INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO

Social Science AcademicSocial Science Academic

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan perdebatan publik yang signifikan di Indonesia. Keputusan tersebut menginterprestasi ketentuan usia minimal 40 tahun dengan membolehkan calon di bawah usia tersebut dapat mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menjabat posisi eksekutif daerah yang dipilih secara umum. Artikel ini menggunakan metode penelitan hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual untuk menelaah implikasi keputusan tersebut. Hasilnya menunjukkan dua sisi: satu sisi membuka peluang partisipasi politik bagi pemimpin muda berpengalaman, sedangkan sisi lain menimbulkan kekhawatiran terkait legitimasi lembaga peradilan konstitusi, keadilan elektoral, dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka ruang partisipasi politik bagi pemimpin muda yang berpengalaman dalam jabatan publik.Namun, keputusan tersebut juga menimbulkan masalah keadilan kompetisi elektoral, batas kewenangan lembaga negara, dan legitimasi Mahkamah Konstitusi.Kontroversi jangka panjang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan proses demokrasi.

Pertama, meneliti dampak jangka panjang keputusan tersebut terhadap partisipasi politik generasi muda di tingkat lokal, mengajukan pertanyaan apakah kesempatan tersebut meningkatkan keseimbangan kepemimpinan daerah. Kedua, mengkaji peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas versus pembuat kebijakan dengan membandingkan kasus-kasus serupa di negara lain, bertujuan memperjelas batas kewenangan pengadilan konstitusi dalam konteks Demokrasi Indonesia. Ketiga, mengevaluasi mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi, seperti meminta data tentang prosedur diskusi interne dan perananggak publik, untuk memastikan keputusan tetap netral dan tidak terpengaruh kepentingan politik. Dengan tiga pengkajiannya diintegrasikan secara sistematis, dapat dikembangkan kebijakan yang menyeimbangkan antara inovasi partisipatif dan pelestarian prinsip demokrasi formal.

  1. Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak... journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/280Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak journal appihi index php Amandemen article view 280
  2. Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 | Jurnal Fundamental... journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/4433Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Jurnal Fundamental journal universitasbumigora ac index php fundamental article view 4433
  3. Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Hukum Profetik | Jurnal Hukum... doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art5Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Dalam Perspektif Hukum Profetik Jurnal Hukum doi 10 20885 iustum vol32 iss1 art5
Read online
File size282.68 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-UndangPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang

JURIS Keadilan Sosial Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Viktimologi 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnyaPenelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnya

JURIS A Cross National Analysis of State Institutional Authority Disputes 2025More at 2025

UNHASUNHAS Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling komprehensif, mencakup seluruh lembaga negara di Jerman, baik di tingkatTemuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling komprehensif, mencakup seluruh lembaga negara di Jerman, baik di tingkat

JURIS Orientasi Rigid dan Moderat dalam Penafsiran Original Intent dan Praktiknya di Indonesia Rigid and Moderate Orientation on Original Intent Method and Practice in Indonesia 2025More at 2025

MKRIMKRI Pola penerapan dapat dilihat dari perspektif cara penggunaan sumber yang berbeda dan tujuan penggunaan metode ini untuk mengungkap baik makna tersuratPola penerapan dapat dilihat dari perspektif cara penggunaan sumber yang berbeda dan tujuan penggunaan metode ini untuk mengungkap baik makna tersurat

JURIS Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes 2024More at 2024

MKRIMKRI Asas dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat terimplementasikan dengan baik karena gap antara putusan MK dengan lembagaAsas dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat terimplementasikan dengan baik karena gap antara putusan MK dengan lembaga

JURIS Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 PUU IV 2006 dan 025 PUU XIV 2016 2022More at 2022

MKRIMKRI Oleh karena itu, model asas legalitas formil‑materiil dengan syarat khusus (kasuistis, berlaku bagi orang tertentu, diakui masyarakat adat, dan memerlukanOleh karena itu, model asas legalitas formil‑materiil dengan syarat khusus (kasuistis, berlaku bagi orang tertentu, diakui masyarakat adat, dan memerlukan

JURIS Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara 2022More at 2022

MKRIMKRI Akan tetapi, undang‑undang tersebut masih belum menjelaskan detail hukum acara kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenanganAkan tetapi, undang‑undang tersebut masih belum menjelaskan detail hukum acara kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan

JURIS Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU XIII 2015 2022More at 2022

MKRIMKRI Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat PemberitahuanKeberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan

Useful /

JURIS Kato Malereng Indirect Speech Ethics in Maintaining Dignity and Social Hierarchy in Minangkabau Society 2026More at 2026

INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Therefore, kato malereng represents a form of local wisdom that contributes to the preservation of cultural values and social stability in contemporaryTherefore, kato malereng represents a form of local wisdom that contributes to the preservation of cultural values and social stability in contemporary

JURIS Regulatory Frameworks to Integrate Corporate Social Responsibility with Circular Economy Principles 2025More at 2025

UNHASUNHAS Penelitian menuntut harmonisasi kebijakan dan penyusunan aturan yang menanamkan prinsip ekonomi sirkular ke dalam kewajiban CSR, sehingga mempercepat transisiPenelitian menuntut harmonisasi kebijakan dan penyusunan aturan yang menanamkan prinsip ekonomi sirkular ke dalam kewajiban CSR, sehingga mempercepat transisi

JURIS Social Labeling Power and Deviancy Amplification Community Stigmatization of Migrant Residents in Adultery Cases in Banda Aceh 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen dalam konteks pembelian produk digital. Studi ini melibatkanPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen dalam konteks pembelian produk digital. Studi ini melibatkan

JURIS Contesting Sharia and Human Rights in the Digital Sphere Media Representations of the Caning Controversy under the Qanun Jinayat in Aceh 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat—khususnya kontroversi hukuman cambuk—dimediasi secaraPenelitian ini menunjukkan bahwa representasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat—khususnya kontroversi hukuman cambuk—dimediasi secara

ads-block-test