DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesIndonesia continues to face rice scarcity and rising prices due to policy inefficiencies, despite government efforts to ensure availability and affordability. This article evaluates the authority of Ministries and Institutions in making policies to mitigate rice scarcity, using normative legal research methods supported by economic analysis. The study reveals a lack of institutional coordination, resulting in reduced purchasing power. The findings highlight the need for improved policy-making mechanisms to address this critical issue.
Based on the preceding analysis, this study arrives at the following key conclusions.The current allocation of legal authority and jurisdiction among Ministries and Institutions in implementing rice procurement policies remains suboptimal in mitigating rice shortages in society.This condition is attributable to inadequate coordination, compounded by limited understanding and the insufficient quality of policy formulation.The prevailing rice shortage has already affected the public, particularly low-income groups, thereby posing the risk of continuing the diminishing of household purchasing power.In light of these findings, the Government should refine the policy-making mechanism by formulating a master guideline for policy impact analysis to support the implementation of the PPP Law.Furthermore, it should issue a new Presidential Instruction in lieu of Presidential Instruction No.7 of 2017 to require all Ministries and State Institutions to conduct policy impact analysis in decision-making.
Berdasarkan analisis, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada beberapa area penting. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam implementasi kebijakan pangan, dengan fokus pada identifikasi hambatan dan solusi konkret untuk meningkatkan sinergi. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap perilaku konsumen dan produsen beras, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Ketiga, penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi persepsi dan pengalaman masyarakat, khususnya kelompok rentan, terhadap kebijakan pangan yang ada, serta mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan beras. Dengan menggabungkan hasil dari ketiga penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan kebijakan pangan di Indonesia, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.
| File size | 490.56 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa Indonesia fokus pada kejelasan hukum melalui fatwa, sedangkan Malaysia menekankan tata kelola dan stabilitas sistem. Kedua pendekatanTemuan menunjukkan bahwa Indonesia fokus pada kejelasan hukum melalui fatwa, sedangkan Malaysia menekankan tata kelola dan stabilitas sistem. Kedua pendekatan
DINASTIRESDINASTIRES Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam penerapan informed consent dan refusal, serta mengeksplorasi aspek tanggungTujuan penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam penerapan informed consent dan refusal, serta mengeksplorasi aspek tanggung
DINASTIRESDINASTIRES Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memulai implementasi kebijakan sertifikat elektronikPemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memulai implementasi kebijakan sertifikat elektronik
DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengecualian kerugian PT Daya Anagata Nusantara (PT Danantara) dari kategori kerugian negara berdasarkan landasan hukumHasil penelitian menyimpulkan bahwa pengecualian kerugian PT Daya Anagata Nusantara (PT Danantara) dari kategori kerugian negara berdasarkan landasan hukum
DINASTIRESDINASTIRES Namun, penerapan model serentak baru ini memiliki implikasi terhadap masa jabatan pejabat publik sebagai hasil pemilihan umum tahun 2024, terutama KepalaNamun, penerapan model serentak baru ini memiliki implikasi terhadap masa jabatan pejabat publik sebagai hasil pemilihan umum tahun 2024, terutama Kepala
DINASTIRESDINASTIRES 5 Tahun 1990 sangat tidak efektif, sehingga perburuan terus berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan kemajuan teknologi digital melalui platform media5 Tahun 1990 sangat tidak efektif, sehingga perburuan terus berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan kemajuan teknologi digital melalui platform media
DINASTIRESDINASTIRES The method used in this research is descriptive and analytical, addressing the research problem, specifically the legal protection of victims of onlineThe method used in this research is descriptive and analytical, addressing the research problem, specifically the legal protection of victims of online
DINASTIRESDINASTIRES Kepailitan adalah mekanisme hukum yang memberikan kepastian bagi kreditor ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayarannya. Studi ini bertujuanKepailitan adalah mekanisme hukum yang memberikan kepastian bagi kreditor ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayarannya. Studi ini bertujuan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Hasil evaluasi menunjukkan bahwa putusan tersebut melanggar regulasi yurisdiksi absolut arbitrase dan tidak selalu sesuai dengan prinsip yang ditetapkanHasil evaluasi menunjukkan bahwa putusan tersebut melanggar regulasi yurisdiksi absolut arbitrase dan tidak selalu sesuai dengan prinsip yang ditetapkan
DINASTIRESDINASTIRES Kontrak ini menunjukan kekurangan sistem dalam membedakan antara konsep keterlambatan dan pelanggaran hukum, kesewaian pengingkatan sanksi, dan ineffektivitasKontrak ini menunjukan kekurangan sistem dalam membedakan antara konsep keterlambatan dan pelanggaran hukum, kesewaian pengingkatan sanksi, dan ineffektivitas
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa meskipun doktrin kepribadian hukum yang terpisah melindungi pemegang saham dari tanggung jawab pribadi, pengecualian mungkin berlakuTemuan menunjukkan bahwa meskipun doktrin kepribadian hukum yang terpisah melindungi pemegang saham dari tanggung jawab pribadi, pengecualian mungkin berlaku
DINASTIRESDINASTIRES Criminal sanctions are regulated in Article 18, which states that violators may be fined up to IDR 50,000,000 (fifty million rupiahs) or face imprisonmentCriminal sanctions are regulated in Article 18, which states that violators may be fined up to IDR 50,000,000 (fifty million rupiahs) or face imprisonment