UMELMANDIRIUMELMANDIRI
Jurnal Hukum Ius PublicumJurnal Hukum Ius PublicumPenyelesaian permasalahan di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi atau litigasi. Litigasi dilakukan melalui Pengadilan, yang terbagi menjadi pengadilan umum dan pengadilan khusus. Pengadilan Hubungan Industrial termasuk pengadilan khusus yang berwenang menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Penelitian ini membahas batasan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Surat Edar Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilakukan setelah upaya non-litigasi gagal. Perselisihan yang dapat diselesaikan meliputi Perselisihan Hak, Kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Antar Serikat Pekerja. Pengadilan Hubungan Industrial dapat menyelesaikan perselisihan sepanjang tidak disertai perkara lain seperti kebangkrutan atau pidana.
Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan khusus untuk menangani perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja, termasuk perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat pekerja.Namun, kewenangan ini dibatasi oleh Surat Edar Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang menangani perkara pemutusan hubungan kerja pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.Selain itu, pengadilan juga tidak berwenang memeriksa perkara jika terkait dengan proses pidana yang masih berjalan.Dengan demikian, Pengadilan Hubungan Industrial berperan penting dalam menegakkan keadilan dalam hubungan industrial, namun dengan batasan yang jelas untuk menjaga kepastian hukum.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dalam praktik peradilan, khususnya dampaknya terhadap akses keadilan bagi pekerja yang dirugikan akibat kepailitan perusahaan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang serupa, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran mediasi dan konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial yang lebih efektif dan efisien, termasuk evaluasi terhadap kualitas mediator dan konsiliator serta mekanisme pengawasan yang ada. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan pekerja, sekaligus meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia.
| File size | 510.82 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
CITRABAKTICITRABAKTI Berdasarkan hasil dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa pengembangan empat buah modul ajar untuk anak usia dini untuk anak usia diniBerdasarkan hasil dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa pengembangan empat buah modul ajar untuk anak usia dini untuk anak usia dini
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Kemudian secara eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan penghentian penuntutan diakibatkan sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, masyarakatKemudian secara eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan penghentian penuntutan diakibatkan sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, masyarakat
STISASABANGSTISASABANG Upaya Teungku Dayah dalam meningkatkan kemampuan membaca Al‑Quran santri baru di Dayah Ihdal Ulum Al‑Aziziyah melibatkan pemberian materi hukum bacaan,Upaya Teungku Dayah dalam meningkatkan kemampuan membaca Al‑Quran santri baru di Dayah Ihdal Ulum Al‑Aziziyah melibatkan pemberian materi hukum bacaan,
UNIGRESUNIGRES Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih baik terhadap proses mediasi, serta peningkatan edukasi bagi aparat hukumOleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih baik terhadap proses mediasi, serta peningkatan edukasi bagi aparat hukum
UINUIN Di Timur Tengah, hukum Islam menjadi sentral dalam kewarganegaraan, terutama menyangkut status berbasis agama dan hukum keluarga, dengan integrasi mendalamDi Timur Tengah, hukum Islam menjadi sentral dalam kewarganegaraan, terutama menyangkut status berbasis agama dan hukum keluarga, dengan integrasi mendalam
OJSOJS Terdapat tiga pola utama: Subjek Verba, pola paling sederhana yang terdiri dari subjek (siapa atau apa yang dibicarakan) dan verba (aksi atau keadaan);Terdapat tiga pola utama: Subjek Verba, pola paling sederhana yang terdiri dari subjek (siapa atau apa yang dibicarakan) dan verba (aksi atau keadaan);
UMMUMM Tanah memiliki nilai ekonomi dan nilai spiritual bagi pemiliknya. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah, semakin pula timbulTanah memiliki nilai ekonomi dan nilai spiritual bagi pemiliknya. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah, semakin pula timbul
AKABAAKABA Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum yang diberikanPenelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum yang diberikan
Useful /
UIIDALWAUIIDALWA Shubha, or doubt, regarding the essential elements of a crime necessitates the annulment of hudud, upholding principles of justice and protecting individualShubha, or doubt, regarding the essential elements of a crime necessitates the annulment of hudud, upholding principles of justice and protecting individual
CITRABAKTICITRABAKTI Analisis terhadap 25 jurnal ilmiah menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang memengaruhi kondisi psikologis guru meliputi beban kerja berlebih, tekananAnalisis terhadap 25 jurnal ilmiah menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang memengaruhi kondisi psikologis guru meliputi beban kerja berlebih, tekanan
UINUIN Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem informasi geografis (SIG) dalam pengelolaan wilayah rawan bencana di Provinsi Jawa Barat. MetodePenelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem informasi geografis (SIG) dalam pengelolaan wilayah rawan bencana di Provinsi Jawa Barat. Metode
UINUIN Pendekatan ini mempercepat perkembangan industri, namun sekaligus menimbulkan kekhawatiran atas semakin hilangnya distingsi normatif antara bank syariahPendekatan ini mempercepat perkembangan industri, namun sekaligus menimbulkan kekhawatiran atas semakin hilangnya distingsi normatif antara bank syariah