UntikaUntika

Jurnal Media HukumJurnal Media Hukum

Penelitian ini mengkaji perkembangan politik hukum pegisian jabatan kepala daerah di Indonesia (dalam perspektif sejarah hukum). Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan sejarah hukum, infentarisasi hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia telah diawali bahkan sejak pemerintahan Hindia Belanda hingga di era pasca reformasi berdasarkan ketentuan normatif yang menjadi acuan model pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang masing-masing regulasi ketentuan normatif pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut memiliki corak dan karakter tersendiri sangat bergantung pada model pemerintahan daerah dan konfigurasi politik yang melatarbelakangi regulasi pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Pengisian jabatan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota “dipilih secara demokratis. Dengan menggunakan penafsiran normatif terlihat bahwa baik “dipilih secara langsung maupun “dengan cara lain (dipilih oleh DPRD) sama-sama konstitusional.

Politik hukum pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia telah diawali bahkan sejak pemerintahan Hindia Belanda hingga di era pasca reformasi berdasarkan ketentuan normatif yang menjadi acuan model pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Yang masing-masing regulasi ketentuan normatif pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut memiliki corak dan karakter tersendiri sangat bergantung pada model pemerintahan daerah dan konfigurasi politik yang melatarbelakangi regulasi pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.Menurut UUD Tahun 1945 yang telah diatribusikan kedalam Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai landasan normatif utama pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa pengisian jabatan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota “dipilih secara demokratis.Dengan menggunakan penafsiran normatif terlihat bahwa baik “dipilih secara langsung maupun “dengan cara lain (dipilih oleh DPRD) sama-sama konstitusional.

Berdasarkan temuan penelitian ini, berikut adalah saran-saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan: Pertama, perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang pengaruh politik terhadap hukum, terutama dalam konteks pengisian jabatan Kepala Daerah. Penelitian ini dapat mengungkap bagaimana politik mempengaruhi proses pengisian jabatan dan bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk mengendalikan atau memfasilitasi proses tersebut. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis sistem politik yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter tertentu. Dengan memahami sistem politik yang mendukung atau menghambat lahirnya produk hukum tertentu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas produk hukum di Indonesia. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang peran dan pengaruh DPRD dalam proses pengisian jabatan Kepala Daerah. Penelitian ini dapat mengungkap bagaimana dinamika politik di DPRD mempengaruhi pemilihan calon Kepala Daerah dan bagaimana peran DPRD dalam mengawasi dan mempertanggungjawabkan kinerja Kepala Daerah.

  1. View of Perkembangan Politik Hukum Pegisian Jabatan Kepala Daerah Di Indonesia (perspektif sejarah hukum... ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/869/622View of Perkembangan Politik Hukum Pegisian Jabatan Kepala Daerah Di Indonesia perspektif sejarah hukum ojs untika ac index php jmh article view 869 622
Read online
File size388.86 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Evaluasi Kinerja Model Machine Learning dalam Klasifikasi Penyakit THT Studi Komparatif Na ve Bayes SVM dan Random Forest 2026More at 2026

PNCPNC SVM menunjukkan konsistensi tinggi pada semua metrik evaluasi, sementara Naïve Bayes menunjukkan performa terendah. Oleh karena itu, pemilihan algoritmaSVM menunjukkan konsistensi tinggi pada semua metrik evaluasi, sementara Naïve Bayes menunjukkan performa terendah. Oleh karena itu, pemilihan algoritma

JURIS The Ethical Challenges in Copyright AI Creativity Tantangan Etis dalam Kreativitas AI Hak Cipta 2025More at 2025

UntikaUntika Namun, masalah ini dapat diatasi dengan memberikan hak cipta kepada pihak yang berkontribusi dalam penciptaan AI, seperti pemilik AI, pengguna AI, atauNamun, masalah ini dapat diatasi dengan memberikan hak cipta kepada pihak yang berkontribusi dalam penciptaan AI, seperti pemilik AI, pengguna AI, atau

JURIS Perlindungan Konsumen Atas Transaksi Jual Beli Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Deskripsi Pada Marketpalce Shopee Consumer Protection for Buying and Selling Transactions on Goods That Do Not Match t 2025More at 2025

