DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPengelolaan investasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau entitas terkait keuangan negara seringkali menimbulkan masalah hukum, terutama ketika kerugian terjadi yang berdampak pada keuangan negara. PT Daya Anagata Nusantara (PT. DANANTARA) adalah entitas yang menjadi sorotan akibat dugaan kerugian negara yang timbul dari kegiatan pengelolaan investasinya dan status kerugian tersebut. Namun, munculnya pengecualian terhadap kerugian ini dari kategori kerugian keuangan negara telah menimbulkan perdebatan hukum yang memerlukan analisis mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan cara memecahkan masalah penelitian pada objek penelitian, yaitu mengenai Analisis Hukum Pengecualian PT Danantara dari Keuangan Negara dalam Investasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengecualian kerugian PT Daya Anagata Nusantara (PT Danantara) dari kategori kerugian negara berdasarkan landasan hukum yang kuat, terutama mengacu pada status hukum PT Danantara sebagai perusahaan terbatas yang tunduk pada hukum privat dan prinsip entitas hukum terpisah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Konsekuensi hukum dari pengecualian kerugian Daya Anagata Nusantara (PT. DANANTARA) dari kategori keuangan negara akibat pengelolaan investasi dari perspektif peraturan perundang-undangan memiliki posisi strategis sebagai badan pengelolaan investasi negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai perusahaan terbatas, PT Danantara secara hukum terpisah dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, sehingga kerugian yang dialaminya tidak secara otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara.
Pengecualian kerugian PT Daya Anagata Nusantara (PT Danantara) dari kategori kerugian negara berdasarkan landasan hukum yang kuat, terutama mengacu pada status hukum PT Danantara sebagai perusahaan terbatas yang tunduk pada hukum privat dan prinsip entitas hukum terpisah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.Meskipun modal PT Danantara bersumber dari partisipasi modal negara yang termasuk dalam aset negara menurut Undang-Undang Keuangan Negara, aset dan kerugian PT Danantara secara hukum terpisah dari keuangan negara sehingga kerugian yang dialami tidak secara otomatis memenuhi syarat sebagai kerugian negara.PT Danantara memegang posisi strategis sebagai badan pengelolaan investasi negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.Sebagai perusahaan terbatas, PT Danantara secara hukum terpisah dari keuangan negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.Oleh karena itu, kerugian yang dialaminya tidak secara otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara.Hal ini memiliki potensi untuk melegalkan tindakan yang menguntungkan diri sendiri yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara dengan dalih kerugian bisnis semata.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang dampak pengecualian kerugian PT Danantara terhadap keuangan negara dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pengelolaan investasi negara secara keseluruhan. Selain itu, perlu juga diteliti apakah pengecualian ini telah menciptakan celah hukum yang memungkinkan praktik moral hazard dan bagaimana mekanisme pengawasan yang ada dapat mencegah atau mengurangi risiko tersebut. Terakhir, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana PT Danantara dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasinya, serta bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
| File size | 314.44 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES In the context of land dispute resolution, Tengtokung(Ritual Immersion) is one of the alternative legal processes that is seen as fairer and more effectiveIn the context of land dispute resolution, Tengtokung(Ritual Immersion) is one of the alternative legal processes that is seen as fairer and more effective
DINASTIRESDINASTIRES This condition is attributable to inadequate coordination, compounded by limited understanding and the insufficient quality of policy formulation. TheThis condition is attributable to inadequate coordination, compounded by limited understanding and the insufficient quality of policy formulation. The
DINASTIRESDINASTIRES Dalam hal ini, Indonesia juga dapat meniru praktik di Belanda dan Prancis, yang memiliki aturan khusus mengenai pembatalan pengangkatan anak, sehinggaDalam hal ini, Indonesia juga dapat meniru praktik di Belanda dan Prancis, yang memiliki aturan khusus mengenai pembatalan pengangkatan anak, sehingga
DINASTIRESDINASTIRES Perubahan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan melalui proses judicial review. Pengaturan batas usia calon kepala daerahPerubahan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan melalui proses judicial review. Pengaturan batas usia calon kepala daerah
DINASTIRESDINASTIRES Arisan is recognized as an agreement, although it is often based on mutual consent of the participants without formal written agreement. Arisan falls intoArisan is recognized as an agreement, although it is often based on mutual consent of the participants without formal written agreement. Arisan falls into
DINASTIRESDINASTIRES Di sisi lain, pengembangan model perdagangan satwa liar mengikuti kemajuan teknologi digital, yaitu media sosial, di mana perdagangan satwa liar tidakDi sisi lain, pengembangan model perdagangan satwa liar mengikuti kemajuan teknologi digital, yaitu media sosial, di mana perdagangan satwa liar tidak
UNUSIAUNUSIA Selanjutnya, berdasarkan elemen budaya hukum, pengelolaan BUMN secara profesional berpotensi tercederai karena kepentingan politik mengingat struktur BPISelanjutnya, berdasarkan elemen budaya hukum, pengelolaan BUMN secara profesional berpotensi tercederai karena kepentingan politik mengingat struktur BPI
UBHARAUBHARA Tujuan program bantuan pangan non tunai ini adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.Tujuan program bantuan pangan non tunai ini adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
Useful /
PKRPKR Metode penelitian yang dilakukan adalah studi literatur dengan perolehan data penelitian maksimal 10 tahun kebelakang. Hasil penelitian yang didapat adalahMetode penelitian yang dilakukan adalah studi literatur dengan perolehan data penelitian maksimal 10 tahun kebelakang. Hasil penelitian yang didapat adalah
DINASTIRESDINASTIRES No significant technical barriers were identified in its implementation. However, the case file access feature is neither a core component of the systemsNo significant technical barriers were identified in its implementation. However, the case file access feature is neither a core component of the systems
DINASTIRESDINASTIRES Penanganan pecandu narkoba di Indonesia masih menghadapi masalah serius akibat ketidakselarasan antara norma hukum yang menekankan rehabilitasi denganPenanganan pecandu narkoba di Indonesia masih menghadapi masalah serius akibat ketidakselarasan antara norma hukum yang menekankan rehabilitasi dengan
STIABENGKULUSTIABENGKULU Prinsip behaviorisme Skinner juga terefleksi dalam bentuk penguatan positif yang diberikan guru saat anak mencoba berbicara. Demikian pula, pendekatanPrinsip behaviorisme Skinner juga terefleksi dalam bentuk penguatan positif yang diberikan guru saat anak mencoba berbicara. Demikian pula, pendekatan