UMSBUMSB
Open Journal SystemsOpen Journal SystemsPemungutan Suara Ulang (PSU) kembali terjadi pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab PSU serta implikasinya terhadap berbagai pihak/stakeholder. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan data diperoleh melalui wawancara, observasi non-partisipan, dan dokumentasi, serta di analisis melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi dan penelitian ini menggunakan Teori Electoral Integrity dari Pippa Norris serta PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Temuan menunjukkan bahwa PSU di tiga TPS disebabkan murni kesalahan dari petugas KPPS yang salah menerapkan aturan atau prosedur khususnya kondisi dalam menangani Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK). Pada TPS 6 Desa Sukosari, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya memperoleh 5 jenis surat suara oleh KPPS hanya diberi 4 jenis suarat suara tanpa surat suara DPRD Kabupaten Trenggalek, TPS 12 Kelurahan Kelutan, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya memperoleh 5 surat suara oleh KPPS hanya diberi 2 jenis surat suara yakni surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta DPD RI, dan TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, PSU terjadi karena 4 (empat) pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT maupun DPTb untuk menggunakan hak pilih. Namun, Petugas KPPS memasukkan keempat orang tersebut kedalam DPK dan memberikan masing masing 1 (satu) surat suara yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Implikasi PSU terhadap berbagai pihak/stakeholder mencakup meningkatnya beban kerja penyelenggara, terganggunya aktivitas masyarakat, serta penurunan kepercayaan terhadap profesionalitas penyelenggara pemilu.
Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Trenggalek disebabkan oleh kelalaian petugas KPPS dalam memahami dan menjalankan prosedur, seperti pemberian surat suara yang tidak sesuai dan kesalahan dalam verifikasi pemilih.Meski PSU merupakan mekanisme korektif yang sah dalam sistem pemilu di Indonesia, kejadiannya menunjukkan adanya pelanggaran prosedural yang berdampak pada hak pilih warga dan mencederai prinsip-prinsip integritas pemilu.Ketidaktelitian dan lemahnya profesionalisme penyelenggara dapat menurunkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.PSU berdampak pada bertambahnya beban kerja KPU, resiko persepsi negatif terkait profesionalisme lembaga penyelenggara, dan intensifikasi pengawasan Bawaslu.Pemilih mengalami gangguan aktivitas harian dan penurunan partisipasi, sementara peserta pemilu menghadapi beban biaya tambahan dan potensi ketegangan antar kandidat.Secara keseluruhan, PSU menjaga kepercayaan terhadap pemilu, tetapi perlu pembenahan dalam hal efektivitas dan waktu pelaksanaannya.
Untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu, perlu dilakukan pelatihan intensif bagi petugas KPPS agar memahami dan menerapkan prosedur dengan benar. Selain itu, penting untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara KPS, PPS, dan PTPS untuk menghindari kesalahan dalam penanganan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan teknologi yang dapat membantu meminimalisir kesalahan prosedural dan meningkatkan efisiensi proses pemungutan suara ulang. Dengan demikian, dapat mengurangi beban kerja penyelenggara dan meningkatkan partisipasi pemilih.
| File size | 247.14 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UHBUHB Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum penyelenggaraan Pemilu dengan menelaah validitas sistem presidential threshold, kompleksitasTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum penyelenggaraan Pemilu dengan menelaah validitas sistem presidential threshold, kompleksitas
DINASTIREVDINASTIREV Mahkamah memutus bahwa pemilu serentak inkonstitusional bersyarat dan menetapkan norma baru berupa pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jeda waktuMahkamah memutus bahwa pemilu serentak inkonstitusional bersyarat dan menetapkan norma baru berupa pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jeda waktu
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Proses pembentukan Perda Syariah perlu melibatkan partisipasi masyarakat luas agar memperoleh legitimasi yang kuat. Penelitian menunjukkan peningkatanProses pembentukan Perda Syariah perlu melibatkan partisipasi masyarakat luas agar memperoleh legitimasi yang kuat. Penelitian menunjukkan peningkatan
MKRIMKRI Judicial activism akan memberikan perlindungan terhadap supremasi konstitusi apabila dilaksanakan untuk memperluas perlindungan hak dasar kelompok rentanJudicial activism akan memberikan perlindungan terhadap supremasi konstitusi apabila dilaksanakan untuk memperluas perlindungan hak dasar kelompok rentan
MKRIMKRI Hal ini terutama diperlukan ketika banyak regulasi perlu diubah berdasarkan keputusan MK. Urgensi standardisasi muncul karena beberapa keputusan telahHal ini terutama diperlukan ketika banyak regulasi perlu diubah berdasarkan keputusan MK. Urgensi standardisasi muncul karena beberapa keputusan telah
DINASTIRESDINASTIRES Sistem konstitusional Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama dengan pelaksanaan pemilihan langsung dan serentak pada era reformasi yang dimulaiSistem konstitusional Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama dengan pelaksanaan pemilihan langsung dan serentak pada era reformasi yang dimulai
UCYUCY Semua pihak dan kalangan dituntut mengambil tanggung jawab untuk menyukseskan dan berperan aktif dalam, tanpa kecuali lembaga formal penyelenggaranya,Semua pihak dan kalangan dituntut mengambil tanggung jawab untuk menyukseskan dan berperan aktif dalam, tanpa kecuali lembaga formal penyelenggaranya,
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Pengujian heat treatment tidak menunjukkan perubahan signifikan pada sifat fisis seperti panjang atau lebar spesimen. Perlakuan panas dan quenching padaPengujian heat treatment tidak menunjukkan perubahan signifikan pada sifat fisis seperti panjang atau lebar spesimen. Perlakuan panas dan quenching pada
Useful /
MINARTISMINARTIS Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya menerapkan pendekatan pedagogis yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap praktik multibahasaOleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya menerapkan pendekatan pedagogis yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap praktik multibahasa
MINARTISMINARTIS Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi berdasarkan polaAnalisis data mengacu pada model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi berdasarkan pola
EJOURNALFPIKUNIPAEJOURNALFPIKUNIPA Kemudian kerapatannya juga lebih tinggi di bagian Timur daripada bagian Selatan, namun kondisi hutan mangrove kedua stasiun masih tergolong baik dan sangatKemudian kerapatannya juga lebih tinggi di bagian Timur daripada bagian Selatan, namun kondisi hutan mangrove kedua stasiun masih tergolong baik dan sangat
EJOURNALFPIKUNIPAEJOURNALFPIKUNIPA Terdapat 12 stasiun yang terbagi dalam 3 transek untuk dianalisis dalam kajian ini, yaitu transek 1 dan transek 2 yang membentang utara-selatan dan transekTerdapat 12 stasiun yang terbagi dalam 3 transek untuk dianalisis dalam kajian ini, yaitu transek 1 dan transek 2 yang membentang utara-selatan dan transek