UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahTujuan penelitian menganalisis perdebatan tokoh agama dan tokoh adat terkait pagang gadai tanah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena praktek gadai yang selama ini dilakukan oleh masyarakat dianggap oleh para tokoh agama sebagai riba. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teori maṣlaḥah mursalah digunakan untuk menganalisis data. Data primer diperoleh dari informan, yakni tokoh agama yang terdiri dari pimpinan dan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, serta tokoh adat yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) sedangkan literatur buku dan artikel jurnal relevan dijadikan sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pagang gadai dianggap riba oleh tokoh agama, namun tidak bagi tokoh adat. Tokoh adat memandang praktik pagang gadai termasuk dalam bay al-wafā, karena merupakan bentuk gotong royong (taāwun) yang tidak mengandung unsur zalim namun menguntungkan kedua pihak yang mengambil manfaat darinya. Pendapat tokoh adat yang menitikberatkan pada konsep kemaslahatan, yakni tolong-menolong sejalan dengan teori maṣlaḥah mursalah bahwa pagang gadai dapat mewujudkan kemaslahatan di masyarakat.
Praktik pagang gadai di Kabupaten Agam, Sumatera Barat melibatkan penyerahan tanah dari pemberi gadai kepada penerima gadai sebagai jaminan hutang yang dapat ditebus kembali.Tokoh agama dari MUI, NU, dan Muhammadiyah menyatakan praktik ini sebagai riba karena adanya pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai.Sebaliknya, tokoh adat menganggap praktik ini sebagai bentuk bay al-wafā dan taāwun yang saling menguntungkan tanpa unsur zalim.Pandangan tokoh agama dan adat terkait pagang gadai masih menimbulkan perdebatan karena perbedaan pemahaman antara hukum Islam dan adat Minangkabau.
Penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi bagaimana masyarakat Minangkabau memahami dan mempraktikkan pagang gadai dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi modern. Ide penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam praktik muāmalah masyarakat. Selain itu, perlu ada penelitian yang membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap pagang gadai, serta mencari titik temu antara kedua sistem hukum tersebut dalam rangka menciptakan solusi yang lebih harmonis bagi masyarakat. Penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak komunitas adat di daerah lain untuk melihat kesamaan atau perbedaan dalam praktik serupa. Pendekatan multidisiplin seperti antropologi hukum, sosiologi hukum, dan ekonomi syariah juga bisa digunakan untuk memperkaya analisis. Dengan demikian, hasil penelitian nantinya dapat menjadi referensi untuk kebijakan dan regulasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
- 0. scitepress publication details doi.org/10.5220/00100921163116340 scitepress publication details doi 10 5220 0010092116311634
- The Debate Between Religious and Minangkabau Traditional Figures About Pagang Gadai (Pawn) Land in Agam... doi.org//10.15408/ajis.v24i1.32101The Debate Between Religious and Minangkabau Traditional Figures About Pagang Gadai Pawn Land in Agam doi 10 15408 ajis v24i1 32101
- Mapping and Resolution of Conflicts Pagang-Gadai Land Ulayat in Minangkabau: Case study: clan customary... atlantis-press.com/proceedings/icssgt-19/125942850Mapping and Resolution of Conflicts Pagang Gadai Land Ulayat in Minangkabau Case study clan customary atlantis press proceedings icssgt 19 125942850
| File size | 534.39 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Oleh karena itu, solusi yang tepat bukanlah menghilangkan satu legitimasi, tetapi membangun model integratif yang mengharmonisasikan legitimasi adat danOleh karena itu, solusi yang tepat bukanlah menghilangkan satu legitimasi, tetapi membangun model integratif yang mengharmonisasikan legitimasi adat dan
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Geografis yang sulit, beban kerja akademisi, dan biaya hidup tinggi menghambat pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Contoh program KKN tematik danGeografis yang sulit, beban kerja akademisi, dan biaya hidup tinggi menghambat pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Contoh program KKN tematik dan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Kendala yang ditemukan oleh Kepala Kampung Waropen Risei Sayati dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Waropen meliputi faktor internalKendala yang ditemukan oleh Kepala Kampung Waropen Risei Sayati dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Waropen meliputi faktor internal
UntikaUntika Keterlibatan kepala desa ini menjadi kunci dalam memutuskan apakah kasus diselesaikan secara informal atau masuk ke sistem hukum formal. Untuk meningkatkanKeterlibatan kepala desa ini menjadi kunci dalam memutuskan apakah kasus diselesaikan secara informal atau masuk ke sistem hukum formal. Untuk meningkatkan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Studi ini menunjukkan bahwa pengucilan pengetahuan ekologi lokal komunitas Bajo dalam pengelolaan sumber daya laut bukanlah kesalahan kecil, tetapi merupakanStudi ini menunjukkan bahwa pengucilan pengetahuan ekologi lokal komunitas Bajo dalam pengelolaan sumber daya laut bukanlah kesalahan kecil, tetapi merupakan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU MHA dengan menggunakan model perumusan kebijakan dan konsep partisipasi yang bermakna. PenelitianPenelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU MHA dengan menggunakan model perumusan kebijakan dan konsep partisipasi yang bermakna. Penelitian
KKPKKP vittata dengan tiga perlakuan masing-masing (1A, 1B, 1C untuk percobaan‑1; 1D, 1E, 1F untuk percobaan‑2). Percobaan ketiga melibatkan dua perlakuanvittata dengan tiga perlakuan masing-masing (1A, 1B, 1C untuk percobaan‑1; 1D, 1E, 1F untuk percobaan‑2). Percobaan ketiga melibatkan dua perlakuan
UNEJUNEJ Meskipun penegakan hak asasi universal biasanya dianggap sebagai domain lembaga internasional dan pemerintah nasional, pendekatan desentralisasi cenderungMeskipun penegakan hak asasi universal biasanya dianggap sebagai domain lembaga internasional dan pemerintah nasional, pendekatan desentralisasi cenderung
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengawas di tingkat kecamatan dan desa melaluiUntuk memperkuat sistem pengawasan pemilu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengawas di tingkat kecamatan dan desa melalui
UPIUPI Penelitian ini menunjukkan bahwa daur ulang limbah plastik untuk kemasan ramah lingkungan secara teknis dan ekonomi layak, dengan titik impas tercapaiPenelitian ini menunjukkan bahwa daur ulang limbah plastik untuk kemasan ramah lingkungan secara teknis dan ekonomi layak, dengan titik impas tercapai
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Stunting tetap menjadi masalah kesehatan publik utama di Indonesia, terutama di daerah perbatasan seperti Kabupaten Sambas, di mana upaya intervensi telahStunting tetap menjadi masalah kesehatan publik utama di Indonesia, terutama di daerah perbatasan seperti Kabupaten Sambas, di mana upaya intervensi telah
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead, temuan menunjukkan bahwa ulama membangun makna politik melalui simbol agama, naratifDengan menggunakan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead, temuan menunjukkan bahwa ulama membangun makna politik melalui simbol agama, naratif