UntikaUntika Konsumen yang dirugikan memiliki pilihan litisasi dan non‑litigasi, namun menghadapi kendala seperti rendahnya literasi hukum, kesulitan mengumpulkanKonsumen yang dirugikan memiliki pilihan litisasi dan non‑litigasi, namun menghadapi kendala seperti rendahnya literasi hukum, kesulitan mengumpulkan

JURIS Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah Exceptions to the Lawsuit of Lack of Parties in Civil Cases Land Rights 2025More at 2025

UntikaUntika Alat bukti tersebut harus dinilai oleh Hakim secara obyektif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hakim juga wajib menilai peristiwaAlat bukti tersebut harus dinilai oleh Hakim secara obyektif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hakim juga wajib menilai peristiwa

JURIS Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Functions and Authorities of the General Election Supervisory Body in Enforc 2025More at 2025

UntikaUntika Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (Penelitian Hukum Doktrinal). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 (Pemilu DPR 1999) danJenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (Penelitian Hukum Doktrinal). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 (Pemilu DPR 1999) dan

JURIS Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Tidak Langsung Dalam Konteks Demokrasi Direct and Indirect Election of Regional Heads in the Context of Democracy 2025More at 2025

UntikaUntika Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan tidak langsung dalam konteks Demokrasi. Penelitian ini tergolongPenelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan tidak langsung dalam konteks Demokrasi. Penelitian ini tergolong

JURIS Rekonstruksi Marwah Konstitusi Sebagai Kontrak Sosial Reconstructing the Constitution as a Social Contract 2024More at 2024

UntikaUntika Di dalam konstitusi terdapat perintah, pemerintah dan pemerintahan. Perintah merupakan norma yang tertulis dalam teks konstitusi sedangkan pemerintah merupakanDi dalam konstitusi terdapat perintah, pemerintah dan pemerintahan. Perintah merupakan norma yang tertulis dalam teks konstitusi sedangkan pemerintah merupakan

JURIS Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Hukum di Indonesia The Legal Position of Children Born in a Marriage of Different Religions from the Indonesian Leg 2024More at 2024

UntikaUntika Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan hal yang sama mengenai hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayatUndang-Undang Perkawinan juga menyatakan hal yang sama mengenai hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat

Useful /

JURIS Ketaatan Hukum ASN Terkait Netralitasnya Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Teori Ketaatan Hukum Herbert C Kelman ASN s Legal Obedience Regarding Its Neutrality in General 2025More at 2025

UntikaUntika Netralitas ASN diatur dalam berbagai peraturan perundang‑undangan sebagai dasar yuridis penegakan hukum pada pemilu dan pilkada, dimana keberhasilanNetralitas ASN diatur dalam berbagai peraturan perundang‑undangan sebagai dasar yuridis penegakan hukum pada pemilu dan pilkada, dimana keberhasilan

JURIS Sosialisasi Dampak Teknologi Informasi Dalam Kehidupan Masyarakat 2024More at 2024

TEKNOKRATTEKNOKRAT Pelatihan ini dihadiri oleh 30 peserta dari berbagai kalangan masyarakat dan perangkat desa, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap topik dampak teknologiPelatihan ini dihadiri oleh 30 peserta dari berbagai kalangan masyarakat dan perangkat desa, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap topik dampak teknologi

JURIS Pemanfaatkan Teknologi Dalam Pencegahan Stunting di Lingkungan Masyarakat Desa Suka Asih Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang 2024More at 2024

TEKNOKRATTEKNOKRAT Stunting pada masa balita merupakan kondisi menurunnya tinggi badan anak di bawah nilai standar WHO, yang menimbulkan konsekuensi kesehatan jangka panjangStunting pada masa balita merupakan kondisi menurunnya tinggi badan anak di bawah nilai standar WHO, yang menimbulkan konsekuensi kesehatan jangka panjang

JURIS Sosialisasi Teknologi Aplikasi Sportbloc Ke 11 Koni Kabupaten Kota Dalam Meningkatkan Pendataan Prestasi Atlet Provinsi Jambi Menuju Pon Aceh Sumut 2024More at 2024

TEKNOKRATTEKNOKRAT Tidak hanya efektif dari segi waktu, namun pembuatan aplikasi android juga akan mempermudah pelanggan untuk mengakses layanan atau produk yang sedang ditawarkan.Tidak hanya efektif dari segi waktu, namun pembuatan aplikasi android juga akan mempermudah pelanggan untuk mengakses layanan atau produk yang sedang ditawarkan.

ads-block-test