BINUSBINUS

JAS (Journal of ASEAN Studies)JAS (Journal of ASEAN Studies)

Konsep negara pembangunan yang melibatkan dukungan proaktif pemerintah dalam transformasi struktural ekonomi tetap menjadi kontroversi. Studi ini menganalisis bagaimana strategi downstreaming nikel Indonesia merepresentasikan model negara pembangunan baru yang mempertimbangkan keberlanjutan. Melalui kajian literatur dan analisis data sekunder, studi menunjukkan bahwa strategi downstreaming nikel Indonesia menjadi contoh model negara pembangunan baru yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung transisi energi melalui produksi baterai kendaraan listrik serta meningkatkan inklusi sosial, khususnya di Indonesia Timur. Namun, penerapan model ini menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial.

Indonesia telah berhasil menggabungkan intervensi pemerintah dengan prinsip ESG melalui kebijakan downstreaming nikel.Strategi ini mendorong transformasi industri menuju baterai kendaraan listrik, peningkatan inklusi sosial, dan pengurangan ketimpangan wilayah.Meski demikian, tantangan lingkungan seperti emisi karbon tinggi dan dampak sosial seperti ketimpangan layanan dasar masih memerlukan perhatian serius ke depannya.

Bagaimana pengaruh transisi energi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal di wilayah penghasil nikel dapat dipetakan secara rinci untuk membangun model insentif sosial-ekologis yang adaptif? Apa saja batu sandungan dalam pengembangan teknologi pengolahan nikel berkarbon rendah yang dapat diatasi melalui pendanaan berbasis hasil lingkungan? Bagaimana pola keterlibatan usaha mikro kecil menengah dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dapat diperkuat agar memberdayakan ekonomi lokal secara berkelanjutan?.

  1. DOI Name 10.1007 Values. name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace... doi.org/10.1007DOI Name 10 1007 Values name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace doi 10 1007
  2. How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions - Dahlsrud - 2008 - Corporate... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.132How corporate social responsibility is defined an analysis of 37 definitions Dahlsrud 2008 Corporate onlinelibrary wiley doi 10 1002 csr 132
  3. Sustainable Sustainability by Rajeev Peshawaria, book excerpt. sustainable rajeev peshawaria book excerpt... ssir.org/books/excerpts/entry/sustainable-sustainability-rajeev-peshawariaSustainable Sustainability by Rajeev Peshawaria book excerpt sustainable rajeev peshawaria book excerpt ssir books excerpts entry sustainable sustainability rajeev peshawaria
  4. 0. loading doi.org/10.1111/ecoj.122230 loading doi 10 1111 ecoj 12223
Read online
File size648.13 KB
Pages28
DMCAReport

Related /

JURIS Mendorong Kewirausahan Lokal Melalui Program Wisata Halal Untuk Transformasi Pariwisata dan Perekonomian di Lombok 2025More at 2025

RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Konsep Ibnu Taimiyah ini dapat memberikan pandangan baru untuk kebijakan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Bagi pemerintah saat ini harus ikutKonsep Ibnu Taimiyah ini dapat memberikan pandangan baru untuk kebijakan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Bagi pemerintah saat ini harus ikut

JURIS Kebijakan Kelautan Dalam Kerangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut 2025More at 2025

UMMUMM Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahDengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah

JURIS Implementasi Kewenangan Amnesti Dan Abolisi Presiden Dalam Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong 2025More at 2025

UEUUEU Implementasi kewenangan amnesti dan abolisi Presiden Prabowo Subianto dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menandai penggunaan prerogatif konstitusionalImplementasi kewenangan amnesti dan abolisi Presiden Prabowo Subianto dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menandai penggunaan prerogatif konstitusional

JURIS The Islamic State in Muhammad Iqbal s Thought Integrating Monotheism Islamic Ethics and Modernity 2025More at 2025

