UMELMANDIRIUMELMANDIRI

Jurnal Hukum Ius PublicumJurnal Hukum Ius Publicum

ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice yang dilakukan oleh kejaksaan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan pada saat pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice. Untuk menghetahui hal tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan karakteristik peneltian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Adapun sumber data pada penelitian ini yakni sumber data sekunder yang berisi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian teknik pengumpulan data dengan cara menelaah data dari bahan-bahan pustaka yang relevan dan berhubungan dengan penghentian penuntutan, dan restorative justice. Data-data tersebut akan diolah dan dianalisis secara sistematis, objektif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, Penerapan penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif pelaksanaannya masih banyak masih belum tetap memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi pihak yang telah bersepakat. Kedua, hambatan-hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice terjadi pada internal pelaksanaan secara internal maupun eksternal, yang mana secara terhambat dikarenakan pemahaman penegak hukum masih belum benar-benar memahami aturan pelaksanaan penghentian penuntutan sehingga mengakibatkan ditolaknya pengajuan penghentian penuntutan. Kemudian secara eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan penghentian penuntutan diakibatkan sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, masyarakat yang kurang memahami sistem restorative justice dan masih ada budaya masyarakat yang acuh.

Penerapan penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif bertujuan untuk dapat mengembalikan situasi seperti sebelum adanya tindak pidana dengan mengikutsertakan pihak-pihak sebagaimana Perja No.15/2020 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.Aturan pelaksanaan tersebut mengatur kriteria dari perkara-perkara mana saja yang dapat dilakukan penghentian penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif.Namun pelaksanaannya restorative justice khususnya ketentuan tindak pidana yang dapat diajukan baik syarat-syarat maupun kriteria masih belum seutuhnya terlaksana dengan baik, namun tetap memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi pihak yang telah bersepakat.Hambatan-hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice terjadi pada secara internal maupun eksternal, yang mana secara internal pelaksanaan terhambat dikarenakan pemahaman penegak hukum masih belum benar-benar memahami aturan pelaksanaan penghentian penuntutan sehingga mengakibatkan ditolaknya pengajuan penghentian penuntutan.Kemudian secara eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan penghentian penuntutan diakibatkan sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, masyarakat yang kurang memahami sistem restorative justice dan masih ada beberapa budaya masyarakat yang acuh terhadap permasalahan orang lain.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas pelatihan khusus untuk jaksa dalam menerapkan prinsip restorative justice, karena pemahaman yang tidak memadai sering menjadi hambatan utama. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang peran masyarakat dalam proses restorative justice, khususnya di daerah pedesaan, untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Terakhir, penelitian dapat menggali potensi penerapan restorative justice pada kasus cybercrime, yang semakin kompleks namun masih jarang ditangani dengan pendekatan restorative justice.

  1. HAMBATAN-HAMBATAN PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE... journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/62HAMBATAN HAMBATAN PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE journal umelmandiri ac ojs index php jiu article view 62
  2. The Reality of Law Enforcement in Indonesia in the Perspective of Law and Development: Should the Law... journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/35399The Reality of Law Enforcement in Indonesia in the Perspective of Law and Development Should the Law journal unnes ac sju index php lslr article view 35399
  3. PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | Triwati | Jurnal Ius... journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2092PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Triwati Jurnal Ius journals usm ac index php jic article view 2092
  4. Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum... legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/438Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum Equality Before The Law Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum legalitas unbari ac index php Legalitas article view 438
Read online
File size482.84 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Pekerja Indonesia dalam Konteks Integrasi Budaya dan Norma Terhadap Tenaga Kerja Asing dari Perusahaan China di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakanPerlindungan hukum terhadap pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap tenaga kerja asing, khususnya dari perusahaan China, merupakan

JURIS Budaya Hukum Umkm Dan Masyarakat Dalam Menerapkan Prinsip First To File Dalam Sistem Hukum Merek Indonesia 2025More at 2025

ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Upaya pemerintah melalui regulasi, e-filing, sosialisasi, dan insentif belum sepenuhnya efektif karena hambatan struktural dan kultural.membangun budayaUpaya pemerintah melalui regulasi, e-filing, sosialisasi, dan insentif belum sepenuhnya efektif karena hambatan struktural dan kultural.membangun budaya

JURIS Konsep Jalur Khusus Terkait Dengan Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia 2025More at 2025

LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Mengingat agar sejalan juga dengan capaian dari konsep jalur khusus yang dapat memberikan keefektifan dalam penyelesaian perkara pidana. Pengaturan jalurMengingat agar sejalan juga dengan capaian dari konsep jalur khusus yang dapat memberikan keefektifan dalam penyelesaian perkara pidana. Pengaturan jalur

JURIS Tinjauan Siyasah Syar Iyyah Terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah Pada Sistem Pemerintahan Desa 2023More at 2023

QAUMIYYAHQAUMIYYAH Sehingga hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan desa berdampak baik bagi berlangsungnya pembangunan desa.Sehingga hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan desa berdampak baik bagi berlangsungnya pembangunan desa.

JURIS Kemurnian Hakim Adhok Pada Sistem Peradilan Hubungan Industrial Di Indonesia 2023More at 2023

QAUMIYYAHQAUMIYYAH Selain itu susunan Majelis yang terdiri dari perwakilan kepengurusan, maka keberadaan Hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial menjadi tidak independen,Selain itu susunan Majelis yang terdiri dari perwakilan kepengurusan, maka keberadaan Hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial menjadi tidak independen,

JURIS Integrasi Sistem Pangngaderreng Adat dengan Sistem Syari at Islam Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa 2022More at 2022

ALJAMIAHALJAMIAH Islam telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam masyarakat sehingga terintegrasi dalam sistem Pangngaderreng. Integrasi ini terjadi dalam dua bentuk,Islam telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam masyarakat sehingga terintegrasi dalam sistem Pangngaderreng. Integrasi ini terjadi dalam dua bentuk,

JURIS JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud 2018More at 2018

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Lembaga Perbankan merupakan salah satu unsur penting dalam berjalannya roda perekonomian di suatu negara, salah satu bidang usaha perbankan tersebut adalahLembaga Perbankan merupakan salah satu unsur penting dalam berjalannya roda perekonomian di suatu negara, salah satu bidang usaha perbankan tersebut adalah

JURIS Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern 2018More at 2018

STAINSTAIN Hukum Kontrak Perjanjian, Hukum Tenaga Kerja, dan Hukum Perlindungan Konsumen mengalami perubahan yang terwujud dari menguatnya fungsi kontrol internalHukum Kontrak Perjanjian, Hukum Tenaga Kerja, dan Hukum Perlindungan Konsumen mengalami perubahan yang terwujud dari menguatnya fungsi kontrol internal

Useful /

JURIS Custom OCR for Identity Documents OCRXNet 2021More at 2021

APTISIAPTISI Penggunaan teknik pengolahan citra, deteksi objek, dan deteksi teks dapat meningkatkan akurasi pengenalan karakter. Dalam masa depan, akan dikembangkanPenggunaan teknik pengolahan citra, deteksi objek, dan deteksi teks dapat meningkatkan akurasi pengenalan karakter. Dalam masa depan, akan dikembangkan

JURIS Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam KHI 2018More at 2018

STAINSTAIN Pembagian harta warisan dapat dilaksanakan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris, apabila ada kekhawatiran akan terjadi cekcok dan perselisihanPembagian harta warisan dapat dilaksanakan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris, apabila ada kekhawatiran akan terjadi cekcok dan perselisihan

JURIS Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia 2018More at 2018

STAINSTAIN Pasca kemerdekaan, perkembangan hukum Islam ditandai dengan legislasi seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan KHI, yang memperkuat posisi hukumPasca kemerdekaan, perkembangan hukum Islam ditandai dengan legislasi seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan KHI, yang memperkuat posisi hukum

JURIS Peranan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha KPPU Dalam Menegakan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2018More at 2018

STAINSTAIN Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk memberitahukan fungsi maupun peranan dari KPPU sendiri untuk memberantas berbagai macam praktek monopoli danMaka dari itu penelitian ini dilakukan untuk memberitahukan fungsi maupun peranan dari KPPU sendiri untuk memberantas berbagai macam praktek monopoli dan

ads-block-test