DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPertumbuhan pesat teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah menciptakan tantangan hukum baru, khususnya terkait perlindungan konsumen dan penyalahgunaan data pribadi. Studi ini mengkaji implementasi perlindungan konsumen dalam pinjaman fintech melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan mengevaluasi efektivitas dan keadilan kerangka hukum di bawah POJK No. 77/POJK.01/2016, POJK No. 18/POJK.07/2023, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus, penelitian ini menganalisis bagaimana regulasi tersebut memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi baru memperkuat perlindungan hukum dan kewajiban etis, efektivitasnya masih bergantung pada penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, dan kesadaran hukum masyarakat.
Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik pinjaman fintech, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 438/Pid.Utr, menunjukkan ketidakcukupan instrumen hukum selama penegakan POJK No.Regulasi ini terutama berfokus pada tata kelola administratif tanpa memberikan perlindungan substansial bagi hak-hak konsumen, khususnya dalam kasus penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan utang yang koersif.Kondisi seperti ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara kepastian hukum normatif dan keadilan faktual bagi konsumen, yang tetap menjadi pihak yang paling rentan dalam transaksi keuangan digital.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah progresif menuju pembentukan sistem perlindungan hukum yang lebih adil.Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, koordinasi antar lembaga yang kuat, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas implementasi POJK No. 18/2023 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di berbagai negara dengan ekosistem fintech yang lebih matang, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Kedua, penelitian kualitatif mendalam mengenai persepsi dan pengalaman konsumen terhadap layanan pinjaman fintech, khususnya terkait keamanan data dan praktik penagihan, dapat memberikan wawasan berharga untuk merancang regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen. Ketiga, penelitian interdisipliner yang melibatkan ahli hukum, teknologi, dan sosiologi dapat mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari pinjaman fintech terhadap kelompok masyarakat rentan, serta merumuskan strategi inklusi keuangan yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan ekosistem fintech yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
| File size | 246.25 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Temuan ini menggarisbawahi perlunya sosialisasi yang berkelanjutan dan lebih inklusif di masa depan. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalamTemuan ini menggarisbawahi perlunya sosialisasi yang berkelanjutan dan lebih inklusif di masa depan. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Konsep regulasi pasar menurut Ibnu Taimiyah memberikan landasan prinsip bagi kebijakan sosial yang berfokus pada keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraanKonsep regulasi pasar menurut Ibnu Taimiyah memberikan landasan prinsip bagi kebijakan sosial yang berfokus pada keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan
UNESUNES Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen akibat debitur meninggalPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen akibat debitur meninggal
NEOLECTURANEOLECTURA 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam layanan pinjaman online di Indonesia telah menghadirkan tantangan dan tanggung jawab baru bagi penyelenggara27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam layanan pinjaman online di Indonesia telah menghadirkan tantangan dan tanggung jawab baru bagi penyelenggara
UMMUMM Ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Pasar Batusangkar. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan data penelitianIni adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Pasar Batusangkar. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan data penelitian
UMMUMM Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Kehadiran ekonomi Islam ditandai dengan maraknya lembaga keuangan berbasis syariah seperti perbankanMetode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Kehadiran ekonomi Islam ditandai dengan maraknya lembaga keuangan berbasis syariah seperti perbankan
AKABAAKABA Sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual-beli. Pemerintah mengeluarkan Undang-UndangSengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual-beli. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang
UIBUIB Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Kondisi ini sangat mengancam kebebasan berkontrak dan prinsip keadilan kontraktual bagi investor swasta, meningkatkan risiko dan menurunkan minat investasiKondisi ini sangat mengancam kebebasan berkontrak dan prinsip keadilan kontraktual bagi investor swasta, meningkatkan risiko dan menurunkan minat investasi
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasiPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi
IAINPTKIAINPTK Dominasi globalisasi ekonomi begitu kuat terutama sejak disepakatinya General Agreement of Tariff and Trade (GATT) awal 1990an. Dengan mengklaim bertujuanDominasi globalisasi ekonomi begitu kuat terutama sejak disepakatinya General Agreement of Tariff and Trade (GATT) awal 1990an. Dengan mengklaim bertujuan
UMMUMM Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengevaluasi operasi potensi risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan Kecerdasan Buatan dalam layanan keuanganTujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengevaluasi operasi potensi risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan Kecerdasan Buatan dalam layanan keuangan