UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu Syariah. Bahasan murtad hampir merata di seluruh korpus mengenai hukum Islam, baik dulu maupun sekarang. Konsep murtad kini menghadapi tantangan serius di tengah masyarakat yang mendukung kebebasan beragama. Masyarakat modern cenderung berpendirian bahwa pilihan seseorang untuk masuk atau keluar dari suatu agama adalah masalah privat yang tidak boleh diintervensi otoritas apapun. Sementara fikih Islam, terutama yang mainstream, lebih banyak mengkriminalkan orang murtad. Membuka seluruh argumen tentang konsep murtad adalah keniscayaan. Ada beberapa ayat Alquran yang membicarakan murtad dan ada beragam tafsir murtad yang dikemukakan para ulama. Ada ulama yang mengkriminalkan orang murtad dengan merujuk pada sebuah Hadis, tetapi ada juga ulama yang menolak memiliki bukti Hadis tersebut.
Pengertian murtad dalam Islam mengalami perluasan, mulai dari Alquran yang tidak memberikan definisi jelas hingga penafsiran dalam Hadis dan fikih.Sementara Alquran tidak menetapkan sanksi duniawi, Hadis menjadi dasar hukuman mati bagi murtad, yang diterima oleh sebagian ulama tradisional namun ditolak oleh ulama kontemporer.Beberapa sarjana modern, seperti Jamâl al‑Bannâ, Jawdat Said, dan M.Quraish Shihab, mengkritik atau menafsirkan kembali hukuman tersebut secara kontekstual.
Penelitian selanjutnya dapat melakukan survei empiris terhadap sikap umat Islam di Indonesia mengenai hukum murtad dan persepsi mereka tentang kesesuaiannya dengan jaminan kebebasan beragama konstitusional, sehingga menghasilkan data kuantitatif yang dapat memperkaya diskusi normatif. Selain itu, analisis komparatif terhadap regulasi apostasi di negara‑negara mayoritas Muslim yang telah mengintegrasikan standar hak asasi manusia dapat mengidentifikasi model kebijakan yang relevan bagi reformasi hukum di Indonesia. Terakhir, pengembangan kerangka yurisprudensi yang mengharmonisasikan prinsip Quranic la ikraha fi al‑din (tidak ada paksaan dalam agama) dengan interpretasi tradisional Hadis dapat dilakukan melalui pendekatan multidisipliner, menggabungkan kajian hukum Islam, sosiologi agama, dan teori hak asasi, untuk menghasilkan solusi yang kontekstual dan dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional.
| File size | 295.37 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUUNU Namun di sisi lain, menikah pasti membutuhkan persiapan dan syarat agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Salah satunya terkait masalah usia atauNamun di sisi lain, menikah pasti membutuhkan persiapan dan syarat agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Salah satunya terkait masalah usia atau
UNUUNU Penggunaan bahan-bahan haram tersebut menimbulkan kontroversi dalam Islam dan telah diatur melalui Fatwa MUI serta perundang-undangan BPOM. Oleh karenaPenggunaan bahan-bahan haram tersebut menimbulkan kontroversi dalam Islam dan telah diatur melalui Fatwa MUI serta perundang-undangan BPOM. Oleh karena
IAIN MADURAIAIN MADURA Data dikumpulkan melalui wawancara dengan nāẓir, pejabat Kementerian Agama, dan staf lembaga. Temuan menunjukkan bahwa berbagai aset waqf dikelola dalamData dikumpulkan melalui wawancara dengan nāẓir, pejabat Kementerian Agama, dan staf lembaga. Temuan menunjukkan bahwa berbagai aset waqf dikelola dalam
UMMUMM Makalah ini membahas mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. DiMakalah ini membahas mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. Di
ST3BST3B Sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan agama, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga harmoni sosial. MeskipunSebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan agama, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga harmoni sosial. Meskipun
UKIUKI Konfigurasi yang dirancang sederhana dan mudah diimplementasikan, dan karena itu dapat direkomendasikan sebagai acuan standar sistem distribusi kelistrikanKonfigurasi yang dirancang sederhana dan mudah diimplementasikan, dan karena itu dapat direkomendasikan sebagai acuan standar sistem distribusi kelistrikan
UINUIN Pemahaman istri bekerja atau wanita karier yang harus digantungkan kepada izin suami itu perlu dibaca ulang atau ditinjau kembali karena ulama tidak menyebutkanPemahaman istri bekerja atau wanita karier yang harus digantungkan kepada izin suami itu perlu dibaca ulang atau ditinjau kembali karena ulama tidak menyebutkan
Useful /
RAHARJARAHARJA Penelitian lanjutan dapat mengembangkan sistem iRangers dengan mengeksplorasi penggunaan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan soal ujian secara dinamisPenelitian lanjutan dapat mengembangkan sistem iRangers dengan mengeksplorasi penggunaan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan soal ujian secara dinamis
UMMUMM Akhirnya, peran Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menilai apakah alasan penundaan pemilihan umum selaras dengan gagasan kriteria pengaturan penundaanAkhirnya, peran Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menilai apakah alasan penundaan pemilihan umum selaras dengan gagasan kriteria pengaturan penundaan
UMMUMM Namun, delegasi wewenang tersebut juga menghadirkan potensi untuk konflik regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara daerah ituNamun, delegasi wewenang tersebut juga menghadirkan potensi untuk konflik regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara daerah itu
NINETYJOURNALNINETYJOURNAL Tenaga kesehatan harus melakukan diagnosis penyakit sejak dini guna menekan angka kematian akibat penyakit Diabetes ini. Diabetes, penyakit bawaan, memilikiTenaga kesehatan harus melakukan diagnosis penyakit sejak dini guna menekan angka kematian akibat penyakit Diabetes ini. Diabetes, penyakit bawaan, memiliki