DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPengelolaan investasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau entitas terkait keuangan negara seringkali menimbulkan masalah hukum, terutama ketika kerugian terjadi yang berdampak pada keuangan negara. PT Daya Anagata Nusantara (PT. DANANTARA) adalah entitas yang menjadi sorotan akibat dugaan kerugian negara yang timbul dari kegiatan pengelolaan investasinya dan status kerugian tersebut. Namun, munculnya pengecualian terhadap kerugian ini dari kategori kerugian keuangan negara telah menimbulkan perdebatan hukum yang memerlukan analisis mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan cara memecahkan masalah penelitian pada objek penelitian, yaitu mengenai Analisis Hukum Pengecualian PT Danantara dari Keuangan Negara dalam Investasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengecualian kerugian PT Daya Anagata Nusantara (PT Danantara) dari kategori kerugian negara berdasarkan landasan hukum yang kuat, terutama mengacu pada status hukum PT Danantara sebagai perusahaan terbatas yang tunduk pada hukum privat dan prinsip entitas hukum terpisah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Konsekuensi hukum dari pengecualian kerugian Daya Anagata Nusantara (PT. DANANTARA) dari kategori keuangan negara akibat pengelolaan investasi dari perspektif peraturan perundang-undangan memiliki posisi strategis sebagai badan pengelolaan investasi negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai perusahaan terbatas, PT Danantara secara hukum terpisah dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, sehingga kerugian yang dialaminya tidak secara otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara.
Pengecualian kerugian PT Daya Anagata Nusantara (PT Danantara) dari kategori kerugian negara berdasarkan landasan hukum yang kuat, terutama mengacu pada status hukum PT Danantara sebagai perusahaan terbatas yang tunduk pada hukum privat dan prinsip entitas hukum terpisah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.Meskipun modal PT Danantara bersumber dari partisipasi modal negara yang termasuk dalam aset negara menurut Undang-Undang Keuangan Negara, aset dan kerugian PT Danantara secara hukum terpisah dari keuangan negara sehingga kerugian yang dialami tidak secara otomatis memenuhi syarat sebagai kerugian negara.PT Danantara memegang posisi strategis sebagai badan pengelolaan investasi negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.Sebagai perusahaan terbatas, PT Danantara secara hukum terpisah dari keuangan negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.Oleh karena itu, kerugian yang dialaminya tidak secara otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara.Hal ini memiliki potensi untuk melegalkan tindakan yang menguntungkan diri sendiri yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara dengan dalih kerugian bisnis semata.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang dampak pengecualian kerugian PT Danantara terhadap keuangan negara dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pengelolaan investasi negara secara keseluruhan. Selain itu, perlu juga diteliti apakah pengecualian ini telah menciptakan celah hukum yang memungkinkan praktik moral hazard dan bagaimana mekanisme pengawasan yang ada dapat mencegah atau mengurangi risiko tersebut. Terakhir, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana PT Danantara dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasinya, serta bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
| File size | 314.44 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi dalam politik Islam memiliki ruang legitimasi yang luas, baik melalui pendekatan integratif (Qardhawi)Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi dalam politik Islam memiliki ruang legitimasi yang luas, baik melalui pendekatan integratif (Qardhawi)
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Artikel ini membahas konsep tujuan negara berdasarkan pemikiran Socrates dan Plato, dua filsuf besar Yunani kuno. Socrates menekankan pentingnya keadilanArtikel ini membahas konsep tujuan negara berdasarkan pemikiran Socrates dan Plato, dua filsuf besar Yunani kuno. Socrates menekankan pentingnya keadilan
SINTHOPSINTHOP Ide mendirikan negara Islam telah lama menarik perhatian para intelektual Muslim, termasuk Muhammad Iqbal. Usulannya untuk menciptakan negara terpisahIde mendirikan negara Islam telah lama menarik perhatian para intelektual Muslim, termasuk Muhammad Iqbal. Usulannya untuk menciptakan negara terpisah
UMMUMM Konsep ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan ruang angkasa yang adil dan membentuk ulang hak dan kewajiban negara dengan mendorong semua negara peluncurKonsep ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan ruang angkasa yang adil dan membentuk ulang hak dan kewajiban negara dengan mendorong semua negara peluncur
UMPOUMPO Indikator pendidikan dalam jangka pendek berakibat negatif karena biaya yang dikeluarkan mengurangi tingkat kesejahteraan, tetapi dalam jangka panjangIndikator pendidikan dalam jangka pendek berakibat negatif karena biaya yang dikeluarkan mengurangi tingkat kesejahteraan, tetapi dalam jangka panjang
UMPOUMPO 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris
UADUAD Kedua, Bagaimana problematika penerapan diskresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Kedua, Bagaimana problematika penerapan diskresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
UINUIN Agama, negara, dan hukum akan bersatu membentuk lingkaran konsentris sebagai satu kesatuan yang berhubungan erat dengan satu sama lain. Intinya, hukumAgama, negara, dan hukum akan bersatu membentuk lingkaran konsentris sebagai satu kesatuan yang berhubungan erat dengan satu sama lain. Intinya, hukum
Useful /
ACTAMEDINDONESACTAMEDINDONES Studi ini menyajikan laporan kasus seorang pasien pria berusia 58 tahun dengan riwayat sirosis terkait hepatitis B virus (HBV) yang datang dengan keluhanStudi ini menyajikan laporan kasus seorang pasien pria berusia 58 tahun dengan riwayat sirosis terkait hepatitis B virus (HBV) yang datang dengan keluhan
ACTAMEDINDONESACTAMEDINDONES Hasan Sadikin, Bandung, antara Januari hingga Desember 2024. Analisis statistik menggunakan kurva karakteristik operatif penerima (ROC) untuk menentukanHasan Sadikin, Bandung, antara Januari hingga Desember 2024. Analisis statistik menggunakan kurva karakteristik operatif penerima (ROC) untuk menentukan
UMMUMM Dengan penekanan pada penyembuhan dan rekonsiliasi, keadilan restoratif bertujuan menegakkan hak asasi manusia melalui prosedur yang inklusif dan menjagaDengan penekanan pada penyembuhan dan rekonsiliasi, keadilan restoratif bertujuan menegakkan hak asasi manusia melalui prosedur yang inklusif dan menjaga
UNILAUNILA Contoh tanah terganggu dan tidak terganggu diambil dengan purposive sampling. Parameter yang diamati meliputi kandungan unsur hara (N, P dan C-organik),Contoh tanah terganggu dan tidak terganggu diambil dengan purposive sampling. Parameter yang diamati meliputi kandungan unsur hara (N, P dan C-organik),