INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO
Social Science AcademicSocial Science AcademicKeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan perdebatan publik yang signifikan di Indonesia. Keputusan tersebut menginterprestasi ketentuan usia minimal 40 tahun dengan membolehkan calon di bawah usia tersebut dapat mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menjabat posisi eksekutif daerah yang dipilih secara umum. Artikel ini menggunakan metode penelitan hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual untuk menelaah implikasi keputusan tersebut. Hasilnya menunjukkan dua sisi: satu sisi membuka peluang partisipasi politik bagi pemimpin muda berpengalaman, sedangkan sisi lain menimbulkan kekhawatiran terkait legitimasi lembaga peradilan konstitusi, keadilan elektoral, dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka ruang partisipasi politik bagi pemimpin muda yang berpengalaman dalam jabatan publik.Namun, keputusan tersebut juga menimbulkan masalah keadilan kompetisi elektoral, batas kewenangan lembaga negara, dan legitimasi Mahkamah Konstitusi.Kontroversi jangka panjang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan proses demokrasi.
Pertama, meneliti dampak jangka panjang keputusan tersebut terhadap partisipasi politik generasi muda di tingkat lokal, mengajukan pertanyaan apakah kesempatan tersebut meningkatkan keseimbangan kepemimpinan daerah. Kedua, mengkaji peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas versus pembuat kebijakan dengan membandingkan kasus-kasus serupa di negara lain, bertujuan memperjelas batas kewenangan pengadilan konstitusi dalam konteks Demokrasi Indonesia. Ketiga, mengevaluasi mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi, seperti meminta data tentang prosedur diskusi interne dan perananggak publik, untuk memastikan keputusan tetap netral dan tidak terpengaruh kepentingan politik. Dengan tiga pengkajiannya diintegrasikan secara sistematis, dapat dikembangkan kebijakan yang menyeimbangkan antara inovasi partisipatif dan pelestarian prinsip demokrasi formal.
- Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak... journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/280Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak journal appihi index php Amandemen article view 280
- Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 | Jurnal Fundamental... journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/4433Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Jurnal Fundamental journal universitasbumigora ac index php fundamental article view 4433
- Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Hukum Profetik | Jurnal Hukum... doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art5Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Dalam Perspektif Hukum Profetik Jurnal Hukum doi 10 20885 iustum vol32 iss1 art5
| File size | 282.68 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
BSIBSI Metode EDAS mengevaluasi alternatif ini dengan menghitung penyimpangan mereka dari solusi rata-rata melalui Jarak Positif dari Rata-Rata (PDA) dan JarakMetode EDAS mengevaluasi alternatif ini dengan menghitung penyimpangan mereka dari solusi rata-rata melalui Jarak Positif dari Rata-Rata (PDA) dan Jarak
BSIBSI Penelitian ini mengimplementasikan Smart Parking System berbasis Computer Vision yang menggunakan IP Camera langsung terintegrasi dengan aplikasi desktopPenelitian ini mengimplementasikan Smart Parking System berbasis Computer Vision yang menggunakan IP Camera langsung terintegrasi dengan aplikasi desktop
UMMUMM Mahkamah Konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap hukumMahkamah Konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap hukum
UMMUMM Analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 menyebabkan penurunan signifikan dalam kualitas danAnalisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 menyebabkan penurunan signifikan dalam kualitas dan
IBRAHIMYIBRAHIMY Ikan lele merupakan ikan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Mengingat produksi ikan lele yang melimpah, maka perlu adanya variasi yaitu dengan menambahkanIkan lele merupakan ikan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Mengingat produksi ikan lele yang melimpah, maka perlu adanya variasi yaitu dengan menambahkan
IBRAHIMYIBRAHIMY 44%, and 82.06%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hidrolisat protein ikan rucah berdasarkan sifat organoleptik secara keseluruhan dapat digunakan sebagai44%, and 82.06%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hidrolisat protein ikan rucah berdasarkan sifat organoleptik secara keseluruhan dapat digunakan sebagai
UMMUMM Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, latar belakang pengaturan mengenai ketentuan suatu invensi yang dianggap bertentanganBerdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, latar belakang pengaturan mengenai ketentuan suatu invensi yang dianggap bertentangan
IBRAHIMYIBRAHIMY Hasil tangkapan utama bubu lipat adalah kepiting bakau (Scylla sp. ). Analisis kelayakan usaha penangkapan kepiting bakau dengan menggunakan alat tangkapHasil tangkapan utama bubu lipat adalah kepiting bakau (Scylla sp. ). Analisis kelayakan usaha penangkapan kepiting bakau dengan menggunakan alat tangkap
Useful /
UMMUMM Pemerintah harus memprioritaskan bantuan kepada yang membutuhkan serta menegakkan akuntabilitas bagi pemegang hak yang tidak memanfaatkan atau memperpanjangPemerintah harus memprioritaskan bantuan kepada yang membutuhkan serta menegakkan akuntabilitas bagi pemegang hak yang tidak memanfaatkan atau memperpanjang
UMMUMM Kajian ini lebih lanjut menekankan relevansi antara hak paten dan hak asasi manusia. Dampak ketersediaan dan aksesibilitas obat-obat esensial yang diperlukanKajian ini lebih lanjut menekankan relevansi antara hak paten dan hak asasi manusia. Dampak ketersediaan dan aksesibilitas obat-obat esensial yang diperlukan
UMMUMM Kedua belah pihak mengklaim tanah di Urutsewu atas dasar alasan masing-masing karena tidak ada kejelasan mengenai status kepemilikan di antara mereka.Kedua belah pihak mengklaim tanah di Urutsewu atas dasar alasan masing-masing karena tidak ada kejelasan mengenai status kepemilikan di antara mereka.
UMMUMM Pemilu di Indonesia diharapkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun skenario perselisihan elektoral tetap berlanjut di setiap pelaksanaannya.Pemilu di Indonesia diharapkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun skenario perselisihan elektoral tetap berlanjut di setiap pelaksanaannya.