SINTHOPSINTHOP Menggunakan metodologi kualitatif, studi ini didasarkan pada tinjauan literatur dan analisis historis. Temuan menunjukkan bahwa visi Iqbal tentang negaraMenggunakan metodologi kualitatif, studi ini didasarkan pada tinjauan literatur dan analisis historis. Temuan menunjukkan bahwa visi Iqbal tentang negara

JURIS Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi sebagai Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan 2024More at 2024

UMPOUMPO (1). Indikator pendapatan terkait jumlah dan pemerataan pendapatan secara umum dapat menjadi indikator signifikan, meskipun bersifat subyektif sehingga(1). Indikator pendapatan terkait jumlah dan pemerataan pendapatan secara umum dapat menjadi indikator signifikan, meskipun bersifat subyektif sehingga

JURIS Implikasi Undang Undang Perlindungan Anak terhadap Pekerja Anak Suatu Kajian Sosiologi Hukum terhadap Anak Penjual Koran di Kota Kupang 2024More at 2024

UMPOUMPO Peraturan Perundang-Undangan terhadap perlindungan anak berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang. Namun, dalam implementasi PeraturanPeraturan Perundang-Undangan terhadap perlindungan anak berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang. Namun, dalam implementasi Peraturan

JURIS Climate Change Adaptation Assistance to a Number of Environmental Communities in Mataram City in Supporting NTB s Commitment to Net Zero Emission 2023More at 2023

PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Indonesia, melalui komitmen nasional dan daerah seperti yang ditunjukkan oleh Provinsi NTB, telah berupaya mencapai Net Zero Emission dengan strategi jangkaIndonesia, melalui komitmen nasional dan daerah seperti yang ditunjukkan oleh Provinsi NTB, telah berupaya mencapai Net Zero Emission dengan strategi jangka

JURIS Pengaruh Perubahan Lahan Tingkat Kemiskinan Dan Pendapatan Beberapa Sektor Perekonomian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Di Provinsi Lampung 2020More at 2020

UNILAUNILA Data tingkat kemiskinan, pendapatan di sektor-sektor ekonomi dan IPM diperoleh melalui akuisisi data dari BPS. Pemodelan regresi linier berganda diterapkanData tingkat kemiskinan, pendapatan di sektor-sektor ekonomi dan IPM diperoleh melalui akuisisi data dari BPS. Pemodelan regresi linier berganda diterapkan

Useful /

JURIS Implementasi Asas Kecermatan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Guna Mewujudkan Good Governance 2026More at 2026

UEUUEU Selain paham mengenai peraturan perundang-undangan) juga harus memahami betul mengenai norma tidak tertulis (AUPB) dalam penyelenggaraan Pemerintahan.Selain paham mengenai peraturan perundang-undangan) juga harus memahami betul mengenai norma tidak tertulis (AUPB) dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

JURIS Artificial Intelligence And Justice Restructuring Indonesian Law In The Digital Revolution Era 2026More at 2026

UEUUEU Sistem saat ini tidak siap menghadapi tantangan seperti bias algoritmik, keputusan sepenuhnya otomatis, dan mekanisme ganti rugi yang tidak memadai bagiSistem saat ini tidak siap menghadapi tantangan seperti bias algoritmik, keputusan sepenuhnya otomatis, dan mekanisme ganti rugi yang tidak memadai bagi

JURIS Penguatan Hak Berdaulat Souvereign Right Pada ZEE Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut 2025More at 2025

UMMUMM Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan wilayah laut yang memiliki potensi kekayaan terbesar. untuk mengatur, melindungi dan melakukan penegakanZona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan wilayah laut yang memiliki potensi kekayaan terbesar. untuk mengatur, melindungi dan melakukan penegakan

JURIS EFEKTIFITAS KONSEP DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabup 2025More at 2025

UMMUMM Kabupaten Malang telah memiliki institusi pendukung seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Bapas untuk mendukungKabupaten Malang telah memiliki institusi pendukung seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Bapas untuk mendukung

ads-block-test