastian hukum proses merariq berdasarkan KUHP 2023 dan bagaimana proses merariq pada masyarakat Sasak dan kaitannya dengan perbuatan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Dalam banyaknya kasus poligami, pihak istrilah yang kerap menjadi objek kekerasan, baik kekerasan fisik maupun mental. Di sinilah urgensi keadilan bagiDalam banyaknya kasus poligami, pihak istrilah yang kerap menjadi objek kekerasan, baik kekerasan fisik maupun mental. Di sinilah urgensi keadilan bagi
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Bank syariah harus lebih transparan dan mengikuti ketentuan hukum syariah untuk menghindari terjadinya praktik yang dapat mengarah kepada riba. Dalam halBank syariah harus lebih transparan dan mengikuti ketentuan hukum syariah untuk menghindari terjadinya praktik yang dapat mengarah kepada riba. Dalam hal
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Idham Chalid tentang relasi Islam dan Negara dalam konteks ke-Indonesiaan, yaitu bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, tidak boleh memberontakIdham Chalid tentang relasi Islam dan Negara dalam konteks ke-Indonesiaan, yaitu bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, tidak boleh memberontak
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Merumuskan fakta dan mencari sebab akibat serta penalaran berdasarkan kasus-kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012Merumuskan fakta dan mencari sebab akibat serta penalaran berdasarkan kasus-kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
MKRIMKRI Penelitian ini penting dilakukan karena penyusunan undang-undang dengan format omnibus semakin diminati oleh pembuat undang-undang, serta adanya potensiPenelitian ini penting dilakukan karena penyusunan undang-undang dengan format omnibus semakin diminati oleh pembuat undang-undang, serta adanya potensi
Useful /
LITERASIKITAINDONESIALITERASIKITAINDONESIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan meronce dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Peningkatan kemampuan motorik halus anak merupakanHasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan meronce dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Peningkatan kemampuan motorik halus anak merupakan
ACTAMEDINDONESACTAMEDINDONES Sebagian besar antibiotik tepat (56,5%), dengan ceftriaxone menjadi antibiotik yang paling sering digunakan (199 kasus). Penggunaan antibiotik yang tepatSebagian besar antibiotik tepat (56,5%), dengan ceftriaxone menjadi antibiotik yang paling sering digunakan (199 kasus). Penggunaan antibiotik yang tepat
IAISAMBASIAISAMBAS Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Group Investigation pada siklus I dengan kriteria kurang aktif dan pada siklusAktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Group Investigation pada siklus I dengan kriteria kurang aktif dan pada siklus
IAISAMBASIAISAMBAS Hal ini digunakan sebagai bekal untuk dapat menyelesaikan permasan yang ada. Sesuai dengan tujuan kurikulum 13 mempersiapkan manusia Indonesia agar memilikiHal ini digunakan sebagai bekal untuk dapat menyelesaikan permasan yang ada. Sesuai dengan tujuan kurikulum 13 mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki