PENERBITPENERBIT
Jurnal Penelitian Agama HinduJurnal Penelitian Agama HinduHukum adat Bali sebagai sistem hukum yang hidup (living law) memiliki peran fundamental dalam menjaga harmoni spiritual dan sosial masyarakat Bali. Salah satu bentuk pengaturan yang krusial adalah pewarisan yang diatur dalam awig-awig desa adat. Namun, pewarisan tradisional sering kali bersifat patriarkal dan kurang mengakomodasi hak perempuan serta anak angkat. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana harmonisasi nilai-nilai Hukum Hindu dalam Dharmaśāstra dengan ketentuan pewarisan dalam awig-awig desa adat Bali, serta sejauh mana integrasi ini mencerminkan keadilan substantif dan relevansi hukum adat di era modern. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, konseptual, dan kasus, didukung analisis kualitatif revisi awig-awig di beberapa desa adat seperti Kerobokan, Sidemen, dan Gunaksa. Hasil penelitian menunjukkan transformasi mendalam dalam aturan pewarisan adat Bali yang kini mengakomodasi hak waris perempuan dan anak angkat melalui prinsip spiritual adhikāra serta reinterpretasi konsep putrikā dan dattaka. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa revisi awig-awig merupakan wujud responsif hukum adat Bali dalam mengadaptasi perkembangan nilai sosial, sekaligus mempertahankan akar filosofis dan spiritualnya. Reformulasi ini menyediakan model penting bagi sistem hukum adat lainnya di Indonesia untuk mencapai keharmonisan antara tradisi dan prinsip‑prinsip hukum modern, serta memberikan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pewarisan dalam awig‑awig desa adat Bali telah bertransformasi dari paradigma patriarkal menjadi sistem hukum adat yang lebih responsif dan inklusif, dengan menekankan nilai moral, kapasitas spiritual, dan kontribusi sosial sebagai dasar penentuan hak waris.Perempuan dan anak angkat kini diakui sebagai ahli waris penuh apabila mereka menunjukkan dedikasi spiritual serta kesetiaan terhadap tradisi adat, sehingga memperkuat solidaritas sosial, mengurangi sengketa internal, dan menegaskan peran perempuan dalam struktur adat.Transformasi ini membuktikan bahwa hukum adat Bali bersifat dinamis, fleksibel, dan mampu menanggapi perubahan sosial tanpa kehilangan nilai sakralnya.
Penelitian lanjutan dapat melakukan analisis komparatif antara desa‑desa yang telah mengimplementasikan revisi awig‑awig dengan desa‑desa yang belum, untuk mengidentifikasi faktor‑faktor yang mempercepat atau menghambat adopsi hak waris gender‑adiktif. Selanjutnya, studi dapat mengeksplorasi peran teknologi digital, seperti platform e‑governance atau aplikasi mobile, dalam meningkatkan sosialisasi, pencatatan, dan penegakan hak waris perempuan serta anak angkat di tingkat desa. Terakhir, penelitian intergenerasional yang meneliti persepsi dan pengalaman generasi muda terhadap kewajiban ritual dan peran gender pasca‑reformasi dapat memberikan wawasan tentang keberlanjutan nilai spiritual dan sosial dalam konteks hukum adat yang terus berkembang.
| File size | 323.53 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Pengadilan, dengan mempertimbangkan bukti dan regulasi pertanahan yang relevan, memutuskan mendukung penggugat dan memerintahkan BPN melakukan balik nama,Pengadilan, dengan mempertimbangkan bukti dan regulasi pertanahan yang relevan, memutuskan mendukung penggugat dan memerintahkan BPN melakukan balik nama,
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Temuan menunjukkan bahwa, meskipun ketentuan ahli waris pengganti diakui dalam KHI, penerapannya di pengadilan agama sering diperdebatkan, terutama karenaTemuan menunjukkan bahwa, meskipun ketentuan ahli waris pengganti diakui dalam KHI, penerapannya di pengadilan agama sering diperdebatkan, terutama karena
IAI TABAHIAI TABAH Dalam pandangan maqashid jasser audah, dua hal yang diprioritaskan dalam kasus ini, yaitu menjaga harmonisasi keluarga dengan memperkuat wasiat dan menjagaDalam pandangan maqashid jasser audah, dua hal yang diprioritaskan dalam kasus ini, yaitu menjaga harmonisasi keluarga dengan memperkuat wasiat dan menjaga
UNIPASUNIPAS Penolakan warisan oleh ahli waris menimbulkan konflik hukum antara KUH Perdata dan Hukum Adat Bali karena perbedaan prinsip dasar yang mendasarinya. KUHPenolakan warisan oleh ahli waris menimbulkan konflik hukum antara KUH Perdata dan Hukum Adat Bali karena perbedaan prinsip dasar yang mendasarinya. KUH
UNTADUNTAD Data dikumpulkan melalui teknik wawancara tertulis dan tidak tertulis serta dokumentasi. HBI memiliki struktur, peraturan, dan program-program untuk melindungiData dikumpulkan melalui teknik wawancara tertulis dan tidak tertulis serta dokumentasi. HBI memiliki struktur, peraturan, dan program-program untuk melindungi
ISI DPSISI DPS Setelah penelitian, dapat disimpulkan bahwa Rumah Tradisional Lamban Pesagi merupakan rumah adat masyarakat lampung yang menjadi ciri khas perwujudan fisikSetelah penelitian, dapat disimpulkan bahwa Rumah Tradisional Lamban Pesagi merupakan rumah adat masyarakat lampung yang menjadi ciri khas perwujudan fisik
UM SURABAYAUM SURABAYA G/2021/PN Bta) dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya (Studi Putusan No. G/2021/PN Bta). Karena penggugat yang telah menjadiG/2021/PN Bta) dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya (Studi Putusan No. G/2021/PN Bta). Karena penggugat yang telah menjadi
UM SURABAYAUM SURABAYA Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, konsep skema syariah dalam transaksi jual beli rumah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun perluDitinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, konsep skema syariah dalam transaksi jual beli rumah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun perlu
Useful /
UNTADUNTAD Tidak hanya itu, penelitian ini juga akan membantu mencegah konflik atau ketegangan sosial yang sekiranya mungkin terjadi di masyarakat karena perbedaanTidak hanya itu, penelitian ini juga akan membantu mencegah konflik atau ketegangan sosial yang sekiranya mungkin terjadi di masyarakat karena perbedaan
ISI DPSISI DPS Provinsi Jawa Barat memiliki budaya Sunda, yang merupakan budaya terbesar setelah Jawa di Indonesia. Pelestarian dan pengembangan budaya Sunda dapat dilakukanProvinsi Jawa Barat memiliki budaya Sunda, yang merupakan budaya terbesar setelah Jawa di Indonesia. Pelestarian dan pengembangan budaya Sunda dapat dilakukan
UM SURABAYAUM SURABAYA Indikator yang terdapat dalam program ini dapat dijadikan tolok ukur untuk melihat tingkat keluarga sakinah di Indonesia dan merumuskan langkah strategisIndikator yang terdapat dalam program ini dapat dijadikan tolok ukur untuk melihat tingkat keluarga sakinah di Indonesia dan merumuskan langkah strategis
UM SURABAYAUM SURABAYA Kedua, dari segi urgensi nya penetapan itsbat nikah oleh hakim PA Bangkalan dan PA Sampang merupakan jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat yang telahKedua, dari segi urgensi nya penetapan itsbat nikah oleh hakim PA Bangkalan dan PA Sampang merupakan jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat yang telah