DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPengelolaan investasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau entitas terkait keuangan negara seringkali menimbulkan masalah hukum, terutama ketika kerugian terjadi yang berdampak pada keuangan negara. PT Daya Anagata Nusantara (PT. DANANTARA) adalah entitas yang menjadi sorotan akibat dugaan kerugian negara yang timbul dari kegiatan pengelolaan investasinya dan status kerugian tersebut. Namun, munculnya pengecualian terhadap kerugian ini dari kategori kerugian keuangan negara telah menimbulkan perdebatan hukum yang memerlukan analisis mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan cara memecahkan masalah penelitian pada objek penelitian, yaitu mengenai Analisis Hukum Pengecualian PT Danantara dari Keuangan Negara dalam Investasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengecualian kerugian PT Daya Anagata Nusantara (PT Danantara) dari kategori kerugian negara berdasarkan landasan hukum yang kuat, terutama mengacu pada status hukum PT Danantara sebagai perusahaan terbatas yang tunduk pada hukum privat dan prinsip entitas hukum terpisah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Konsekuensi hukum dari pengecualian kerugian Daya Anagata Nusantara (PT. DANANTARA) dari kategori keuangan negara akibat pengelolaan investasi dari perspektif peraturan perundang-undangan memiliki posisi strategis sebagai badan pengelolaan investasi negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai perusahaan terbatas, PT Danantara secara hukum terpisah dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, sehingga kerugian yang dialaminya tidak secara otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara.
Pengecualian kerugian PT Daya Anagata Nusantara (PT Danantara) dari kategori kerugian negara berdasarkan landasan hukum yang kuat, terutama mengacu pada status hukum PT Danantara sebagai perusahaan terbatas yang tunduk pada hukum privat dan prinsip entitas hukum terpisah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.Meskipun modal PT Danantara bersumber dari partisipasi modal negara yang termasuk dalam aset negara menurut Undang-Undang Keuangan Negara, aset dan kerugian PT Danantara secara hukum terpisah dari keuangan negara sehingga kerugian yang dialami tidak secara otomatis memenuhi syarat sebagai kerugian negara.PT Danantara memegang posisi strategis sebagai badan pengelolaan investasi negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.Sebagai perusahaan terbatas, PT Danantara secara hukum terpisah dari keuangan negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.Oleh karena itu, kerugian yang dialaminya tidak secara otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara.Hal ini memiliki potensi untuk melegalkan tindakan yang menguntungkan diri sendiri yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara dengan dalih kerugian bisnis semata.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang dampak pengecualian kerugian PT Danantara terhadap keuangan negara dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pengelolaan investasi negara secara keseluruhan. Selain itu, perlu juga diteliti apakah pengecualian ini telah menciptakan celah hukum yang memungkinkan praktik moral hazard dan bagaimana mekanisme pengawasan yang ada dapat mencegah atau mengurangi risiko tersebut. Terakhir, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana PT Danantara dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasinya, serta bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
| File size | 314.44 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Ali Abd al-Raziq mengenai isu pembentukan kekuasaan dan demokrasi. PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Ali Abd al-Raziq mengenai isu pembentukan kekuasaan dan demokrasi. Penelitian
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Artikel ini juga mengkaji relevansi pemikiran mereka dalam konteks modern, terutama dalam pembentukan sistem pemerintahan dan kepemimpinan. Penekanan padaArtikel ini juga mengkaji relevansi pemikiran mereka dalam konteks modern, terutama dalam pembentukan sistem pemerintahan dan kepemimpinan. Penekanan pada
DINASTIRESDINASTIRES Perubahan dari tindak pidana menjadi tindak pidana kriminal tidak hanya terminologis, tetapi juga memiliki konsekuensi ontologis, epistemologis, dan aksologisPerubahan dari tindak pidana menjadi tindak pidana kriminal tidak hanya terminologis, tetapi juga memiliki konsekuensi ontologis, epistemologis, dan aksologis
UNKRISWINAUNKRISWINA Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung aquo tidak sejalan dengan Hirarki perundang-undangan karena bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 huruf D ayat (1) Undang-UndangKemudian Surat Edaran Mahkamah Agung aquo tidak sejalan dengan Hirarki perundang-undangan karena bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 huruf D ayat (1) Undang-Undang
SINTHOPSINTHOP Sebaliknya, ia mendukung negara modern yang berakar pada nilai-nilai Islam - sebuah tatanan etis dan demokratis yang memprioritaskan kebebasan, keadilan,Sebaliknya, ia mendukung negara modern yang berakar pada nilai-nilai Islam - sebuah tatanan etis dan demokratis yang memprioritaskan kebebasan, keadilan,
BINUSBINUS Melalui kajian literatur dan analisis data sekunder, studi menunjukkan bahwa strategi downstreaming nikel Indonesia menjadi contoh model negara pembangunanMelalui kajian literatur dan analisis data sekunder, studi menunjukkan bahwa strategi downstreaming nikel Indonesia menjadi contoh model negara pembangunan
UNPABUNPAB Rekomendasi menekankan peningkatan prosedur screening, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip syariah, serta penelitian mendalam kasus asymmetricRekomendasi menekankan peningkatan prosedur screening, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip syariah, serta penelitian mendalam kasus asymmetric
UINUIN Intinya, hukum Islam memberikan transformasi dalam bidang hukum internasional. Hukum Islam, yang bersifat universal untuk mengatur hubungan antarbangsa,Intinya, hukum Islam memberikan transformasi dalam bidang hukum internasional. Hukum Islam, yang bersifat universal untuk mengatur hubungan antarbangsa,
Useful /
UGMUGM Perakitan varietas unggul membutuhkan informasi genetik yang akurat, terutama pada karakter-karakter yang akan digunakan sebagai kriteria seleksi. KomponenPerakitan varietas unggul membutuhkan informasi genetik yang akurat, terutama pada karakter-karakter yang akan digunakan sebagai kriteria seleksi. Komponen
IBSIBS Kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, di mana karyawan yang mampu memahami dan mengelola emosi diri sertaKecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, di mana karyawan yang mampu memahami dan mengelola emosi diri serta
BINUSBINUS Temuan menunjukkan bahwa tema suksesi banyak dibahas dalam literatur. Suksesi di keempat negara masih memprioritaskan anggota keluarga sebagai penerus.Temuan menunjukkan bahwa tema suksesi banyak dibahas dalam literatur. Suksesi di keempat negara masih memprioritaskan anggota keluarga sebagai penerus.
UNPABUNPAB Upaya dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat Sumatera Utara, yaitu: pelatihan, bimbingan, pendampingan, promosiUpaya dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat Sumatera Utara, yaitu: pelatihan, bimbingan, pendampingan, promosi